[nasional_list] [ppiindia] Re: Krisis Enerji dan Kejatuhan Rupiah Serta Jalan Keluar Menurut PRD

** Mailing List Nasional Indonesia http://www.ppi-india.org ** 
** Situs milis nasional: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia ** 
** Info Beasiswa Indonesia http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
Bukan main! Kucing Liar mulai berhaluan kiri/sosialist? Bergabung 
dalam Front Demokrasi?

DH


--- In ppiindia@xxxxxxxxxxxxxxx, "kucing_liar1" <kucing_liar1@xxxx> 
wrote:
> 
> boleh juga usulnya nih
> 
> 'salam
> 
> --- In ppiindia@xxxxxxxxxxxxxxx, KPP PRD <prd_mailist@xxxx> wrote:
> > KOMITE PIMPINAN PUSAT 
> > PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK
> > (KPP-PRD)
> > Jl. Tebet Utara II No. 9
> > Jakarta Selatan 12820
> > 
> > 
> > Sebab-sebab Kemerosotan Ekonomi
> > --Krisis Enerji dan Kejatuhan Rupiah-- 
> > Serta Jalan Keluarnya
> > 
> >     Krisis enerji yang terjadi belakangan ini oleh
> > Pemerintahan SBY-Kalla secara sembarangan telah
> > dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan yang anti kepada
> > kepentingan rakyat Indonesia. Dengan alasan
> > kepentingan ekonomi nasional dan krisis enerji,
> > pemerintah berencana akan mencabut (lagi) subsidi BBM
> > atau, dengan demikian, menaikan (lagi) harga jual
> > BBM&#61630;yang, selain akan mengurangi pendapatan
> > rakyat, juga akan menyebabkan industri dalam negeri
> > semakin terpuruk, dan mendorongnya ke arah
> > kebangkrutan massal industri dalam negeri.
> >     Krisis enerji ini diawali oleh kenaikan harga minyak
> > di tingkat internasional. Sebab-sebabnya adalah adanya
> > kenaikan konsumsi minyak dunia, terutama diserap oleh
> > pertumbuhan ekonomi yang meningkat di China, India,
> > dan peningkatan diversifikasi produksi (terutama)
> > negeri-negeri G8&#61630;akibat persaingan internal
> > negeri-negeri yang tergabung dalam G8 tersebut. Selain
> > itu, beberapa negeri produsen minyak mengalami
> > hambatan produksi baik oleh karena menurunnya
> > kapasitas produksi (seperti di Indonesia), gangguan
> > alam (seperti badai di Teluk Meksiko yang mengganggu
> > industri eksplorasi dan pengilangan di kawasan
> > tersebut) maupun oleh karena sebab-sebab politik
> > (perang yang dilancarkan imperialis AS di Irak, atau
> > oleh karena krisis politik di dalam negeri seperti di
> > Nigeria). Namun, sebab lain yang jarang
> > dipublikasikan, adalah bahwa derajat kenaikan harga
> > minyak yang irasional adalah akibat dari
> > dispekulasikannya komoditi minyak di pasar dunia
> > seperti dinyatakan oleh Steve Forbes. Menurutnya,
> > produksi minyak dan konsumsi minyak dunia masih cukup
> > seimbang hanya memang mengalami hambatan-hambatan
> > kelancaran distribusi akibat gangguan alam, krisis
> > politik, dan penurunan produksi di sejumlah negeri.
> > Namun penurunan produksi minyak di sejumlah negeri
> > telah pula diimbangi dengan kenaikan produksi di
> > sejumlah negeri lainnya. Dramatisasi situasi krisis
> > minyak dunia menjadi lapangan spekulasi bagi
> > broker-broker minyak pada sKalla dunia sehingga banyak
> > negeri seperti AS, yang cadangan nasional di
> > kilang-kilangnya melimpah, tapi terus melakukan
> > pembelian besar-besaran. Menurut Forbes, kenaikan
> > irrasional itu akan segera diikuti kejatuhan harga
> > minyak ke tingkat fluktuasi harga normalnya (sekitar
> > 40 dollar/barrel) yang, dalam prediksinya, akan
> > terjadi dalam waktu paling lama setahun ke depan. 
> >     Krisis enerji dunia seperti itu telah mendorong
> > kelebihan kapital pada sKalla dunia&#61630;yang sudah
> > tidak mampu diinvestasikan dalam produksi
> > riil&#61630;disalurkan pada kegiatan spekulasi. SKalla
> > spekulasi transaksi keuangan (seperti saham, valas dan
> > surat-surat berharga lainnya) terus meningkat, bahkan
> > kini telah meluas pula spekulasi terhadap komoditi.
> > Bahkan di Indonesia transaksi spekulasi komoditi juga
> > telah dilegalkan sebagai kegiatan ekonomi yang resmi
> > dengan berdirinya Bursa Komoditi Berjangka. Dalam
> > bentuknya yang sederhana kegiatan spekulasi terhadap
> > komoditi misalnya dengan memperjual-belikan Delivery
> > Order (DO) untuk tujuan mengambil keuntungan. Siapapun
> > pelakunya, kegiatan spekulasi komoditi minyak, yang
> > juga telah berlangsung secara massif di Indonesia,
> > dampaknya ikut ditanggung oleh rakyat
> > Indonesia&#61630;karena kenaikan harga minyak dunia
> > akan meningkatkan pembayaran impor minyak Indonesia
> > dari pasar internasional. (Walaupun pendapatan dari
> > penjualan minyak Indonesia juga meningkat) 
> >     Namun meningkatnya jumlah impor minyak di Indonesia
> > lebih disebabkan oleh dominasi industri minyak
> > nasional oleh imperialis minyak dunia seperti
> > Exxonmobil, Caltex,  Shell, British Petrolium dan
> > sebagainya, yang tujuan pokoknya jelas bukan untuk
> > memenuhi kebutuhan enerji murah bagi kepentingan
> > industri dalam negeri dan untuk memenuhi konsumsi
> > rakyat Indonesia. Tujuannya mereka jelas untuk
> > semaksimal mungkin mengeruk keuntungan dan membawanya 
> > ke negeri-negeri industri (yang memang sedang
> > meningkat kebutuhan enerjinya). Terlebih-lebih,
> > karakter khas dari imperialis mineral adalah bahwa
> > industrinya sangat terintegrasi, dalam pengertian
> > berkantor pusat dan memiliki cabang-cabang industri
> > hilirnya di negeri induknya, yakni negeri-negeri
> > kapitalis utama&#61630;sehingga value added dari
> > industri pemrosesan mineral tetap diraup mereka. Bukan
> > lah kebetulan bahwa kilang-kilang minyak yang dimiliki
> > Pertamina sejak awal dibangun bukan untuk mengolah
> > hasil-hasil eksplorasi/eksploitasi minyak dalam negeri
> > namun justru dirancang untuk mengolah minyak dari
> > Timur Tengah. Sehingga, walaupun ada minyak, bagian
> > Pemerintah dari bagi hasil dalam KPS terpaksa tidak
> > diolah untuk memenuhi kebutuhan enerji dalam negeri
> > namun harus dijual keluar. Apalagi minyak bagian dari
> > kontraktor asing sepenuhnya dijual ke negeri-negeri
> > induk-nya. Bahkan, walaupun harga minyak internasional
> > naik, namun tekanannya terhadap APBN masih tidak
> > terlalu besar karena dari hasil migas (minyak dan gas)
> > saja secara keseluruhan kita masih surplus sekitar 1
> > milyar dollar. Sebab lain dari krisis enerji adalah
> > kemampuan Pertamina untuk menjadi produsen minyak
> > mentah  tidak pernah dikembangkan. Selama ini
> > Pertamina hanya dijadikan agen atau partner lokal dari
> > imperialis minyak asing dan dijadikan ladang korupsi
> > oleh elit-elit Pemerintah yang berkuasa. Sumur-sumur
> > produksi yang dikuasai Pertamina tidak sampai 10% dari
> > total produksi minyak Indonesia, itu pun bukan dari
> > kegiatan eksplorasi/eksploitasi langsung oleh
> > Pertamina namun dari sisa-sisa yang ditinggalkan oleh
> > imperialis minyak asing. Tidak seperti di China,
> > BUMN-BUMN minyaknya justru didorong dan difasilitasi
> > untuk berekspansi mengeksplorasi minyak baik di
> > negerinya sendiri maupun di negeri-negeri lain untuk
> > memenuhi kebututuhan minyak nasionalnya. Dominasi
> > industri minyak dalam negeri oleh imperialis minyak
> > asing ini tidak pernah dinyatakan sebagai persoalan
> > fundamental dari krisis enerji nasional oleh
> > Pemerintahan SBY-Kalla. Selalu yang disampaikan adalah
> > krisis enerji nasional disebabkan karena kebijakan
> > subsidi minyak&#61630;yang dijadikan kambing hitam.
> > Bahkan UU-Migas yang baru menjamin perluasan
> > eksplorasi/eksploitasi oleh imperalialis minyak asing
> > tidak hanya dilapangan produksi tapi juga dilapangan
> > distribusi. Ini menunjukan bahwa SBY-Kalla dan
> > kabinetnya lebih merupakan kaki-tangan imperialis
> > minyak asing. Bahkan anggota-anggota kabinetnya
> > seperti Bakrie, Kalla, dan Panigoro (hasil dari KKN
> > pemerintahan sebelumnya, yaitu Mega-Hamzah) menjadi
> > pelaku langsung dari praktek-praktek percaloan
> > minyak&#61630;sebagai pihak ketiga dalam penjualan dan
> > pembelian minyak untuk kebutuhan impor maupun ekspor;
> > yang menyebabkan rente-rente ekonomi berwatak parasit
> > dan, sebenarnya, tidak diperlukan. 
> >     Sebenarnya, Pertamina&#61630;sekalipun belum didukung
> > industri nasional yang menghasilkan tenaga produktif
> > eksplorasi/ eksploitasi perminyakan&#61630;namun sudah
> > mampu mengelolanya sendiri&#61630;dalam tahap awal
> > jelas teknologinya harus didatangkan dari luar. Tapi
> > kemampuan dan potensi Pertamina yang sudah bisa
> > menjadi pemilik dan pengelola industri minyak nasional
> > ini justru dilemahkan dengan UU-Migas. Pertamina yang
> > menjadi minoritas dalam penguasaan dan pengelolaan
> > sumur-sumur minyak, dengan UU-Migas dipreteli lagi
> > kemampuannya untuk menjadi distributor minyak
> > nasional. 
> >     Argumentasi Pemerintah bahwa kejatuhan rupiah
> > penyebab utamanya adalah karena kenaikan harga minyak
> > dunia, yang mengakibatkan pembelian dollar oleh
> > pertamina (sebagai penanggungjawab distribusi minyak
> > nasional) meningkat sehingga memancing kenaikan harga
> > dollar, tidak sepenuhnya tepat. Penyebab keterpurukan
> > rupiah tidak lah tunggal, kebutuhan akan dollar dari
> > Pertamina hanya lah salah satu yang ikut memperparah
> > kejatuhan rupiah. Sebab lainnya dari kejatuhan dan
> > daya tahan yang rendah dari rupiah, yang tidak pernah
> > disampaikan oleh SBY-Kalla, adalah:
> > 
> > 1.  Beban hutang luar negeri. Kebutuhan dollar untuk
> > pembayaran hutang luar negeri jauh lebih besar dari
> > angka peningkatan kebutuhan dollar oleh Pertamina.
> > Penghapusan hutang dan atau moratorium/penjadwalan
> > utang yang bersifat strategis (untuk jangka waktu yang
> > cukup lama misalnya 10-15 tahun dengan pembekuan bunga
> > hutang selama masa moratorium&#61630;bukan hanya dalam
> > jangka waktu setahun seperti skema CGI dan Paris Club
> > selama ini) tidak pernah dijadikan kebijakan ekonomi
> > oleh SBY-Kalla untuk mengatasi krisis ekonomi dalam
> > negeri. Belum lagi kebutuhan dollar oleh korporasi
> > swasta dan BUMN-BUMN untuk membayar hutang-hutang luar
> > negerinya. Dalam pengalaman situasi seperti itu,
> > selalu terjadi siklus periodik kejatuhan rupiah, yakni
> > pada saat-saat Pemerintah, BUMN, dan korporasi swasta
> > harus membayar hutang-hutangnya yang jatuh tempo,
> > biasanya pada menjelang akhir tahun;
> > 
> > 2.  Naiknya kebutuhan dollar karena meningkatnya impor
> > barang modal dan barang konsumsi. Ketergantungan
> > barang modal (bahan baku, teknologi) terhadap
> > asing&#61630;yang identik dengan ketergantungan akan
> > dollar sebagai mata uang atau devisa yang berlaku di
> > pasar internasional&#61630;gagal diatasi oleh
> > Pemerintahan SBY-Kalla. Seluruh sektor industri yang
> > berorientasi ekspor, dalam barang modal dan
> > teknologinya, sangat tergantung pada asing. Kejatuhan
> > rupiah memberi tekanan tambahan terhadap sektor-sektor
> > manufaktur yang berorientasi ekspor setelah mendapat
> > pukulan oleh sejumlah kebijakan ekonomi SBY-Kalla
> > seperti kenaikan harga BBM, gas, dan juga listrik.
> > Apalagi sektor manufaktur yang berorientasi ekspor di
> > Indonesia adalah kategori manufaktur yang sudah dalam
> > taraf over-produksi pada sKalla dunia seperti tekstil,
> > elektronik ringan, garment, sepatu dan sebagainya.
> > Kejatuhan rupiah mempercepat kebangkrutan massal
> > sektor riil dalam negeri. Jadi, adalah menyesatkan
> > ilusi sejumlah ekonom yang menyatakan bahwa merosotnya
> > nilai rupiah akan menguntungkan karena daya saing
> > produk Indonesia akan meningkat&#61630;harga
> > barang-barang dari Indonesia menjadi semakin murah di
> > pasar internasional. Situasi menguntungkan hanya
> > berlaku bagi industri berorientasi ekspor yang
> > ketergantungan akan barang modal dan teknologinya
> > terhadap asing rendah&#61630;dan industri yang semacam
> > itu di Indonesia jumlahnya hanya segelintir saja. 
> > Kenaikan suku bunga oleh otoritas moneter, BI, untuk
> > meredam kejatuhan rupiah dengan menaikan suku bunga
> > tabungan memang sesaat mungkin dapat mengerem laju
> > kejatuhan rupiah, namun dalam jangka yang tidak akan
> > terlalu lama juga hanya akan memperburuk keadaan
> > karena kebijakan ini akan mengatrol kenaikan suku
> > bunga kredit, yang akan semakin mencekik sektor riil.
> > Apalagi kenaikan impor barang-barang konsumsi,
> > misalnya impor legal dan illegal (penyelundupan) dari
> > Cina yang meningkat pesat, juga dari Jepang (yang
> > sangat kelihatan adalah peningkatan yang pesat
> > konsumsi terhadap produk-produk automotif Jepang).
> > Belum lama ini SBY-Kalla telah meliberalkan 8.000 item
> > tarif perdagangan terhadap Cina. Bila saja impor
> > barang modal dan teknologi bagi industri (manufaktur
> > berorientasi ekspor) dalam negeri yang masih
> > bertahan&#61630;walau jumlahnya semakin
> > mengecil&#61630;sedikit banyak masih mendatangkan
> > value added (nilai tambah ekonomis pasokan dollar) ke
> > dalam negeri, tapi impor barang konsumsi sama sekali
> > merupakan pemborosan devisa atau dollar;
> > 
> > 3.  Kebijakan liberalisasi keuangan dan transaksi
> > keuangan. Kebijakan tersebut adalah hasil paksaan dari
> > L.o.I-nya IMF terhadap Pemerintah Indonesia. Situasi
> > tersebut menyebabkan sirkulasi dollar yang keluar dan
> > yang masuk tidak seimbang. Banyak devisa/dollar hasil
> > dari ekspor oleh perusahaan-perusahaan yang
> > berbasis/berdomisili di Indonesia (baik yang miliki
> > oleh orang Indonesia apalagi oleh asing) tidak masuk
> > kembali ke Indonesia akan tetapi di parkir di
> > bank-bank di luar negeri. Liberalisasi transaksi
> > keuangan, dan kebijakan mata uang (rejim devisa bebas)
> > dalam situasi yang semacam itu menjadi ladang empuk
> > para spekulan keuangan. Pendapat sejumlah ekonom agar
> > rejim devisa bebas diganti dengan mematok nilai rupiah
> > terhadap dollar adalah omong kosong tanpa kebijakan
> > sentralisasi devisa/dollar oleh institusi-institusi
> > perbankan negara. Sejumlah negeri lain berani mematok
> > nilai mata uangnya terhadap dollar karena didukung
> > kebijakan sentralisasi devisa seperti yang berlaku di
> > China, juga dalam derajat tertentu berlaku di
> > Malaysia, Thailand, juga Korea Selatan. Solusi moderat
> > dari SBY-Kalla dan BI yang memaksa BUMN agar membawa
> > masuk dollar hasil ekspornya, dan kebutuhan dollarnya
> > akan dipenuhi oleh Pemerintah, tidak akan banyak
> > menolong kecuali kebijakan itu berlaku menyeluruh
> > terhadap seluruh kegiatan korporosi. Bahkan
> > transaksi-transaksi keuangan di dalam negeri juga
> > berlangsung sangat liberal, misalnya kontrak-kontrak
> > enerji antara Pertaminan dengan PLN; PLN dengan
> > industri-industri pembangkit listrik; tidak
> > diselenggarakan dalam rupiah namun dalam dollar.
> > Sehingga secara ekonomis posisi rupiah sebagai daya
> > beli nasional menjadi sangat lemah.
> >     
> >     Jalan keluar yang diambil oleh pemerintah seperti
> > rencana untuk menaikan harga BBM, kenaikan suku bunga,
> > pemenuhan dollar untuk kebutuhan-kebutuhan BUMN, sudah
> > pasti gagal mengatasi krisis enerji dan krisis rupiah.
> > Situasi tersebut menunjukan kegagalan visi ekonomi
> > SBY-Kalla yang pro neoliberal. Adalah anggapan yang
> > menyesatkan seolah-olah krisis tersebut hanya
> > diakibatkan oleh krisis kepercayaan terhadap tim
> > ekonomi dari kebinet SBY-Kalla. SBY-Kalla yang pro
> > neoliberal sudah tentu memilih dan mengangkat
> > figur-figur menteri yang pro neoliberal. Oleh karena
> > itu krisis enerji dan krisis rupiah secara nyata
> > merupakan bentuk kegagalan dari visi ekonomi SBY-Kalla
> > yang pro neoliberal dan, lebih jauh, merupakan
> > kegagalan dari ideologi neoliberal.
> > 
> > Jalan Keluar Kami
> > 
> >     Jalan Keluar ekonomi untuk mengatasi krisis enerji
> > dan krisis rupiah adalah:
> > 1.  Merumuskan kebijakan nasionalisasi industri minyak
> > dalam negeri. Bentuk-bentuk kebijakan nasionalisasi
> > yang harus diambil harus dikonsultasikan dengan
> > rakyat. Apakah melalui pembelian atau kah  seperti
> > jalan yang ditempuh Soekarno&#61630;pengambilalihan
> > tanpa ganti rugi, atau mengamandemen kontrak kerja
> > dengan imperialis minyak asing agar memprioritaskan
> > kebutuhan-kebutuhan minyak dan enerji dalam negeri.
> > Oleh karena itu liberalisasi industri migas melalui
> > UU-Migas harus dibatalkan. UU-Migas harus dicabut;
> > 
> > 2.  Harus segera dibangun oleh negara industri-industri
> > yang menunjang dan memperkuat kebijakan nasionalisasi
> > industri minyak dalam negeri; 
> > 
> > 3.  Menuntut penghapusan dan atau minimal moratorium/
> > penjadwalan strategis (dalam jangka waktu 10-15 tahun)
> > dari pembayaran hutang luar negeri. Jika moratorium
> > menjadi kebijakan yang diambil harus disertai tuntutan
> > pembekuan bunga utang selama masa moratorium. Jika
> > negeri kreditur menolak kebijakan ini harus dilakukan
> > secara sepihak;
> >  
> > 4.  Menghapuskan kebijakan liberalisasi keuangan, yaitu
> > dalam jangka pendek segera mengeluarkan kebijakan
> > untuk mensentralisasi devisa/dollar hasil ekspor dari
> > seluruh BUMN dan korporasi atau perusahaan swasta yang
> > berdomisili dan berbasis di Indonesia ke bank-bank
> > yang ditentukan oleh Pemerintah. Seluruh transaksi dan
> > lalulintas keuangan dari dalam dan dari luar negeri
> > harus dikontrol. Jika kebijakan sentralisasi
> > devisa/dollar ini sudah berjalan efektif harus segera
> > diikuti dengan kebijakan untuk mematok rupiah terhadap
> > dollar pada tingkat yang rasional. Seluruh transaksi
> > dan lalulintas keuangan dari dalam dan dari luar
> > negeri harus dikontrol;
> > 
> > 5.  Memperkuat ketahanan industri dalam negeri dengan
> > jalan membangun industri-industri permesinan
> > (automotif, perkapalan, logam dan mineral, baja,
> > mesin-mesin pertanian, farmasi, mesin-mesin etkstil,
> > fiber, optik, dan cabang-cabang industri yang
> > memperkuat dasar-dasar bagi pengembangan
> > industrialisasi nasional). Sehingga ketergantungan
> > terhadap luar, terhadap impor barang modal, dan
> > terhadap dollar dapat dikurangi secara signifikan;
> > 
> > 6.  Melarang seluruh kegiatan spekulasi terhadap
> > komoditi. Kegiatan spekulasi keuangan harus dibatasi
> > dan diawasi secara ketat dan dikenakan pajak;
> > 
> > 7.  Melakukan pembatasan kebutuhan minyak dalam negeri
> > dengan mengurangi jumlah impor mobil pribadi;
> > 
> > 8.  Subsidi untuk BBM yang telah di tetapkan dalam
> > APBN-P harus dicabut dan disesuaikan dengan kebutuhan
> > masyarakat;
> > 
> > 9.  Melarang penjualan atau ekspor minyak ke luar
> > negeri bila melanggar prinsip prioritas pemenuhan
> > kebutuhan minyak di dalam negeri;
> > 
> > 10. Melakukan pemberantasan korupsi di Pertamina dan
> > menggunakan keuntungannya untuk mendukung penyediaan
> > BBM di dalam negeri;
> > 
> > 11. Dengan meningkatkan prinsip transparansi yang
> > lebih ketat, mengembalikan kontrol negara melalui
> > Pertamina terhadap produksi, pembelian, penjualan,
> > distribusi dan pembagian hasil produksi minyak;
> > 
> > 12. Mengerahkan dengan segera segala kemampuan
> > financial Pemerintah untuk melakukan pembelian BBM.
> > Jika diperlukan untuk mengatasi kekurangan anggaran
> > Pemerintah harus menyatakan moratorium sepihak dalam
> >




------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
1.2 million kids a year are victims of human trafficking. Stop slavery.
http://us.click.yahoo.com/X3SVTD/izNLAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~-> 

***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://www.ppi-india.org
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi 
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 


** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi: 
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Website resmi http://www.ppi-india.org **
** Beasiswa Indonesia, http://informasi-beasiswa.blogspot.com **

Other related posts: