[nasional_list] [ppiindia] Pantas Saja BBM Dinaikkan

** Mailing List Nasional Indonesia PPI India Forum **

http://www.jawapos.co.id/index.php?act=detail_c&id=159466
Selasa, 01 Mar 2005,

Pantas Saja BBM Dinaikkan
Oleh Hendri Saparini *

Benar, memang sangat pantas bila pemerintah memilih menaikkan harga BBM. 
Sebab, keputusan menaikkan harga BBM memang merupakan pilihan kebijakan 
paling gampang, paling cepat, dan tanpa perlu kerja keras untuk 
menyelesaikan masalah anggaran pemerintah yang terbatas.

Berbagai kritikan dan keberatan telah disampaikan sejak pemerintah -secara 
dini, pada awal pemerintahannya- mengumumkan akan menaikkan harga BBM 40 
persen.

Berbagai masukan juga diberikan berbagai kalangan. Mulai usul pemerintah 
harus memilih kebijakan yang lebih adil -karena kenaikan harga BBM akan 
semakin memberatkan rakyat- sampai berbagai usul konkret bahwa masih banyak 
cara lain yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengurangi beban anggaran 
tanpa harus menaikkan harga BBM.

Memang tidak adil bila pemerintah mendahulukan pengurangan subsidi BBM tanpa 
sebelumnya melakukan pengurangan subsidi bunga obligasi bank rekap yang 
selama ini dinikmati bankir dan pengusaha nakal. Bahkan, nilai subsidi bank 
rekap adalah dua kali lipat jumlah subsidi BBM.

Demikian juga, tanpa mendahulukan upaya efisiensi di tubuh Pertamina, 
kenaikan harga BBM jelas bukan pilihan yang bijaksana. Kita tahu, 
inefisiensi yang terjadi di Pertamina telah menjadi salah satu sumber 
tingginya biaya produksi BBM. Tambahan lagi, dengan daya beli masyarakat 
yang rendah seperti saat ini, kenaikan BBM jelas akan sangat membebani 
rakyat.

Tetapi, semua kritik dan usul sama sekali tidak dipedulikan oleh pemerintah. 
Sikap ini sangat pas dengan gaya public relation (PR) pemerintah yang sedang 
tren saat ini, I don't care. Sebaliknya, pemerintah justru menegaskan untuk 
menyegerakan keputusan menaikkan harga BBM dengan tingkat kenaikan yang 
tinggi, rata-rata 29%!

Bahkan, untuk memaksa rakyat menerima pilihan kebijakan itu, berbagai 
strategi PR pun ditempuh tanpa memedulikan berbagai hasil jajak pendapat 
yang menunjukkan keberatan rakyat terhadap kenaikan harga BBM. Jajak 
pendapat Kompas, misalnya, menunjukkan 77% responden di Jawa tidak setuju 
dengan kenaikan BBM dan rata-rata 80% responden mengeluhkan akan semakin 
mahalnya harga kebutuhan pokok.

Ketidakpedulian pemerintah tersebut terjawab bila kita mengikuti berbagai 
pernyataan dan argumen yang disampaikan untuk mendukung kebijakan kenaikan 
BBM.

Tidak Paham Rakyat Miskin
Membaca pernyataan Menko Perekonomian yang menyatakan keyakinannya bahwa 
dampak kenaikan harga BBM sangat kecil bagi rakyat miskin, saya sangat 
prihatin. Minggu lalu, Menko Perekonomian menegaskan, kenaikan BBM mempunyai 
dampak yang minimal terhadap rakyat miskin. Bapak Menteri memisalkan bahwa 
rakyat miskin dengan penghasilan Rp 1 juta hanya akan terbebani dampak 
kenaikan BBM Rp 20 ribu per bulan. Pernyataan itu benar-benar membuat kening 
saya berkerut. Mengapa? Ternyata, Bapak Menteri tidak memahami siapa 
sebenarnya rakyat miskin.

Ada dua hal penting dalam pernyataan tersebut. Pertama, pemahaman Bapak 
Menteri yang ternyata salah tentang rakyat miskin dan keyakinan terhadap 
kecilnya dampak kenaikan BBM yang tidak mendasar. Pemisalan tersebut 
menunjukkan ketidakpahaman seorang menteri terhadap fakta dan data. Sangat 
sulit dipercaya apabila seorang Menko Perekonomian yang juga pelaku bisnis 
tidak paham bahwa besarnya upah minimum regional (UMR) di Jakarta 
saja -wilayah UMR tertinggi nasional- hanya Rp 711.843 pada tahun 2005. 
Bahkan, UMR di Kabupaten Semarang dan Bondowoso hanya Rp 440.000 dan Rp 
310.00 untuk tahun 2004, jauh di bawah angka Rp 1 juta.

Padahal, jumlah rakyat Indonesia yang pendapatannya jauh di bawah UMR masih 
sangat banyak dan ada sekitar 20 juta orang yang berada di bawah garis 
kemiskinan.

Dari pernyataan tersebut, jelas sekali bahwa Menko Perekonomian memang tidak 
memahami fakta yang semestinya menjadi dasar dalam menentukan pilihan 
kebijakannya.

Dampak Tidak Fair
Kedua, akibat pemahaman yang salah terhadap kondisi rakyat yang akan 
menanggung beban kenaikan BBM, akhirnya pemerintah menganggap enteng dampak 
negatif kenaikan BBM. Menko Perekonomian menyatakan bahwa kenaikan harga BBM 
hanya akan berdampak pada kenaikan sebesar 2% dari total pengeluaran 
masyarakat miskin saat ini. Demikian juga Mendag berkeyakinan bahwa kenaikan 
harga kebutuhan pokok maksimal hanya sebesar 1%. Artinya, menurut kajian Ibu 
Menteri, harga beras yang semula Rp 2.300 per kilogram hanya akan naik Rp 23 
per kilogram atau harga gula pasir akan naik Rp 45 dari Rp 4.500 menjadi Rp 
4545. Padahal, pada kesempatan yang sama, Ibu Menteri mengakui bahwa saat 
ini Indonesia juga mempunyai masalah dalam distribusi dan harga kebutuhan 
pokok sangat rentan akibat ketergantungan yang tinggi terhadap barang impor.

Artinya, pertama, pernyataan Tim Ekonomi tersebut sangat menyederhanakan 
masalah dan tidak sesuai fakta. Kedua, pemerintah telah mengabaikan data 
bahwa bagi rakyat miskin, 100% pendapatannya adalah untuk konsumsi. Bagi 
kelompok ini, tidak ada cadangan atau tabungan yang dapat digunakan untuk 
menutupi defisit pendapatan akibat kenaikan harga BBM selain dengan 
berutang.

Bila PR pemerintah terhadap dampak negatif kenaikan harga BBM sangat 
minimal, sebaliknya dalam PR-nya pemerintah sangat optimistis 
mempropagandakan dampak positif kenaikan BBM dalam memberantas kemiskinan. 
Pemerintah yakin bahwa kenaikan BBM akan mengurangi jumlah orang miskin 
Indonesia yang saat ini berjumlah 16,25% menjadi 13,87% dari total jumlah 
penduduk.

Pernyataan Menteri Negara Perencanaan Nasional/Kepala Bappenas tersebut 
berupaya meyakinkan kita bahwa pemerintah menjamin dana kompensasi BBM yang 
Rp 10,5 triliun pada tahun 2005 akan sampai dengan aman ke tangan 36 juta 
masyarakat miskin. Di samping itu, Ibu Menteri juga yakin bahwa dana 
tersebut akan mampu mengompensasi bertambahnya beban rakyat miskin akibat 
kenaikan harga BBM.

Pernyataan tersebut menunjukkan pemerintah sedang berupaya menutupi fakta 
tentang berbagai kelemahan, kebocoran, dan rendahnya efektivitas penyaluran 
dana kompensasi BBM selama ini. Padahal, berdasarkan temuan Bank Dunia, 
kurang lebih dua pertiga penyaluran beras miskin tidak sampai ke tangan yang 
berhak.

Demikia juga, seperti disampaikan Departemen Kesehatan, setidaknya, ada 
sekitar 6,3 juta keluarga miskin yang tidak mempunyai akses terhadap 
pelayanan kesehatan gratis yang merupakan bagian dari program kompensasi. 
Bahkan, sampai saat ini, pemerintah belum menyampaikan hasil evaluasi dan 
rencana penyaluran dana kompensasi yang lebih efektif dan bertanggung jawab.

Lagi-lagi, fakta ini menunjukkan rendahnya kemampuan pemerintah dalam 
mengelola kebijakan. Manajemen kebijakan dengan menyampaikan 
pernyataan-pernyataan tersebut menunjukkan masih dipakainya PR gaya lama 
yang tidak jujur. Terbukti Tim Ekonomi belum memahami permasalahan dengan 
baik, tetapi telah mengambil keputusan dengan tergesa-gesa.
Anehnya, dengan pernyataan-pernyataannya, pemerintah seakan bangga karena 
mampu dan berani memilih kebijakan yang tidak populer di mata rakyat. 
Sungguh sangat disayangkan, keputusan berani pemerintah justru telah salah 
tempat. Pemilihan kebijakan jelas bukan ditujukan untuk menjadikan 
pemerintah populer, tetapi yang lebih penting harus didasarkan pada 
pemahaman masalah sehingga pemilihan kebijakan benar-benar adil dan berpihak 
kepada rakyat.

* Dr Hendri Saparini, ekonom Tim Indonesia Bangkit managing director ECONIT 


[Non-text portions of this message have been removed]



------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
Give the gift of life to a sick child. 
Support St. Jude Children's Research Hospital's 'Thanks & Giving.'
http://us.click.yahoo.com/lGEjbB/6WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~-> 

***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 



** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi: 
** http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Website resmi http://www.ppi-india.uni.cc **

Other related posts: