** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List ** ** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi: ** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ ** ** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral scholarship, kunjungi http://informasi-beasiswa.blogspot.com **http://www.kompas.com/kompas-cetak/0601/19/opini/2374521.htm Panglima TNI dan Pemilu 2009 Indra J Piliang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya mengirim satu nama calon Panglima TNI, Marsekal (udara) Djoko Suyanto, kepada DPR. Kecil kemungkinan DPR menolaknya. Dari sisi apa pun, Djoko adalah orang yang layak diberi giliran, setelah Abdurrahman Wahid memberi kepercayaan kepada Laksamana (laut) Widodo AS. Lalu, mengapa masih ada perbedaan pendapat dari PDI-P yang lebih menginginkan Jenderal Ryamizard Ryacudu sebagai calon Panglima TNI? Ini sah-sah saja. Politisasi jabatan Panglima TNI adalah bagian proses transparansi pengambilan kebijakan. Apalagi TNI tidak hanya akan berhubungan dengan Presiden, tetapi juga dengan Menteri Pertahanan, DPR, dan Dewan Pertahanan Nasional. Berbeda dengan jabatan menteri di kabinet yang tidak perlu mendapat persetujuan DPR, jabatan Panglima TNI justru melewati meja "politik" itu. Padahal, ada keinginan kuat jika TNI nantinya ada di bawah Departemen Pertahanan, bukan langsung berada di bawah presiden. Begitu juga Kepolisian Negara RI selayaknya ada di bawah Menteri Dalam Negeri. Pikiran para pendiri bangsa sebetulnya sudah sampai ke tahap ini. Hak memilih anggota TNI Secara politis, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah memenuhi janjinya untuk hanya memperpanjang jabatan Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto sampai penarikan pasukan non-organik TNI dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam selesai. Sementara muncul kesadaran baru, pergantian Panglima TNI adalah hal yang biasa. Dalam negara-negara demokrasi modern, pergantian panglima militer lebih banyak dikaitkan strategi pertahanan negara ketimbang hubungannya dengan rezim politik yang sedang berkuasa. Namun, untuk konteks Indonesia, rasanya masih wajar jika jabatan Panglima TNI menjadi penting bagi politisi. Setelah tidak mendapat hak istimewa lagi di legislatif tahun 2004, sebetulnya masih ada satu fase menyangkut kiprah politik TNI, yakni Pemilu 2009, baik pemilu presiden maupun legislatif. Pasal 145 UU No 12/2003 tentang Pemilu menyebutkan, dalam pemilu tahun 2004, anggota TNI dan anggota Polri tidak menggunakan hak pilihnya. Artinya, untuk Pemilu 2009, kemungkinan besar anggota TNI dan anggota Polri sudah bisa menggunakan hak pilihnya. Dalam batas ini, kedudukan Panglima TNI akan amat strategis bagi partai-partai politik meski banyak sekali pembatasan peran politik anggota TNI dan anggota Polri. Sebagai incumbent yang mungkin akan mencalonkan diri lagi dalam Pemilu 2009, "keuntungan politik" dari penggunaan hak pilih anggota TNI akan dirasakan SBY. Dalam kapasitasnya sebagai Presiden, SBY akan sering menampakkan diri dengan Panglima TNI. Meski Panglima TNI tidak berpolitik, unsur kedekatan secara fisik dan protokoler sudah memberi nuansa politik. Pengalaman Pemilu 2004 menunjukkan adanya keterlibatan mobil tentara guna mengangkut pemilih di Pesantren Az Zaittun dan keterlibatan seorang anggota Polri dalam memengaruhi pemilih di lingkungan anggota keluarga besar Polri yang menggunakan hak pilih, baik anak, mertua, istri, veteran, dan lainnya. Rasionalitas politik Masih panjang waktu yang bisa digunakan untuk menyiapkan Pemilu 2009 secara lebih manis. Bahkan, tanpa perubahan undang-undang pemilu pun, hak anggota TNI untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2009 sudah dengan sendirinya berlaku. Dengan demikian, mau tidak mau Panglima TNI yang baru pun harus mempunyai agenda khusus berupa pendidikan politik bagi anggota TNI yang akan menggunakan hak pilihnya. Tidak ada masalah jika dalam satu kesatuan terdapat perbedaan pilihan politik. Aturan yang lebih teknis juga bisa diberlakukan Komisi Pemilihan Umum menyangkut tempat pemungutan suara, masa kampanye, dan sebagainya. Apakah dibolehkan seorang tentara memakai baju dinas dan membawa senjatanya ke bilik suara pada hari pemilihan, atau diharuskan melepas uniform-nya lebih dulu? Bagaimana dengan tentara yang sedang bertugas di luar negeri dalam kapasitas penjaga perdamaian, misalnya? Dalam hal pertahanan, konsep, strategi, dan programnya menyangkut lembaga TNI secara keseluruhan, termasuk pengarus- utamaan matra laut dan udara. Namun, dalam pilihan politik tentu menyangkut hak dasar warga negara. Institusi TNI atau institusi lainnya tidak dibenarkan untuk memengaruhi pilihan politik pribadi anggotanya. SBY bisa saja mendapatkan keuntungan politik sebagai incumbent nantinya. Namun, hal itu bagian dari konsekuensi konstitusionalisme yang tidak mengenal soal presiden demisioner atau pejabat sementara presiden. Sebagai pihak yang kemungkinan maju dalam Pemilu 2009 untuk jabatan presiden, Megawati Soekarnoputri dan PDI-P juga berhak mengungkap kegusarannya atas politisasi jabatan Panglima TNI nantinya. Namun, keseluruhan kontroversi menyangkut jabatan Panglima TNI selayaknya masih dalam bingkai rasionalitas politik dan pendalaman demokrasi. Indra J Piliang Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Jakarta [Non-text portions of this message have been removed] *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://groups.yahoo.com/group/ppiindia *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Reading only, http://dear.to/ppi 4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx 5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx 6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/ ** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List ** ** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi: ** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ ** ** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral scholarship, kunjungi http://informasi-beasiswa.blogspot.com **