[nasional_list] [ppiindia] Tak Perlu "Atas Nama'' Kemiskinan
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Fri, 6 Jan 2006 01:25:37 +0100
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **RIAU POS
Tak Perlu "Atas Nama'' Kemiskinan
Kamis, 05 Januari 2006
Laporan Jarir Amrun, j ariramrun@xxxxxxxxxxx Alamat Email inidilindungi
dari bot spam, Anda Harus Mengaktifkan Javascript Untuk Melihatnya
Ada lagu Iwan Fals, yang sangat cocok bagaimana menggambarkan kemiskinan
yang melanda negeri ini. Lagu itu diberi judul Galang Rambu Anarki. Begini
liriknya:
Maafkan kedua orang tua mu kalau
tak mampu beli susu
BBM naik tinggi
susu tak terbeli
Orang pintar tarik subsidi
bayi kami kurang gizi
Bicara soal kemiskinan dan kebodohan, bagaikan dua sisi mata uang logam
yang tidak bisa dipisahkan. Ceritanya diawali tahun 2002, masih segar dalam
ingatan kita, dana pengentasan kemiskinan pada masa awal Gubri H Saleh Djasit
Rp75 miliar. Dana itu disalurkan melalui enam dinas dan badan di lingkungan
Pemprov Riau dan sekitar Rp18 miliar disalurkan melalui Bank Bukopin, yakni
untuk pembangunan koperasi swamitra yang jumlahnya sekitar 36 unit, atau
masing-masing swamitra mendapat Rp500 juta.
Dengan modal Rp500 juta bagi suatu koperasi sebenarnya banyak yang dapat
dilakukan, tetapi sepertinya gaung swamitra kurang terdengar (sayup-sayup),
yang menjadi masalah adakah semua swamitra itu masih eksis atau tidak ada lagi.
Memang pernah pihak Bank Bukopin Riau menyatakan untung, tapi apakah publik
mengetahuinya, jangan-jangan buntung lagi, sebab kabarnya swamitra dan Bank
Bukopin masih rugi karena pada tahap awal dana yang Rp500 juta untuk
masing-masing koperasi habis untuk menggaji karyawan yang baru saja direkrut
dan penyediaan alat-alat kantor baru. Alangkah naifnya, jika Bank Bukopin harus
mendirikan swamitra yang baru, padahal masih banyak koperasi simpang pinjam
yang sehat yang bisa diberi label swamitra lalu diberi bantuan, dari pada harus
mempersiapkan kantor baru, peralatan komputer baru, meja dan karyawan baru.
Bukankah karyawan yang koperasi lama itu sangat layak dan sudah terbukti
berhasil.
Ada sejumlah koperasi yang sebelumnya sudah eksis terpaksa harus mati dan
para pegawainya diganti dengan yang baru, termasuk kantor pun harus baru,
pokoknya serba baru. Nah, soal yang baru-baru ini kan proyek namanya, minimal
penyediaan komputer baru, meja baru dan lainnya, itu lah peluang orang zalim
mendapatkan keuntungan. Bayangkan, jumlahnya 36 koperasi swamitra yang harus
diisi meja baru, komputer baru dan yang serba baru lainnya.
Belum lagi dana untuk pelatihan karyawan baru, tentunya mereka harus
menguasai seluk beluk sistem online antara koperasi Swamitra dengan Bank
Bukopin di Pekanbaru. Dana-dana untuk pelatihan dan pengadaan yang serba baru
ini lah yang menyebabkan program ekonomi kerakyatan itu ''gagal''. Sebab,
seharusnya dana itu bisa disalurkan langsung pada pelaku usaha mikro dan kecil
di sekitar koperasi, tapi sayang dana itu pun habis hanya untuk pengadaan
kantor dan peralatan kantor yang serba baru, termasuk karyawan barunya.
Selanjutnya Bagaimana?
Bagaimana program ekonomi kerakyatan selanjutnya? Sampai akhir masa
jabatan Gubernur Saleh Djasit, program ekonomi kerakyatan yang disetujui dewan
Rp175 miliar. Dana tersebut dianggarkan selama dua tahun, tahun pertama Rp75
miliar dan tahun berikutnya Rp100 miliar, walau yang diusulkan tahun kedua ini
sebenarnya Rp125 miliar tetapi yang disetujui hanya Rp100 miliar.
Swamitra tidak lagi mendapatkan jatah untuk pengentasan kemiskinan, semua
dana disalurkan melalui dinas dan badan. Sejumlah dinas yang dipercaya
menyalurkan dana ekonomi kerakyatan ini antara lain, Dinas Perikanan, Dinas
Tanaman Pangan, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan, Dinas Koperasi dan UKM,
Dinas Perdagangan dan Industri dan Badan Perlindungan dan Pemberdayaan
Masyarakat (BPPM).
Masing-masing dinas sudah berupaya menjalankan amanahnya, tetapi tetap
saja selalu mengalami kendala, kalau di Dinas Peternakan kasusnya banyak
kambing dan lembu mati. Alasan si petani, kambing yang diberi dinas terlalu
kecil, seperti hidup segan mati tak mau. Permasalahannya, sampai hati lah Dinas
Peternakan menyediakan anak kambing yang kurus itu dari Lampung. Nah, di sini
lah ''proyek membodohi'' rakyat miskin itu pun berjalan. Padahal, kalau uang
Rp300 ribu diserahkan pada si peternak, pasti dia sudah bisa membeli kambing
perawan yang sehat dan bukan lagi anak kambing yang kurus ceking. Makanya,
jangan heran kalau ada petani yang menolak anak kambing dan anak lembu itu.
Petani yang berani menolak ini lah sebenarnya petani yang ''bertanggung
jawab'', dia berpikir lebih baik tidak menerima dana ekonomi kerakyatan berupa
anak kambing kerdil dari pada harus memelihara kambing kurus dan tentunya
menanggung utang di kemudian hari.
Indikasi penyimpangan penyaluran dana ekonomi kerakyatan ini terlihat
dari kerja para dinas yang terkesan masih projec oreinted. Kalau mau jujur,
hampir di setiap dinas terjadi penyimpangan, walaupun kecil-kecilan. Misalnya
di Dinas Perkebunan, pembangunan perkebunan rakyat di Kuansing terkendala
akibat ulah pengembang, padahal dana sudah dicairkan. Untung saja rakyat
melaporkan kasus ini ke publik (mass media) dan pihak-pihak yang terkait proyek
perkebunan sawit di Kuansing tersebut dipanggil Gubri ketika itu, Saleh Djasit,
kalau tidak, dana sudah tersalurkan tetapi perkebunan tinggal di alam mimpi
petani.
Demikian juga di dinas lainnya, penyaluran dana ekonomi kerakyatan banyak
yang belum tepat sasaran. Ada pelaku ekonomi yang usahanya tidak jelas tetapi
mendapatkan pinjaman dana ekonomi kerakyatan. Mengapa banyak peminatnya? Mau
tahu ya, bunga pinjaman dana ekonomi kerakyatan ini sangat murah yakni tiga
persen per tahun. Bayangkan, mana ada bank yang mau memberikan bunga semurah
ini.
Tapi tidak semuanya buruk periode Saleh Djasit ini, banyak sisi
positipnya, keburukan yang ada itu menjadi pelajaran bagi kita ke depan. Upaya
pengentasan kemiskinan ini tidak hanya masa satu gubernur, tapi berkelanjutan
sampai puluhan gubernur berikutnya, maka hal-hal yang buruk tersebut jangan
sampai terulang kembali dan seharusnya pula dana ekonomi kerakyatan ini tidak
dihapuskan, walau bentuknya bukan dana ekonomi kerakyatan namanya tetapi
pemberdayaan ekonomi rakyat ini harus dianggarkan. Setiap tahun, siapa pun
gubernurnya, dana untuk pengentasan kemiskinan ini harus tetap ada, seperti
pada masa Gubernur Riau HM Rusli Zainal SE saat ini, dana pengentasan
kemiskinan ini dikenal dengan prograam K21, yakni pengentasan kemiskinan,
kebodohan dan pembangunan infrastruktur.
Menguji ''Jurus'' K21
Mirip dengan priode sebelumnya, masa Gubri HM Rusli Zainal ini
menjalankan jurus-jurus pengentasan kemiskinannya agak lambat tapi bukan karena
faktor pribadi Gubri, hambatannya dari luar, selain para dewan yang terhomat,
juga hambatan internal dinas yang seharusnya membantu Gubri menjalankan tugas
pengentaskan kemiskinan dan kebodohan ini. Yang terkesan lebih banyak kasus
perebutan tendernya atau berebut ''kue anggaran'' daripada kinerja, bahkan tak
jarang harus ''berkelahi'' membawa ''algojo'' untuk mendapatkan proyek, seperti
kasus di Dinas Pendidikan yang memakan korban jiwa akibat perebutan proyek.
Selanjutnya, mengapa dewan dianggap penghambat program pengentasan
kemiskinan? Dewan yang ''terhormat'' ini lebih banyak menuntut haknya daripada
hak rakyat yang diwakilinya, mereka menuntut mobil baru (mungkin untuk istri
baru), tunjangan, honor tambahan dan hak-hak lainnya. Dan yang paling fenomenal
adalah tuntutan mantan anggota dewan soal dana Purnabakti yang jumlahnya Rp800
juta lebih, tapi sayang sampai sekarang tidak tahu kabarnya, mungkin diam-diam
sudah cair. Idealnya dewan jangan terlalu sering mem-pending anggaran untuk
rakyat miskin, nanti bisa terhambat rezekinya.
Tapi sepertinya dewan yang terhormat sekarang tetap berani membatalkan
anggaran yang terkait dengan keperluan rakyat langsung, artinya sering tarik
ulur, apakah ada kepentingannya atau tidak Wallah A'lam. Sementara dalam waktu
yang sama anggaran pembelian mobil dinas baik untuk pejabat eksekutif apa lagi
untuk legislatif, semuanya berjalan mulus tidak perlu ada tanda bintang, walau
anggaran ini sangat kontras dengan kemiskinan yang melanda bumi lancang kuning
ini.
Betapa tidak ironi, ketika panen raya padi misalnya, pejabat eksekutif
dan legislatifnya mengunjungi petani dengan mobil mewah- entah apa namanya
Terrano King, pokoknya mahal-, sementara petani miskin yang didatangi pejabat
ini kondisinya sangat memprihatinkan perlu modal dan tidak mendapatkan sentuhan
bantuan dana dari pemerintah. Dan paling menyakit kan lagi, si petani miskin
yang harus patungan menyediakan makanan dan minuman untuk menjamu pejabat yang
datang itu. Ya Allah, ampuni lah dosa mereka.
Kembali soal K21, paradigma yang dibangun Rusli Zainal memang agak
berbeda dengan gubernur sebelumnya, dia memahami pengentasan kemiskinan di
negeri ini tidak harus memberikan pinjaman, tetapi memberi fasilitas yang
mendukung si miskin dapat berinteraksi dengan dunia luar. Dan diharapkan dengan
terbuka wilayah terisolir tempat si miskin bermukim, dapat mengubah
kehidupannya.
Mungkin lebih tepatnya seperti orang yang bermain bilyar, bola yang
disodok dengan stik itu bukan sasaran, tetapi sasaran itu adalah bola
berikutnya. Dalam kenyataanya, misalnya pembangunan jalan antara
Dumai-Sungaipakning (anggaran multi years), yang diharapkan dampaknya bagi
masyarakat, yakni sebagai alat transfortasi untuk mengangkut hasil pertanian
pedesaan, dan akan berpengaruh dalam mengurangi angka kemiskinan di daerah
terisolir. Maka posisi infrastruktur di sini sangat penting, sebagai alat untuk
pengentasan kemiskinan dan kebodohan.
Di sisi lain, memang ada dana untuk pengentasan kemiskinan dan kebodohan,
tapi tidak lagi dana pinjaman bergulir, karena dianggap dana pinjaman bergulir
yang dikelola PT PER sudah cukup, yakni Rp60 miliar. Dana yang disediakan untuk
pengentasan kemiskinan ini misalnya, dana otonomi desa yang dititipkan melalui
BPPM, yakni untuk pengentasan kemiskinan di 22 desa sebagai pilot project-nya
masing-masing desa akan mendapatkan dana Rp500 juta, total keseluruhan Rp11
miliar. Dana ini sebaiknya didampingi tenaga penyuluh di desa, agar tidak hilas
seperti asap.
Bagaimana dengan tugas dinas-dinas yang berkaitan langsung dengan rakyat
miskin? Masing-masing tetap mendapatkan jatah program pengentasan kemiskinan,
tapi tidak ada satu pun dana pinjaman bergulir. Misalnya tahun 2005 ini Dinas
Pertanian Riau menganggarkan pembangunan terminal agrobisnis di Dumai dengan
total anggaran Rp15 miliar, pembangunan pusat pengolahan besat (rice processing
complex) di Inhil dan Rohil Rp15,6 miliar. Demikian juga di Dinas Perikanan dan
Kelautan Riau, tersedianya anggaran operasional tenaga pendamping program
ekonomi kerakyatan Rp288 juta, peningkatan kualitas SDM petani, nelayan dan
instruktur Balai Pelatihan Perikanan Rp1,378,800.000. Di Dinas Peternakan,
dianggarkan dana operasional petugas penyuluh lapangan pemberdayaan ekonomi
kerakyatan Rp390 juta. Tapi banyak menyedot dana APBD adalah di Disbun, yakni
pembangunan kebun sawit seluas 4.800 hektare dengan anggaran Rp87,12 miliar.
Dana pemeliharaan kebun karet di Koto Panjang Rp2,5 miliar da
n ari beberapa anggaran pengentasan kemiskinan sejumlah dinas dan badan
tersebut, yang menonjol program kebun sawit, yakni Rp87 miliar lebih,
pembangunan terminal agribisnis di Dumai Rp15 miliar, pembangunan pusat
pengolahan beras Rp15,6 miliar dan juga program otonomi desa Rp11 miliar yang
dititipkan di BPPM. Empat program ini sangat rawan terjadinya penyimpangan,
terutama pembangunan perkebunan, sebagaimana dialami program ekonomi kerakyatan
masa gubernur sebelumnya, bahwa penanggung jawab pengolahan perkebunan ini
selalu abai atau mau mendapatkan keuntungan besar. Tak jarang dana sudah cair,
tetapi lahan perkebunan tidak terurus atau belum digarap sama sekali. Belum
lagi kasus persengketaan tanah yang akan digunakan untuk perkebunan rakyat
seluas 4.800 Ha di 10 kabupaten itu, sampai setakat ini masih banyak yang belum
jelas. Dana sudah ada, tapi kerja belum ada. Nah, ini lah yang menjadi
pertanyaan untuk Dinas Perkebunan Riau.
Khusus pembangunan terminal agrobisnir di Dumai memang diperlukan petani,
tapi peluang terbengkalainya terminal ini pun cukup besar, bahkan bukan hanya
terbengkalai, terminal ini akan memerlukan biaya perawatan yang cukup tinggi
setiap tahunnya. Alangkah baiknya jika dana ini digunakan untuk memperbaiki
pasar-pasar tradisional yang sudah ada, apakah di dekat Pelabuhan Dumai atau
daerah lain. Artinya bukan lagi membangun pasar yang megah tetapi
mengembangkan pasar-pasar tradisional yang sudah ada, menjadi tempat transaksi
hasil-hasil pertanian yang lebih lengkap lagi. Jumlah pasar tradisional ini
sangat banyak, hampir ada di setiap kabupaten ada, misalnya Pasar Ujungbatu,
Pasar Tandun, Pasar Sorek, Pasar Taluk, Psar Pangkalankerinci, Pasar Perawang.
Pasar-pasar tradisional ini sangat bererti bagi petani dan pelaku pasar
setempat. Kalau tidak percaya, coba saja melihat pasar tradisonal ini pada
pukul 04.00 WIB pagi, berapa ton sayur yang masuk ke pasar ini. Memang khusus
untuk pasar ekspor perlu pelabuhan, tetapi selama ini ekspor di Riau baru
sayur dan ekspor sayur dari Riau itu pun cukup menggunakan pelabuhan eks Caltex
saja di Rumbai, bahkan pengirimannya pun menumpang dengan kapal milik sebuah
perusahaan swasta yakni pemilik Pasar Buah Pekanbaru dan semuanya berjalan
lancar, sesuai dengan fluktuatif permintaan pasar Singapura.
Soal pembangunan pusat pengolahan beras memang begitu berarti bagi
petani. Yang dikhawatirkan manajemen pusat pengolahan beras ini tidak becus.
Selama ini petani lebih suka menggiling padinya ke penggilingan padi milik
swasta daripada ke koperasi, walau failitasnya dengan alat prosessing yang
canggih. Jadi dikhawatirkan akan terjadi pemborosan anggaran. Untuk itu,
Pemprov bersama Pemda Inhil dan Rohil harus mengawasi dan menempatkan
orang-orang yang benar-benar dan mau kerja seluruh waktunya untuk pusat
pengolahan beras. Kalau tidak menemukan orang yang tepat, sebaiknya pusat
pengolahan beras tersebut diserahkan saja pada swasta. Biasanya swasta tak mau
rugi, jadi bagaimana pun pengelolaan beras ini akan berhasil.
Demikian juga mengenai anggaran otonomi desa, dana yang totalnya Rp11
miliar ini rawan kabur, karena anggaran ini diperuntukan modal usaha desa bukan
pembangunan fisik desa. Asal jangan pula menjadi modal usaha kepala desa. Nah,
SDM kepala desa ini masih banyak yang belum siap menerima dana sebanyak itu,
maka perlu pengawasan. Ketika penulis meliput ke sejumlah daerah terisolir di
Riau, masih banyak kepala desa yang belum siap menerima dana yang jumlahnya
ratusan juta itu, walau pun uang bantuan desa yang memegangnya adalah bendahara
desa bukan kepala desa. Ada kabar, sebelum uang diambil melalui bendahara desa,
di tengah jalan bendahara desa dicegat kepala desa dan meminta uang bantuan
desa itu. Uang pun habis digunakan untuk keperluan pribadi.
Perlu Tim Independen
Semua program-program K2I tersebut khususnya di enam dinas dan satu badan
ini, sangat rentan penyimpangan, artinya perlu tim independen -unsur wartawan,
dosen, LSM, kepolisian dan kejaksaan- yang mengawasi dan menilai setiap langkah
jalannya proyek. Sebelum nasi menjadi bubur, lebih baik jangan ditanak dulu
kan. Semakin banyak yang mengawasi, akan semakin sedikit pula terjadinya
penyimpangan. Asal jangan, tim pengawas menjadi pagar makan tanaman pula.
K2I bisa bisa menjadi jargon-jargon yang tidak berarti apa apa bagi
rakyat miskin di Riau. Sama halnya dengan sebutan program-program kemiskinan
sebelumnya, apakah program pengentasan kemiskinan atau program lainnya ''atas
nama'' rakyat miskin.
Rakyat miskin sudah lama menjadi ''setempel'' proyek. Proyek ratusan
miliar habis sementara kemiskinan tetap saja meningkat. Tentunya ada yang
salah, apakah pelaksana proyek atau si miskinnya. Kalau si miskin yang
disalahkan, berarti pelaksana proyeknya yang korupsi atau kerjanya asal-asalan.
Jika selama ini proyek tidak bisa berjalan baik, tentunya pengawasnya pun
tidak baik. Dan sebaiknya, pemerintah membentuk tim pengawas yang baru, minimal
bisa membuat hati pelaksana proyek ini takut, tidak lagi sembarangan kerja,
''selesai proyek ya sudah''. Yang kita inginkan, proyek itu benar-benar
bermanfaat bagi rakyat dan dapat mengangkat tingkat kehidupan rakyat, bukan
sekadar proyek.
Diperlukan Keberanian Gubri
Tidak bisa dipungkiri, keberanian Rusli Zainal mengubah strategi
pengentasan kemiskinan merupakan langkah maju, artinya dia memiliki konsep
berbeda dengan pendahulunya. Karena kemiskinan ini dapat dilihat dari berbagai
sisi -sisi mental, alam, dan kebijakan pemerintah yang membuat mereka tetap
miskin-, maka jurus yang digunakan pun berbeda-beda pula.
Penulis memahami pendekatan yang dilakukan Rusli Zainal adalah pendekatan
struktural, artinya kemiskinan yang terjadi selama ini disebabkan kesalahan
kebijakan pemerintah, sehingga petani, nelayan, pengusaha kecil, buruh, sampai
kapan pun tetap saja miskin, hal ini disebabkan kebijakan pemerintah tidak
memihak pada mereka.
Untuk itu, perlu mengubah kebijakan, pembangunan tidak lagi hanya di
perkotaan, tetapi bagaimana caranya membuka isolasi daerah terpinggir seperti
pembangunan jalan Dumai-Pakning yang menggunakan dana multiyears, pembangunan
Jalan Simpang Kumu-Duri (60 Km), Jalan Daludalu-Mahato (100 Km), Jalan Bagan
Jaya-Kuala Enok (187 Km), Jalan Sei Pakning-Teluk Masjid-Sp Pusako (80 Km),
Jalan Sorek-Guntung (187 Km) dan lainnya, sehingga petani dapat menjual hasil
pertaniannya ke kota dan sebaliknya investor pun dengan mudah memasuki daerah
terisolir.
Namun seharusnya bukan hanya kebijakan pembangunan ke daerah-daerah
terisolir atau pembangunan yang menyerap tenaga kerja saja, pemerintah
hendaknya mengeluarkan kebijakan yang memihak pada peningkatan pendapatan
rakyat miskin. Misalnya di sektor industri, upah minimun dinaikan, agar
pengusaha tidak meraup keuntungan yang berlebihan sementara buruh tetap miskin.
Demikian juga di sektor lainnya, subsidi pupuk (pupuk untuk petani sering
diselewengkan ke perkebunan besar, kompensasi BBM di bidang pendidikan (dana
BOS dan lainnya), kesehatan gratis yang sudah ditetapkan pemerintah pusat
(Jakarta), selalu saja sulit dinikmati rakyat miskin, nah ini perlu mendapat
pengawalan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten, makanya Gubri harus mengeluarkan
kebijakan yang dapat melindungi hak-hak orang miskin sehingga mereka dapat
menikmati haknya. Memang ada benarnya juga, jika dikatakan kemiskinan seseorang
atau suatu daerah itu disebabkan ada yang membuatnya miskin, jadi kesalahan
bukan t
erletak pada si miskin tetapi pada pihak yang membuat dia miskin.
Selain itu, si miskin juga perlu spirit usaha, atau lebih sering
didengungkan dengan nama semangat enterpreneurship sebagaimana teori modern
pengentasan kemiskinan yang dikemukan Schumpeter tentang pentingnya semangat
kewirausahaan. Schumpeter mengemukakan, majunya perekonomian suatu negara
tergantung pada segelintir orang yang punya semangat kewirausahaan, yaitu
semangat untuk mencoba dan menemukan hal-hal baru sekalipun risikonya sangat
besar. Mereka-mereka yang berani berkorban penuh untuk mengangkat nasib rakyat
miskin ini lah yang diperlukan Bumi Lancang Kuning ini. Modalnya hanya ikhlas
dan terus bekerja.
Di akhir tulisan ini -dari pengalaman meliput kemiskinan- penulis
menyimpulkan, dari dulu sampai sekarang, ternyata kemiskinan itu sangat
''laris'', Apa lagi menjelang Pilkada, banyak yang ''menjual'' kemiskinan. Yang
pasti untung penjualnya, tapi si miskin, ya tetap miskin. Itu lah nasib miskin,
paling banter dapat kaos partai dari calon wali kota dan bupatinya.(eca)
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Clean water saves lives. Help make water safe for our children.
http://us.click.yahoo.com/CHhStB/VREMAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny.
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
Other related posts:
- » [nasional_list] [ppiindia] Tak Perlu "Atas Nama'' Kemiskinan
