[nasional_list] [ppiindia] Sudi Tak Sudi Digoyang Surat

** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi: 
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral 
scholarship, kunjungi 
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **Edisi. 01/XXXV/27 Februari - 05 Maret 
2006 
    
Opini 

Sudi Tak Sudi Digoyang Surat


Seribu janji pernah diucapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono un-tuk 
memerangi korupsi. Tak hanya memenjarakan koruptor kakap, ia juga menginginkan 
pemerintahan yang baik dan bersih. Sapu pembersih akan diayunkan mulai dari 
"rumahnya" sendiri: istana presiden, sekretariat negara, dan sekretariat 
kabinet. Janji ini se-olah terngiang lagi setelah fotokopi dua surat dari dapur 
Presiden beredar luas, menghebohkan, sampai akhirnya di-per-bincang-kan di 
parlemen. 

Itulah surat Sudi Silalahi. Berkop dan berstempel resmi, kedua surat yang 
dilayangkan ke Menteri Luar Negeri ini diteken oleh Sudi sebagai sekretaris 
ka-binet. Surat pertama tertanggal 20 Ja-nuari 2005, dan surat kedua dibuat 
sebulan kemudian. Isinya sama, mengenai rencana pembangunan gedung Kedutaan 
Besar RI di Seoul, Korea Selatan. 

Bukan semata pengantar proposal, kata-kata yang terangkai lebih menggambarkan 
sebuah rekomendasi. Kedua surat meminta Menteri Luar Negeri agar menerima 
presentasi PT Sun Hoo Engineering, sebuah perusahaan asal Korea, dalam 
kesempatan pertama. Dalam surat kedua ditekan-kan lagi: "Bapak Presiden juga 
memberi petunjuk, kiranya menteri dapat merespons dan menerima presentasi.."

Wajar parlemen mempersoalkan, karena tidaklah pantas se-orang sekretaris 
kabinet membukakan jalan bagi peng-usaha yang selalu gentayangan mengincar 
proyek. Sekadar membicarakannya lewat telepon dengan Menteri Luar Negeri pun 
tidak patut, apalagi sampai menuliskan dengan tegas dan jelas dalam katebelece. 

Soalnya, sekretaris kabinet bukanlah pejabat biasa. Dialah tangan kanan 
presiden dalam urusan administrasi pemerintahan, berbeda dengan sekretaris 
negara yang lebih mengurusi administrasi kenegaraan. Tugas sekretaris kabinet 
antara lain menyiapkan berbagai kebijakan presiden, yang dituangkan dalam 
bentuk peraturan, keputusan, maupun instruksi presiden. Itu sebabnya, ia tidak 
boleh sembarangan menulis surat karena bisa ditafsirkan sebagai kebijakan atau 
kemauan presiden. 

Penjelasan Sudi Silalahi di Dewan Perwakilan Rakyat jauh dari memuaskan. Dia 
menggambarkan ada kejanggal-an dalam surat itu lantaran format dan stempelnya 
sedikit berbeda dari surat yang biasa dikeluarkan sekretariat kabinet. Sudi pun 
telah melaporkan anak buahnya yang merancang kedua surat itu ke polisi dengan 
dugaan telah melakukan pemalsuan isi surat. Dari sini mulai tercium rencana 
yang terkesan kurang kesatria: bawahan Sekretaris Kabinet yang akan 
di-salahkan, lalu diberi sanksi, dan Sudi sendiri yang meneken surat bisa tidak 
tersentuh. 

Kalaupun dugaan pemalsuan itu terbukti benar, tidak serta merta membebaskan 
Sudi dari persoalan. Sudi sendiri te-lah mengakui pernah mengeluarkan surat 
yang isinya sama kepada Menteri Luar Negeri. Inilah inti persoalan yang perlu 
digarisbawahi. Pertanyaan yang kemudian muncul: kenapa Sudi meneken surat yang 
berbau kolusi? Sejauh mana pula hubungannya dengan perusahaan yang telah 
direkomendasi-kannya? 

Untuk menelisiknya, kalau perlu Ko-misi Pemberantasan Korupsi t-urun ta-ngan. 
Proyek renovasi kedutaan di Seoul memang belum disetujui dan kerugian negara 
belum ada. Tapi bukan berarti kasus ini tidak mengan-dung korupsi. Surat-surat 
itu bisa dijadikan bukti adanya percobaan korupsi. Ini diatur dengan jelas 
dalam Undang-Undang No. 31/1990 tentang Pembe-rantasan Korupsi. Setiap orang 
yang melakukan percoba-an perbuatan atau permufakatan jahat untuk melakukan 
ko-rupsi diancam hukuman yang sama dengan orang yang me-lakukan korupsi. 

Skandal surat Sudi juga bisa diusut dengan Undang-Undang No. 28/1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan 
Nepotisme. Diatur di situ, pejabat dilarang melakukan kolusi, yakni 
permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum yang merugikan pihak lain 
atau negara. 

Lagi pula, bukan kali ini saja surat Sudi jadi sorotan. Tahun lalu, dia juga 
pernah mengirim surat kepada Menteri Ke-hutanan mengenai kasus PT Intracawood 
yang terancam hak pengusahaan hutannya. Sudi melayangkan surat ini setelah bos 
perusahaan itu, Siti Hartati Murdaya, meminta bantuan lewat surat pula atas 
persoalan yang dihadapinya. 

Kantor Sekretariat Presiden seolah sudah menjadi ka-ntor pos yang bertugas 
meneruskan surat macam apa saja yang masuk. Padahal tugas utamanya adalah 
membantu presi-den dalam menjalankan pemerintah, dan bukannya me-laya-ni 
kepentingan para pengusaha. 

Kini saatnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuktikan salah satu janjinya 
mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, dimulai dari rumah sendiri. 
Anggap-an yang berkembang sekarang, pemerintah cenderung pi-lih bulu dalam 
memberantas korupsi. Penilaian ini akan ter-kikis jika skandal di Sekretariat 
Presiden diusut tuntas. Status Sudi Silalahi pun perlu dijadikan jelas, kalau 
bersalah harus dihukum, jika lalai wajib ditegur. 

[Non-text portions of this message have been removed]



***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. 
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi 
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 


** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi: 
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral 
scholarship, kunjungi 
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **

Other related posts: