[ppi] [ppiindia] Catatan untuk Kabinet Baru: Kemiskinan, Pengangguran, dan Pendidikan

** Mailing List|Milis Nasional Indonesia PPI-India **

Media Indonesia
Kamis, 21 Oktober 2004

OPINI

Catatan untuk Kabinet Baru: Kemiskinan, Pengangguran, dan Pendidikan

Maddaremmeng A Panennungi: Staf pengajar dan peneliti LPEM FEUI

AKHIRNYA, pemerintahan baru resmi terbentuk sudah. Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) siap bekerja keras 
dibantu dengan jajaran kabinet termasuk tim ekonominya, demi mewujudkan 
janji-janjinya semasa kampanye. Dan para menteri dalam kabinet SBY-JK itu 
tentu harus memfokuskan perhatian dan daya upayanya pada berbagai janji yang 
pernah terucap itu.
Sepanjang diskusi pemilihan presiden yang lalu, penulis mencatat mengenai 
tiga hal yang sering muncul dalam perdebatan: kemiskinan, pengangguran, dan 
pendidikan. Meskipun ketiga hal tersebut hampir tak terpisahkan, namun 
menarik untuk melihatnya satu per satu. Ketiga isu tersebut penulis coba 
untuk tanyakan kepada mahasiswa sebuah PTN di Jakarta dalam mata kuliah 
Ekonomi Pembangunan.
Isu pertama adalah mengenai kemiskinan. Pertanyaan pertama kepada mahasiswa 
adalah mana lebih penting untuk diatasi apakah kemiskinan absolut (yang 
sering diungkapkan dengan angka kemiskinan) atau kemiskinan relatif (yang 
sering dihubungkan dengan distribusi pendapatan). Hasilnya cukup 
mengagetkan, dari 30 mahasiswa, 27 (90%) mahasiswa yang menyatakan bahwa 
mengatasi distribusi pendapatan yang timpang jauh lebih penting daripada 
menangani kemiskinan seperti yang selama ini kita kenal. Hanya 1 mahasiswa 
(3,3%) yang memprioritaskan masalah kemiskinan absolut, sementara 2 lainnya 
(6,7%) menganggap keduanya harus diprioritaskan secara bersama-sama.
Alasan yang signifikan dikemukakan bagi yang memilih mengatasi distribusi 
pendapatan yang timpang (90% dari total mahasiswa) mengarah kepada suatu hal 
yang menurut penulis sangat penting: menghindari permasalahan (kerusuhan) 
sosial dalam jangka panjang. Alasan ini menggiring penulis untuk menengok 
indikator penting tapi paling sering dilupakan: gini coefficient. Indikator 
tersebut merupakan salah satu cara untuk mengukur tingkat ketimpangan 
distribusi pendapatan (dalam pengukurannya menggunakan pengeluaran), dimana 
jika nilainya makin kecil makin merata dan jika nilainya makin besar berarti 
makin timpang. Beberapa tahun penting sebagai berikut: tahun 1964 (menjelang 
kerusuhan G 30 S/PKI 1965) sebesar 0,35; tahun 1996 (menjelang krisis 
ekonomi dan politik 1998) sebesar 0,36; tahun 1999 (saat krisis ekonomi dan 
politik memuncak) sebesar 0,32; serta tahun 2002 (saat ekonomi mulai 
memperlihatkan tanda perbaikan) sebesar 0,34 (UNDP,2003).
Nampak dari angka-angka gini coefficient bahwa menjelang peristiwa 
G-30-S/PKI (1965) dan menjelang krisis ekonomi politik 1998, ketimpangan 
distribusi pendapatan memang lebih besar dibandingkan dengan tahun lainnya. 
Hal lain yang cukup menarik minat untuk dibahas lebih lanjut adalah mengapa 
di saat krisis ekonomi politik yang paling parah, justru ketimpangan 
distribusi pendapatan malah rendah di tahun 1999?
Ada dua spekulasi jawaban yang penulis bisa kemukakan: pertama alasan 
ekonomi dan kedua alasan politik. Alasan ekonomi mengingatkan kita akan 
teori dasar Lewis mengenai sektor tradisional (pertanian di pedesaan) dan 
modern (industri di perkotaan). Krisis ekonomi membalikkan arah dari 
pergerakan produksi sektor tradisional ke modern menjadi sebaliknya. 
Fenomena terbalik ini dapat dilihat dari bangkrutnya usaha besar di 
perkotaan terutama di kota besar Jawa dan bangkitnya agrobisnis dan sektor 
primer di pedesaan utamanya di luar Jawa. Tentunya pembalikan ini diikuti 
oleh distribusi pendapatan antara individu dalam sektor modern dan 
tradisional. Alasan politik dapat dilihat dari menurunnya peranan elit 
Partai Golkar yang established dan meningkatnya peranan Partai lain, 
terutama PDIP dan PKB yang berbasis pada masyarakat menengah ke bawah. 
Pergeseran politik ini tentunya berpengaruh pada struktur pejabat 
pemerintahan dan parlemen yang turut serta mempengaruhi pembagian 
pendapatan.
Isu kedua adalah mengenai pengangguran. Pertanyaan yang diajukan ke 
mahasiswa tidak langsung berhubungan dengan pengangguran, tapi menyangkut 
sekor informal di perkotaan atau kegiatan informal di perkotaan. Mahasiswa 
diminta menerangkan faktor penyebab maraknya kegiatan informal di perkotaan 
sejak krisis ekonomi 1998 dan alternatif kebijakannya. Jawaban yang sering 
muncul baik sendiri-sendiri maupun bersamaan mengenai faktor: (1) Migrasi 
penduduk dari desa ke kota yang disebabkan perbedaan upah yang tinggi desa 
dan kota, namun lapangan pekerjaan di sekor formal terbatas; (2) Pertumbuhan 
penduduk yang tinggi yang berlanjut pada maraknya angkatan kerja baru yang 
hendak masuk pasar kerja; (3) Menurunnya permintaan tenaga kerja serta PHK 
dari sektor modern yang sedang kena krisis; (4) Upah di sektor modern yang 
relatif kaku.
Mungkin jawaban mengenai faktor di atas bagi pembaca sangat text book, tapi 
akan menjadi menarik kalau melihat usulan kebijakannya. Faktor pertama, 
seharusnya ada kebijakan yang menarik penduduk untuk tetap tinggal di 
pedesaan, khususnya bekerja di sektor pertanian. Faktor kedua lebih 
fundamental lagi, yaitu usaha Keluarga Berencana lebih digiatkan lagi, 
karena nampaknya setelah 1998 mulai agak kendur. Hal ini bisa menciptakan 
momentum baru bagi pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi dari sebelumnya. 
Faktor ketiga disarankan agar kebijakan diarahkan untuk menstimulasi 
kegiatan ekonomi produktif. Serta faktor keempat, yang nampaknya sudah 
sering diungkapkan di media massa, harus diusahakan lebih fleksibel.
Menarik untuk melihat faktor 3 dan 4 dihubungkan dengan deindustrialisasi 
dan sektor informal yang sering dilontarkan oleh para ekonom. Harap dipahami 
bahwa deindustrialisasi merupakan gejala normal di negara maju, ketika 
sektor industri mengalami penurunan tenaga kerja yang diikuti oleh 
meningkatnya tenaga kerja di sektor jasa. Sementara untuk Indonesia, 
deindustrialisasi merupakan gejala abnormal, dimana adanya PHK massal dari 
sektor industri yang diikuti oleh berkembangnya sektor informal di 
perkotaan. Jadi berkembangnya sektor informal yang sering diromantisasi 
sebagai ekonomi kerakyatan, harus ditanggapi dengan kebijakan yang 
hati-hati.
Isu ketiga adalah pendidikan. Pertanyaan yang penulis ajukan adalah 
setujukah dengan pencabutan subsidi PTN dan apa saran sehubungan dengan 
pilihannya? Hasilnya juga cukup mengagetkan: 28 mahasiswa (93,33%) 
menyatakan setuju dengan alasan keadilan, karena subsidi di PTN untuk 
mahasiswa yang kebanyakan dari mahasiswa menengah ke atas. Sementara hanya 2 
mahasiswa (6,67%) menyatakan tidak setuju karena alasan keadilan juga, yaitu 
tidak semua mahasiswa PTN kaya.
Yang menarik adalah saran yang dikemukakan bagi yang mengaku setuju: 
Pertama, harus ada subsidi silang bagi mahasiswa mampu dan tidak mampu. 
Kedua, bujet pemerintah untuk pendidikan tidak boleh menurun dan subsidi 
dari PTN dialihkan untuk subsidi di sekolah dasar dan menengah. Ketiga, 
saatnya memerhatikan micro education: sesuatu yang berhubungan dengan 
kualitas belajar mengajar seperti perpustakaan, kurikulum, training buat 
guru, dan tentunya kesejahteraan pengajar. Sementara yang tidak setuju 
dengan pencabutan subsidi mengingatkan bahwa pendidikan merupakan tugas 
Negara.
Apa yang penulis coba gambarkan di atas mengenai tiga isu penting bermaksud 
untuk mengingatkan kembali kepada kita apa-apa yang cukup dianggap penting 
dan menjadi isu sentral selama kampanye pemilihan presiden. Mengenai 
langkah-langkah dan format kebijakan yang akan diambil kita akan tunggu 
dalam lima tahun ini yang akan dimulai terhitung dari pengumuman kabinet 
mendatang 



------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
$9.95 domain names from Yahoo!. Register anything.
http://us.click.yahoo.com/J8kdrA/y20IAA/yQLSAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~-> 

***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 
4. Posting: ppiindia@xxxxxxxxxxxxxxx
5. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
6. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
7. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 



--------------------------------------------------------------------------
Bagi Anda yang ingin berdiskusi tentang apa saja dg akrab, santai tapi serius 
dan penuh persahabatan dg seluruh masyarakat/mahasiswa Indonesia di luar negeri 
serta tokoh-tokoh intelektual dan pejabat Tanah Air, silahkan bergabung dg 
milis ppiindia@xxxxxxxxxxxxxxxx Kirim email kosong ke: 
ppiindia-subscribe@xxxxxxxxxxxxxxx atau kunjungi 
www.geocities.com/arsip_nasional/
--------------------------------------------------------------------------

Other related posts: