[nasional_list] [ppiindia] Parpol, Demokrasi, dan Civil Society

** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi: 
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral 
scholarship, kunjungi 
http://informasi-beasiswa.blogspot.com 
**http://www.indopos.co.id/index.php?act=detail_c&id=204225

Jumat, 30 Des 2005,



Parpol, Demokrasi, dan Civil Society


Global Corruption Barometer yang dilakukan Gallup International (2005) 
menemukan bukti bahwa partai politik di Indonesia merupakan lembaga terkorup 
dengan nilai 4,2 dengan kisaran 1-5. Hasil survei itu sama dengan hasil riset 
yang dirilis Transparency International Indonesia (TII) yang dipimpin Todung 
Mulya Lubis.

Ya, meski dibantah para pimpinannya, memang begitulah realitas partai di negeri 
ini, buruk nian wajahnya. Maka, wajar belaka jika rakyat merasa terus-menerus 
dikhianati partai-partai, termasuk partai yang menjadi pilihannya dalam pemilu.

Kondisi tak sehat ini tidak bisa dibiarkan. Seburuk apa pun citranya, secara 
generik, parpol tetap berfungsi sebagai sendi demokrasi. Demokratisasi sulit 
berjalan tanpa parpol. Indonesia sebagai negara yang sedang bertransisi menuju 
demokrasi telah memiliki sendi itu. Bahkan, ada musim semi parpol di negeri 
ini. Sayangnya, berseminya parpol tidak (belum) paralel dengan berseminya 
demokrasi. Artinya, dalil bahwa parpol merupakan sendi demokrasi ibarat jauh 
panggang dari api. Bahkan, ada kecenderungan parpol-parpol yang ada sekarang 
ini destruktif bagi perkembangan demokrasi. 

Mengapa demikian? Sebab, dalam "kasus Indonesia", sebagaimana dilaporkan TII 
itu, parpol merupakan ladang subur bagi tumbuhnya korupsi. Ungkapan "kasus 
Indonesia" sengaja saya beri tanda petik untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya 
parpol bukanlah ladang korupsi. Mengapa parpol menjadi ladang korupsi? Pertama, 
adanya gejala korupsi yang bersifat sistemik. Artinya, karena sistem yang ada 
secara umum koruptif, institusi apa pun yang tumbuh di dalamnya (tak terkecuali 
parpol) akan sulit menghindari korupsi.

Kedua, menguatnya gejala misinterpretasi (sesat pikir) mengenai parpol. Ada 
sejumlah fakta yang menunjukkan bahwa parpol bukan dianggap sebagai sarana, 
melainkan sebagai tujuan segala aktivitas politik. Adanya tuntutan loyalitas 
tanpa batas terhadap parpol atau loyalitas terhadap parpol melebihi loyalitas 
pada negara merupakan bukti misinterpretasi tersebut.

Ketiga, ada kecenderungan, berparpol atau mendirikan parpol merupakan satu 
jenis profesi alternatif untuk mengais rezeki di tengah krisis multidimensi di 
mana ladang pekerjaan konvensional yang bisa menghasilkan uang sangat sulit 
didapatkan. Dalam rumusan formal, memang tidak akan ada satu pun di antara 
parpol-parpol itu merumuskan tujuannya atau motivasinya sebagai sarana menjadi 
pekerjaan atau uang. 

Tapi, faktanya, toh kita menemukan adanya parpol yang menjalin kontrak dukungan 
terhadap elite politik dengan imbalan sejumlah uang yang dengan uang itu pula 
parpol bersangkutan mendirikan infrastruktur di tingkat wilayah dan daerah 
serta menggaji para pengurusnya.

Keempat, mudahnya regulasi pendirian parpol. Demokratisasi memang menghendaki 
kebebasan seluas-luasnya bagi siapa pun untuk mendirikan parpol. Kondisi 
tersebut lalu dimanfaatkan politisi petualang untuk mendirikan parpol baru 
dengan prinsip waton sulaya (asal beda) dari partai-partai yang sudah ada. 

Dan, kelima, umumnya parpol dijadikan "mesin cuci" oleh para "kapitalis kroni" 
dan elite militer yang memiliki sejarah tukang memeras atau menumpahkan darah 
rakyat.

Dengan adanya kelima sebab (baca, kecenderungan) tersebut, umumnya parpol yang 
tumbuh di Indonesia bukannya menjadi sarana conflict management (pengelola 
konflik), tapi malah menjadi faktor signifikan dalam menciptakan, memperluas, 
serta meningkatkan bobot konflik. Bukannya menjadi sarana kontrol sosial, namun 
malah menjadi institusi yang sulit dikontrol. Dan, ujungnya, parpol menjadi 
sarana yang buruk, baik untuk sosialisasi maupun penyalur aspirasi rakyat.

Jika demikian halnya, tentu nasib demokratisasi di negeri ini benar-benar 
berada di ujung tanduk. Tak mampu berdiri tegak (apalagi berjalan) karena 
sendinya amat rapuh. Agar bisa terus berjalan, tidak ada jalan lain, kecuali 
harus dipapah atau ditandu segenap warga masyarakat (rakyat). 

Karena itu, setiap warga masyarakat seyogianya memiliki kesadaran politik, 
minimal mengetahui bahwa dirinya berfungsi signifikan dalam proses 
demokratisasi dan memiliki kekuatan yang (kurang lebih) sama dengan pemerintah 
dalam menentukan maju mundurnya negara. Sehingga, mereka layak disebut sebagai 
civil society atau yang diistilahkan John Locke dengan civilian government. 
Sebab, civil society memang bukan hanya sendi, melainkan syarat mutlak 
terbangunnya demokrasi.

Civil society selama ini bukannya tidak ada. Ada, tapi dalam tekanan luar 
biasa, sehingga lupa bahwa dirinya ada dan bisa berperan. Memang, seperti yang 
disinyalir Milan Kundera, otoritarianisme bisa membunuh ingatan masyarakat. 
Pada era reformasi ini, pemerintah bukannya tidak otoriter, tetap otoriter 
meski tidak memiliki legitimasi yang cukup untuk memanifestasikan 
otoritarianismenya. Kasus merebaknya terorisme akhir-akhir ini bisa jadi akan 
menjadi pintu masuk kembalinya otoritarianisme tersebut. Waspadalah.

Pemerintah, sejak dulu hingga kini, tampaknya, masih tetap menjadi instrumen 
dari kelas dominan, terutama militer dan para kapitalis kroni. Model pemerintah 
yang disebut O'Donnel sebagai "otoriter birokratis" seperti ini memang bukan 
hanya sulit berjalan seiring aspirasi civil society, bahkan cenderung menjajah 
civil society. Begitulah akibatnya jika pemerintah dikuasai parpol yang berdiri 
tegak di bawah asuhan para militer dan kapitalis.

Untuk menjaga kelangsungan demokratisasi, yang terpenting adalah tumbuhnya 
civil society. Karena itu, mungkin seyogianya tidak perlu banyak berharap pada 
parpol, kecuali parpol itu benar-benar tumbuh dari dan untuk rakyat; yang di 
tubuhnya tidak ada dominasi para kapitalis dan militer; tidak menggunakan isu 
wong cilik (rakyat) sekadar komoditas untuk meraih kekuasaan (setelah berkuasa 
rakyat dilupakan); tidak menggunakan isu agama dan sok bersih serta peduli 
(padahal sama seperti yang lainnya); dan -yang lebih penting- mampu membuktikan 
dirinya bukan sarang korupsi.

Oleh Jeffrie Geovanie
Direktur eksekutif The Indonesian Institute



[Non-text portions of this message have been removed]



------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
Clean water saves lives.  Help make water safe for our children.
http://us.click.yahoo.com/YNG3nB/VREMAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~-> 

***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. 
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi 
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 


** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi: 
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral 
scholarship, kunjungi 
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **

Other related posts: