[ppi] [ppiindia] Bangkitnya Politik Orde Baru

** ppi-india **
      Media Indonesia

      Selasa, 27 Januari 2004

      OPINI

--------------------------------------------------------------------------

      Election Watch

      Bangkitnya Politik Orde Baru

      SEKALI lagi R Hartono menegaskan akan menegakkan kembali ideologi Orde
Baru jika partainya menang dalam Pemilu 2004, yakni kembali pada dwifungsi
ABRI dan mengembalikan UUD 1945 pada teks aslinya.

      Menurut Hartono, harus dibedakan antara sistem ideal Orde Baru dengan
praktik di lapangan. Sebagai sistem ideal, Orde Baru adalah mentalitas yang
bersandar pada kemurnian Pancasila dan UUD 1945. Namun mungkin saja terjadi
penyimpangan pada pelaksanaannya oleh sebuah rezim, maka bukan kesalahan
pada sistem ideal Orde Baru.

      Jika sistem politik reformasi lebih baik, Orde Baru pasti akan
terkubur, akan tetapi sekarang rakyat kecewa dan Orde Baru dirindukan
kembali. Dalam kaitan itu Hartono menegaskan, jika partainya mempunyai
kesempatan untuk memerintah, format ideal politik Orde Baru akan dia
terapkan kembali. Karena itu, jika ia menang dalam pemilu nanti maka R
Hartono akan memberlakukan kembali dwifungsi ABRI.

      Menurutnya militer yang aktif adalah warga negara Indonesia juga,
seharusnya memiliki kesempatan politik yang sama dengan warga negara biasa.
Dia bahkan mempertanyakan sistem yang menjauhkan tentara dari politik.

      Hartono menegaskan, bahwa politik tertinggi tentara adalah membela
Pancasila dan UUD 1945 dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI). Dalam era Orde Baru teritorial NKRI cukup terjaga,
sekarang NKRI menjadi persoalan, terjadi gerakan separatisme di beberapa
wilayah.

      Hal mengembalikan UUD 1945, karena tidak ada yang salah dengan UUD
1945 yang asli. Mereka yang ingin mendalami UUD 1945 seharusnya mendalami
dulu suasana perjuangan ketika UUD 1945 itu dilahirkan. Sesungguhnya
kesalahan bukan pada UUD 1945, tetapi kesalahan itu ada pada rezim dan
praktik politik. Jika perlu ada koreksi, seharusnya pada tingkat praktik
politik.

      Peluang Hartono

      Walaupun kontroversial, demokrasi tetap memberi tempat yang sah
terhadap politik Hartono. Namun gagasan siapa pun yang punya pengaruh perlu
diuji, dan publik perlu diberikan informasi tentang konsekuensi politik jika
gagasan itu diterima. Masalahnya seberapa besar peluang Hartono untuk
kembali melaksanakan sistem ideal politik Orde Baru?

      ''Bangkitnya kembali kekuatan Orde Baru apakah ini mendapat dukungan
publik yang kecewa dengan reformasi? Bagaimana Anda melihat fenomena
munculnya R Hartono yang ingin kembali memperjuangkan Orde Baru?'' tanya
Denny JA saat memulai diskusi Election Watch Kamis, pekan silam. Tampil
sebagai pembicara utama dalam diskusi tersebut seorang advokat senior, Adnan
Buyung Nasution.

      Menjawab pertanyaan Denny tentang kembalinya Orde Baru, Buyung
Nasution mengatakan, pemunculan Hartono sebagai suatu hal yang menarik. Dia
mengatakan, betapa bahayanya ikhtiar bangsa ini untuk memajukan demokrasi,
hukum dan hak asasi manusia, serta keadilan sosial. Jika ikhtiar itu tidak
dijalankan dengan sungguh-sungguh, maka kekecewaan rakyat pada reformasi
akan meluas. Tidak mengherankan, jika ada orang-orang Orde Baru seperti
Jenderal (purn) R Hartono yang mengambil keuntungan dari situasi itu.

      Akan tetapi Buyung mengingatkan, bahwa munculnya Hartono dengan
pernyataannya seharusnya menjadi warning bagi semua aktivis prodemokrasi
yang bercita-cita ingin membangun Indonesia yang demokratis, menghormati
hukum, melindungi hak asasi manusia, dan membangun keadilan sosial.

      Dengan kehadiran Hartono yang mempunyai pemikiran berbeda, Buyung
melihatnya tidak memperkaya demokrasi, sebaliknya bila dibiarkan pemikiran
itu bisa menyesatkan masyarakat. Apalagi jika mengambil kesimpulan dari
data-data hasil survei.

      Lembaga Survey Indonesia (LSI) yang menyatakan 60% rakyat kecewa
kepada hasil pembangunan sekarang. Data tersebut menurut Buyung bisa
dibantah. Hasil survei seharusnya memenuhi standar akademik dan standar
ilmiah, tetapi kesimpulan yang ditarik tidak serta merta masyarakat
menghendaki kembalinya Orde Baru. ''Ini pikiran yang keblinger,'' ujar
Buyung.

      Menyinggung persamaan hak yang diatur dalam UUD 1945, termasuk hak
politik militer aktif, sehingga dalam kesempatan berikutnya Hartono akan
memperjuangkan kembali dwifungsi ABRI, menurut Buyung merupakan suatu
pemikiran yang salah sekali.

      Buyung khawatir Hartono tidak memahami makna UUD tersebut. Sebab,
sekalipun undang-undang dasar atau konstitusi mengatakan setiap orang sama
di depan hukum dan pemerintahan tidak berarti militer boleh aktif berpolitik
praktis.

      Pada dasarnya militer, atau TNI adalah alat kekuasaan negara yang
fungsinya menurut konstitusi untuk membela tanah air sebagai alat pertahanan
negara. Oleh karena itu militer sebagai suatu kesatuan harus berdiri tegak,
objektif, fair melindungi segenap komponen bangsa dan negara ini. Apabila
tentara terlibat dalam politik praktis, maka dia akan berpihak dalam
pertarungan politik.

      Dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara hendaknya kembali kepada
fitrahnya, seperti apa yang diajarkan oleh Panglima Sudirman, bahwa politik
tentara adalah politik UUD dalam menjalankan pemerintahan negara. Pada semua
negara demokrasi yang matang, tentara memang tidak berpolitik. Apabila
mereka hendak berpolitik sebagai politisi, mereka harus melepas atribut
militer sehingga setara dengan rakyat sipil. Jangan sampai militer aktif
yang punya senjata dan kekuasaan mau bersaing dengan rakyat sipil.

      Buyung sependapat dengan pengamat politik Mochtar Pabottingi, bahwa
bila militer terlibat langsung dalam politik praktis akan muncul
tindakan-tindakan yang justru mencabik-cabik bangsa ini. Dalam hal ini
militer tidak bisa menjaga fungsinya, sebaliknya dia membaur dan berpihak.

      Menurutnya Jenderal Hartono termasuk orang yang bertanggung jawab
terhadap kondisi yang tercabik-cabik itu. Karena pada akhir masa jabatannya
yang bertepatan dengan menjelang berakhirnya masa keemasan Orde Baru, dia
memproklamasikan bahwa TNI adalah kader Golkar. Jika militer sudah terlibat
langsung dalam politik praktis, maka ia tidak bisa lagi berdiri tegak untuk
memelihara keutuhan bangsa. Sebab TNI yang memegang senjata sudah terlibat
dalam pertarungan politik.

      Menanggapi sikap penolakan terhadap amendemen UUD 1945, Buyung
menganggap sebagai suatu hal yang tidak mengherankan. Sebab, banyak perwira
militer yang dididik selama 30 tahun terakhir di Akabri dengan doktrin bahwa
UUD 1945 sebagai kebenaran mutlak yang sakral sehingga tabu dipertanyakan.
Siapa yang mempertanyakan UUD 1945 pada waktu itu langsung dituduh sebagai
tindakan subversi.

      Buyung mengatakan, bahwa UUD 1945 harus dipahami baik sejarah,
filsafat, sistem politik yang terkandung di dalamnya. Ia menyarankan, untuk
memahami politik tata negara Indonesia harus membaca kembali sejarah
perdebatan konstituante 1956 - 1959. Saat itu Soekarno mengusulkan agar
kembali kepada UUD 1945, hampir seluruh anggota konstituante menolak.
''Sebab pada dasarnya UUD 1945 itu amat otoriter dan membuka peluang untuk
kekuasaan yang sewenang-wenang dan menindas, dan itu terjadi,'' ungkap
Buyung.

      Menanggapi hasil survei LSI tadi, Buyung mengatakan bahwa kekecewaan
publik itu benar adanya, hal itu harus disadari bahwa kekecewaan tidak boleh
dibiarkan berlanjut terus. Pemimpin dan pemuka bangsa harus bergegas untuk
mulai mengadakan perbaikan yang konkret dan nyata, serta jelas arahnya.

      Menoleh kembali kepada awal perjuangan reformasi 1997-1998, kenyataan
pemerintah sekarang sangat mengecewakan. Sebab dalam berjuang menjatuhkan
rezim Orde Baru, Buyung bersama dengan para aktivis, mahasiswa, pemuda,
cendekiawan dan pers ikut merintis meletakkan fondasi untuk membangun
kembali suatu kehidupan negara yang lebih demokratis, lebih menghormati
hukum dan hak asasi manusia.

      Hal yang paling mengecewakan pemerintahan saat ini menurut Buyung,
adalah lemahnya leadership nasional dalam era reformasi ini. Dari Presiden
Habibie, Gus Dur dan sekarang Presiden Megawati. Ketiganya tidak berhasil,
atau belum berhasil ada kepemimpinan baru yang memiliki program konkret,
nyata dengan tahapan demi tahapannya betul-betul committed dan mampu
mengerahkan seluruh kekuatan komponen bangsa mengarah kepada cita-cita
reformasi. (Rasyid R Sulaiman/E-4)

       Cetak Berita   Email Berita



[Non-text portions of this message have been removed]


***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.arsip.da.ru
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 
4. Posting: ppiindia@xxxxxxxxxxxxxxx
5. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
6. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
7. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
 

Yahoo! Groups Links

To visit your group on the web, go to:
 http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

To unsubscribe from this group, send an email to:
 ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx

Your use of Yahoo! Groups is subject to:
 http://docs.yahoo.com/info/terms/

Other related posts: