[nasional_list] [ppiindia] Martabat Kebangsaan Terluka

** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi: 
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral 
scholarship, kunjungi 
http://informasi-beasiswa.blogspot.com 
**http://www.kompas.com/kompas-cetak/0604/01/opini/2548860.htm

 
Martabat Kebangsaan Terluka 


Tamrin Amal Tomagola 



Bulan Maret 2006 merupakan bulan paling kelabu bagi martabat kebangsaan 
Indonesia. Luka perih martabat kebangsaan itu ditorehkan beruntun, mulai dari 
jarum kecil seperti pelecehan atas aparat keamanan Indonesia oleh tingkah 
adigang-adigung secara mencolok oleh perangkat keamanan AS dalam kunjungan 
menlunya baru-baru ini sampai penjualan kekayaan bumi Nusantara kepada pemodal 
asing dan akibat-ikutannya berupa demo Abepura, yang berujung tewasnya empat 
aparat secara mengenaskan. 

Tikaman belati tetangga kanguru-pongah yang memberi jaminan menetap selama tiga 
tahun kepada 42 pelarian Papua Barat membuat luka kian menganga. 

Rentetan peristiwa Maret kelabu ini tak pelak secara kumulatif melontarkan ke 
permukaan pertanyaan mendasar atas pernyataan pokok yang termaktub dalam 
konstitusi tentang tujuan pendirian negara, "apakah negara, khususnya 
pemerintah saat ini, telah berusaha sekuat tenaga untuk 'melindungi segenap 
rakyat dan tanah tumpah-darah Indonesia' dan mengawal serta memastikan agar 
'bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara 
dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat'?" 

Jawabannya, hampir seluruh kabinet yang pernah terbentuk sejak 1968 gagal 
menunaikan amanat pokok konstitusi itu. Lebih celaka lagi, sebagian besar dari 
mereka malah menjadi agen penjual kekayaan bumi Nusantara atau paling kurang 
menjadi penjarah kemakmuran rakyat. 

Baron dan laron Istana Negara 

Salah satu baron Istana Negara belum lama ini (Kompas, 27/3/2006) menegaskan 
bangunan warisan kolonial itu sudah waktunya direnovasi karena banyak pilarnya 
keropos dilahap rayap. Sebenarnya di sana bukan hanya ada banyak rayap 
wira-wiri, tetapi juga banyak tikus bergentayangan. Karena itu, peringatan ini 
sebaiknya dipahami tidak terbatas arti sesungguhnya secara fisik, tetapi yang 
lebih penting, dalam makna simbolik dan substantif. 

Secara simbolik dan substantif, Presiden didukung Kantor Sekretariat Negara 
memimpin penyelenggaraan negara berlandaskan konstitusi. Bermodal kekuasaan dan 
wewenang politik yang begitu besar, para baron Istana Negara dan Sekretariat 
Negara memegang banyak kunci ke sejumlah ruang, baik di atas tanah maupun di 
bawah tanah. Ruang di atas tanah adalah ruang gengsi dan legitimasi politik. Ia 
lebih merupakan ruang seremoni di mana para laron politik-ekonomi-sosial 
berselancar di atas karpet merah, atau terpaksa lewat detektor-elektronik, 
berupaya menyambangi baron. Penyambangan ini biasanya diakhiri potret bersama 
Presiden atau dengan salah satu baron kabinet. 

Bila semua berjalan mulus, laron-laron tertentu bisa menyelam ruang bawah 
tanah. Di sinilah bisnis sebenarnya dirundingkan secara rinci-tuntas. Sebagian 
besar bisnis itu begitu menggiurkan sehingga ruang bawah tanah juga dikenal 
dengan nama "tambang emas". Jika akhirnya kesepakatan bawah tanah tercium pers 
dan terungkap ke publik, dengan mudah dibereskan lewat pernyataan peti-es: 
"dokumen asli hilang, tidak bisa ditemukan". 

Alkisah di tahun 1991, seorang baron kabinet Orde Baru alumni Kantor 
Sekretariat Negara, tanpa pengetahuan penuh Presiden, membuat kesepakatan 
"tambang tembaga, perak, dan emas" di salah satu ruang bawah tanah itu. Baron 
Orde Baru ini jelas melukai martabat kebangsaan Indonesia karena menjual 
murah-jauh di bawah harga pasar-kekayaan Ibu Pertiwi. Bukan hanya rakyat Papua 
Barat yang terluka-lahir dan batin-karena dikerasi dan kesejahteraan rakyatnya 
tidak terangkat bila dibandingkan dengan Timor Timur yang belakangan datang. 
Apalagi bila ada warga Papua Barat mutung, bahkan mencari suaka di negara 
tetangga. Itu sungguh memilukan martabat seluruh bangsa. Seluruh bangsa 
Indonesia terluka martabatnya oleh ulah baron ini. 

Kontrak Kerja Kedua tahun 1991-Kontrak Kerja Pertama dibuhul tahun 1967- aneh 
karena mengandung beberapa cacat hukum dan kejanggalan finansial. 

Pertama, seperti telah disebutkan, ada informasi yang tidak disampaikan kepada 
Presiden. 

Kedua, pembaruan kontrak itu dilakukan secara melawan hukum karena belum jatuh 
tempo, seharusnya tahun 2003, 12 tahun lebih awal. 

Ketiga, rumusan isi kontrak kedua pada dasarnya sama dengan kontrak pertama 
kecuali dalam hal kepemilikan saham dan perpajakan. Selebihnya, pembaruan 
kontrak itu tidak memberi keuntungan finansial berarti bagi negara dan bangsa 
Indonesia. Kenyataan ini sungguh ajaib karena pada saat itu kekuatan posisi 
tawar Indonesia jauh lebih kuat ketimbang posisi tawar tahun 1967 saat kita 
amat membutuhkan investor asing. Apalagi, kandungan tembaga di tempat itu 
adalah ketiga terbesar di dunia, sedangkan kandungan emasnya terbesar seantero 
dunia. 

Keempat, ada pihak swasta Indonesia yang diikutkan dalam kepemilikan tambang 
tujuh-turunan itu yang tidak jelas asal-muasal modalnya. Dengan posisi kunci 
yang kini digenggamnya, mudah-mudahan pihak yang disebut terakhir ini insaf 
telah melukai bangsa untuk kemudian sungguh-sungguh meningkatkan kesejahteraan 
rakyat Papua Barat. 

Solusi 

Sebaiknya kita tidak mencari kambing hitam di luar pagar negeri kita. Siapa pun 
yang datang ke negeri ini secara bersahabat adalah tamu kita yang mampu kita 
lindungi. Penyebab luka martabat bangsa adalah para baron yang korup-baik di 
pusat maupun daerah-yang senantiasa dikerubungi laron-laron yang mengajak 
selingkuh. Karena itu, beberapa langkah solusi dapat diambil. 

Pertama, tingkatkan pemberantasan korupsi tanpa pandang kantong. Kedua, 
reformasi total birokrasi sipil secara menyeluruh. Ketiga, bangun kepolisian 
dengan sepenuh hati. Keempat, tinjau kembali semua kontrak kerja pertambangan 
dan kehutanan karena banyak yang cacat hukum dan dilakukan rezim Orde Baru yang 
juga korup dan sudah delegitimized. 

Hukum internasional membolehkan pembatalan kontrak yang cacat. Nigeria 
contohnya. Berbagai tambang kekayaan kita selalu diminati siapa saja dan kapan 
saja. Kelima, ramahlah kepada rakyat dan tanah lingkungan Papua Barat. Meski 
disebut paling akhir, ini adalah akar pokok terlukanya martabat kebangsaan kita 
dalam Maret kelabu. 

Tamrin Amal Tomagola 
Sosiolog 


[Non-text portions of this message have been removed]



***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. 
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi 
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 


** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi: 
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral 
scholarship, kunjungi 
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **

Other related posts: