[nasional_list] [ppiindia] Menanti sang Panglima + Penggantian Panglima TNI Ryamizard atau yang Lain?
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Mon, 16 Jan 2006 00:16:23 +0100
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **MEDIA INDONESIA
Senin, 16 Januari 2006
Menanti sang Panglima
PENGANTAR:
Wacana sosok perwira tinggi (pati) yang bakal dipercaya Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono menjadi Panglima TNI bergulir kian tajam. Hal itu seiring
dengan dilakukannya proses pengajuan satu nama calon ke DPR oleh Presiden.
Bagaimana sesungguhnya proses pengangkatan Panglima TNI pengganti Jenderal
Endriartono Sutarto? Kami mengulasnya pada halaman 13, 14, dan 15.
PROSES pergantian Panglima TNI yang kini tengah berlangsung sebenarnya mulai
mencuat sejak 15 bulan silam. Berawal dari pengajuan surat permohonan
pengunduran diri Jenderal Endriartono Sutarto selaku Panglima TNI kepada
Presiden Megawati Soekarnoputri pada 20 September 2004. Alasan Endriartono,
karena usianya sudah lebih dari 57 tahun.
Menanggapi surat Endriartono, pada 8 Oktober 2004, Megawati melayangkan
surat resmi bernomor R32/Pres/X/2004 kepada DPR. Dalam surat perihal rencana
pemberhentian dan pengangkatan Panglima TNI itu, Megawati yang ketika itu
masih memiliki hak prerogatif sekaligus menyerahkan nama calon Panglima TNI
pengganti Jenderal Endriartono, yakni Kepala Staf AD Jenderal Ryamizard
Ryacudu.
Pengajuan nama calon Panglima TNI itu mendapat respons positif dari DPR
secara aklamasi. Anggota dewan memutuskan untuk menindaklanjuti permohonan
Presiden tersebut.
Namun, belum lagi dewan sempat melaksanakan niatnya, Presiden terpilih hasil
Pemilu 2004, Susilo Bambang Yudhoyono, melayangkan surat permohonan lain
kepada DPR. Isi surat bernomor R41/Pres/X/2004 tertanggal 26 Oktober itu
berkisar tentang keputusan Presiden Yudhoyono untuk menarik surat Presiden
Megawati tentang pemberhentian dan pengangkatan Panglima TNI.
Dalam suratnya, Presiden Yudhoyono beralasan dirinya belum berencana
mengganti Endriartono dari jabatannya sebagai Panglima TNI dalam waktu
dekat. "Keputusan ini tidak terkait dengan persoalan pribadi, baik dengan
Endriartono maupun Ryamizard," papar Presiden dalam surat tersebut.
Kontan dewan bereaksi. Sebagian dari mereka ketika itu menilai Presiden
Yudhoyono telah melakukan langkah yang tidak semestinya. Dewan bahkan
memutuskan untuk menggunakan hak interpelasi, menyusul tidak hadirnya
Ryamizard untuk menjalani proses uji kelayakan (fit n proper test) pada 8
November 2004.
Bagi internal armada perang Indonesia, pergantian Panglima TNI memiliki
semangat yang sama seperti dalam proses pergantian jabatan pati lainnya.
Yakni, di antaranya agar terjadi proses regenerasi sehingga organisasi TNI
terhindar dari ketegangan sistemik. Lazimnya, proses pergantian pimpinan
berjalan seiring dengan upaya untuk mewujudkan harapan atas bentuk
organisasi yang ideal. Sehingga biasanya, sang calon pemimpin berusaha
mendekatkan visi dan misi dengan gambaran ideal tersebut.
Saat ini ada empat pati bintang empat yang memenuhi syarat menjadi Panglima
TNI. Yakni, Kepala Staf AD Jenderal Djoko Santoso, Kepala Staf AL Laksamana
Slamet Soebijanto, Kepala Staf AU Marsekal Djoko Suyanto, dan mantan Kepala
Staf AD Jenderal Ryamizard.
Dalam pergantian Panglima TNI yang dilakukan di era reformasi ini, kehadiran
sosok reformis tentu menjadi syarat mutlak. TNI yang tengah melakukan
reformasi internal dengan mengibarkan sejumlah paradigma baru tentu tidak
bisa dipimpin seorang yang selalu berkiblat pada masa lalu.
Siapa pun sosok calon yang diajukan Presiden ke DPR, bakal mengemban misi
sangat krusial, yakni menjaga dan menyempurnakan komitmen reformasi di tubuh
TNI.
Muncul pula harapan agar TNI ke depan bisa lebih profesional dan menjunjung
tinggi penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM). Menurut salah satu
Direktur Imparsial, Otto Syamsudin Ishak, tidak cukup hanya sosok yang
memiliki komitmen menegakkan HAM di masa depan, tetapi juga harus bebas dari
pelanggaran HAM di masa lalu.
Sedangkan pengamat pertahanan dari Universitas Indonesia, Andi Widjayanto,
memaparkan empat pertimbangan yang bisa digunakan Presiden Yudhoyono.
Pertama, pertimbangan idiosinkratik yang didasari pada karakter dan hubungan
personal antara calon Panglima TNI dan Presiden Yudhoyono. Namun, Andi
berharap pertimbangan ini tidak akan mendominasi rasionalitas pemilihan.
Kedua, pertimbangan politik yang muncul berdasarkan asumsi adanya
kesepahaman politik antara Presiden dan DPR pascapolemik pencabutan surat
pengusulan Ryamizard sebagai Panglima TNI. Jika pertimbangan politik
mendominasi kalkulasi strategis, Presiden Yudhoyono secara rasional
cenderung akan menghindari terbukanya kemungkinan konfrontasi politik dengan
DPR (terutama dengan Fraksi PDIP), yakni dengan tetap mengusulkan nama
Ryamizard. Walaupun bisa saja ia memilih nama lain dengan dukungan dari
Partai Golkar yang dipimpin Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Pertimbangan lain yang diambil Presiden Yudhoyono bisa terkait dengan aturan
yang berlaku saat ini. Dalam UU TNI disebutkan jabatan Panglima TNI dapat
dijabat secara bergantian di antara tiga angkatan. Sebagai catatan, hanya
matra udara yang belum pernah menduduki pucuk pimpinan TNI.
Pertimbangan keempat, pertimbangan yang ditekankan pada masalah strategi
pertahanan. Lewat pertimbangan itu, Presiden akan diarahkan untuk memilih
calon yang dapat menyeimbangkan kebutuhan penuntasan reformasi militer
dengan kebutuhan inisiasi transformasi postur pertahanan negara.
Pada akhirnya, semua itu memang terpulang pada diri Presiden Yudhoyono untuk
menafsirkan amanat UU TNI yang secara eksplisit menyebutkan, pengangkatan
dan pemberhentian Panglima TNI dilakukan atas dasar kepentingan organisasi
TNI. (Ratna Nuraini/P-2).
+++
MEDIA INDONESIA
Senin, 16 Januari 2006
Penggantian Panglima TNI Ryamizard atau yang Lain?
SALAH satu hasil reformasi adalah penghapusan doktrin dan praktik dwifungsi TNI
dalam kehidupan bernegara. TNI diarahkan menjadi tentara profesional,
sebagaimana layaknya di negara demokratis. Artinya, TNI berjalan di bawah
supremasi pemerintah sipil. Format baru hubungan sipil-militer di Indonesia
diintroduksi karena alasan-alasan sejarah.
Lahirnya autokrasi militer yang dikontrol Menteri/Panglima Angkatan Darat
Letnan Jenderal Soeharto, terutama selaku Pangkopkamtib (1966), Ketua Presidium
Kabinet Ampera (1966), dan Pejabat Presiden RI (1967). Autokrasi berjalan
hingga Pemilu 1971 dan sejak itu mulai berkembang apa yang disebut dengan
oligarki militer. Kekuasaan negara dikontrol segelintir jenderal yang memegang
posisi-posisi kunci dalam pemerintahan. Oligarki ini disebut Jenkins (1997)
sebagai era 'Soeharto and His Generals'.
Fase historis selanjutnya adalah pretorianisme otoriter yang mulai berkembang
pasca-Pemilu 1992 saat terjadi fusi sipil-militer yang erat.
Politisi sipil bergabung bersama militer dan mendapat back up penuh dari
kalangan militer. Pada dua fase sebelumnya, kontrol politik eksternal dapat
dikatakan tidak ada sama sekali. Fase ketiga menunjukkan adanya kontrol itu,
namun masih sangat lemah.
Keputusan politik agar TNI meninggalkan gelanggang politik pada 2009 justru
dipercepat TNI sendiri pada 2004. Poin tersebut menunjukkan komitmen TNI pada
reformasi.
Realitasnya, reformasi bagi TNI berarti merosotnya otoritas, peran, kiprah
politik TNI dari kehidupan politik bernegara. Hal ini tampak dilarangnya
tentara menduduki jabatan birokrasi sipil, dan lembaga-lembaga lain di luar
TNI. TNI juga dilarang berpolitik praktis dan berbisnis.
Namun, UU TNI tidak mengatur secara jelas dan tegas bahwa TNI berada di bawah
Departemen Pertahanan sebagai lambang supremasi sipil. Jadi dengan format
sekarang, terdapat dualisme kepemimpinan pertahanan antara Departemen
Pertahanan dan TNI yang keduanya bertanggung jawab langsung ke presiden.
Wacana supremasi sipil atas militer hari ini tidak dapat diletakkan di pundak
eksekutif semata. Introduksi persetujuan DPR atas pencalonan Panglima TNI harus
dipandang sebagai implementasi konsep supremasi sipil khas Indonesia.
Persetujuan DPR ini merupakan jalan tengah antara penolakan absolut TNI di
bawah Departemen Pertahanan dan potensi kooptasi langsung di bawah komando
presiden. Yang pertama untuk menghindari keterputusan sejarah dan politik TNI
secara total. Sedangkan yang kedua menghindari intervensi berlebihan dari
presiden terhadap TNI sebagaimana yang pernah dilakukan Presiden Abdurrahman
Wahid.
Dilema pergantian
Jenderal Endriartono Sutarto semestinya pensiun 30 April 2002, saat menjabat
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Namun oleh Presiden Megawati, masa dinasnya
diperpanjang lima tahun lagi hingga 30 April 2007. Tidak lama setelah turun
dari jabatan KSAD, pada 4 Juni 2002, Endriartono diangkat sebagai Panglima TNI
pada 7 Juni 2004. Berarti sampai sekarang, jabatan itu sudah dipangku hampir
empat tahun. Inilah yang dipandang sebagai menghambat regenerasi di tubuh TNI.
Sebetulnya, Presiden Megawati dapat mengganti Panglima TNI sebelum adanya UU
TNI. Prosesnya lebih mudah dan tidak ada politisasi oleh DPR karena wewenangnya
penuh di tangan presiden. Lagi pula, Endriartono pernah mengajukan pengunduran
diri akhir 2004 karena merasa sudah terlalu lama. Keinginan itu ditolak
Presiden karena tenaga dan pikirannya masih dibutuhkan, terutama untuk
menyelesaikan darurat sipil Aceh. Presiden Yudhoyono memperpanjang masa darurat
sipil hingga tuntasnya perundingan Helsinki antara pemerintah RI dan Gerakan
Aceh Merdeka (GAM) yang ditandatangani 15 Agustus 2004.
Sejauh ini, alasan resmi yang disampaikan Presiden adalah untuk mengamankan
kebijakan politik perdamaian dengan GAM. Dalam hal ini, Endriartono dianggap
patuh dan tunduk pada keputusan politik pemerintah. Ini poin plus bagi
Endriartono dalam kerangka implementasi supremasi sipil. Ryamizard dipandang
tidak koperatif bagi kebijakan pemerintah dalam perundingan Helsinki. Adalah
logis bagi pemerintah untuk mendapatkan Panglima TNI yang tunduk pada
pemerintah agar agenda pemerintahan dapat berlangsung dengan aman.
Namun, sebetulnya ada pula alasan politik yang lain. Pemerintah menghindari
adanya voting di DPR dalam memberikan persetujuan calon panglima. Jika terjadi,
hal tersebut menjadi preseden buruk bagi dukungan politik yang terbelah kepada
Panglima TNI. Presiden menginginkan proses aklamasi sebagaimana yang terjadi
pada pencalonan Kepala Kepolisian RI Jenderal Sutanto.
Alasan lain, Presiden dihadapkan pada dilema senioritas dan hierarki
kepangkatan dalam tubuh TNI. Jika ini dituruti, berarti Presiden harus
mengajukan Jenderal Ryamizard Ryacudu sebagai satu-satunya calon. Tapi ini
mustahil mengingat posisi Ryamizard yang berseberangan dengan pemerintah dalam
soal perundingan Helsinki. Tetapi jika tidak dituruti, Presiden akan dituduh
mengintervensi tubuh militer sebagaimana yang dilakukan Abdurrahman Wahid
dahulu.
Jika Presiden mengajukan calon lain di luar Jenderal Ryamizard, akan dianggap
telah melakukan tindakan yang menyakitkan bagi seorang jenderal aktif non-job.
Tindakan Presiden juga dapat dipandang sebagai penghinaan terhadap korps
perwira TNI. Akibatnya, akan terjadi disharmoni yang berujung pada konflik
internal TNI.
Persoalan pergantian Panglima TNI menjadi rumit karena terkait dengan kebijakan
politik pemerintah, keinginan untuk menegakkan supremasi sipil, partai politik
sipil yang masih mengharapkan back up militer, konsolidasi militer bagi sang
Presiden, dan otonomi birokrasi militer sendiri sebagai sebuah kekuatan.
Presiden Yudhoyono terjebak dalam bola politik panas dalam hal ini. Presiden
berada dalam posisi dilematis untuk mengambil keputusan segera dan tegas.
Jika kondisi ini dibiarkan tanpa ada kata final, kemungkinannya hanya tiga.
Pertama, Presiden memang betul seorang peragu tulen dalam mengambil keputusan
politik. Sebuah penilaian negatif dari publik bagi citra Presiden. Kedua,
Presiden sedang menggiring TNI kembali dalam pusaran politik yang berujung ke
intervensi militer dalam keputusan politik pemerintah.
Terakhir, kekuasaan Presiden memang lemah. Kontrol politik di DPR lemah karena
kecilnya kursi Partai Demokrat di DPR yang hanya 7%. Kontrol ekonomi yang lemah
karena ketiadaan latar belakang bisnis-konglomerasi seperti Jusuf Kalla.
Kontrol militer yang lemah, karena faksi reformis yang diusungnya kalah
bersaing dengan kelompok konservatif dalam tubuh TNI. Jika demikian, nasib
kekuasaan Presiden tinggal bersandar pada legitimasi rakyat yang telah
memilihnya pada 2004.
* Marbawi, analis polkam Litbang Media Group.
[Non-text portions of this message have been removed]
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny.
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
Other related posts:
- » [nasional_list] [ppiindia] Menanti sang Panglima + Penggantian Panglima TNI Ryamizard atau yang Lain?
