[nasional_list] [ppiindia] Pemerintahan (Berbasis) Antikorupsi
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Wed, 18 Jan 2006 02:03:28 +0100
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com
**http://www.suaramerdeka.com/harian/0601/17/opi4.htm
Pemerintahan (Berbasis) Antikorupsi
Oleh Novel Ali
SUARA pesimistis terhadap langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberantas
korupsi, santer terdengar di tengah masyarakat. Namun, optimisme sebagian warga
masyarakat lain, akan hasil jerih payah pemberantasan korupsi di bawah Presiden
SBY, pun terasa solid.
Salah satu indikasi kemajuan upaya pemberantasan korupsi sekarang, adalah
diseretnya gubernur, bupati, wali kota, anggota DPRD/DPRD ke meja hijau.
Jenderal di lingkungan Kepolisian, juga masyarakat sipil yang terlibat dalam
kasus pemboboIan bank BNI senilai Rp 1,7 Triliun, termasuk "otaknya" (Adrian
Waworuntu), masuk penjara. Minimal menghadapi tuntutan penjara.
Pada masa lalu, realita itu tidak senyaring sekarang. Salah satu penyebabnya,
pemerintah seolah tidak dibangun (berbasis) gerakan antikorupsi. Terutama
bermuara keteladanan pucuk pemerintahan nasional. Ditandai dengan upaya
memperbaiki sistem, di samping pemerkuatan lembaga negara antikorupsi.
Secara teoritis, gerakan antikorupsi tidak ada berkaitan dengan pergantian
rezim (pemerintahan). Siginifikasi proses dan efek gerakan antikorupsi dengan
realita tindakan pemberantasan korupsi di suatu daerah, atau negara, ditandai
terutama oleh perubahan radikal dalam semangat memberantas korupsi di
lingkungan pemerintahan, dengan keteladanan pucuk pemerintahan setempat di satu
sisi, dan dukungan masyarakat di sisi lain.
Orde Baru yang sering diidentifikasi sebagai rezim korup, berganti rezim
antikorupsi. Hanya saja, pembangunan pemerintahan RI antikorupsi di bawah
pengganti mantan Presiden Soeharto, baik Presiden Habibie, Presiden Abdurrahman
Wahid, maupun Presiden Megawati, tidak sekonkrit yang dilakukan Presiden SBY.
Indikasi itu, tidak boleh diposisikan sebagai bukti komprehensif dan
terstrukturnya gerakan antikorupsi di seluruh lini pemerintahan nasional kita.
Sebab, di tengah derasnya komoditi informasi tentang dimasukkannya sejumlah
tokoh pemerintahan (eksekutif, legislatif, yudikatif), di pusat dan daerah,
masyarakat awam masih dengan gampang menengarai berbagai perilaku korup, yang
dilakukan penyelenggara negara kita.
"Membaca" Peluang
Salah satu tantangan aktual Indonesia saat ini, adalah praktik korupsi. Bencana
nasional buatan manusia sendiri itu, tidak bisa dibiarkan berlanjut, sehingga
praktik antikorupsi harus dijadikan landasan moralitas pemerintahan nasional
kita, mulai istana negara, sampai perdukuhan di lingkungan desa.
Sejak istana kepresidenan hingga rumah penduduk, khususnya yang mengembang
amanat pemerintahan di tingkat paling basis (dasa wisma, rukun tetangga, atau
lainnya).
Tantangan aktual Indonesia, dapat ditengarai khususnya dari janji Presiden SBY
di masa-masa kampanyenya. SBY menjanjikan pemerintahan di bawah kenda-linya,
akan menjadi good and clean governance.
Janji ini, mustahil bisa diwujudkannya, jika dirinya tidak dibantu seluruh
unsur penyelenggara negara di setiap sudut kepulauan Nusantara, secara all-out
(keseluruhan, habis-habisan). Di samping berlangsung sepanjang waktu.
Namun, setinggi apa pun kualitas gerakan antikorupsi dipelopori pucuk
pemerintahan nasional kita, hasil maksimalnya mustahil dapat diwujudkan, tanpa
dukungan seluruh lapisan masyarakat.
Penyebabnya adalah, korupsi di negeri ini, tidak dilakukan karena desakan
mempertahankan/bertahan hidup serta kehidupan pribadi dan keluarga , melainkan
demi memperkaya diri lewat penghalalan cara .
Pada gilirannya, korupsi sistemik pun eksis menandai pergantian rezim
pemerintahan di negeri ini. Jika awalnya kepentingan bertahan hidup menjadi
motif seseorang atau sejumlah orang melakukan tindak pidana korupsi, pada tahap
berikutnya korupsi dimotivasi oleh bangunan sistem, yang hanya bisa terjadi
karena dukungan kerjasama antar sejumlah pelaku korupsi, pada berbagai
birokrasi (selanjutnya dikenal sebagai korupsi berjamaah).
Artinya apa? Artinya, kalau kita bertekat membangun pemerintahan (berbasis)
gerakan antikorupsi, dibutuhkan ketepatan "membaca" semua kecenderungan, atau
setiap peluang sistem, yang dapat membuka akses korupsi.
Tidak ada gunanya pemerintahan kita sekarang diperkuat oleh KPK (Komisi
Pemberantasan Korupsi) yang patut diacungi jempol sebagai sangat getol
memberantas getol, sekalipun jumlahnya diperbanyak, atau geraknya diperluas
sampai ke tingkat desa / kelurahan, dengan kualitas yang sama (seperti
sekarang), jika sistem apa pun tetap membuka peluang praktik korupsi.
Ambil contoh sederhana, pelayanan publik untuk memperoleh kartu penduduk, surat
izin mengemudi, paspor, izin bangunan, izin usaha, dan lain sebagainya, hingga
langkah konkrit pengawasan keuangan negara, di samping perilaku anggota
DPR/DPRD yang berkoalisi dengan eksekutif untuk memperjuangkan pemenuhan
kepentingan bersama, ditandai banyak sekali "lubang tikus", untuk dimanfaatkan
"tikus korupsi", di negeri ini.
Pelayanan publik yang dilaksanakan banyak meja, padahal seharusnya cukup satu
meja, selalu membuka peluang korupsi, apa pun bentuknya (uang pelicin, uang
semir, jasa pelayanan, dan lain sebagainya), yang mengarah korupsi sistemik.
Dengan perkataan lain, praktik korupsi berlangsung serentak antarsejumlah
pelaksana sistem, mulai tahap pra perencanaan, perencanaan awal, perencanaan
akhir, pelaksanaan, hingga pengawasan.
Pendekatan Sistem
Membangun pemerintahan (berbasis) gerakan antikorupsi di Indonesia, memang
seharusnya dipelopori pucuk pemerintahan nasional kita. Tetapi, iktikad baik
atau semangat saja, tidak cukup. Tindakan tegas, kalau perlu sampai
memenjarakan seumur hidup, bahkan (suatu saat mungkin: hukuman mati), pun akan
menjamin pemberantasan kosupsi di Indonesia, jika tidak dibarengi jaminan
sistem.
Dimaksud dengan jaminan sistem, adalah adanya kesatuan langkah dan gerak
pemberantasan korupsi. Konsekuensinya, seluruh cara dan dampak gerakan
antikorupsi yang diterapkan pemerintah pusat, seharusnya berlangsung dalam
ritme serta perolehan hasil yang sama sampai ke tingkatan pemerintahan terbawah.
Manfaat gerakan antikorupsi bagi pemerintah dan masyarakat sampai ketingkat
paling bawah, idealnya harus sama. Sekali pun demikian, trickle down effect
dari keteladanan gerakan antikorupsi Presiden SBY, mulai tingkat tertinggi
sampai terendah, tidak boleh asal dilakukan, alias serampangan. Sebab, gerakan
antikorupsi yang dipelopori pemerintah akan di-back up masyarakat, sejauh warga
meyakini gerakan itu tidak sekadar untuk membangun citra pemerintahan. Apalagi
sebagai langah persiapan, menghadapi pemilihan presiden/wakil presiden 2009.
Perbaikan MoraIitas
Pemahaman atas pentingnya pendekatan sistem itu mutlak diperlukan, karena
korupsi tumbuh subur di atas kebersamaan, sekaligus matarantai pelayanan
birokrasi. Ini bisa dimaklumi, karena istilah korupsi yang berasal dari bahasa
Latin corrumpere, terdiri dari dua suku kata com (bersama-sama), dan rumpere
(menghancurkan).
Dari pengertian dasarnya itu saja, korupsi terindikasikan sebagai perbuatan
tercela. Kendati korupsi memang dapat dilakukan (hanya) oleh seseorang, namun
korupsi mustahil berkembang menjadi kultur, tanpa sifat kejamakan pelakunya, di
samping tidak ditunjang akses legal (sistem).
Sistem yang jelek, minimal sistem yang memberi peluang penyelenggara negara
(mulai tingkat tertinggi sampai terbawah) menyalahgunakan kekuasaannya,
sekaligus mengakses praktik korupsi, dapat merusak karakter penyelenggara
negara yang sebetulnya baik. Sistem yang buruk, relatif mudah membentuk
seseorang atau sejumlah orang yang (se belumnya) dikenal baik, berkarakter
jelek.
Sebaliknya, sistem yang baik, atau sistem yang tidak mengakses sekecil apa pun
praktik korupsi, relatif gampang membuat orang yang berniat jelek (korupsi)
untuk menahan diri. Dengan perkataan lain, sistem yang baik dapat mendorong
seseorang atau sejumlah orang tidak menyalahgunakan kekuasaannya, terutama
korupsi.
Korupsi biasanya memang berkaitan dengan kekuasaan yang dimiliki seseorang.
Korupsi umumnya memang disebabkan penyalahgunaan kekuasan, baik dilakukan
perseorangan, atau oleh sejumlah orang. Karenanya, selain persoalan sistem,
tumbuh suburnya praktik korupsi di setiap wilayah hidup manusia, dimungkinkan
oleh moralitas per se (individu), baik di sektor publik, maupun di sektor
privat.
Karenanya, omong kosong kita bisa membangun pemerintahan (berbasis)
antikorupsi, kalau cuma sistemnya yang diperbaiki. Moralitas manusia Indonesia,
khususnya sebagai penyelenggara negara, apa pun jabatannya, atau
setinggi/serendah apa pun kedudukannya, mutlak perlu diperbaiki, jika good and
clean governance benar-benar kita harap perwujudannya, di negeri ini.
Tuntutan perbaikan moralitas manusia Indonesia itu merupakan prasyarat mutlak,
karena korupsi berlangsung di atas pentas jual beli pelayanan. Kalau yang
menjual buruk mentalnya tetapi yang membeli bermoral baik, mustahil korupsi
akan tumbuh subur. Apalagi di tengah deras don kuatnya kontrol masyarakat.
Sebaliknya, jika penyelenggara negara bermoral baik, tetapi pengguna jasa
pelayanan birokrasi negara itu sendiri bermoral buruk, di antaranya menuntut
pelayanan prima, cepat, dan lain-lain, yang hanya dimungkinkan dengan membuka
akses korupsi, maka pelayanan publik yang sebelumnya bermoral baik, pun
terjebak perangkap korupsi yang dipasang masyarakat.
Di sinilah pentingnya, perbaikan sistem antikorupsi, berbarengan dengan
peningkatan moralitas manusia Indonesia antikorupsi, Di samping, yang tidak
kalah pentingnya perluas serta peningkatan jaringan gerakan antikorupsi di
negeri ini, serta kontrol seluruh warga bangsa Indonesia, (11)
- Novel AIi, Dosen FISIP Undip; Dewan Etik KP2KKN (Komite Penyelidikan dan
Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) Jawa Tengah.
[Non-text portions of this message have been removed]
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny.
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
Other related posts:
- » [nasional_list] [ppiindia] Pemerintahan (Berbasis) Antikorupsi
