[nasional_list] [ppiindia] Menpora Laporkan Penolakan 52 Ormas atas Playboy Indonesia Ke Presiden

  • From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
  • To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
  • Date: Sun, 29 Jan 2006 23:55:39 +0100

** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi: 
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral 
scholarship, kunjungi 
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **REFLEKSI:  Hebat juga masalah playboy, 
begitu menarik  sampai dilaporkan kepada presiden. Bagaimana dengan BBM, Harga 
beras, dan gula? 

hARIAN ANALISA
Edisi Senin, 30 Januari 2006 

Menpora Laporkan Penolakan 52 Ormas atas Playboy Indonesia Ke Presiden 

Bogor, (Analisa) 

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Adhyaksa Dault mengemukakan bahwa 
pihaknya telah menerima surat dan pernyataan sikap dari 52 Lembaga Swadaya 
Masyarakat (LSM) dan Organsiasi Massa (Ormas) yang aspirasinya tidak 
menginginkan terbitnya majalah Playboy edisi Indonesia. 

"Sudah sebanyak 52 LSM dan Ormas yang datang ke Kementerian Negara Pemuda dan 
Olahraga dengan aspirasi berbentuk surat untuk mencegah (terbitnya Playboy) 
itu, dan akan kami sampaikan kepada Presiden," katanya di Lapangan Sempur 
Bogor, Minggu (29/1), disela-sela kegiatan "Sejagat" (Senam dan Jalan Pagi 
Sehat), yang juga diikuti Menteri Pertanian, Anton Apriyantono, dalam rangkaian 
Musyawarah Wilayah (Muswil) I Partai Keadilan Sejahtera (PKS) I se-Jawa Barat. 

Hal itu disampaikan kepada pers ketika ditanya bagaimana sikap kementerian yang 
dipimpinnya itu berkaitan dengan kontroversi rencana penerbitan Playboy edisi 
Indonesia, yang direncanakan oleh penggagasnya diterbitnya bulan Maret 
mendatang. 

Ia kembali menegaskan bahwa segala upaya yang bersifat legal akan diupayakan 
agar majalah yang berpusat di Amerika Serikat (AS) dan identik dengan 
pornografi dan nudisme itu tidak terbit di Indonesia karena dapat merusak 
akhlak generasi muda, terlebih pornografi sendiri di Tanah Air, sebelum muncul 
kontroversi itu sudah memprihatinkan. 

"Kami akan melakukan segala upaya untuk menghadang terbitnya Playboy. Playboy 
itu sebenarnya akan hanya merupakan 'trigger' saja," katanya. 

Saat ditanya apa langkah kongkrit Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga, ia 
menjelaskan bahwa aspirasi penolakan itu akan diarahkan kepada proses hukum 
pidana dengan domain publik. 

"Kongkritnya, kita akan mengarahkan kepada masyarakat ke UU Hukum Pidana, kalau 
(majalah) itu terbit, kita akan mengarahkan kepada mereka untuk memidanakan, 
negara kita kan negara hukum, ada pasal 282 dan 283 KUH Pidana, dan ke depannya 
memang harus diatur, supaya bangsa ini betul-betul 'survive'," katanya. 

Mengenai 52 aspirasi LSM dan Ormas yang segera disampaikan kepada Presiden RI 
itu, menurut Adhyaksa Dault, sesuai harapan elemen-elemen tersebut sambil 
menunggu RUU Pornografi dan Pornoaksi dituntaskan di DPR kalau Presiden setuju 
bisa ada Perppu. 

Namun, diakuinya bahwa untuk hal itu tidak mudah dan perlu proses. Tetapi, 
untuk sementara ini, dari respons penolakan yang luas memperlihatkan bahwa 
masyarakat tidak menginginkan terbitnya Playboy edisi Indonesia itu. 

Ia juga mengimbau para penggagas penerbitan Playboy edisi Indonesia untuk 
memaksakannya dengan berbagai dalih. 

"Jadi, jangan berdalih bahwa Playboy (edisi Indonesia) ini tidak identik dengan 
Playboy di AS. Bagaimana tidak identik, namanya saja Playboy, orientasinya 
jelas koq mau menjual bangsa ini. Jangan jual generasi muda bangsa inilah," 
katanya. 

Sebelumnya, pekan lalu sebanyak 27 Ormas, organisasi keagamaan dan LSM 
menandatangani surat pernyataan menolak terbitnya Majalah Playboy versi 
Indonesia di sebuah Hotel di Jl Cut Meutia, Menteng, Jakarta Pusat. 

Surat pernyataan penolakan terhadap majalah itu ditanda tangani antara lain 
oleh perwakilan dari MUI, PGI, PHDI, WALUBI dan Majelis Tinggi Agama Konghucu 
Indonesia (Matakin). 

Selain itu, juga PP Muhamadiyah, PB Nahdlatul Ulama, KIP3, Aliansi Masyarakat 
Pornigrafi, Kowani, Wanita Islam, KNPI, ICMI, PP Aisyah, Persaudaraan Salimah 
serta beberapa ormas, organisasi Islam dan LSM lainnya. 

Mereka mendesak agar pemerintah membatalkan izin peredaran majalah itu, 
mempercepat penyelesaian RUU Pornografi dan Pornoaksi serta mendorong 
penggunaan KUHP Pasal 282 dan 283 tentang kesusilaan dengan mengedepankan 
fungsi kepolisian. 

Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah (IMM) menyatakan menolak rencana penerbitan 
majalah Playboy karena dinilai akan menambah rusak moralitas bangsa Indonesia. 

"Apa pun janji penerbit yang mengaku akan mengemas majalah dengan berita soal 
gaya hidup, isu-isu konvensional, kebudayaan, politik, dan tidak akan memuat 
foto bugil itu jangan dipercaya," kata Ketua IMM Ahmad Rofiq. 

Ia mengatakan, seluruh alasan tersebut hanyalah salah satu cara untuk 
mendapatkan legitimasi awal agar majalah khusus pria dewasa itu dapat terbit di 
Indonesia. 

Setelah mendapat izin terbit, maka majalah tersebut akan mendapat perhatian 
tersendiri bagi masyarakat secara umum, kemudian penerbit akan kembali meminta 
legitimasi untuk dapat menyajikan kemasan yang sama dengan majalah aslinya yang 
beredar di AS. 

"Jika majalah Playboy jadi terbit dan mengikuti majalah aslinya maka selain 
berdampak buruk terhadap moral bangsa, bahkan bisa jadi keberadaan majalah 
dapat merangsang orang untuk melakukan perbuatan kriminal lainnya," katanya. 

Sementara itu, Sekjen Forum Komunikasi Umat Kristiani yang juga Sekjen Komite 
Indonesia untuk Agama dan Perdamaian (ICRP), Theophilus Bela mengatakan ikut 
menentang keras rencana penerbitan majalah Playboy edisi Indonesia. 

"Atas nama agama Kristiani saya menentang penerbitan majalah Playboy". Bahkan 
jika nanti ada yang melakukan demo penentangan, kami bersedia bergabung," 
katanya. 

Theophilus juga meragukan pemasaran majalah Playboy jika jadi terbit akan hanya 
diakses oleh pria dewasa, karena tidak menutup kemungkinan generasi muda yang 
penasaran justru akan memburu majalah itu. 

Sedangkan penerbit majalah Playboy versi Indonesia bersikukuh tetap menerbitkan 
majalah khusus pria dewasa pada tahun ini, meski masih mendapat kecaman dari 
sejumlah pihak. 

"Kami belum bisa menetapkan waktu pasti penerbitan. Namun untuk membahas 
penyesuaian Playboy agar sesuai dengan budaya Indonesia, kami butuh waktu 
sekitar 4-5 bulan," kata Direktur PT Velvet Silver Media, M Ponti Carolus, usai 
bertemu dengan dewan pers di Jakarta, Jumat (20/1). 

Ponti mengatakan, majalah Playboy versi Indonesia direncanakan tebalnya antara 
180-200 halaman dan dikemas secara khusus. (Ant


[Non-text portions of this message have been removed]



***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. 
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi 
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 



** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi: 
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral 
scholarship, kunjungi 
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **

Other related posts:

  • » [nasional_list] [ppiindia] Menpora Laporkan Penolakan 52 Ormas atas Playboy Indonesia Ke Presiden