[ppi] [ppiindia] ASPEK HUKUM PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN

** Mailing List|Milis Nasional Indonesia PPI-India **

Harian Komentar
21/10/2004

ASPEK HUKUM PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN
DENGAN MENGGUNAKAN TELEPON SELULER
Oleh: THEODORUS J.B. RUMAMPUK, SH


Kecanggihan ilmu Pengetahuan dan Teknologi saat ini semakin berkembang 
dengan pesat, hal tersebut juga telah membawa perkembangan yang signifikan 
terhadap dunia teknologi informasi. Dapat kita lihat dengan adanya internet 
sebagai media yang sangat penting dalam bidang informasi dan telekomunikasi. 
Kehadiran internet juga sangat terkait dengan perangkat komputer sebagai 
alat untuk dipergunakan dalam mengakses jaringan internet diseluruh penjuru 
dunia dimana jaringan telekomunikasi dapat dijangkau. Tidak ketinggalan juga 
seiring dengan perkembangan internet dan komputerisasi, telepon seluler atau 
sering juga disebut sebagai telepon mobil nirkabel, ponsel, wairres HP lahir 
dengan berbagai jenis yang terus berkembang dengan pesat sehingga menambah 
income bagi dunia bisnis yang bergerak dibidang telekomunikasi dan telepon 
seluler. Mungkin kita bertanya-tanya tentang hubungan antara komputer, 
internet dan telepon seluler dalam dunia teknologi informasi saat ini, 
secara sederhana dapat dijelaskan hubungan ketiga perangkat tersebut adalah 
dalam mengoperasikan internet kita harus membutuhkan perangkat komputer 
sebagai alat untuk mengoperasikan internet begitu pula dengan telepon 
seluler yang merupakan jaringan telekomunikasi yang dihubungkan pada 
komputer untuk mendapatkan jaringan internet. Pada perkembangan teknologi 
saat ini, orang dapat mengakses internet meskipun kita berada dikendaraan, 
perangkat yang digunakan adalah komputer yang disebut laptop yang 
disambungkan ke jaringan telekomunikasi telepon seluler dengan penggunaan 
teknologi CDMA (Circuit Division Multiple akses) yang dikenal dalam layanan 
Generasi ketiga, 3G.
Sebelum menguraikan lebih lanjut, sehubungan dengan penulisan ini, perlu 
kiranya diuraikan terlebih dahulu pengertian Teknologi. Dalam Undang-undang 
nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan 
Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi yang selanjutnya disebut sebagai 
Undang-Undang IPTEK pasal 1 angka 2 Teknologi didefinisikan adalah cara atau 
metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan 
pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi 
pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
Dari rumusan pengertian yang ditegaskan dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang 
nomor 18 Tahun 2002 ini terlihat bahwa teknologi merupakan hasil yang 
diperoleh dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan 
untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Selanjutnya dalam pasal 1 Angka 1 
Undang-Undang ini, ditegaskan tentang pengertian Ilmu pengetahuan adalah 
rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara 
sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh 
metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun 
eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan / atau gejala 
kemasyarakatan tertentu.
Dalam hubungan dengan penulisan ini, diuraikan pula pengertian tentang 
Telekomunikasi. Dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang 
Telekomunikasi ditegaskan dalam pasal 1 angka 1 tentang pengertian 
telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan / atau penerimaan 
dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, 
suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem 
elektromagnetik lainnya. Selanjutnya dalam pasal 1 angka 2 Undang-undang 
nomor 36 Tahun 1999 ditegaskan pengertian Alat Telekomunikasi adalah setiap 
alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi. Dan dalam pasal 1 
angka 4 disebutkan Sarana dan Prasarana Telekomunikasi adalah segala sesuatu 
yang memungkinkan dan mendukung berfungsinya telekomunikasi.
Dari beberapa ketentuan yang terdapat didalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 
2002 tentang IPTEK terdapat keterkaitan dengan telepon seluler, sehingga 
dapatlah dikatakan bahwa telepon seluler merupakan produk yang dihasilkan 
dari penerapan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai 
bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan 
manusia.

Sedangkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dalam 
pasal 1 angka 2 jika dihubungkan dengan telepon seluler maka dapat dikatakan 
bahwa telepon seluler merupakan salah satu alat telekomunikasi.
Penggunaan telepon seluler di era globalisasi saat ini, dapat dilihat 
sebagai suatu kebutuhan yang sangat penting. Gaya hidup going mobile ini, di 
mana orang ingin menghubungi dan dihubungi di manapun berada, menyebabkan 
telepon seluler menjadi alat yang wajib untuk dimiliki dan dibawah kemana 
saja oleh setiap orang. Peningkatan pemilikan atas telepon seluler 
memperlihatkan bahwa alat yang digunakan dalam proses komunikasi sekunder 
ini, selain merupakan barang mewah juga merupakan barang wajib untuk 
dimiliki. Dari hal tersebut secara langsung dapat dikatakan bahwa telepon 
seluler sangat penting untuk dimiliki oleh setiap orang apalagi bagi mereka 
yang mempunyai pekerjaan baik dibidang pemerintahan, pendidikan, bisnis, 
dsbnya. Akan tetapi seiring dengan perkembangan kecanggihan teknologi 
tersebut selain memberi dampak positif juga memberikan dampak negatif.
Dampak negatif tersebut adalah apa yang dikenal dengan penipuan dengan 
menggunakan telepon seluler. Sebagaimana tulisan Penulis sebelumnya pada 
surat kabar ini dalam rubrik opini edisi 19 - 22 November 2003 dengan judul 
"Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Penipuan Dengan Menggunakan 
Telepon seluler" yang juga merupakan Skripsi Penulis, telah dibahas tentang 
Modus Kejahatan penipuan ini ditinjau dari hukum pidana materilnya.
Dari tulisan ini dapat dikatakan bahwa modus kejahatan ini sebagai tindak 
pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana yang berbunyi : 
"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang 
lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu 
sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan 
susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu 
benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang, 
karena salah telah melakukan penipuan, dihukum dengan hukuman penjara 
selama-lamanya empat tahun."
Kejahatan penipuan dengan menggunakan telepon seluler melalui salah satu 
layanan SMS (Short Message Service) telah banyak memakan korban yaitu 
masyarakat pengguna telepon seluler. Sebagaimana data dalam tulisan 
sebelumnya tercatat dari data Exelcom yang disampaikan pada pelaksanaan 
dialog tanggal 20 Agustus 2002 tentang penipuan melelui telepon seluler di 
Jakarta, yang menghadirkan ahli hukum komunikasi Hinca IP. Panjaitan, Kepala 
Dinas Penerangan Polda Metro Jaya Anton Bachrul Alam, General Manager 
Customer Service Exelcom Wardhani Soedjono dan Dyah Tari dari Yayasan 
Lembaga Konsumen (YLKI) terungkap pada periode Januari sampai dengan Juli 
2002 terdapat 3.000 pengguna telepon seluler yang mengadukan aksi penipuan. 
Umumnya pengguna telepon seluler itu nyaris menjadi korban 
(hhtp://www.kompas.com/kompas%2D cetak/0208/24/nasional/raky06.htm)
Di Sulawesi Utara dari hasil penelitian dengan cara pengambilan data-data 
dan wawancara langsung antara Penulis dengan pihak kepolisian di Polda 
Sulut, Polresta Manado dan Polresta Bitung (khususnya Polsekta Bitung 
Tengah) pada bulan Februari 2003 dalam rangka untuk penelitian pembuatan 
Skripsi Penulis di Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, terdapat 
kurang lebih 4 (empat korban) yang melaporkan kasus ini. Di Polresta Manado 
yang terdata dari para korban yang melaporkan kasus tersebut pada tahun 2003 
sebanyak 3 orang sedangkan di Polsekta Bitung Tengah terdapat 1 (Satu) 
korban yang melaporkan kepada pihak kepolisian. Sedangkan diluar wilayah 
Sulawesi Utara, dari data yang Penulis peroleh dari Pusat Dokumentasi Ilmiah 
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang diambil dari berita-berita 
Koran melalui internet terdapat banyak sekali kasus-kasus tindak pidana ini, 
yang pelakunya telah tertangkap. Namun meskipun demikian masih banyak lagi 
pelaku-pelaku lain yang mencobah untuk melakukan penipuan ini sebagai mata 
pencaharian mereka.
Selain dari data tersebut, berdasarkan pengamatan Penulis selang waktu bulan 
November 2003 sampai Februari 2004 di Sulut telah terdapat kurang lebih tiga 
korban penipuan dengan modus kejahatan penipuan SMS ini. Pada tanggal 19 
November 2003 pada halaman 20 diberitakan bahwa seorang ketua KPU Nyaris 
menjadi korban karena seseorang mengirimkan SMS yang mencatut nama Kapolres 
untuk segera mentransfer uang kepada pelaku yang mengaku sebagai ajudan 
Kapolres namun pada kenyataannya tidak benar. Selang beberapa bulan kemudian 
pada tanggal 25 Februari 2004 dalam rubrik Hukum dan Kriminal halaman 32 
surat kabar ini, diberitakan bahwa "Tertipu SMS warga Jerman Hilang Jutaan 
Rupiah". Demikian pula pada tanggal 4 Maret 2004 dalam halaman 27 
diberitakan dengan judul " Catut nama Kapolres, Bea Cukai Nyaris tertipu Rp. 
10 Juta.
Dari beberapa data yang diperoleh di atas adalah para korban dari kejahatan 
penipuan yang melaporkan tindak pidana ini, namun mungkin masih banyak 
korban lain yang tertipu dengan modus kejahatan ini yang hanya bersifat 
pasrah saja tanpa melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Dari penelitian 
Penulis terungkap bahwa dalam membuktikan kasus Penipuan dengan modus 
kejahatan menggunakan telepon seluler melalui salah satu layanan SMS ini 
terdapat kesulitan dalam hal membuktikannya, karena jaringan para pelaku 
penipuan ini tersebar didaerah-daerah yang mungkin tidak berada ditempat 
korban berdomicili, hal lain pula ialah kemudahan untuk mendapatkan kartu 
perdana yang dapat diperoleh di toko-toko ataupun dari penyedia kartu 
tersebut sehingga para pengguna kartu telepon seluler tidak memiliki 
data-data pribadi pada awal pembelian kartu tersebut terkecuali pada 
pengguna Kartu Halo dari Telkomsel, selain itupula pembuktian dengan 
menggunakan alat-alat teknologi seperti alat rekaman terhadap jaringan 
telepon belum diatur oleh simtem pembuktian didalam hukum Acara Pidana di 
Indonesia. Pembuktian dengan menggunakan alat rekaman terhadap jaringan 
telopon hanya diberlakukan pada tindak pidana tertentu seperti Pasal 1 angka 
18 dan Pasal 66 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 
tentang Narkotika, Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang 
Psikotropika, Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang 
Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Loundring) dan mulai hangat 
diperbincangkan oleh ahli-ahli hukum sejak Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang 
Pemberantasan tindak pidana terorisme disahkan.
Dari peristiwa hukum ini terlihat bahwa masih banyak pelaku yang mengincar 
para korbannya. Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Penulis kembali hendak 
mengembangkan penulisan ini untuk mengkaji kembali tentang kasus ini 
ditinjau dari segi hukum pidana formil (Hukum Acara Pidana) khususnya hukum 
pembuktian Pasal 184 KUHAP. Sebelum menguraikan tentang hukum pembuktian 
tersebut perlu kiranya dijelaskan bahwa keterkaitan antara kasus penipuan 
SMS ini dengan pembuktian sebagaimana judul diatas adalah bahwa untuk 
tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan putusan pengadilan 
terhadap setiap kasus-kasus pidana termasuk kasus penipuan SMS ini, sangat 
diperlukan pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP tanpa 
pembuktian maka pelaku delik penipuan tersebut tidak dapat dipidana selain 
itupula pembahasan tentang alat-alat bukti dizaman modern ini Penulis anggap 
perlu untuk dibahas dalam tulisan ini.
Pada bagian ini Penulis hendak mengkaji terlebih dahulu tentang beberapa 
teori sistem pembuktian yang dikenal secara umum. Secara teoritis dapat 
dijelaskan 4 (empat) teori sistem pembuktian yaitu :
a. Conviction-in Time
Sistem pembuktian Conviction-in Time menentukan salah tidaknya seorang 
terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian "keyakinan" hakim. Keyakinan 
hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Dari mana hakim 
menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem 
ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang 
diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat 
bukti itu diabaikan hakim dan langsung menarik keyakinan dari keterangan dan 
pengakuan terdakwa. Sistem pembuktian ini, sudah barang tentu mengandung 
kelemahan. Hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa 
semata-mata atas "dasar keyakinan" belaka tanpa didukung oleh alat bukti 
yang cukup. Sebaliknya hakim leluasa membebaskan terdakwa dari tindak pidana 
yang dilakukan walaupun kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan 
alat-alat bukti yang lengkap, selama hakim tidak yakin atas kesalahan 
terdakwa. (M. Yahya Harahap, SH., Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan 
KUHAP edisi Kedua, 1985, hal. 256)
b. Conviction-Raisonee
Dalam sistem ini pun dapat dikatakan "keyakinan hakim" tetap memegang 
peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, dalam 
sistem pembuktian conviction-in Time peran "keyakinan hakim" leluasa tanpa 
batas maka pada sistem convection-raisonee, keyakinan hakim harus didukung 
dengan "alasan-alasan yang jelas". Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan 
alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. 
Tegasnya, keyakinan hakim dalam sistem conviction-raisonee, harus dilandasi 
reasoning atau alasan-alasan, dan reasoning itu harus "reasonable", yakni 
berdasar alasan yang dapat diterima.
c. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif
Pembuktian ini merupakan kontroversi dari sistem pembuktian menurut 
keyakinan hakim atau conviction-in time. Dalam pembuktian ini peran hakim 
tidak ikut berperan menentukan salah tidaknya terdakwa. Sistem ini 
berpedoman pada pembuktian menurut undang-undang. Untuk membuktikan salah 
tidaknya seorang terdakwa maka harus berdasarkan alat-alat bukti yang sah. 
Alat bukti yang sah itulah yang terdapat dalam undang-undang. Dengan kata 
lain bahwa tanpa alat bukti yang sah berdasarkan undang-undang maka hakim 
tidak dapat menjatuhkan pidana terhadap kesalahan terdakwa. Sebaliknya ialah 
jika bukti-bukti yang sah berdasarkan undang-undang telah dipenuhi maka 
hakim dapat menentukan kesalahan terdakwa.
d. Pembuktian menurut Undang-Undang Secara Negatif (Negatief Wettelijk 
Stelsel)
Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori 
antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem 
pembuktian keyakinan hakim atau Conviction-in time. Sistem pembuktian 
menurut undang-undang secara negatif merupakan keseimbangan antara kedua 
sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrem. Dari keseimbangan 
menurut undang-undang secara negatif "menggabungkan" ke dalam dirinya secara 
terpadu sistem pembuktian menurut keyakinan dengan sistem pembuktian menurut 
undang-undang secara positif. Dari penggabungan kedua sistem tersebut 
terwujudlah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. 
Bertitik-tolak dari uraian di atas, untuk menentukan salah atau tidaknya 
seorang terdakwa menurut sistem pembuktian undang-undang secara negatif, 
terdapat dua komponen :
1. pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang 
sah menurut undang-undang,
2. dan keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan 
alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.
Asas Negatief Wettelijk Stelsel ini diatur juga dalam Pasal 6 ayat 2 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Setelah dijelaskan beberapa sistem pembuktian sebagai bahan perbandingan, 
pada bagian ini Penulis hendak mengkaji sistem pembuktian yang dianut dan 
diatur didalam KUHAP. Dalam Pasal 183 KUHAP ditegaskan "Hakim tidak boleh 
menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 
dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana 
benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya". Dalam 
rumusan Pasal tersebut sangat jelas bahwa tanpa dua alat bukti yang sah maka 
seorang terdakwa tidak dapat dipidana. Sama halnya bagi Polri ataupun pihak 
kejaksaan (kasus Tindak Pidana Tertentu) dalam melakukan penangkapan harus 
mempunyai bukti permulaan yang cukup (Pasal 17 KUHAP). Akan tetapi 
sebaliknya apabila terdapat cukup bukti maka terdakwa dapat dinyatakan 
bersalah dan dipidana berdasarkan jenis tindak pidana yang dilakukannya.
Dalam Hukum Acara Pidana dipakai yang dinamakan sistem negatif menurut 
Undang-Undang, sistem mana terkandung dalam pasal 294 ayat 1 RIB (Reglemen 
Indonesia yang diperbaharui), yang berbunyi sebagai berikut : "Tiada 
seorangpun dapat dihukum, kecuali jika hakim berdasarkan alat-alat bukti 
yang sah, memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan 
bahwa terdakwa telah bersalah melakukannya". (Prof. R. Subekti, SH., Hukum 
Pembuktian, PT. Pradnya Paramita, Cet ke 13, 2001, hal. 7).
Berdasarkan rumusan Pasal 294 ayat 1 RIB dapat diberikan pengertian bahwa 
sistem negatif menurut Undang-Undang tersebut di atas, mempunyai maksud 
sebagai berikut :
1. Untuk mempermasalahkan seorang terdakwa (tertuduh) diperlukan suatu 
minimum pembuktian, yang ditetapkan dalam undang-undang.
2. Namun demikian, biarpun bukti bertumpuk-tumpuk, melebihi minimum yang 
ditetapkan dalam Undang-Undang tadi, jikalau hakim tidak berkeyakinan 
tentang kesalahan terdakwa ia tidak boleh mempermasalahkan dan menghukum 
terdakwa tersebut.
Jadi, dalam sistem tadi, yang pada akhirnya menentukan nasibnya si terdakwa 
adalah keyakinan Hakim. Jika, biarpun bukti bertumpuk-tumpuk hakim tidak 
yakin akan kesalahan terdakwa itu, ia harus membebaskannya. Karena itu, maka 
dalam tiap-tiap putusan hakim pidana, yang menjatuhkan hukuman, dapat kita 
baca pertimbangan: "bahwa Hakim, berdasarkan bukti-bukti yang sah, 
berkeyakinan akan kesalahan terdakwa".
Selanjutnya dalam pasal 184 ayat 1 KUHAP menjelaskan tentang apa sajakah 
yang menjadi bukti yang sah menurut Hukum Formil ini. Ditegaskan bahwa Alat 
bukti yang sah ialah : 1. keterangan saksi; 2. keterangan ahli; 3. surat, 4. 
petunjuk; dan 5. keterangan terdakwa. Untuk lebih jelasnya dapat dijelaskan 
satu persatu berdasarkan teori hukum yang Penulis pelajari.
1. Keterangan Saksi.
Dalam setiap kasus yang bersentuhan dengan hukum, apakah kasus tersebut 
adalah kasus Pidana, Perdata ataupun Tata Usaha Negara, pembuktian 
keterangan saksi merupakan hal yang paling utama dalam membuktikan suatu 
kasus-kasus hukum selain alat-alat bukti lainnya yang dapat menunjang dalam 
membuktikan suatu kasus Pidana, Perdata maupun Tata Usaha Negara. Dalam 
kasus Pidana pun dapat dikatakan, hampir tidak ada perkara Pidana yang luput 
dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Sekarang yang menjadi 
pertanyaan, keterangan saksi yang bagaimana yang disebut sebagai keterangan 
saksi yang sah ?. Pada bagian ini perlu dijelaskan bahwa agar keterangan 
seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai 
kekuatan pembuktian, harus dipenuhi aturan ketentuan sebagai berikut :
1. Bahwa keterangan tersebut harus mengucapkan sumpah atau janji (Pasal 160 
ayat 3 KUHAP),
2. Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti,
Tidak semua keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti. 
Keterangan saksi yang mempunyai nilai ialah keterangan yang ditegaskan dalam 
pasal 1 angka 27 KUHAP yaitu : a. yang saksi lihat sendiri, b. saksi dengar 
sendiri dan bukan saksi hanya mendengar dari orang lain (testimonium de 
auditu) dan saksi alami sendiri, serta menyebut alasan dari pengetahuannya 
itu.
3. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan.
Hal ini memberikan arti bahwa keterangan saksi baru mempunyai nilai sebagai 
alat bukti apabila dinyatakan disidang pengadilan. (Pasal 185 ayat 1 KUHAP).
4. Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup.
Dalam bagian ini ditegaskan bahwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa maka 
perlu dilihat mengenai minimum pembuktian sebagaimana diisyaratkan dalam 
Pasal 183 KUHAP. Selanjutnya pula ditegaskan dalam pasal 185 ayat (2) KUHAP 
bahwa "keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa 
terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya" (unus testis 
nullus testis). Jadi untuk membuktikan kesalahan terdakwa maka harus 
memiliki sekurang-kurangnya dua alat bukti yang berdasarkan hukum yang 
berlaku.
5. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri.
Pada bagian ini hendak menjelaskan bahwa meskipun telah terdapat dua atau 
lebih dari saksi sebagaimana dijelaskan pada poin 4 di atas, akan tetapi dua 
atau lebih saksi yang ada ini memberikan kesaksiannya didepan Pengadilan 
namun keterangan mereka berdiri sendiri atau berbeda satu dengan lainnya dan 
tidak memberikan keterkaitan antara satu dengan lainnya maka meskipun secara 
kuantitatif keterangan tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang 
diisyaratkan dalam pasal 183 KUHAP, keterangan tersebut tidak dapat dianggap 
sebagai keterangan saksi yang memenuhi unsur pembuktian. Oleh karena itu 
perlu dilihat bahwa selain "kuantitatif" perlu diperhatikan pula 
 "kualitatif" dari keterangan saksi.
2. Keterangan Ahli
Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP menetapkan, keterangan ahli sebagai alat 
bukti yang sah. Keterangan ahli ini oleh pembuat Undang-undang ditempatkan 
pada urutan kedua dari keterangan saksi. Hal tersebut menandakan bahwa 
keterangan ahli merupakan keterangan yang harus diperhitungkan dalam dunia 
pembuktian mengingat juga dalam ilmu hukum baik hukum pidana, perdata, 
Internasional, tata negara dan ilmu hukum lainnya, pendapat ahli merupakan 
salah satu sumber hukum dan diakui secara internasional dalam dunia ilmu 
hukum, meskipun dalam penerapannya harus dipandang tidak berdiri sendiri 
dengan alat-alat bukti lainnya. Dilain pihak bahwa mungkin pembuat 
Undang-undang telah memikirkan bahwa untuk menghadapi perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi apalagi dalam dunia teknologi telekomunikasi, 
media, dan informatika atau disingkat teknologi Telematika saat ini, 
keterangan ahli sangat dibutuhkan untuk memberikan pendapatnya berdasarkan 
keahlian yang dimilikinya untuk dapat membuktikan bahkan menyelesaikan 
kasus-kasus pidana yang terjadi. Dapat diberikan contoh dalam kasus-kasus 
kemajuan teknologi ini adalah apa yang dinamakan dengan Cybercrime yang 
sering juga dikenal dengan kejahatan siber. Menurut Prof. DR. Tubagus 
Nitibaskara mengatakan bahwa "Dalam beberapa tulisan ada yang mencoba 
mengIndonesiakan cybercrime dengan istilah kejahatan siber. Patut diduga, 
istilah ini lahir dari penyesuaian menurut "lidah" Indonesia. Namun 
barangkali tidak ada salahnya bila istilah kejahatan siber untuk sementara 
dipergunakan". (Nitibaskara, Ketika Kejahatan Berdaulat, Peradaban, 2001, 
hal 38)
Di Indonesia dengan adanya perkembangan dalam kasus-kasus dibidang 
Cybercrime keterangan ahli sangat dibutuhkan untuk memberikan kontribusi 
dalam menyelesaikan kasus dibidang Cybercrime seperti dalam kasus artis 
terkenal almarhuma Sukma Ayu dan beberapa kasus-kasus lainnya yang 
membutuhkan pendapat/keterangan dari pakar Telematika maupun pakar hukum. 
Tentang prosudur permintaan saksi ahli, tata cara pemberian keterangan saksi 
ahli dalam menyelesaikan kasus tindak pidana di Indonesia dapat dilihat 
dalam Pasal 1 angka 2, 120, 133, 179, 180 dan Pasal 186 KUHAP. Akan tetapi 
yang perlu diperhatikan pula tentang siapakah yang dapat menjadi saksi ahli 
yang dapat memberikan keterangan berdasarkan keahliannya sebagaimana yang 
dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP. Hal tersebut perlu diperhatikan mengingat 
tidak semua orang dapat dijadikan sebagai saksi ahli dan juga ketentuan 
tentang Saksi ahli ini hanya dipertegas dalam pasal 186 KUHAP yang 
menegaskan Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan disidang 
Pengadilan. Dari pasal tersebut tidak menjelaskan secara terperinci siapa 
yang dapat dijadikan saksi ahli. Untuk mencari tahu kriteria untuk menjadi 
saksi ahli kiranya perlu dilihat ketentuan Pasal 1 angka 28 KUHAP yang 
menegaskan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang 
yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat 
terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Dan juga untuk 
lebih jelasnya, perlu diperhatikan tentang apa yang ditulis oleh Prof. DR. 
Andi Hamzah, SH sebagai bahan perbandingan dapat dibaca pada California 
Evidence Code tentang definisi tentang seorang ahli sebagai berikut :
" A person is qualified to testify as an expert if he has special knowledge, 
skill, experience, training, or education sufficient to qualify him as an 
expert on the subject to which his testimony relates".(Seseorang dapat 
memberi keterangan sebagai ahli jika ia mempunyai pengetahuan, keahlian, 
pengalaman, latihan, atau pendidikan khusus yang memadai untuk memenuhi 
syarat sebagai seorang ahli tentang hal yang berkaitan dengan 
keterangannya).
Untuk meminta keterangan saksi ahli dapat dilakukan dalam semua tingkatan 
pemeriksaan. Baik dalam penyidikan oleh pihak kepolisian RI (Pasal 120, 133 
KUHAP), ditingkat penyidikan oleh kejaksaan dan pemeriksaan di Pengadilan 
sampai mendapat suatu keputusan hukum yang tetap (Pasal 180 KUHAP). Dalam 
permintaan keterangan dari seorang ahli juga dapat dilakukan dengan dua cara 
yaitu secara tulisan maupun lisan sehingga dalam hal ini dapat dilihat bahwa 
terdapat dualisme tentang tata cara pemberian keterangan oleh seorang ahli. 
Sebagaimana diatur dalam Pasal 133 ayat (1) KUHAP yang menegaskan dalam hal 
penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, 
keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak 
pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli 
kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya. selanjutnya dalam 
ayat (2) Permintaan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan 
secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk 
pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat. 
Ketentuan Pasal 133 ayat (1) dan (2) ini biasa dikenal dengan permintaan 
keterangan ahli yang dituangkan dalam laporan atau "visum et repertum" yang 
meskipun dalam ketentuan KUHAP tidak menjelaskan tentang kata "visum et 
repertum" hanya didalam Lembaran Negara tahun 1973 No.350 Pasal 1 dan Pasal 
2 yang menyatakan bahwa Visum et Repertum adalah suatu keterangan tertulis 
yang dibuat oleh dokter atas sumpah atau janji tentang apa yang dilihat pada 
benda yang diperiksannya yang mempunyai daya bukti dalam perkara-perkara 
pidana (dr. Abdul Mun'im Idries, Pedoman Kedokteran Forensik, Edisi Pertama, 
Binarupa Aksara, hal 3). Sedangkan cara yang kedua yaitu permintaan 
keterangan ahli secara langsung di hadapan Pengadilan atau secara lisan 
sebagaimana diatur dalam Pasal 179 ayat 1 dan 2, Pasal 180 ayat (1) yang 
menegaskan Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang 
timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli 
dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan. 
Selanjutnya Pasal 186 menegaskan Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli 
nyatakan disidang Pengadilan.
3. Alat bukti Surat
Ketentuan tentang alat bukti surat ini diatur dalam pasal 184 ayat (1) 
bagian c. yang penjabaran selanjutnya diatur dalam pasal 187 KUHAP yang 
menegaskan bahwa Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, 
dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah : a. berita 
acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang 
berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang 
kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, 
disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu; b. 
surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat 
yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang 
menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu 
keadaan. Dalam bagian ini jenis surat yang dimaksud seperti surat izin 
bangunan, surat izin ekspor atau impor, paspor, surat izin mengendarai, 
Kartu Tanda Penduduk (KTP), akte kelahiran, akta notaris dan sebagainya; c. 
surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan 
keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara 
resmi daripadanya; d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada 
hubungannya dengan isi dari alat pembuktian lain. Surat yang dimaksud adalah 
surat yang bersifat pribadi yang biasanya hanya dibutuhkan sebagai bukti 
penunjang namun tidak bisa dikesampingkan. Surat tersebut dapat berupa surat 
menyurat atau korespondensi, surat ancaman, surat pernyataan, surat petisi, 
pengumuman, selebaran, surat cinta, tulisan berupa karangan baik berupa 
novel, puisi dan sebagainya. Dalam hukum perdata juga mengenal alat bukti 
sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Pidana, hanya saja surat yang dimaksud 
dalam KUHPerdata dibagi dalam dua bentuk yaitu akta Otentik dan akta di 
bawah tangan. Akta Otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang 
ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai 
umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya (Pasal 1868). 
Yang dimaksud dengan pegawai-pegawai umum yang selanjutnya disebut oleh 
Prof. Subekti, sebagai pejabat umum oleh karena pejabat umum bukanlah 
pegawai negeri yang tunduk pada peraturan kepegawaian. (diterjemahkan oleh 
Prof. R. Subekti, SH dalam buku Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, SH, Hukum 
Acara Pidana Indonesia, hal 146). Tentang Pejabat umum (openbaar ambtenaar) 
diatur dalam pasal 1 Peraturan Pejabat Notaris, untuk selanjutnya disingkat 
PJN (Reglement op het Notarisambt van Indonesie, S 1860 no. 3), yang 
berbunyi : "Notaris adalah Pejabat umum (openbaar ambtenaar) satu-satunya 
yang berwenang (uitsluited bevoegd) untuk membuat akta otentik mengenai 
suatu perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu 
peraturan umum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan 
dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpannya dan 
memberikan grosse, salinan, dan kutipannya; semuanya sepanjang pembuatan 
akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan 
kepada pejabat atau orang lain". Sedangkan yang dimaksud dengan akta di 
bawah tangan dalam Hukum Perdata adalah akta yang sengaja dibuat untuk 
pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Jadi 
semata-mata dibuat antara para pihak yang berkepentingan (S 1867 no. 29 
untuk Jawa dan Madura sedangkan untuk luar Jawa dan Madura diatur dalam 
Pasal 286 - 305 Rbg dan Pasal 1874 - 1880 KUHPerdata) Surat-surat yang 
dimaksud adalah akta dibawah tangan, surat-surat daftar (register), catatan 
mengenai rumah tangga dan surat-surat lain yang dibuat tanpa bantuan pejabat 
yang berwenang. Jika dilihat dari bukti surat sebagaimana diatur dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Pasal 184 bagian c dan Pasal 187 bagian b, 
c, dan d) dalam menyelesaikan kasus tindak pidana dan bukti surat 
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1866, Pasal 1868 (akta otentik), Pasal 
1874 - 1880 KUHPerdata terdapat sedikit perbedaaan arti karena dalam Hukum 
Perdata (BW) yang disebut sebagai akta otentik adalah akta yang dibuat oleh 
Pejabat umum yang tidak tunduk pada Undang-Undang Kepegawaian. Sedangkan 
bukti surat yang dianut dalam Pasal 187 bagian b KUHAP adalah setiap surat 
yang dibuat oleh aparat pengelola administrasi dan kebijaksanaan eksekutif. 
Mulai dari surat izin bangunan, surat izin ekspor atau impor, paspor, surat 
izin mengendarai, Kartu Penduduk, surat tanda lahir dan sebagainya ((M. 
Yahya Harahap, SH., Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP edisi 
Kedua, 1985, hal. 286) atau dengan kata lain bahwa bukti surat tersebut 
adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang tunduk pada Undang-undang 
Kepegawaian. Akan tetapi menurut Penulis bahwa dalam menentukan alat-alat 
bukti dalam menyelesaikan kasus-kasus dibidang Pidana selain bukti yang 
dimaksud dalam Pasal 187 bagian b dapat juga dianut bukti yang dimaksud 
dalam Pasal 1868 KUHPerdata tergantung pada kontekstual penyelesaian kasus 
dan jenis tindak Pidana, meskipun bukti dalam Pasal 1868 KUHPerdata mungkin 
hanya dapat membantu menemukan titik terang dalam penyelesaian suatu kasus 
pidana. Karena bukan suatu hal yang tidak mungkin jika dalam dunia hukum 
pidana terdapat suatu kasus yang semula adalah kasus Perdata murni akan 
tetapi berkembang menjadi kasus Tindak Pidana. Seperti kasus Perjanjian 
Simpan Pinjam (Pasal 1754 KUHPerdata), sewa-meyewa (Pasal 1548 KUHPerdata), 
Hak kepemilikan atas tanah (UU No. 5 Tahun 1960 - PP No. 24 Tahun 1997 
tentang Pendaftaran tanah) yang karena ketidaktahuan dari para pihak yang 
melakukan perjanjian yang mengakibatkan tidak terpenuhinya unsur-unsur 
sahnya suatu Perjanjian (1320 KUHPerdata) mengakibatkan kasus tersebut 
menjadi tindak pidana seperti Penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 
KUHPidana dan ataupun Penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHPidana.
4. Petunjuk
Petunjuk merupakan salah satu alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. 
Bukti petunjuk diatur dalam Pasal 184 ayat 1 bagian d. ketentuan tentang 
alat bukti petunjuk ini, selanjutnya diatur dalam Pasal 188 ayat 1, 2 dan 3. 
Dalam ayat (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena 
persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak 
pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan 
siapa pelakunya. Mungkin menurut Penulis bahwa untuk memberikan kejelasan 
tentang makna dari Pasal 188 ayat 1 ini, perlu kiranya dilihat tentang teori 
sebab-akibat yang juga dikenal dalam lapangan ilmu hukum. Karena untuk 
memperoleh suatu persesuaian antara satu perbuatan, kejadian atau keadaan 
harus dilihat terlebih dahulu apa yang menjadi akar persoalan (penyebab) 
sehingga menimbulkan suatu akibat-akibat hukum. Menurut M. Yahya Harahap 
mantan Ketua muda bidang Pidana pada Mahkamah Agung Republik Indonesia 
menulis dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP edisi 
kedua halaman 292 yang memberikan penjelasannya tentang bukti Petunjuk ini, 
beliau menegaskan bahwa Rumusan Pasal itu, agak sulit ditangkap dengan 
mantap. Barangkali rumusan tersebut dapat dituangkan dengan cara menambah 
beberapa kata ke dalamnya. Dengan penambahan kata-kata itu dapat disusun 
dalam kalimat berikut : petunjuk ialah suatu "isyarat" yang dapat ditarik 
dari suatu perbuatan, kejadian atau keadaan di mana isyarat itu mempunyai 
"persesuaian" antara yang satu dengan yang lain maupun isyarat yang 
bersesuaian tersebut melahirkan atau mewujudkan suatu petunjuk yang 
membentuk kenyataan terjadinya suatu tindak pidana dan terdakwalah 
pelakunya. Baik dalam rumusan yang diatur dalam Pasal 188 ayat (1) maupun 
dalam rumusan yang disusun, penekanannya terletak pada kata: "persesuaian", 
yakni adanya persesuaian kejadian, keadaan atau perbuatan maupun persesuaian 
dengan tindak pidana itu sendiri. Selanjutnya yang menjadi pertanyaan ialah 
dalam hal bagaimanakah bukti petunjuk itu dapat diperoleh ? dalam memperoleh 
bukti petunjuk ini telah diatur dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP yang dapat 
dikatakan terbatas pada keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. 
Jadi dengan demikian bahwa untuk memperoleh bukti petunjuk ini, penyidik 
ataupun hakim hanya dapat memperoleh bukti petunjuk dari ketiga unsur diatas 
tersebut. Namun untuk menentukan apakah bukti petunjuk dapat digunakan dalam 
menyelesaikan suatu kasus tindak pidana, perlu dilihat penegasan Pasal 188 
ayat (3) yang menegaskan bahwa Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu 
petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi 
bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan 
kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya. Dari ayat (3) ini dapat dilihat 
bahwa untuk menentukan bahwa bukti petunjuk memiliki kekuatan pembuktian 
dalam menyelesaikan suatu kasus tindak pidana maka faktor penilaian hakim 
menjadi penentu atas hal tersebut. Dari Pasal 188 ayat (3) ini sangat 
berkaitan dengan penjelasan Penulis sebelumnya tentang teori 
Conviction-Raisonee yang pada intinya menekankan pada faktor keyakinan hakim 
akan tetapi keyakinan (Conviction) tersebut harus didasarkan pada alasan 
(reason) yang dapat diterima berdasarkan logika hukum. Karena dalam hal ini, 
hakim sebagai decision maker dituntut untuk lebih professional dalam 
menerapkan peraturan-peraturan dan pertimbangan-pertimbangan yang penuh arif 
bijaksana dan mengutamakan prinsip Keadilan dalam menyelesaikan setiap 
kasus-kasus Pidana yang terjadi demi tegaknya hukum yang berlaku.
5. Keterangan Terdakwa
Tentang Keterangan terdakwa telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf e. 
sedangkan penjabaran selanjutnya diatur dalam Pasal 189 ayat (1), (2) dan 
(3). Ayat (1) dari Pasal ini berbunyi : keterangan terdakwa ialah apa yang 
terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia 
ketahui sendiri atau alami sendiri. Dalam hal ini tidak semua keterangan 
terdakwa dinilai sebagai alat bukti yang sah. Keterangan terdakwa yang dapat 
digunakan sebagai alat bukti adalah keterangan terdakwa yang dinyatakan 
disidang Pengadilan. Hal ini berarti bahwa keterangan terdakwa yang 
diberikan di luar sidang Pengadilan (The Confession Outside the Court) tidak 
dapat digunakan sebagai alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini. 
Akan tetapi perlu diperhatikan pula terhadap keterangan terdakwa yang 
diberikan pada waktu pemeriksaan pada tingkat penyidikan baik oleh pihak 
kepolisian maupun kejaksaan. Pemeriksaan tersebut adalah jelas-jelas terjadi 
diluar sidang pengadilan. Yang menjadi pertanyaannya ialah apakah keterangan 
terdakwa tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 184 ayat (1) huruf e dan Pasal 189 ayat (1) KUHAP ? jawabannya 
dapat kita lihat dalam Pasal 189 ayat (2) Undang-undang ini, yang menegaskan 
: keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk 
membantu menemukan bukti disidang, asalkan keterangan itu didukung oleh 
suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. 
Dari rumusan tersebut dapat dikatakan bahwa keterangan terdakwa yang 
diberikan pada saat Penyidikan adalah keterangan yang dapat digunakan dalam 
membantu menemukan bukti disidang Pengadilan. Hal itupun harus didukung oleh 
alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP (Pasal 189 ayat 
4). Hal ini cukup beralasan karena Hukum Acara Pidana Indonesia mengenal 
adanya asas minimum pembuktian dalam menentukan tentang tindak pidana yang 
dilakukan oleh terdakwa. karena suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang 
tidak dapat dijatuhi pidana apabila tidak memenuhi ketentuan minimum 
pembuktian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP begitu pula 
dengan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana 
harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup (Pasal 17 KUHAP).
Dari teori pembuktian dan hukum pembuktian yang dianut dalam Hukum Acara 
Pidana di Indonesia, maka dapat dikaji bagaimana membuktikan kasus tindak 
Pidana Penipuan dengan modus kejahatan menggunakan telepon seluler ini. 
Sebagaimana tulisan Penulis sebelumnya tentang kasus penipuan ini dapat 
dilihat modus kejahatan tersebut yang pada tulisan ini Penulis akan 
menghubungkannya dengan alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 
KUHAP tentang Hukum Pembuktian.
Tindak kejahatan penipuan ini, modus operandinya menggunakan 2 (dua) cara 
yaitu menghubungi dengan menelpon langsung calon korban dan mengirimkan 
pesan singkat / SMS melalui telepon seluler. Inti dari komunikasi langsung 
dan pesan singkat tersebut adalah memberitahukan bahwa korban mendapatkan 
undian dari salah satu perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi 
seperti Telkomsel, Satelindo, Pro XL dll. Pesan singkat atau berita yang 
disampaikan, selengkapnya berbunyi " Sim Card MENTARI anda saat ini, dalam 
status peraih GRAND PLUS Box point reward 2003 u/info : (08155265677) 
(08155248227). Layanan Interaktif Via Telepon. Pengirim : + SATELINDO". Atau 
juga tertulis dalam SMS "Selamat Anda Memenangkan Hadiah undian Pro-XL, Hub: 
0818684377, 0818481791, atau 0817134953. Dan dari pesan tersebut pada menu 
kotak masuk pesan (Message) akan menampilkan pengirim adalah nomor telepon 
seluler dari pelaku dan bukan nomor operator GSM seperti Satelindo, Pro.XL, 
Telkomsel dan lain-lain.
Selain mengunakan pesan singkat (SMS), pelaku juga seringkali dalam 
melakukan penipuan dengan cara menghubungi langsung melalui telepon seluler 
ke telepon tetap (fixed line) milik calon korban. Dalam pembicaraan biasanya 
pelaku seakan-akan memberitahukan bahwa korban telah memenangkan undian yang 
diselenggarakan oleh salah satu perusahaan yang bergerak di bidang 
Telekomunikasi. Calon korban pun diberitahukan nomor telepon seluler yang 
dapat dihubungi untuk pembicaraan selanjutnya dan nomor rekening pelaku.
Untuk membuka nomor rekening di beberapa bank, para pelaku menggunakan Kartu 
Tanda Penduduk (KTP) palsu. KTP palsu yang dimaksud adalah KTP yang dibuat 
dengan menggunakan nama, alamat yang berbeda-beda. Dengan kata lain bahwa 
satu pelaku memiliki beberapa KTP dengan nama, alamat berbeda. Selanjutnya 
setelah pesan singkat ataupun berita yang dikirim oleh pelaku diterima oleh 
calon korban, kebanyakan para korban merasa penasaran disertai rasa gembira 
dan segera menghubungi kembali nomor telepon seluler yang mengirimkan atau 
menghubunginya. Dalam pembicaraan kembali pelaku mulai melakukan berbagai 
cara dengan bahasanya untuk menipu korban dengan mengatakan bahwa korban 
akan mendapatkan uang dengan jumlah yang banyak ataupun mendapatkan mobil 
kijang. Untuk memperoleh hadiah-hadiah yang dikatakan pelaku, korban harus 
mengirim sejumlah uang yang telah ditentukan dan apabila korban telah 
meyakinkan bahwa dirinya sebagai pemenang undian maka pelaku memberikan 
instruksi-instruksi selanjutnya.
Instruksi tersebut berupa perintah pelaku untuk meminta korban ke ATM dan 
membimbing secara langsung dengan kata-kata berbeda dari intruksi ATM 
melalui pembicaraan telepon seluler ataupun perintah untuk mentransfer uang 
secara langsung ke rekening pelaku. Instruksi secara langsung melalui 
telepon seluler itu terdiri atas perintah untuk mentransfer uang ke rekening 
pelaku. Akan tetapi korban seakan tidak tahu bahwa perintah tersebut akan 
merugikannya, karena para pelaku menggunakan berbagai macam cara untuk 
menipu korban. Kalimat-kalimat yang diperintahkan pelaku misalnya "ketiklah 
nilai nominal yang akan ditransfer". Korban pun langsung melaksanakan 
perintah itu, karena berpikir jumlah uang yang akan diketik masuk ke 
rekeningnya. Korban baru sadar setelah proses transfer selesai saat kertas 
saldo akhir rekening dikeluarkan mesin dan membaca kertas saldo yang 
berkurang sesuai jumlah uang yang baru ditransfernya.
Sedangkan instruksi untuk mentransfer langsung melalui bank ke rekening 
pelaku hampir sama dengan instruksi menstransfer uang melalui ATM. Hanya 
perbedaannya apabila pelaku menginstruksikan untuk menstransfer uang ke 
rekening melaui ATM, pelaku tersebut membimbing secara langsung dan biasanya 
korban pun mempunyai telepon seluler sedangkan perintah untuk menstransfer 
uang ke rekening bank, pelaku hanya memberikan instruksi pada saat 
pembicaraan korban dengan pelaku dan biasanya cara ini dilakukan pelaku bagi 
korban yang dihubungi melalui telepon tetap (fixed line) tapi tidak menutup 
kemungkinan bagi korban yang memiliki telepon seluler.
Dari modus kejahatan Penipuan dengan menggunakan telepon seluler ini dapat 
dilihat bahwa pembuktian dengan menggunakan alat-alat teknologi seperti 
rekaman jaringan telepon merupakan salah satu alat bukti yang sangat 
mendukung dalam membuktikan tindak pidana ini disidang Pengadilan dan sangat 
membantu pihak penyidik dalam melakukan penangkapan terhadap para pelaku. 
Akan tetapi untuk sementara waktu ini, alat bukti tersebut belum dianut oleh 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita. Selain itupula Undang-undang 
Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi tidak mengisyaratkan bagi 
perekaman terhadap informasi yang dikirim dan atau diterima oleh 
penyelenggara jasa telekomunikasi untuk keperluan penyidikan terhadap tindak 
pidana yang ancaman hukumannya dibawah lima tahun. Pasal 42 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 hanya mengisyaratkan bahwa untuk merekam 
informasi yang dikirim atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi 
terbatas pada penyidikan terhadap tindak pidana tertentu. Yang dimaksud 
dengan tindak pidana tertentu adalah tindak pidana yang diancam dengan 
pidana penjara selama 5 (lima) tahun keatas, seumur hidup, atau mati. Dari 
ketentuan Pasal 42 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 maka dapat 
dipastikan bahwa untuk penyidikan tindak pidana penipuan sebagaimana yang 
dibahas dalam tulisan ini tidak dapat mengambil rekaman tersebut untuk 
dijadikan bukti penunjang dan ataupun bukti utama dalam sidang Pengadilan, 
karena ketentuan Pasal 378 KUHPidana bukan merupakan salah satu dari tindak 
pidana tertentu dan juga ancaman hukumannya hanya empat tahun, terkecuali 
dikemudian hari telah ada ketentuan yang baru yang lebih mengakomodir 
kasus-kasus tindak pidana dibidang teknologi informasi dan telekomunikasi.
Berdasarkan konsultasi Penulis melalui surat kepada salah satu Pakar hukum 
pidana dan Kriminologi di Indonesia Prof. DR. J.E. Sahetapy, SH, MA, dalam 
rangka penyusunan Skripsi Penulis tentang bagaimana upaya penyelesaian hukum 
terhadap kasus Penipuan dengan menggunakan telepon seluler ini, beliau 
memberikan tanggapannya bahwa " perlu dikemukakan dua teori pemberlakuan 
hukum yaitu ius constitutum, yaitu hukum yang berlaku saat ini dan ius 
constituendum, yaitu hukum yang berlaku dimasa yang akan datang. Pembuktian 
melalui jaringan telepon yang sifatnya elektronis secara ius constitutum 
bukan merupakan pembuktian yang dapat diberlakukan bagi semua penyelesaian 
hukum. Karena hukum positif kita saat ini tidak mengatur pembuktian 
tersebut. Aturan hukum Pidana (Pasal 184 KUHAP) dan Perdata (1866 BW) tidak 
memfasilitasi pembuktian jaringan telepon yang bersifat elektronis sebagai 
alat bukti. Hanya saja pengecualian dari pernyataan di atas, dalam beberapa 
ketentuan hukum kita, sudah ada pencantuman tentang pembuktian dengan 
menggunakan bukti-bukti elektronik, misalnya dalam Undang-undang tentang 
Pencucian Uang, Undang-undang Kearsipan dan Keppres No. 8 Tahun 1997 tentang 
Dokumen Perusahaan yang secara tegas mengakui alat bukti elektoronik. Namun 
secara ius constituendum, pembuktian elektronik dapat saja diberlakukan di 
masa akan datang, seperti yang telah berlaku di banyak negara. Tentunya 
hukum harus terus berkembang mengikuti keadaan sosio-kultural masyarakat."
Memang sebenarnya jauh sebelum perkembangan teknologi Telematika hadir 
menghiasi perkembangan teknologi informatika di Indonesia, Prof. R. Subekti, 
SH telah menulis tentang alat-alat bukti lain yang dapat digunakan sebagai 
alat bukti dalam pembuktian kasus pidana maupun perdata yang dianggap perlu 
untuk dimasukan kedalam Hukum Formil kita. Dalam bukunya tentang Hukum 
Pembuktian beliau menegaskan bahwa "Kita juga tidak boleh melupakan bahwa 
undang-undang yang kita pakai sekarang ini dibuat seratus tahun yang lalu. 
Dengan majunya teknik yang pesat dalam setengah abad yang lalu ini muncullah 
beberapa alat-alat baru, seperti fotocopi, tape recorder dan lain-lain yang 
dapat dipakai sebagai alat bukti." Akan tetapi sejak Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana kita dibuat, bukti-bukti tersebut belum dapat ditanggap 
oleh para pembuat Undang-undang yang karena jabatan dan kewenangannya dapat 
membuat bahkan merubah Undang-undang sebagai dasar hukum dalam mengatur dan 
memberikan kepastian hukum di Indonesia.
Undang-undang yang merupakan hukum tertulis kita tentunya hanya merupakan 
salah satu bagian dari pengertian hukum secara luas. Akan tetapi 
Undang-undang merupakan dasar untuk mendapatkan kepastian hukum selain hukum 
tidak tertulis (Hukum adat yang berlaku dimasyarakat adat). Hal ini cukup 
beralasan karena negara kita juga banyak menganut paham Legalisme seperti 
dianut oleh para cendekiawan abad ke 15 yang mulai mengilhami tentang ajaran 
hukum positif meskipun mereka tidak serta merta menolak ajaran hukum alam. 
Pengaruh paham para cendekiawan tentang pengertian hukum pada zaman modern 
ini ternyata membawa dampak bagi perikehidupan sosial para cendikiawan dan 
masyarakat hukum di Indonesia hal tersebut pula ditunjang dengan adanya 
penjajahan bangsa Belanda kurang lebih 350 tahun yang membawa dampak positif 
bagi perkembangan hukum di Indonesia termasuk berbagai ketentuan hukum yang 
ditinggalkan oleh Belanda di Indonesia melalui asas Concordansi.
Asas Legalisme merupakan salah satu paham yang tercantum dalam KUHPidana 
Indonesia yang merupakan salah satu dari sekian banyak produk hukum 
peninggalan Belanda seperti halnya ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 ayat 
1 KUHPidana yang berbunyi : Suatu Perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali 
berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada 
(Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali) selanjutnya ayat 
(2) ditegaskan Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah 
perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling 
menguntungkannya. Penggunaan ketentuan ini sangat berguna dan bermanfaat 
bagi dunia hukum di Indonesia karena ketentuan tersebut dapat memberikan dan 
sekaligus menjamin kepastian hukum bagi pencari keadilan maupun penegak 
hukum dalam menerapkan ketentuan hukum terhadap setiap perbuatan yang 
melanggar hukum. Akan tetapi sekaligus juga dapat membawa dampak yang kurang 
menguntungkan bagi negara kita manakalah para pembuat Undang-undang tidak 
cepat tanggap dalam mencermati perkembangan zaman dalam dunia hukum kita. 
Karena hukum tidak bersifat statis akan tetapi dinamis mengikuti 
perkembangan sosial masyarakat. Kita dapat mengamati dari segi hukum tentang 
kejadian terorisme yang melanda bangsa kita yang intinya peraturan 
perundang-undangan tidak dibuat terlebih dahulu untuk mengantisipasi 
kejadian atau peristiwa yang merupakan tindak pidana yang membahayakan 
banyak manusia terkhususnya pada kasus Pemboman di Bali. Kalau ketentuan 
Pasal 1 ayat 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diterapkan dalam 
menyelesaikan kasus-kasus ini, maka makna dari Pasal ini tentang asas 
retroaktif (Undang-undang tidak berlaku surut) dapat diterapkan Pasal 1 ayat 
2 KUHPidana tentang ketentuan yang paling menguntungkan bagi terdakwa.
Selanjutnya yang menjadi pertanyaan ialah bagaimanakah keterangan ahli dapat 
digunakan dalam menyelesaikan kasus ini ? mungkin untuk waktu sekarang ini, 
keterangan ahli yang berkaitan langsung dengan keahlian berdasarkan disiplin 
ilmunya dibidang informasi dan telekomunikasi dapat dipakai untuk membantu 
pihak penyidik ataupun hakim dalam menyelesaikan kasus ini. Diwaktu-waktu 
mendatang, apabila Hukum Formil Indonesia telah mengatur tentang bukti-bukti 
elektronik untuk digunakan sebagai salah satu alat bukti seperti yang telah 
diatur dalam Pasal 184 KUHAP, maka khusus untuk menangani kasus penipuan 
dengan menggunakan telepon seluler ini, alat bukti keterangan ahli dapat 
digunakan untuk menilai dan membuktikan kebenaran dari berita yang dikirim 
oleh pelaku dan yang diterima oleh korban melalui pesan singkat (SMS) 
ataupun bunyi dan atau suara sebagai bukti yang diperoleh dari rekaman 
terhadap jaringan telepon.
Selain kedua modus kejahatan di atas, dapat dilihat juga modus kejahatan 
penipuan dengan menggunakan telepon seluler ini yang menghubungi langsung 
kepada korban bahwa salah satu anggota keluarga sedang dalam keadaan sakit 
berat karena kecelakaan tabrak lari. Dari modus tersebut pelaku meminta agar 
supaya korban harus mentransfer sejumlah uang untuk pembayaran rumah sakit 
dan biaya pengobatan. Dan jika uangnya tidak segerah dikirimkan maka anggota 
keluarga yang dimaksud tidak akan tertolong nyawanya. Tentang modus 
kejahatan penipuan ini dapat dilihat dalam Kompas, 14 Mei 2000 cara lain 
pula ialah para pelaku sering mencatut nama seorang Pejabat Pemerintah dan 
bahkan nama dari aparat Penegak Hukum.
Dari modus kejahatan penipuan dengan menggunakan telepon seluler melalui 
salah satu layanan SMS dapat dikatakan bahwa salah satu alat bukti rekaman 
terhadap jaringan telepon sangat diperlukan dalam membuktikan tindak pidana 
ini meskipun alat-alat bukti lain yang telah ditentukan dalam Pasal 184 
KUHAP mungkin telah cukup untuk membuktikan kesalahan dari tindakan yang 
dilakukan oleh para pelaku. Akan tetapi dengan belum diakomodirnya alat 
bukti rekaman secara elektronik tersebut bukan merupakan halangan bagi pihak 
aparat penegak hukum untuk memberantas tindak pidana penipuan ini. Karena 
sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya tentang modus kejahatan tindak 
pidana ini, dapat dilihat bahwa dengan cara pelaku memberikan nomor rekening 
pada salah satu bank sebagai tempat untuk mentransfer uang kepadanya, maka 
dapat diselidiki asal-usul pelaku dan data-data dari pelaku meskipun dalam 
Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan menjamin 
kerahasiaan dari nasabah bank. Akan tetapi dalam Pasal itupula terdapat 
pengecualian terhadap kerahasiaan itu apabila untuk kepentingan penyidikan 
dalam perkara pidana. Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang No. 10 tahun 1998 ini 
menegaskan bahwa untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan 
Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada Polisi, Jaksa atau Hakim untuk 
memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa 
pada bank. Dari data resmi Bank dan keterbuktian bahwa nomor rekening bank 
memang benar-benar milik pelaku, dan salinan bukti slip penyetoran dari 
korban ataupun hasil register transfer uang melalui ATM kerekening pelaku 
yang kesemuanya dibuat dan disahkan oleh pejabat bank Indonesia yang karena 
jabatannya dapat mengesahkan dokumen tersebut maka dapat dikatakan bahwa 
surat-surat tersebut dapat dijadikan alat bukti sebagaimana diatur dalam 
Pasal 184 ayat (1) bagian c tentang surat.
Selain itupula keterangan saksi dapat dijadikan pembuktian yang utama dalam 
kasus tindak pidana ini. Hanya saja yang menjadi pertanyaan bagaimanakah 
keterangan saksi dapat dijadikan bukti dalam modus kejahatan penipuan ini ? 
untuk menjawab pertanyaan ini kita dapat melihat tentang bagaimana 
pengungkapan kejahatan ini sebagaimana yang telah disiarkan oleh salah satu 
stasiun Televisi swasta RCTI dalam Sergap edisi Minggu 7 Maret 2004. Secara 
ringkas dapat diceritakan bahwa komplotan penipuan dengan modus operandi 
mengirimkan pesan singkat yang mengiming-imingkan hadiah berupa sejumlah 
uang, voucher isi ulang, kendaraan kepada korbannya. Namun dalam hal ini, 
bukan korbannya yang langsung melapor kepada pihak kepolisian akan tetapi 
aksi penipuan mereka ternyata telah diketahui oleh sejumlah masyarakat yang 
tinggal dekat rumah kontrakan dari para pelaku tindak pidana ini. Dari 
kecurigaan tersebut masyarakat pun langsung melaporkan kepada pihak 
kepolisian untuk mengungkap kegiatan yang melanggar hukum yang dilakoni oleh 
para pelaku itu setiap hari. Dan ternyata dari hasil laporan masyarakat 
pihak aparat kepolisian langsung mengadakan penyidikan dan hasilnya aparat 
kepolisian bersama sejumlah masyarakat diwilayah itu menggeledah rumah para 
tersangka tersebut. Dalam hal ini pihak kepolisian menyita berbagai 
perlengkapan yang diduga digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan 
yaitu sejumlah Handphone, sejumlah kartu telepon seluler, buku bank dengan 
rekening bank yang berbeda-beda, beberapa Kartu Tanda Penduduk atas nama 
satu orang dan setelah diadakan pengembangan penyidikan ternyata aksi para 
pelaku telah banyak memakan korban. Dari ringkasan berita pengungkapan kasus 
tersebut, dapat dikemukakan kembali keterkaitan antara bukti saksi dengan 
sejumlah masyarakat yang telah lama mengincar aksi para pelaku dan rangkaian 
penyelidikan sampai pada penangkapan para pelaku tersebut. Masyarakat yang 
menaruh kecurigaan bahkan yang melihat langsung aksi para pelaku sampai 
penggeledahan serta penangkapan pelaku oleh pihak kepolisian, dapat 
dikatakan bahwa hal tersebut merupakan salah satu alat bukti sebagaimana 
yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) bagian a, asalkan keterangan-keterangan 
tersebut dapat diberikan dihadapan sidang pengadilan.
Selanjutnya, dari serangkaian penangkapan, penyidikan dari pihak kepolisian 
maka dapat diperoleh data-data yang dapat menunjukkan / membuat terang suatu 
tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka yang dapat berupa keterangan 
tersangka kepada pihak penyidik. Keterangan tersebut dapat berupa penjelasan 
dari para pelaku yang diberikan pada saat penyidikan oleh pihak kepolisian 
tentang perbuatan / kejadian yang mereka alami dan lakukan seperti 
keterangan para pelaku yang diberitakan oleh surat kabar Kompas edisi selasa 
13 Agustus 2002. Sebagaimana yang telah diuraikan terlebih dahulu bahwa 
keterangan tersangka/terdakwa yang diberikan diluar sidang Pengadilan atau 
keterangan yang diberikan kepada pihak penyidik hanya dapat digunakan untuk 
membantu menemukan bukti disidang Pengadilan asalkan keterangan tersebut 
diberikan saling berkaitan satu sama lain sesuai perbuatan yang dilakukan 
oleh tersangka/terdakwa dan didukung oleh alat bukti lain (Pasal 189 ayat 2 
KUHAP). Keterangan yang berupa penjelasan dari para pelaku ini dapat 
dikembangkan oleh penyidik sampai dihadapkannya terdakwa disidang 
Pengadilan.
Menurut M. Yahya Harahap, SH beliau menjelaskan dalam bukunya bahwa 
Keterangan terdakwa sedikit lebih luas dari pengakuan terdakwa karena jika 
ditinjau secara yuridis bahwa pada istilah keterangan terdakwa, sekaligus 
meliputi pengakuan dan pengingkaran. Sedangkan dalam istilah "Pengakuan 
tertuduh" , hanya terbatas pada pernyataan pengakuan itu sendiri tanpa 
mencakup pengertian pengingkaran. Oleh karena itu, keterangan terdakwa 
sebagai alat bukti, sekaligus meliputi pernyataan "pengakuan" dan 
"pengingkaran", dan menyerahkan sepenuhnya kepada penilaian hakim. 
Keterangan tersebut menyangkut aspek kejujuran dari pelaku untuk 
mempertanggungjawabkan perbuatan mereka disidang Pengadilan dan sekaligus 
mengingkari tentang hal-hal yang mungkin dituduhkan tetapi tidak 
dilakukannya. Keterangan terdakwa yang diberikan secara jujur disidang 
Pengadilan dapat digunakan sebagai bukti keterangan terdakwa sebagaimana 
yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) bagian e dan Pasal 189 KUHAP.
Selain kasus-kasus diatas dapat pula dilihat ketentuan hukum bagi kejahatan 
dibidang Cybercrime seperti tindakan pencurian data / dokumen rahasia 
negara, kartu kredit, penipuan, pornografi dan lain sebagainya yang 
kesemuanya itu belum mempunyai dasar hukum berupa Undang-undang untuk 
mengatasinya, termasuk aspek ketentuan yang mengatur tentang alat-alat 
pembuktian dalam menangani kasus-kasus tersebut seperti alat-alat bukti 
modern seperti yang telah Penulis paparkan terlebih dahulu. Selain itupula 
dapat diperhatikan sehubungan dengan perkembangan Teknologi Informasi dan 
dunia Perbankan saat ini ialah bagaimanah perlindungan hukum terhadap 
nasabah pengguna Handphone banking, baik dari aspek kenyamanan (comfortable) 
dan keamanan (safety) pengguna dari kejahatan perampokan ataupun pencurian 
terhadap telepon genggamnya, meskipun mungkin belum terjadi kasusnya. Contoh 
kasus-kasus tersebut merupakan bagian dari kejahatan yang baru dalam dunia 
hukum di negara kita termasuk kejahatan penipuan dengan menggunakan telepon 
seluler ini. Kasus-kasus kejahatan didunia maya tersebut tentunya bukan 
merupakan hambatan bagi perkembangan dibidang teknologi informasi di 
Indonesia, akan tetapi yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti ialah 
bagaimanakah aturan hukum itu harus diciptakan terlebih dahulu dan 
diterapkan dalam mengantisipasi maupun memberikan perlindungan dan kepastian 
hukum bagi masyarakat pengguna dan sekaligus ancaman hukuman yang 
seberat-beratnya bagi siapapun yang menyalahgunakan perkembangan dan 
kemajuan dibidang teknologi informasi dan Telekomunikasi ini. Karena 
bukankah salah satu tujuan politik hukum adalah untuk memberikan kepastian 
hukum, keadilan, serta kenyamanan bagi masyarakat di Indonesia ?
Pembangunan yang berkesinambungan menghendaki adanya konsepsi hukum yang 
selalu mampu mendorong dan mengarahkan pembangunan sebagai cerminan dari 
tujuan hukum modern, sebagaimana konsep dari Roscoe Pound yaitu "Law as a 
tool of social engineering" yang juga diilhami oleh Prof. DR. Mochtar 
Kusumaatmadja, SH., LLM. Melalui konsep ini yang mengikuti perkembangan 
iklim budaya hukum di Amerika Serikat yang orientasinya berdasarkan 
yurisprudensi (Common Law System). Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara 
(GBHN) tahun 1993 juga dikemukakan bahwa hukum adalah sarana rekayasa 
masyarakat,. Hukum yang dimaksud disini, perundang-undangan dan 
yurisprudensi dalam suasana masyarakat industri ke masyarakat informasi, 
yaitu bahwa hukum mengatur perkembangan teknologi agar teknologi tidak 
dimaksudkan untuk memusnakan manusia.
Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut perlu 
kiranya diperhatikan bahwa untuk mengantisipasi dan dalam memberantas kasus 
penipuan dengan menggunakan telepon seluler ini meskipun mungkin alat-alat 
bukti dalam Pasal 184 KUHAP telah dapat digunakan untuk membuktikan 
kesalahan terdakwa dengan diikuti oleh keyakinan hakim dalam menyelesaikan 
kasus ini akan tetapi alangkah lebih lengkap lagi apabila alat-alat bukti 
yang berkaitan dengan teknologi tersebut dapat diakomodir didalam Hukum 
Acara Pidana Indonesia, dan tidak hanya diberlakukan pada ketentuan / 
peraturan-peraturan hukum tertentu. Dengan demikian aspek hukum pembuktian 
dalam menyelesaikan tindak pidana dibidang teknologi dan informasi merupakan 
salah satu perkembangan pesat didalam dunia hukum kita di Indonesia. "Fiat 
Justitia Tereat Mundus", dan mungkin adapula yang mengilhami paham Jangan 
tunggu langit akan runtuh hukum harus ditegakkan"!!!

Writer Is :
- One Of Man Care About Problem of Law, Domicili Rights in Bitung City.


© Copyright 2003 Komentar Group. All rights reserved. webadmin 



------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
$9.95 domain names from Yahoo!. Register anything.
http://us.click.yahoo.com/J8kdrA/y20IAA/yQLSAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~-> 

***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 
4. Posting: ppiindia@xxxxxxxxxxxxxxx
5. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
6. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
7. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 



--------------------------------------------------------------------------
Bagi Anda yang ingin berdiskusi tentang apa saja dg akrab, santai tapi serius 
dan penuh persahabatan dg seluruh masyarakat/mahasiswa Indonesia di luar negeri 
serta tokoh-tokoh intelektual dan pejabat Tanah Air, silahkan bergabung dg 
milis ppiindia@xxxxxxxxxxxxxxxx Kirim email kosong ke: 
ppiindia-subscribe@xxxxxxxxxxxxxxx atau kunjungi 
www.geocities.com/arsip_nasional/
--------------------------------------------------------------------------


Other related posts:

  • » [ppi] [ppiindia] ASPEK HUKUM PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN