[nasional_list] [ppiindia] Re: Freeport dan Kerusuhan Abepura
- From: A Nizami <nizaminz@xxxxxxxxx>
- To: LISI@xxxxxxxxxxxxxxx, ekonomi-nasional@xxxxxxxxxxxxxxx, ppiindia@xxxxxxxxxxxxxxx, sabili <sabili@xxxxxxxxxxxxxxx>
- Date: Wed, 22 Mar 2006 17:25:50 -0800 (PST)
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **> lebih besar lagi. Kandungan bahan
tambang emas
> terbesar di dunia ini,
> diketahui sekitar 2,16 s.d. 2,5 miliar ton dan
Jika benar kandungan emas di Papua sebesar 2,5 milyar
ton, berarti nilainya Rp 250.000.000.000.000.000 / Rp
250 ribu trilyun (asumsi harga emas Rp 100.000/gram).
Padahal pemerintah cuma dapat Rp 10 trilyun per tahun
atau dalam 37 tahun hanya Rp 370 trilyun. Bangsa
Indonesia cuma dapat 0,15%!
> 1991, yang memberikan
> hak kepada PT FI selama 30 tahun dengan kemungkinkan
> perpanjangan selama 2 X
> 10 tahun. Ini berarti KK II ini akan berakhir pada
> tahun 2021 dan jika
> diperpanjang maka akan berakhir 2041. Jadi setelah
> 35 tahun lagi tepatnya
> 2041, barulah PT FI kembali menjadi "milik" NKRI.
Freeport sudah menguras Papua selama 37 tahun, jika
diperpanjang sampai 2041 berarti Freeport menguras
emas, tembaga, perak Papua selama 72 tahun. Setelah
itu emas, tembaga, perak, dsb tentu sudah habis
ditambang. Gunung2 yang semula hijau dan subur rata
jadi tanah yang terkontaminasi limbah, demikian pula
sungai2 Papua. Itukah yang diinginkan pemerintah?
Jika bangsa Indonesia pintar, saat ini peralatan
penambang telah berfungsi, sebagian besar pekerja
Freeport adalah bangsa Indonesia. Nasionalisasi saja
Freeport. Jika perlu konsultan asing, kontrak mereka
sebagai konsultan.
Bangsa Indonesia sudah bisa membuat pesawat terbang.
Mengoperasikan pertambangan emas, tembaga, dsb yang
telah dilakukan orang sejak zaman Cowboy (tahun
1800-an) tentu bukan hal yang sulit. Perusahaan
nasional seperti Antam, dsb bisa melakukannya.
--- Arif <arif.harsana@xxxxxxxxxxx> wrote:
>
http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2006/032006/21/0901.htm
>
> Pikiran Rakyar,
> 21.03.2006
>
>
> Freeport dan Kerusuhan Abepura
> Oleh CECEP DARMAWAN *)
>
>
> KERUSUHAN di Abepura Papua menelan korban. Di depan
> Kampus Universitas
> Cenderawasih Abepura Papua, bentrokan dan kerusuhan
> berakhir dengan tewasnya
> empat aparat keamanan (3 Polri dan 1 TNI AU).
> Kerusuhan tersebut merupakan
> rangkaian protes-protes lanjutan dari tuntutan
> masyarakat Papua di Timika
> untuk menutup PT Freeport Indonesia (PT FI). Mereka
> pun menuntut
> dibebaskannya para pengunjuk rasa yang ditahan oleh
> pihak keamanan.
>
> Sebelumnya, di tengah kunjungan Menlu AS Condoleezza
> Rice (14-15 Maret 2006)
> ke Jakarta dengan kawalan pasukan Marinir AS, tanah
> Papua justru memanas.
> Terjadi penghadangan massa di jalan masuk ke
> pertambangan PT FI yang dipicu
> oleh kunjungan elit politik Papua (DPRP dan MRP) ke
> wilayah pertambangan PT
> FI.
>
> Para pengunjuk rasa menginginkan mereka diajakserta
> dalam meninjau lokasi
> pertambangan PTFI, namun ditolak oleh rombongan para
> elit politik Papua
> tersebut. Akibat dari kekecewaan itu, massa bergerak
> menuju Hotel Sheraton
> dan menghancurluluhkan berbagai fasilitas hotel,
> termasuk mobil-mobil milik
> PT FI yang diparkir di halaman hotel.
>
> Ada apa sesungguhnya di balik kerusuhan Abepura
> tersebut? Siapa dalang atau
> aktor di balik kerusuhan tersebut? Mengapa eskalasi
> gerakannya begitu cepat?
> Apakah ada indikasi konkret dari kelompok
> kepentingan tertentu yang ingin
> mengacaukan suasana politik di Papua?
> Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak
> mudah untuk dijawab namun tetap dapat diurai secara
> sosial politik kaitannya
> dengan kehadiran PT FI di Mimika.
>
> Freeport "undercover"
>
> Secara kasat mata, fenomena konflik sekitar PT FI
> ini, memberikan satu
> gambaran yang menarik untuk dicermati dengan
> saksama. Tidak mustahil,
> konflik-konflik yang berkaitan dengan eksistensi PT
> FI bukanlah merupakan
> satu fenomena baru dari ketidakberesan penanganan
> PTFI selama ini sebagai
> warisan kebijakan pemerintahan masa lalu (Orba).
> Sudah menjadi rahasia umum
> bahwa Kontrak Karya atau Contract of Work Area yang
> ditangani pemerintah
> Orba yang serbakorup telah mengabaikan
> prinsip-prinsip keadilan dan
> kesejahteraan bagi rakyat. Sejak awal kehadiran PT
> FI di Mimika (Kontrak
> Karya I, 7 April 1967) telah memicu konflik-konflik
> baru, utamanya dengan
> masyarakat adat setempat (Suku Amungme dan Komoro).
>
> Perlakuan yang tidak akamodatif dari pemerintah dan
> PT FI terhadap tuntutan
> masyarakat setempat mengakibatkan protes-protes yang
> terus-menerus baik
> dilakukan secara terbuka maupun secara laten. Oleh
> karena itu, manifestasi
> atau perwujudan konflik melalui protes-protes dan
> demonstrasi, seakan
> mengatakan kepada publik bahwa pertentangan
> pemerintah dan PT FI dengan
> masyarakat adat Papua ini adalah perseteruan yang
> "abadi". Indikasi ini
> diperkuat dengan adanya dominasi kekuasaan atas
> hak-hak sipil maupun adat
> masyarakat setempat. Konflik ini merupakan fenomena
> gunung es (iceberg
> phenomenon) karena apa yang terlihat dan teramati
> publik hanyalah
> konflik-konflik di permukaan, sementara hakikat
> konflik (laten) yang lebih
> besar nyaris tidak mudah dideteksi.
>
> Lokasi pertambangan PT FI berupa gunung biji tembaga
> (Ertsberg), pertama
> kali ditemukan oleh seorang ahli geologi kebangsaan
> Belanda, Jean Jacqnes
> Dory pada 1936. Kemudian ekspedisi Forbes Wilson
> tahun 1960 menemukan
> kembali Ertsberg. PT FI pertama kali melakukan
> penambangan pada bulan
> Desember 1967 pasca-Kontrak Karya I (KK I). Ekspor
> pertama konsentrat
> tembaga dimulainya pada Desember 1972 dan beberapa
> bulan kemudian tepatnya
> Maret 1973 projek pertambangan dan Kota Tembagapura
> ini diresmikan oleh
> Presiden Soeharto.
>
> Setelah sekian lama dilakukan ekplorasi (dan juga
> eksploitasi tentunya),
> kandungan tembaga semakin berkurang dan pada 1986
> ditemukan sumber
> penambangan baru di puncak gunung rumput (Grasberg)
> yang kandungannya jauh
> lebih besar lagi. Kandungan bahan tambang emas
> terbesar di dunia ini,
> diketahui sekitar 2,16 s.d. 2,5 miliar ton dan
> kandungan tembaga sebesar 22
> juta ton lebih. Diperkirakan dalam sehari diproduksi
> 185.000 s.d. 200.000
> ton biji emas/tembaga. Dengan demikian, PT FI
> berhasrat lagi untuk
> memperpanjang KK I dan dibuatlah KK II pada Desember
> 1991, yang memberikan
> hak kepada PT FI selama 30 tahun dengan kemungkinkan
> perpanjangan selama 2 X
> 10 tahun. Ini berarti KK II ini akan berakhir pada
> tahun 2021 dan jika
> diperpanjang maka akan berakhir 2041. Jadi setelah
> 35 tahun lagi tepatnya
> 2041, barulah PT FI kembali menjadi "milik" NKRI.
> Luar Biasa!!!
>
> Jadi siapa yang menikmati hasil dari PT FI selama
> ini? Nyatanya sumbangan ke
> APBN hanya Rp 2 triliunan, saham pemerintah RI hanya
> 9,36 % sisanya milik
> asing. Tentu saja yang mendapat "kue raksasa" ini
> adalah pihak-pihak yang
> terlibat dalam pengeleolaan pertambangan ini.
> Menurut kantor berita Reuters
> ("PR", 18/3 2006) dinyatakan bahwa empat Big Boss PT
> FI paling tidak
> menerima Rp 126,3 miliar/bulan. Misalnya Chairman of
> the Board, James R
> Moffet menerima sekira Rp 87,5 miliar lebih perbulan
> dan President Director
> PT FI, Andrianto Machribie menerima Rp. 15,1 miliar
> per bulan.
>
> Di samping itu, tentu tidak dinafikan bahwa
> keterlibatan pejabat Orba yang
> menangani PT FI turut menikmatinya. Sebab, bukan
> tidak mungkin KK I dan II
> diwarnai dengan berbagai "permainan" KKN. Dengan
> memakai logika awam yang
> sederhana saja, siapa yang mau menjawab pertanyaan
> berikut "Mengapa
> pemerintah RI hanya memiliki saham sebesar 9,36%?
> Mengapa hasil tambang
> berupa biji tembaga dan emas tidak dihitung secara
> berbeda? Mengapa pula
> pengolahan akhirnya untuk menjadi tembaga, emas dll.
> itu dilakukan di luar
> negeri? Maukah para penentu kebijakan (pusat dan
> Papua) meminum air dari
> sumur yang tercemar tailing (limbah pasir berkimiawi
> yang diperkirakan
> sekitar 190 ribu ton sehari)?" Dan masih banyak lagi
> pertanyaan lainnya.
> Pertanyaan-pertanyaan tersebut sebenarnya bukan
> untuk dijawab dengan logika
> kekuasaan yang mengedepankan pembenaran-pembenaran
> (dalih) atas semua yang
> telah dilakukan pemerintah.
>
> Sejak Juli 1996 memang ada dana 1% dari laba kotor
> perusahaan untuk
> masyarakat Timika. Layaknya dana "bancakan", dana 1
> % bagi pihak masyarakat
> adat menjadi sumber konflik internal diantara
> mereka. Dana tersebut
> disinyalir sebagai media peredam seteleh adanya
> kerusuhan Maret 1996.
> Lembaga Masyarakat Adat Amungme (Lemasa) awalnya
> menolak menerima dana
> tersebut. Masyarakat adat Amungme menolak semua
> bentuk perwakilan yang
> mengatasnamakan masyarakat setempat selain Lemasa.
> Sementara masyarakt adat
> lain (Komoro dll) merasa berhak juga atas dana
> tersebut. Terjadilah
> konflik-konflik internal sebagai babak baru
> persoalan PT FI yang
> berkepanjangan. Walaupun kemudian dibentuk 7 yayasan
> yang mengelola dana
> tersebut dengan melibatkan berbagai unsur pimpinan
> adat setempat melalui SK
> Gubernur Irja, konflik-konflik diantara mereka tetap
> saja terjadi. Intinya
> adalah ketidakpuasan, ketidakadilan, dan pengelolaan
> yang tidak profesional.
>
> Namun sesungguhnya konflik-konflik sekitar PT FI
> telah dimulai sejak
> perusahaan itu berdiri. Pada saat persiapan awal
> projek PT FI sekira
> 1960-1973 telah terjadi konflik dengan masyarakat
> adat setempat berkaitan
> dengan pengakuan identitas dan pandangan hidup yang
> berhubungan dengan alam
> dan konsep tentang Hai (konsepsi nenek moyang mereka
> di alam "atas"). Di
> samping itu konflik pertama terjadi manakala tim
> ekspedisi Forbes Wilson
> tahun 1960 meminta bantuan kepada masyarakat sekitar
> untuk membawa
> barang-barang keperluan rombongan, tetapi pada
> akhirnya tidak dibayar.
> Kekecewaan dan merasa ditipu merupakan awal dari
> konflik ini.
>
> Konflik berikutnya yang dikenal dengan konflik
> January Agreement yang dibuat
> tahun 1974. Isinya menyangkut kesepakatan antara
> PTFI dengan masyarakat suku
> Amungme dalam kaitan pematokan lahan penambangan dan
> batas tanah milik PT FI
> dengan masyarakat adat setempat. Namun pada
> kenyataannya, diduga PT FI telah
> mengambil tanah adat jauh di luar batas yang telah
> disepakati. Masyarakat
> adat semakin tergerser dan menjadi kaum pinggiran
> (pheripheral saja).
> Konflik-konflik berkaitan dengan January Agreement
> terus saja berlanjut
> sampai pembentukan Lemasa tahun 1992.
>
> Konflik lainnya dipicu oleh kerusakan lingkungan
> yang semakin parah. Lemasa
> yang dikomandoi oleh Tom Beanal kemudian mengadakan
> musyawarah adat Lemasa
> (7-13 Desember 1998) yang menghasilkan 4 resolusi
> yang berisi tentang
> resolusi SDA, HAM, gugatan terhadap PTFI dan meminta
> dialog nasional. Lemasa
> memang diyakini telah berubah dari gerakan sosial
> mejadi gerakan politik.
> Tahun 2003 terjadi kerusuhan di Timika, penyebab
> awal kerusuhan tersebut,
> bermula dari adanya peresmian Provinsi baru.
> Kemudian kematian orang AS di
> Timika juga memperpanjang daftar masalah PT FI ini.
> Dan kejadian Abepura
> kali ini merupakan suatu rangkaian konflik yang
> tidak putus dari mata rantai
> konflik-konflik PT FI.
>
> Menurut keterangan Wakadiv Humas Mabes Polri Brigjen
> Pol. Anton Bahchrul
> Alam bahwa aktivis Front Papera Papua Barat, Selvius
> Bodi terlibat, namun
> sebenarnya tidak mudah melakukan deteksi dini atas
> kasus ini dikaitkan
> dengan link up gerakan internasional. Secara politik
> internasional tidak
> mustahil kasus Abepura terkait dengan agenda
> terselubung (hidden agenda)
> dari (1) berbagai gerakan separatis OPM, yang secara
> ilegal telah membuka
> perwakilan di Vanuatu, memanfaatkan gerakan
> melanesian brotherhood, serta
> melakukan lobi-lobi internasional di tempat
> pengasingan. (2) anggota Kongres
> AS yaitu Donald M. Payne (asal Newark, New Jersey)
> dan Eni FH Faleomafalega
> (Samoa Amerika) yang membuat surat kepada Menteri
> Luar Negeri AS dan Sekjen
> PBB tahun lalu, mempersoalkan legalitas proses
> bergabungnya Papua ke dalam
> NKRI melalui PAPERA pada 14 Juli-2 Agustus 1969 dan
> (3) Dewan Adat Papua
> yang meminta negara-negara Pasifik, Eropa, dan AS
> meninjau kembali Resolusi
> 2504 (XXIV) .
>
> Kita juga berharap Polisi dan TNI jangan dijadikan
> petugas "pemadam
> kebakaran" atas berbagai limbah kebijakan pemerintah
> pusat. Rakyat jangan
> diaduhadapkan dengan aparat. Musuh kita adalah
> imperialis-imperialis gaya
> baru yang berbaju kapitalisme dengan mesin dan
> agen-agen perusahaan multi
> nasional yang dijalankan kaum neoliberalis yang
> menindas.
>
> Andaikan saja pimpinan bangsa ini tidak munafik dan
> masih memiliki nurani
> yang sehat, perlu perenungan mendalam (kontemplasi)
> apakah kehadiran PTFI
> lebih membawa berkah dan kemashlahatan bagi
> masyarkat Papua dan eksistensi
> NKRI atau malah sebaliknya. Setelah itu membuat
> keputusan yang "berani" ,
> tegas dan memihak kepada kepentingan rakyat dan
> kedaulatan NKRI. Rakyat
> Papua sudah lelah dengan berbagai konfllik yang
> diakhiri dengan korban demi
> korban! Sebab, tanpa ada upaya konkrit dalam
> penanganan PT FI, masyarakat
> Papua akan tetap diliputi oleh kabut ketidakjelasan
> masa depannya.***
>
> *) Penulis, dosen ilmu politik Universitas
> Pendidikan Indonesia, kandidat
> doktor ilmu sosial politik PPS Unpad, pernah
> melakukan survei pertahanan ke
> puncak Grasberg, pertambangan Freeport Tembagapura
> di Mimika tahun 2005
>
> &&&
>
>
===
Dampak Pornografi: 1 di antara 3 wanita AS diperkosa. Tiap tahun 2,3 juta
wanita hamil di luar nikah di Indonesia (Dr. Boyke). Berantas pornografi dukung
RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi - www.nizami.org
__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around
http://mail.yahoo.com
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny.
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
Other related posts:
- » [nasional_list] [ppiindia] Re: Freeport dan Kerusuhan Abepura
