[ppi] [ppiindia] Amuk di Pengadilan Agama Sidoarjo

** Mailing List|Milis Nasional Indonesia PPI-India **
** Situs resmi: http://www.ppi-india.org **
** Situs milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia **
** Informasi Beasiswa Scholarship: http://informasi-beasiswa.blogspot.com 
**http://www.kompas.com/kompas-cetak/0509/27/opini/2081636.htm


 
Amuk di Pengadilan Agama Sidoarjo 

Oleh: AJ SUSMANA

Di Indonesia, seorang hakim dihujat, dikecam, dicaci-maki, tidak becus, 
sepertinya sudah biasa. Semua ini terjadi karena banyak faktor.

Di bawah Orde Baru, hakim dikecam karena menjadi tangan kanan kekuasaan Orde 
Baru; tak berpihak pada demokrasi; bahkan tak berpihak ke rakyat. Fakta-fakta 
ketakberpihakan kepada rakyat itu ditunjukkan dengan banyaknya kasus negara 
versus rakyat yang dikalahkan di pengadilan, termasuk juga penangkapan dan 
penjatuhan hukuman yang sewenang-wenang terhadap aktivis prodemokrasi.

Pasca-Orde Baru, ketidaksenangan pada hakim dan institusi pengadilan kian 
ditunjukkan dengan banyak kasus suap yang menimpa hakim dan lolosnya para 
terdakwa terutama kasus-kasus korupsi. Ini terjadi karena disinyalir ada mafia 
peradilan.

Wajah kekuasaan

Sejak rezim Orde Baru berdiri, institusi pengadilan dan aparatusnya, seperti 
hakim, oleh gerakan prodemokrasi dianggap sebagai bagian wajah kekuasaan Orde 
Baru. Institusi pengadilan dan hakim dinilai tak menjadi alat independen 
sebagaimana rumusan demokrasi dalam makna Montesqui: yudikatif, legislatif, dan 
eksekutif sebagai kekuasaan yang berdiri-sendiri, independen bukan subordinasi.

Ini didasari, setiap warga negara sama di hadapan hukum. Karena karakter 
lembaga yudikatif Orde Baru yang selalu tunduk pada lembaga eksekutif, lembaga 
yudikatif: pengadilan dan hakim pun menjadi bagian sasaran kecaman gerakan 
prodemokrasi. Lembaga ini pantas diblejeti oleh rakyat sebab tak sanggup 
memperjuangkan kepentingan rakyat. Karena itu pengadilan rakyat pun dimajukan 
bahkan gerakan mahasiswa memajukan Mahkamah Rakyat untuk mengadili Jenderal 
Besar Soeharto.

Dalam beberapa kasus HAM, pengadilan internasional juga diajukan sebagai 
alternatif karena ketakpercayaan pada pengadilan nasional yang dinilai tak 
sanggup memberi keadilan.

Pengadilan sandiwara

Lebih jauh selama Orde Baru berkuasa, lembaga pengadilan seperti berjalan 
terikat. Orang pun menyebut pengadilan Orde Baru adalah pengadilan boneka. 
Aneka keputusan hakim sudah diambil di tempat lain. Jadilah pengadilan menjadi 
panggung sandiwara untuk mengelabui rakyat yang menggugat karena dilanggar hak- 
haknya. Pengadilan sandiwara ini secara nyata terungkap dalam pengadilan yang 
berkaitan dengan kasus Marsinah, bagaimana para terdakwa di bawah ancaman dan 
siksaan diminta mengikuti skenario pengadilan yang sudah dibuatkan.

Menghadapi pengadilan model seperti ini, rakyat melalui para pejuangnya 
menjadikan pengadilan sebagai panggung politik untuk memblejeti watak sejati 
pengadilan dan kekuasaan yang berlaku sekaligus panggung kampanye guna 
menyerukan rakyat agar tak takut dan berani bersama melawan kekuasaan.

Namun, sebelum itu, banyak orang dituduh komunis dibunuh dan dijebloskan ke 
penjara tanpa pengadilan. "Hakim" atau mereka yang mengangkat diri sebagai 
hakim tanpa kompromi berdiri dan menjatuhkan hukuman sesuka hati karena 
"direstui" kekuasaan.

Berikutnya, sebagai tipu-muslihat dijalankan pengadilan boneka yang menjalankan 
tugasnya sesuai pesanan kekuasaan.

Demokrasi yang sedikitnya berhasil direbut seharusnya bisa mengubah watak dan 
kerja institusi pengadilan. Namun, di hadapan rakyat, kualitas pengadilan masih 
belum berubah: bisa disuap dan bisa dibeli. Hal Ini tampak pada kasus-kasus 
korupsi yang tak berhasil menangkap para koruptor yang dianggap kakap.

Kasus Sidoarjo

Sungguh, tindakan mengejutkan yang terjadi baru-baru ini di Pengadilan Agama 
Sidoardjo. Pembunuhan terjadi di ruang sidang. Pihak yang berperkara, seorang 
kolonel Angkatan Laut, menusuk mati hakim A Taufiq (52) dan mantan istrinya, 
Eka Suhartini, di Pengadilan Agama (PA) Sidoarjo.

Komisi Yudisial menilai peristiwa itu sebagai tindak kriminal selain contempt 
of court. Inilah yang menjadi alasan HM Irawady Joenoes, Koordinator Bidang 
Pengawasan Kehormatan, Keluhuran Martabat dan Perilaku Hakim, Komisi Yudisial, 
untuk lebih memperketat pengamanan dalam setiap persidangan. Begitu pula Tajuk 
Rencana Kompas (23/9/2005)

Memang dalam setiap kasus pengadilan terjadi kalah dan menang; puas dan tidak; 
senang karena menang dan marah karena kalah. Tetapi tak hanya berhenti di situ. 
Pertanyaan lain juga harus diajukan: tak sanggupkah kita membuat pengadilan 
yang bermartabat, baik di hadapan yang menang maupun yang kalah? Bukankah ini 
esensi demokrasi?

Pedang Keadilan harus bisa semakin memanusiakan manusia sebagaimana Multatuli 
menyatakan: "Tugas manusia adalah menjadi manusia".

Apa yang terjadi di PA Sidoarjo hanya menegaskan wajah buruk pengadilan kita. 
Ia juga menegaskan betapa kualitas kemanusiaan kita jatuh. Di luar pengadilan, 
masih sering terjadi pembunuhan dan begitu gampang seperti tanpa beban 
(filsafat atau ajaran agama).

Kemiskinan inilah dalang utama kriminalitas. Sebagai bangsa, kita sadar 
bagaimana kemiskinan berlangsung dan dilangsungkan di Indonesia bahkan meluas 
di alam neoliberalisme.

Penegakan pengadilan kita yang bermartabat, bukan menjadi arogan nantinya 
karena keamanan sidang pengadilan yang ketat, tentu tak bisa berjalan 
sendirian. Ia berbarengan dengan kemajuan kualitas di lembaga-lembaga lain 
seperti legislatif, dan eksekutif. Kemajuan kualitas lembaga-lembaga ini akan 
memengaruhi kualitas lembaga yudikatif.

Demikian sebaliknya. Kemajuan kualitas demokrasi akan memperbaiki kualitas 
kemanusiaan kita. Demokrasi kita masih sebatas formalitas, yakni seperti 
panggung pengadilan sandiwara untuk memenangkan kelompok pemegang uang dan 
kekuasaan yang telah mapan.

Karena itu, tak mengherankan bila money politic masih berperan dan penentu 
kemenangan seseorang atau kelompok. Ini pula yang menjadi akar pertengkaran 
selama pilkada berlangsung. Begitu merasa diperlakukan tak adil dan kecewa, 
amuk massa yang terjadi bukan perlawanan yang terorganisasi dan sistematis.

Begitu juga yang terjadi di PA Sidoarjo, amuk.

AJ Susmana Alumnus Fakultas Filsafat UGM, Ketua III KPP PRD


[Non-text portions of this message have been removed]



------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
Give at-risk students the materials they need to succeed at DonorsChoose.org!
http://us.click.yahoo.com/Ryu7JD/LpQLAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~-> 

***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://www.ppi-india.org
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi 
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 


--------------------------------------------------------------------------
Situs resmi: http://www.ppi-india.org ; 
Situs milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia ; 
Informasi Beasiswa Scholarship: http://informasi-beasiswa.blogspot.com
--------------------------------------------------------------------------

Other related posts: