[nasional_list] [ppiindia] Menanti Gebrakan Pengadilan HI
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Thu, 19 Jan 2006 01:00:12 +0100
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **REPUBLIKA
Rabu, 18 Januari 2006
Menanti Gebrakan Pengadilan HI
Awalus Sadeq
Ketua Serikat Pekerja Premier Oil Indonesia (SPPOI)
Setelah menunggu selama dua tahun, akhirnya Undang-undang (UU) No 2/2004
tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) resmi diberlakukan
mulai 14 Januari 2006. Pemberlakuan UU ini bukan tidak mengalami hambatan,
karena sempat ditunda pelaksanaannya satu tahun lalu oleh Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono. Penundaan lebih disebabkan belum siapnya prasarana, sumber
daya manusia, baik pemerintah maupun lembaga peradilan.
Dengan diberlakukannya UU PPHI, harapan semua pihak --terutama pelaku bisnis
baik dari kalangan pengusaha, buruh/pekerja, maupun pemerintah untuk
memberlakukan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang cepat, tepat,
adil, dan murah, dapat terealisasi. Terutama harapan dari kaum buruh/pekerja
yang selama ini sering mendapat perlakuan yang tidak adil dari pihak pengusaha.
UU PPHI ini juga menggantikan peran Panitia Penyelesaian Perselisihan
Perburuhan Daerah (P4D) dan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat
(P4P), sebagaimana diatur dalam UU No 22/1957. Penyelesaian masalah perburuhan
yang dilakukan P4D dan P4P, selama ini terkesan sangat lambat memberikan
keputusan, dan lebih berpihak kepada pengusaha (Republika, 16/1).
Perselisihan industrial
Tatanan hubungan industrial tidak bisa dilepaskan dari unsur pengusaha dan
pekerja. Pengusaha adalah pihak yang mempunyai modal, teknologi, dan usaha yang
bertujuan untuk mencapai suatu keuntungan tertentu. Sedangkan pekerja/buruh
adalah pihak yang bekerja untuk menjalankan usaha dari pengusaha dengan
menerima upah atau imbalan.
Meskipun secara modal dan finansial pengusaha adalah pihak yang 'berada di
atas' pekerja, namun keberhasilan dan keuntungan usaha sangat bergantung pada
pekerja yang bekerja. Apabila pekerja nyaman dan mendapat perlakuan yang adil
dari pengusaha, maka produktivitas pekerja akan maksimal. Sebab mereka
memandang keuntungan perusahaan adalah berkah pula bagi kesejahteraan mereka
dan keluarganya.
Karena itu, dalam hubungan industrial Pancasila, kedudukan pengusaha dan
pekerja saling melengkapi dalam rangka mencapai tujuan bersama. Selain unsur di
atas, dalam tatanan sistim ketenagakerjaan Indonesia terdapat pemerintah yang
bersifat mengayomi dan melindungi para pihak. Pemerintah mengeluarkan
rambu-rambu berupa aturan-aturan ketenagakerjaan demi terwujudnya hubungan
kerja yang harmonis antara pengusaha dan pekerja.
Namun demikian, dalam prosesnya, hubungan industrial di atas tidak selamanya
berjalan mulus. Adakalanya timbul kerikil-kerikil dan perselisihan (disputes)
antara pengusaha dengan pekerja. Baik perselisihan soal hak, kepentingan,
pemutusan hubungan kerja (PHK), maupun perselisihan antar-serikat pekerja/buruh
dalam satu perusahaan. Perselisihan-perselisihan ini, bila tidak ditangani
secara baik, bisa mengganggu hubungan kerja dan menimbulkan kerugian bagi kedua
belah pihak.
Upaya-upaya penyelesaian perselisihan perburuhan itu telah diatur oleh
Pemerintah melalui undang-undang dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan
Departemen Tenaga Kerja. Sistim hubungan industrial Pancasila yang kita anut
menyarankan para pihak terlebih dahulu menyelesaikan persoalan secara
musyawarah dan mufakat. Pengusaha dan pekerja ataupun serikat pekerja (bila
ada) di perusahaan, duduk bersama mencari solusi terhadap permasalahan yang
timbul, sehingga hasil yang dicapai dapat memuaskan kedua belah pihak.
Kedua belah pihak harus berbesar hati menerima hasil perundingan tersebut.
Apabila kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan barulah mencari solusi
atau alternatif-alternatif penyelesaian lain. Meskipun UU PPHI mengatur
penyelesaian perselisihan hubungan industrial bisa melalui peradilan umum,
namun itu adalah upaya terakhir bila upaya-upaya penyelesaian lain (diluar
pengadilan) gagal.
Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah: pertama,
penyelesaian secara bipartit. Penyelesaian ini dipandang sebagai bentuk
penyelesaian terbaik, karena penyelesaian dilakukan oleh para pihak yang
berselisih tanpa campur tangan pihak lain. Para pihak bisa bermusyawarah untuk
mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak, sehingga bisa menekan
biaya dan waktu.
Kedua, penyelesaian melalui mediasi. Dalam hal ini perselisihan diupayakan
melalui perantara (mediator), yaitu pihak ketiga yang berasal dari pegawai
pemerintahan yang bertugas di bidang ketenagakerjaan. Meskipun mediator
merupakan unsur pemerintah, namun menurut UU PPHI, seorang mediator harus
bersikap netral dan tidak berpihak kepada siapapun. Ketiga, penyelesaian
melalui konsiliasi. Penyelesaian ini hampir sama dengan mediasi, namun
konsiliator bukan berasal dari pihak pemerintah melainkan melalui seseorang
atau beberapa orang yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan oleh menteri.
Keempat, penyelesaian melalui arbitrase. Dalam hal ini, upaya penyelesaian
perselisihan dilakukan oleh arbiter yang disepakati oleh para pihak. Yang perlu
diingat, putusan arbiter mengikat para pihak dan bersifat final dan binding.
Apabila upaya-upaya di atas tidak berhasil, maka barulah salah satu pihak atau
para pihak bisa mengajukan penyelesaian perselisihan hubungan industrial
melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Pengadilan ini merupakan
pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum (Pasal 55 UU No
2/2004).
Yang menjadi para pihak dapat berasal dari pekerja perorangan maupun serikat
pekerja/buruh. Sedangkan hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan
Industrial adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada pengadilan dalam
lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam
undang-undang ini (Pasal 57). Dalam penyelesaian melalui pengadilan hubungan
industrial ini, apabila salah satu pihak tidak puas dengan keputusan hakim,
masih bisa mengupayakan kasasi ke Mahkamh Agung (Pasal 44).
Komitmen para pihak
Dengan berlakunya UU No 2/2004 ini, hendaknya maksud dan tujuan dalam upaya
penyelesain perselisihan hubungan industrial yang yang cepat, tepat, adil, dan
murah, dapat terselenggara dengan baik. Komitmen para pihak, baik dari
pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/buruh, hakim, dan pemerintah,
merupakan hal yang perlu kita kawal dan kita dukung nantinya.
Khusus untuk hakim, karena ada hakim ad hoc yang bukan berasal dari hakim
karier pengadilan negeri --namun pengangkatannya atas usul serikat
pekerja/buruh dan organisasi pengusaha-- maka komitmen mereka dalam
penyelesaian perselisihan industrial ini bernilai lebih. Sebab merekalah
orang-orang yang pernah terlibat atau bersinggungan secara langsung dengan
permasalah-permasalahan perburuhan. Kita tunggu saja dan kita optimis mereka
dapat mengeluarkan keputusan-keputusan yang adil dan berkeadilan bagi para
pihak.
[Non-text portions of this message have been removed]
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny.
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
Other related posts:
- » [nasional_list] [ppiindia] Menanti Gebrakan Pengadilan HI
