[nasional_list] [ppiindia] Subsidi BBM Memanjakan Pengusaha

** Mailing List Nasional Indonesia http://www.ppi-india.org ** 
** Situs milis nasional: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia ** 
** Info Beasiswa Indonesia http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
http://www.padangekspres.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=2516



Subsidi BBM Memanjakan Pengusaha
Oleh Abdullah Yazid
By adminpadek
Sabtu, 01-Oktober-2005, 05:45:45


Bahan Bakar Minyak (BBM) memang merupakan sebuah komoditas yang sangat 
sensitif. Ia merupakan sebuah komoditas pembangkit energi yang menggerakkan 
sekian banyak sendi kehidupan di masyarakat (price leader).


Tentunya disadari bahwa ketika pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan untuk 
menaikkan harga BBM, pasti terjadi reaksi penolakan keras dari berbagai elemen 
masyarakat . Sebab, beban yang akan diderita masyarakat tidak hanya beban yang 
berkait dengan hal-hal ekonomis, tapi juga beban sosial dan psikologis. 

Masyarakat yang sudah resah dengan himpitan ekonomi, bencana alam, banjir, 
tanah longsor, dan gempa bumi yang banyak terjadi di berbagai daerah, masih 
akan ditambah lagi dengan ancaman kenaikan biaya hidup dengan naiknya harga BBM 
ini. Secara psikologi sosial, hal ini jelas akan menjadi masalah baru yang 
mengancam perikehidupan bermasyarakat di Indonesia. 

Realitas suksesi kepemimpinan di Indonesia juga tidak pernah "berpihak" pada 
aspirasi harga murah BBM ala rakyat. Kenaikan harga BBM selalu saja terjadi di 
setiap periode pemerintahan bangsa ini. Semenjak era pemerintahan Abdurrahman 
Wahid, kebijakan atas BBM dilanjutkan pemerintahan di bawah Presiden Megawati 
Soekaroputri yang menaikkan harga BBM sebesar 30%. 

Kini, ternyata pemerintahan SBY juga tidak beda jauh dengan sebelumnya dalam 
hal kebijakan harga BBM. Nampaknya BBM tetap saja komoditas negara yang harus 
mengalami kelonjakan harga karena tuntutan harga minyak dunia. Harga minyak 
dunia memang terus meningkat, bahkan mengatrol kebutuhan subsidi BBM dalam 
anggaran. 

Hal ini menyebabkan kebutuhan impor minyak dan BBM oleh Pertamina juga ikut 
meningkat. Dengan harga USD 67 per barel, kebutuhan subsidi BBM bisa mencapai 
angka Rp 163 triliun yang berarti dua kali lipat lebih nilai subsidi dalam 
APBNP sebesar Rp 76,5 triliun (Jawa Pos, 16/8/05). 

Nampaknya perkara inilah yang membuat rencana pemerintahan sekarang menaikkkan 
harga BBM. Presiden SBY yang menjanjikan banyak perubahan dan kesejahteraan 
bagi masyarakat, jauh-jauh hari sejak isu kenaikan BBM bergulir bahkan telah 
siap untuk dikatakan tidak populer. 

Bagi penulis, Presiden SBY kiranya penting menakar ulang bahwa persoalannya 
bukan populer atau tidak populer di mata rakyat. Sejak akhir 2004, negeri ini 
harus mengembalikan utang 7,5 miliar dollar AS (sekitar Rp 67,5 triliun) per 
tahun berupa cicilan pokok dan bunga. Sementara itu, dari hitung-hitungan 
abstrak akibat kenaikan harga minyak dunia yang tidak menentu ini, untuk 
subsidi BBM yang dinilai banyak kalangan tidak tepat sasaran itu memerlukan 
anggaran negara hampir Rp 100 triliun! 

Kalau semuanya dibebankan pada APBN yang nilainya Rp 397,8 triliun pada tahun 
2005 (belum termasuk kalkulasi kebijakan dana darurat akibat tsunami), tentunya 
akan semakin memperumit kesinambungan anggaran dan memunculkan krisis fiskal. 

Artinya, urusan anggaran internal Indonesia yang sudah begitu ruwet, subsidi 
BBM yang tidak pernah tepat sasaran, kenaikan BBM yang menuai protes rakyat 
kecil, penangguhan pembayaran utang (moratorium) negara-negara kreditor yang 
hanya sesaat, suatu saat akan "mencekik leher" bangsa Indonesia. 

Lagi-lagi rakyat yang menjadi korban. Padahal, spirit yang mestinya harus 
dibangun adalah mencarikan jalan keluar kebutuhan mendasar rakyat, yang 
otomatis harus seiring dengan kapasitas kemampuan masyarakat, apapun 
kebijakannya! 

Namun, bercermin dari pengalaman dan perjalanan pemerintahan kita, nampaknya 
kenaikan harga BBM tidak dapat ditahan lagi. Meskipun kenaikan harga BBM bukan 
satu-satunya cara yang efektif untuk memberantas penyelundupan BBM, tetapi 
itulah pilihan Presiden SBY yang didukung banyak pejabat birokrat. 

Maka, dengan tidak mengurangi rasa kritisisme dan kontrol masyarakat atas 
setiap kebijakan pemerintah, begitu kenaikan itu mulai berlaku, program-program 
kompensasi harus sungguh-sungguh langsung dilaksanakan. 

Mekanisme kompensasi kenaikan harga BBM hendaknya bukanlah omong kosong belaka 
dan dapat dipertanggungjawabkan mengingat masih demikian banyak orang miskin 
yang terkena dampak langsung dari kenaikan harga BBM yang membutuhkan langsung 
dari pemerintah. 

Masalah pemberian kompensasi memang tak harus dikaitkan dengan kenaikan harga 
minyak. Pemberian kompensasi-menyediakan fasilitas kesehatan dan pendidikan, 
misalnya-memang sudah menjadi kewajiban pemerintah. 

Itulah mengapa adanya dana kompensasi buat sektor-sektor tertentu yang 
digembar-gemborkan pemerintah dituntut untuk benar-benar dipertanggungjawabkan; 
transparansi penyaluran dana perlu dikontrol secara ketat; serta benar-benar 
tepat sasaran. 

Sementara itu, adanya pengalihan subsidi BBM ke sektor-sektor lain semisal 
pendidikan, kesehatan, beras murah bagi rakyat miskin, pemberdayaan UMKM (Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah), serta mencarikan jalan keluar bagi meledaknya 
masalah pengangguran yang cenderung meningkat jangan hanya sekadar retorika. 

Selama ini, dana yang dialokasikan untuk pendidikan maupun untuk meningkatkan 
kemampuan nasionalnya jauh lebih sedikit dibandingkan dana yang habis hanya 
untuk membayar hutang, KKN,, dan untuk subsidi harga BBM. 

Dalam menyusun target terhadap obyek dan kebutuhan yang perlu diberi subsidi, 
Indonesia setidak-tidaknya bisa meniru Malaysia sebagai negara tetangga yang 
mempunyai kedekatan etnis dengan kita, yang mana menggunakan bagian cukup besar 
dari hasil minyak dan pertaniannya untuk pendidikan dan pengembangan kemampuan 
nasionalnya. 

Secara logika dan nalar sehat, sesungguhnya subsidi BBM telah mengakibatkan 
pengusaha kita manja dan tidak mandiri. Subsidi BBM menyebabkan ketergantungan 
yang berlebihan pada minyak, di samping menyebabkan peningkatan impor BBM serta 
mengurangi ekspor migas yang mengurangi devisa dan menyebabkan kurang 
berhasilnya program-program diversifikasi energi (pemakaian energi lain) dan 
program konservasi energi (penghematan energi). 

Para elit-elit legislatif dan eksekutif mestinya mencamkan nasehat Confusius 
yang menyatakan: "Give a man a fish and you feed him for a day. Teach him to 
fish and you feed him for lifetime". Dengan menyubsidi harga BBM, Indonesia 
memberikan ikan kepada orang miskin yang tidak pernah membuatnya kaya. 

Maka, nalar kearifan dan kebijaksanaan untuk lebih menekankan subsidi pada 
sektor yang lebih mengena pada masyarakat golongan the haves not (bukan rakyat 
golongan atas) haruslah lebih dipertimbangkan. 

Akhirnya, kenaikan harga BBM yang memang menjadi logika pemerintah (berbanding 
terbalik dengan logika rakyat?) nampaknya sangat sulit diprotes dalam bentuk 
dan format apapun. Harapan rakyat tinggal efektivitas, efisiensi, transparansi, 
akuntabilitas dana kompensasi, dan rasa "tahu diri" pemerintah terhadap 
sektor-sektor prioritas permasalahan bangsa. 

Pemerintah mesti menyadari betul, rakyat selalu menjadi pihak yang dikorbankan 
dan tidak pernah mampu menuntut hak dan aspirasinya secara utuh. Apakah memang 
ini tujuan sebuah bangsa yang berdaulat dengan jargon "demi sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat"? 

Penulis adalah Pemerhati Sosial Pendidikan FKIP Univ Islam Malang (Unisma), 
Pemimpin Umum UKPM "Kanjuruhan" dan Staf Peneliti Pusat Studi dan Pengembangan 
Kebudayaan (PUSPeK) Averroes Malang. e-mail

[Non-text portions of this message have been removed]



------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
Give at-risk students the materials they need to succeed at DonorsChoose.org!
http://us.click.yahoo.com/Ryu7JD/LpQLAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~-> 

***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://www.ppi-india.org
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi 
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 


** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi: 
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Website resmi http://www.ppi-india.org **
** Beasiswa Indonesia, http://informasi-beasiswa.blogspot.com **

Other related posts: