[nasional_list] [ppiindia] Menanti Panglima TNI yang Baru
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Wed, 25 Jan 2006 01:47:15 +0100
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **SUARA KARYA
Menanti Panglima TNI yang Baru
Oleh Faisal Siagian
Rabu, 25 Januari 2006
Pandangan masyarakat terhadap pejabat publik sering tidak sejalan
dengan kode etik profesi pejabat publik. Untuk melengkapi kode etik profesi
maka perlu ada standarisasi untuk mengukur kemampuan, perilaku, visi dan misi
calon pejabat publik. Dengan adanya standarisasi melalui uji kelayakan dan
kepatutan maka masyarakat terhindar dari penyelewengan yang mungkin bisa saja
dilakukan pejabat, baik secara individual maupun secara kolektif. Realitasnya,
kita memang mempunyai standar yang dapat mengukur kemampuan dan moral pejabat
publik. Dan, mereka yang bekerja sebagai pejabat negara dan pemerintahan
mengharuskan mereka menerima uji kelayakan dan kepatutan itu.
Dalam hal pemilihan calon Panglima TNI, sesuai undang-undang, DPR
berhak memberikan persetujuan terhadap seorang kandidat Panglima TNI. DPR
sendiri kini telah mendapat pengajuan satu kandidat calon Panglima TNI, yakni
Marsekal Djoko Suyanto, dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dengan
pengajuan satu calon itu, DPR hanya akan memberikan legitimasi kepada
pemerintah. DPR harus menyetujui atau tidak menyetujui seorang kandidat setelah
melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test), yang dijadwalkan
akan berlangsung 1 Februari 2006 mendatang.
Berkaitan dengan tugas DPR yang hanya menyetujui atau menolak calon
Panglima TNI, istilah fit and proper test terhadap calon Panglima TNI
sebenarnya kurang tepat. Bagaimana pun terminologi fit and proper test adalah
bisnis. Fit and proper test hanya perlu dilakukan untuk menilai suatu proyek
yang akan diambil oleh perusahaan dan siapa yang menjalankan perusahaan itu,
sehingga orientasinya sangat profit motive. Sementara posisi Panglima TNI
berhubungan dengan domain public di mana orientasinya untuk pertahanan negara,
sehingga tidak perlu ada fit and proper test. DPR dikhawatirkan bisa kebablasan
jika melakukan uji kelayakan dan kepatutan. Yang diperlukan dari seorang
kandidat Panglima TNI adalah soft confirmation, yaitu menjelaskan visi dan misi
yang diembannya di hadapan anggota DPR.
Dalam menyikapi proses reformasi dan demokratiasi di tubuh TNI, DPR
dapat mengritisi visi dan misi calon Panglima TNI. Dengan ruh demokrasi maka
proses rekrutmen kandidat Panglima TNI dapat berjalan secara transparan
sehingga dihasilkan Panglima TNI yang akuntabel, yaitu yang dapat
mempertanggungjawabkan hasil kerja dan moralnya kepada masyarakat. Berkaitan
dengan pergantian Panglima TNI maka ruang publik itu harus diisi. Oleh karena
itu, DPR harus mampu mengapresiasi tuntutan publik terhadap kandidat Panglima
TNI.
Penetapan calon pengganti Panglima TNI selama ini menggunakan dua
pendekatan yaitu pendekatan terbuka dan pendekatan normatif. Pertama, dengan
menggunakan pendekatan terbuka maka calon pengganti Panglima TNI bisa berasal
dari perwira tinggi berbintang tiga atau berbintang empat. Kedua, jika
menggunakan pendekatan normatif maka calon Panglima TNI haruslah berasal dari
perwira yang pernah menduduki jabatan Kepala Staf Angkatan (TNI AD, AU dan AL)
.
Di dalam Pasal 16 ayat (1,2.3 4) UU tentang Pertahanan Negara
dijelaskan 1) Presiden mengangkat dan memberhentikan Panglima TNI atas
persetujuan DPR, 2) Pengangkatan Panglima TNI sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) diangkat dari perwira tinggi TNI yang sedang atau pernah menjabat sebagai
Kepala Staf Angkatan, 3) Presiden mengangkat dan memberhentikan Kepala Staf
Angkatan dengan memperhatikan pendapat Panglima TNI, 4) Tatacara pengangkatan
dan pemberhentian Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan keputusan Presiden.
Di situ DPR harus menimbang bagaimana publik menilai reputasi
kandidat Panglima TNI. DPR juga harus mampu memberikan evaluasi terhadap
kelemahan dan kekuatan yang barangkali akan menjadi beban, baik secara individu
maupun institusi apabila dia terpilih kelak menjadi Panglima TNI. Kepemimpinan
Panglima TNI selama ini merupakan hal yang amat menarik perhatian. Karena,
kedudukan dan keputusan-keputusan Panglima TNI akan sangat menentukan seluruh
jajaran TNI (AD-AL-AU).
Proses pengangkatan dan pergantian Panglima TNI merupakan gabungan
antara kemampuan dan tanggung jawab, yang turut mengundang simpati DPR. Sebab,
keputusan menunjuk seorang Panglima TNI, keputusannya ada di tangan Presiden
dengan persetujuan DPR. DPR tentu ingin mengetahui keputusan Presiden memilih
seorang calon Panglima TNI, ada faktor politis yang mempengaruhi segala
keputusannya atau tidak. Yang diharapkan, penunjukan calon Panglima TNI oleh
Presiden sesuai harapan dan dapat diterima semua pihak.
Soal penggantian Panglima TNI, pilihannya memang terserah kepada
Presiden. Namun jika Presiden menggunakan pendekatan normatif maka intervensi
terhadap proses pencalonan Panglima TNI akan sangat kecil. Sedangkan jika
memakai pendekatan terbuka maka akan terbuka kesempatan intervensi dari
kekuatan partai politik terhadap TNI sebagai alat pertahanan negara.
Presiden mempunyai hak prerogatif untuk mengangkat dan
memberhentikan Panglima TNI melalui sebuah surat keputusan. Namun hak
prerogatif tersebut dapat saja ditawar apabila kondisi internal Presiden harus
memilih calon-calon yang disodorkan TNI. Presiden dapat menolaknya jika ada
alasan kuat untuk itu, misalnya, kemungkinan adanya konflik internal. Namun,
yang mengetahui siapa yang pantas menjadi Panglima TNI hanya Presiden sendiri.
Oleh karena itu, marilah kita serahkan mekanisme ini kepada Presiden.
Dalam memilih seorang kandidat Panglima TNI, Presiden tentu telah
memiliki parameter yang jelas, mengapa memilih si D dan mengapa bukan si B.
Yang diharapkan, keputusan Presiden memilih seorang calon Panglima TNI
diharapkan sesuai dengan nuansa berdemokrasi. Artinya, pemilihan itu tidak
diskriminatif, sekalipun di dalam UU Pertahanan Negara disebutkan bahwa
kandidat Panglima TNI diangkat dari perwira tinggi TNI yang sedang atau pernah
menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan.
Yang menjadi kriteria kandidat Panglima TNI adalah kinerja
individual dan kolektif yang dapat ditunjukkan kepada masyarakat. Selain itu,
setiap proses pergantian Panglima TNI selalu berkaitan dengan proses regenerasi
di tubuh TNI dan didasarkan pada profesionalisme.
Terlepas dari itu, penunjukan calon Panglima TNI sekali lagi
merupakan hak prerogatif Presiden dan DPR hanya berhak menyetujui atau menolak
calon Panglima TNI pilihan presiden. Proses ini tentu harus dihargai. ***
Penulis alumnus Pascasarjana Ilmu Politik UI,
bekerja di Media Center KPU Jakarta.
[Non-text portions of this message have been removed]
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny.
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
Other related posts:
- » [nasional_list] [ppiindia] Menanti Panglima TNI yang Baru
