[nasional_list] [ppiindia] Sekali Lagi soal Panglima TNI
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Thu, 26 Jan 2006 01:44:19 +0100
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com
**http://www.kompas.com/kompas-cetak/0601/26/opini/2391691.htm
Sekali Lagi soal Panglima TNI
Edy Prasetyono
Masalah pengangkatan Panglima TNI kembali menjadi isu politik. Dalam UU No
34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dinyatakan, pengangkatan Panglima
TNI yang diajukan presiden harus memperoleh persetujuan DPR.
Semangat UU itu untuk mencegah pengangkatan Panglima TNI atas dasar kepentingan
kekuasaan pemerintah.
Dua masalah mendasar
Ada dua masalah mendasar terkait persetujuan DPR. Pertama, terjadi proses
politisasi pengangkatan Panglima TNI. Diakui atau tidak, persetujuan DPR
menjadikan proses pengangkatan Panglima TNI sebagai isu politik di DPR. Ini
tidak lazim karena Panglima TNI adalah jabatan teknis-operasional untuk
mengembangkan perencanaan, strategi, dan doktrin operasi militer gabungan. Jadi
bukan jabatan publik yang mempunyai pertanggungjawaban politik.
Kedua, pengangkatan Panglima TNI melalui proses politik di DPR melahirkan
politisasi jabatan Panglima TNI. Akibatnya, bisa saja Panglima TNI merasa
mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada seorang Menteri Pertahanan yang
diangkat tidak melalui proses politik di DPR. Keadaan ini bisa menyulitkan
hubungan institusional antara Dep- han dan Mabes TNI atas dasar prinsip
supremasi otoritas politik atas institusi militer.
Untuk itu, perlu dilakukan amandemen atas UU No 34/2004 tentang TNI yang
mengatur pengangkatan Panglima TNI. Harus ditegaskan dalam amandemen,
pengangkatan panglima adalah hak prerogratif presiden. Panglima TNI hanya
memegang pertanggungjawaban operasional, bukan pertanggungjawaban politik yang
menjadi bagian Menteri Pertahanan.
Pengangkatan Panglima TNI harus didasarkan dua hal, yaitu pertama, keperluan
konsolidasi organisasi termasuk masalah regenerasi. Keterlambatan regenerasi
akan menghambat kemampuan organisasi TNI mengembangkan profesionalisme. Kedua,
pengangkatan panglima harus didasarkan pertimbangan kebijakan dan strategi
pertahanan yang kemudian diikuti oleh perubahan-perubahan baik dalam doktrin
maupun organisasi TNI itu sendiri. Suatu strategi pertahanan yang bertumpu pada
strategi forward defence misalnya mengharuskan seorang panglima dari angkatan
laut atau udara. Strategi pertahanan continental mengharuskan seorang panglima
dari angkatan darat. Pilihan-pilihan strategi juga harus melihat perkembangan
lingkungan strategis kawasan dan kecenderungan-kecenderungan tantangan ke depan
dalam lingkungan geostrategis dan geopolitik Indonesia yang sangat terbuka.
Akan menjadi aneh jika perta- nyaan-pertanyaan kepada Panglima TNI serta
pertanggungjawabannya terfokus pada masalah-masalah politik. Pertanyaan yang
lebih pas ditanyakan kepada Panglima TNI misalnya adalah mengapa harus digelar
lebih dari 30.000 pasukan ke Aceh untuk melakukan operasi militer ketika
diberlakukan keadaan darurat? Berapa kira-kira korban yang bisa ditoleransi
dalam operasi tersebut? Berapa lama kira-kira operasi tersebut bisa
diselesaikan secara militer, dan sebagainya.
Tantangan sangat berat
Siapa pun yang menjadi panglima tantangan ke depan sangat berat. Harapannya
adalah Panglima TNI yang baru dapat mengembangkan strategi dan doktrin TNI yang
pada hakikatnya adalah strategi dan doktrin operasi militer gabungan. Kekhasan
masing-masing matra tidak dapat dilebur. Tugas panglima adalah menemukan suatu
doktrin TNI gabungan yang digunakan untuk menjalankan suatu operasi militer
dengan memerhatikan kekhasan masing-masing angkatan.
Salah satu jembatan untuk menghubungkan kekhasan matra tidak lain adalah
pengembangan C4I (command, control, communication, computer, and intelligence)
yang dalam persaingan internasional saat ini sangat tergantung pada kemampuan
teknologi dan efisiensi organisasi. Hal-hal di luar masalah-masalah internal
tersebut menjadi tanggung jawab otoritas politik yang mencakup kesejahteraan
prajurit dan reformasi hubungan sipil- militer di Indonesia.
Itulah tantangan-tantangan ke depan yang ada di pundak seorang Panglima TNI. Ia
dan TNI adalah pejabat dan institusi pelaksana operasional yang harus tunduk
pada kebijakan pertahanan yang dibuat oleh Dephan.
Edy Prasetyono
Ketua Departemen Hubungan Internasional CSIS Jakarta
[Non-text portions of this message have been removed]
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny.
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
Other related posts:
- » [nasional_list] [ppiindia] Sekali Lagi soal Panglima TNI
