[ppi] [ppiindia] Agama, antara Moralitas dan Politik Kekuasaan

** ppi-india **
Media Indonesia
Jum'at, 05 Maret 2004

Agama, antara Moralitas dan Politik Kekuasaan
Abd Malik Utsman, Pemerhati sosial-keagamaan

SEMENJAK arus besar modernisasi yang dilengkapi dengan paham sekularisme
mengguncang kehidupan masyarakat, dengan sendirinya agama mulai teralienasi
dari ruang publik. Paham kebebasan yang dikawal anak zaman pencerahan
(enlighten) tidak hanya meminggirkan peran agama tetapi juga menjadikan
agama sebagai objek utama gugatan rasio manusia. Di tengah masyarakat,
otoritas penuh agama dalam mendakwakan moral, norma, dan aturan mulai
terpinggirkan.
Dalam arena politik agama yang sering kali menawarkan nilai-nilai kudus dan
idealis dipandang tidak compatible dengan hukum politik riil yang
berorientasi kekuasaan. Nilai kejujuran, pemaaf, dan penuh kasih sayang yang
menjadi pesan agama dianggap cermin keluguan sikap politik. Sehingga
pemisahan agama dan politik ini pun berakibat pada pemisahan antara moral
dan politik.
Perdebatan moral dan politik sudah menjadi wacana klasik yang masih menarik
untuk diperbincangkan. Haruskah moralitas mengontrol politik atau justru
moral harus tunduk kepada kepentingan politik? Kalau ditelusuri lebih jauh,
secara teoretis simbol kemenangan politik riil atas moral sering kali
merujuk pada seorang tokoh, patriotis Italia, Nicolo Machievelli.
Seorang politikus, seperti yang difatwakan oleh Machievelli akan menapaki
puncak kariernya ketika mengabaikan moral. Dalam buku, Il Principe (1513),
buku yang menjadi pegangan utama bagi politikus machievillian dirumuskan
bahwa seorang politiks harus memberikan kesan di depan rakyat bahwa ia
seorang yang lembut, pemurah, bahkan agamais. Namun ia pun dapat berbuat
jahat dan mengabaikan rasa sayang dan moralitas jika diperlukan. Baru-baru
ini kita dikejutkan dengan fenomena politik Tanah Air yang kontroversial.
Bebasnya Akbar Tandjung dari jeratan hukum menjadi simbol pertaruhan antara
keputusan politik dan kehormatan moral. Apakah kemenangan Akbar bisa
dikatakan sebagai ikon kemenangan 'politik riil' di atas kehormatan
moral?Tampaknya rumusan politik versi Machievelli masih menjadi rujukan
politik bangsa ini. Korupsi, kolusi, menjadi obrolan ringan yang selalu
diperbincangkan di tingkat elite, seolah-olah mereka (para elite) tetap
memihak kepada rakyat. Penipuan dan bahkan penggadaian hukum menjadi warna
kental perpolitikan bangsa Indonesia.
Tidak dapat disangsikan lagi bahwa politik amoral akan menjadi momok
menakutkan dan ancaman buruk bagi masa depan bangsa. Menyadari hal itu maka
dibutuhkan suatu tatanan moral yang dapat membentengi politik bangsa.
Moral society dan ethical state yang pernah didambakan dapat menggantikan
agama terlihat nihil dan utopis ketika menyikapi persoalan 'cacat moral'
kaum negarawan dan para politikus. Gagalnya moralitas formal seperti itu
disebabkan ia tidak mempunyai daya imperatif yang kuat dan bisa membentuk
consistent personal dan committed society seperti layaknya kekuatan agama.
Beda halnya dengan agama. Nilai-nilai agama oleh pengikutnya dianggap
sebagai wujud dari hal yang transenden dan bersifat universal mempunyai daya
ikat yang kuat dan mampu menundukkan ketaatan masyarakat. Tanpa maksud
bernostalgia dengan zaman keemasan agama, tampaknya kita harus kembali
mengajak agama untuk berperan lagi dalam menyikapi moralitas politik bangsa.
Mempertegas harapan ini dalam buku Douglas Johnston dan Cythia Sympson,
Religion: The Missing Dimension of Statecraft dijelaskan bahwa mengapa
sering kali setiap tindakan politik negara harus dibayar dengan ongkos mahal
dari ribuan korban jiwa manusia, karena nilai moral agama telah
dikesampingkan dan tidak lagi menjadi ruh dalam pengambilan kebijakan
negara.
Namun pertanyaan, agama seperti apa yang bisa diajak kerja sama dalam
menyelesaikan problem moral itu, bukankah lembar kelam sejarah agama terjadi
karena perselingkuhannya dengan politik?Agama etik vs agama politik
Setidaknya ada dua paradigma yang muncul ketika mengusulkan kembali peran
agama dalam kancah politik. Pertama, paradigma agama politik. Setelah sekian
lama agama berada di pinggir kehidupan manusia maka muncullah 'kebangkitan
agama' yang dirumuskan dengan bangkitnya simbol, isu, dan jargon agama dalam
ranah politik. Kegagalan dunia modern yang disanjung akan menyelesaikan
problem kemanusiaan menjadi modal untuk mengusung kembali politik agama.
Fenomena politisasi agama ini bisa berbentuk dua hal, (1) agama
politik-instrumentalis yakni menjadikan agama hanya sebagai instrumen dalam
rangka mencapai kekuasaan. Dalam paradigma ini agama dijadikan tameng bagi
kendaraan politik atau partai dalam rangka meraih target kekuasaan.
Simbol-simbol agama dihidupkan kembali untuk menarik simpati massa yang
mulai rindu dengan nuansa religius. (2) Dari agama politik adalah agama yang
bercorak simbolik-ideologis. Yakni gagasan untuk menyemarakkan kembali
simbol-simbol agama pada puncak piramida kehidupan manusia. Agama dengan
segala kelebihannya diusung kembali untuk disandingkan dengan negara. Partai
dalam hal ini hanya dijadikan kendaraan untuk mengukuhkan agama sebagai
ideologi.
Targetnya tidak hanya mencapai kekuasaan tetapi bagaimana agama dijadikan
landasan simbolik negara. Dua model ini akan kembali menjerumuskan agama
pada bui birokratisasi politik yang terbukti telah menenggelamkan peran
profetik agama. Tentu model ini tidak bisa diharapkan untuk berperan sebagai
benteng moral.
Kedua, paradigma etik-transformatif. Agama etik-transformatif mungkin senada
dengan apa yang didambakan oleh AJ Tyonbee. Ia pernah meramalkan munculnya
agama baru yang dapat menjawab persoalan kontemporer yang sedang dihadapi
manusia modern. Agama baru ini tidak mesti berupa agama baru. Bisa jadi
agama lama yang mampu mentransformasikan ajarannya secara radikal untuk
menyesuaikan diri dengan problem kontemporer. Agama transformatif ini pula
yang menjadi harapan Hans Kung ketika menggagas global ethic-nya sebagai
pedoman moral ekonomi-politik global. Sudah dimaklumi bersama bahwa tidak
ada satu pun agama yang mengajarkan bentuk kekerasan. Menyakiti orang lain
dan peperangan adalah tindakan yang paling terkutuk dalam setiap agama.
Agama selalu menebar cinta kasih. Maka, setiap agama harus mampu
mentransformasikan nilai etik-moral yang dimilikinya ke dalam bilik sikap
umatnya.
Agama etik-transformatif ini akan menjadi jawaban dari kegersangan dunia
politik kita yang tanpa nurani. Dus, merupakan suatu keniscayaan bahwa agama
harus kembali dimainkan sebagai sumber nilai etik-moral kehidupan
masyarakat. Dalam konteks politik, agama tidak harus dikukuhkan secara
simbolik sebagai jargon dan ideologi politik. Akan tetapi bagaimana
nilai-nilai etika agama dapat ditransformasikan sebagai benteng moralitas
politik bangsa. Sehingga kebijakan dan tindakan politikus kita dapat
dipertanggungjwabkan.***



***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.arsip.da.ru
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 
4. Posting: ppiindia@xxxxxxxxxxxxxxx
5. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
6. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
7. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
     http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
     ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
     http://docs.yahoo.com/info/terms/

Other related posts: