[polines] Re: Dikaji, Pesangon PHK 35 Kali Gaji

ketoke cuma iso ngimpi ae mas, lha UMK mundak sak mono ae pengusaha
ribut. 
tuntutan buruh pun kalah di pengadilan :)

________________________________

From: polines-bounce@xxxxxxxxxxxxx [mailto:polines-bounce@xxxxxxxxxxxxx]
On Behalf Of Andy Rais Setiawan
Sent: Wednesday, January 27, 2010 8:42 AM
To: undisclosed-recipients
Subject: [polines] Dikaji, Pesangon PHK 35 Kali Gaji


Dikaji, Pesangon PHK 35 kali Gaji 

 

Selasa, 26 Januari 2010 

JAKARTA-Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sedang mengkaji
mengenai pesangon 35 kali gaji bagi tenaga kerja yang terkena pemutusan
hubungan kerja (PHK). 
"Kemenakertrans saat ini sedang mendalami hal ini bersama-sama dengan
instansi terkait," kata Menakertrans Muhaimin Iskandar dalam Rapat
Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR di Gedung DPR, Jakarta, Senin
(25/1).

Menakertrans berharap, dari pengkajian tersebut bisa diperoleh formula
yang tepat dan konsepsi pemberian pesangon yang tidak memberatkan dunia
usaha sekaligus dapat memberikan jaminan ketersediaan dana bagi pekerja
apabila mereka dikenai PHK.

"Pesangon yang ditanggung pengusaha dalam jumlah 35 kali itu oleh para
pengusaha dianggap sangat memberatkan. Tapi, bagi para pekerja, itu
sangat diharapkan meski pada tingkat implementasi sangat susah dan
hampir belum pernah terjadi," katanya.

Bahkan, banyak perusahaan yang melarikan diri dari kewajiban memberikan
pesangon kepada pekerjanya. "Karena itu, penyelesaian pesangon akan kami
upayakan dalam satu kesatuan dari persoalan jaminan sosial tenaga
kerja," katanya.

Menakertrans mengatakan, jaminan sosial tenaga kerja tersebut akan
menjadi bagian dari pembenahan undang-undang, baik UU Ketenagakerjaan
secara menyeluruh maupun UU Jaminan Sosial atau praktik UU Jaminan
Sosial.

Untuk itu, Kemenakertrans berjanji lebih sering memfasilitasi antara
serikat pekerja dan serikat buruh dalam membahas masalah pesangon.

Menakertrans sendiri tidak bisa menyatakan pesangon 35 kali gaji
tersebut terlalu banyak atau terlalu sedikit. "Menurut saya, harus
kasuistik, tidak bisa generalisasi setiap perusahaan. Ya mungkin diambil
agak turun berapa. Tentu saya tidak bisa putuskan karena saya ingin
kedua pihak bicara dulu, antara serikat pekerja dan pengusaha," katanya.

Adapun anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDIP Rieke Dyah Pitaloka,
mengatakan bahwa dia tidak setuju bila jumlah pesangon bagi naker PHK
dikurangi. "Saya tidak setuju dikurangi. Dari yang ada saja, itu
pesangon yang betul dibayarkan berapa persen sih. Dibayarkan saja belum
kok sudah minta dikurangi," katanya.

Sementara itu, anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PAN, Riski Sadiq,
mengatakan, bila pesangon akan dikurangi, maka harus ada kompensasi
dengan hal-hal lain. "Bila pesangon dikurangi, maka untuk tidak
meimbulkan resistensi, harus ada kompensasi dengan peningkatan hal-hal
lainnya," kata Riski.

Menurutnya, faktor kompensasi itulah yang belum dijelaskan oleh
Kemenakertrans. (sm/kc/ant)

 

Other related posts: