[nasional_list] [ppiindia] M. Sadli [mantan penasehat Pak Harto] berbicara

** Mailing List Nasional Indonesia http://www.ppi-india.org ** 
** Situs milis nasional: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia ** 
** Info Beasiswa Indonesia http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
Kamis, 29 September 2005 | 05:49:48 WIB 

 




 M. Sadli

Ekonomi Indonesia Bisa Diterpa Krisis Lagi?
Senin, 19 September 2005 

TEMPO Interaktif, : Pertanyaan ini kadang-kadang muncul di seminar atau 
pembicaraan lain mengenai ekonomi Indonesia masa kini. Terakhir, tanpa sengaja, 
pertanyaan demikian muncul pada seminar yang diselenggarakan oleh Bank 
Indonesia dengan undangan sejumlah pakar ekonomi non-pemerintah. Namun, pada 
akhir diskusi biasanya tidak ada kesimpulan yang kuat, apakah ya atau tidak. 

Oleh karena itu, kesimpulan bijaksana mungkin bisa dirumuskan: "Ekonomi 
Indonesia pada umumnya cukup sehat, antara lain bisa melaju dengan kecepatan 
sekitar 6 persen setahun (pertumbuhan PDB), tetapi ada beberapa resiko sistemik 
dan non-sistemik yang harus diwaspadai. Kalau beberapa resiko atau kelemahan 
itu tidak ditanggapi secara serius maka ekonomi Indonesia bisa digoncangkan 
lagi oleh suatu krisis."

Biaya penanggulangan krisis pada 1998 sangat besar. Sifat krisis itu semula 
adalah krisis perbankan. Karena pemerintah menyelamatkan (bailout) sistim 
perbankan, dana US$ 50 miliar dikucurkan dan menjadi beban utang baru yang 
membuat lemah anggaran belanja pemerintah untuk sepuluh tahun mendatang. 

Maka, sekian tahun setelah krisis itu, di satu pihak, pemerintah, Bank 
Indonesia, dan sektor perbankan telah belajar banyak, dan menerapkan prudential 
regulations yang lebih ketat sehingga krisis kedua kiranya tidak mudah bisa 
terjadi lagi. Di lain pihak, kemampuan (anggaran belanja) pemerintah sangat 
melemah dan kalau ada shock baru maka resistensinya, atau kekebalan badannya, 
telah melemah.

Prof. Ross McLeod dari Australian National University di Canberra, dan seorang 
pengamat ekonomi-moneter Indonesia, memberi peringatan di karangannya yang 
diterbitkan di surat kabar The Jakarta Post (6/7 September 2005) bahwa 
undang-undang baru yang mengatur sektor perbankan ini tidak menghapuskan resiko 
besar bagi pemerintah kalau terjadi krisis perbankan baru. 

Dalam prakteknya, pemerintah akan menyelamatkan semua perbankan, karena 
bank-bank besar yang bisa disebut systemic banks tidak diizinkan untuk ditutup. 
Semua depositor akan memindahkan dananya ke bank-bank besar demikian kalau 
mereka menjadi takut. 

Ross McLeod tidak meramalkan bahwa akan ada krisis kedua tetapi hanya 
mengingatkan bahwa kalau suatu rush besar terjadi, pemerintah akan kewalahan 
lagi. Akibatnya, utang pemerintah akan bertambah lagi. Jumlah total utang 
pemerintah sekarang sudah jauh melampaui utang sektor swasta (angka untuk yang 
akhir ini sekitar US$ 57 miliar). 

Kalau mau mengadakan crisis-watch, yang harus diprioritaskan adalah rumah 
tangga pemerintah, baru sesudah itu sektor swasta. Namun, di sektor swasta ada 
dua kebesaran yang juga sangat mempengaruhi kesehatan ekonomi, yakni 
investasinya (termasuk penanaman modal asing) dan kinerja (pertumbuhan) ekspor 
non-migas.

Disamping faktor-faktor dalam negeri, ekonomi luar negeri juga bisa sangat 
berpengaruh kepada keseimbangan ekonomi dalam negeri. Kalau konjungtur ekonomi 
internasional sedang menurun dan laju pertumbuhan ekonomi dunia melemah, daya 
serap bagi ekspor Indonesia juga kurang. 

Pada umumnya ekonomi dunia dewasa ini tidak terlalu mengancam kesehatan ekonomi 
Indonesia, tetapi harga minyak bumi yang meroket telah sedikit melemahkan 
pertumbuhan ekonomi dunia. Fenomena baru di Asia adalah kebangkitan Cina dan 
India, yang sempat mencapai laju pertumbuhan tinggi (Cina sekitar 8-9 persen 
setahun dan India di atas 6 persen setahun), dan pasar mereka bisa menolong 
ekspor Indonesia. Di lain pihak, Indonesia, dan banyak negara lainnya, 
menderita persaingan ganas dari ekspor Cina. Baju impor dari Cina bisa dibeli 
di pasar di Jakarta dengan harga kurang dari satu dolar. 

Bagaimana menghadapi persaingan dari Cina (dan Vietnam) merupakan tambahan 
ancaman bagi perekonomian Indonesia. Di lain pihak, pasar Cina dan harga 
peralatan modal impor dari Cina yang murah juga membantu perekonomian 
Indonesia. Masalah ini menjadi tantangan Menteri Perdagangan, Mari Pangestu, 
yang setiap hari harus melakukan balancing act seperti akrobat di sirkus. Dia 
tidak bisa menutup impor tetapi untuk bersikap lepas tangan, tanpa 
perlindungan, juga tidak bisa.

Namun, yang pertama-tama harus dijaga adalah masalah fiskal, anggaran belanja 
pemerintah, karena di sinilah letak sumber risiko yang paling sistemik. 
Struktur anggaran belanja pemerintah telah menjadi kurang sehat. 

Masalah utama adalah bagaimana menanggapi lonjakan harga minyak bumi yang 
menyebabkan kemungkinan defisit lebih dari Rp 100 triliun, sekitar sepertiga 
dari seluruh pengeluaran APBN. Ini terang unsustainable dan unfinanceable. 
Semua orang mengakui ini, juga seluruh pemerintah. 

Namun, dilema yang dihadapi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah 
bagaimana menghadapi masyarakat yang nanti harus membayar harga untuk membeli 
BBM yang bisa naik sampai 100 persen. Ini bertentangan dengan janji-janjinya 
sebelum pemilihan kepresidenan. 

Untuk seorang intelektual, mengatakan bahwa janji-janji itu dari semula 
merupakan janji khayal, tidak membantu Presiden (dan Menteri Kepala Bappenas, 
Sri Mulyani Indrawati, yang harus menerjemahkan janji-janji itu menjadi sasaran 
operasional). 

Apabila diperlukan waktu yang cukup lama untuk meyakinkan Presiden bahwa tidak 
ada alternatif kecuali menaikkan harga BBM untuk menyehatkan anggaran belanja 
pemerintah, kelambanan itu harus dimengerti. Menunggu sekian lama sampai 
mengambil keputusan memang sangat mahal dan sebetulnya tidak mempermudah 
pengambilan keputusan. 

Namun, kita harus bersyukur bahwa akhirnya (bisa diharapkan) kepimpinan 
nasional, yang terdiri dari Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri yang 
bersangkutan bisa mengambil keputusan yang rasional. Kesimpulan demikian 
menjadi lebih penting lagi kalau kita ingat bahwa dalam jangka pendek dan 
menengah tidak ada alternatif yang lebih baik.

Komisi DPR memang menyarankan dua alternatif. Yang pertama tanpa kenaikan harga 
BBM dan yang kedua ada kenaikan demikian. Namun, pada dasarnya, alternatif 
pertama yang menghasilkan defisit di atas Rp 100 triliun, tidak dapat 
dilaksanakan karena pembiayaannya tidak ada. 

Kalau dipaksakan, akhirnya juga akan menyulut inflasi karena dampak moneternya. 
Kalau sumber pembiayaan dari pinjaman tidak cukup, akhirnya pemerintah harus 
mencetak uang baru yang menyulut inflasi. Seandainya pemerintah menggunakan 
"saldo sisa anggaran" yang tersimpan sebagai rekening rupiah di Bank Indonesia, 
penarikan dana ini akhirnya memaksa Bank Indonesia untuk "mencetak uang baru". 

Maka, kesadaran bahwa sesungguhnya tidak ada alternatif, dan harga-harga BBM 
harus didekatkan kepada harga-harga pasar sehingga besar subsidi pemerintah 
bisa dikurangi, itulah kemenangan akal sehat di kalangan pemerintah yang harus 
kita sambut dengan lega.

Tentu subsidi besar untuk BBM tidak bisa dihilangkan dalam satu kali pukul. Di 
tahun 2006 tetap masih akan ada subsidi yang cukup besar. Namun, dari proses 
kejadian ini yang sangat penting adalah timbulnya isyarat (sinyal) kepada pasar 
bahwa pemerintah memiliki komitmen dan kemauan politik untuk memecahkan 
berbagai masalah pelik ekonomi. Ini akan memperbesar kepercayaan pasar dan akan 
membantu membuat sejuk ekonomi makro. Pada akhirnya, masalah ekonomi yang pelik 
memerlukan penyelesaian politis, dan pasar ingin melihat bukti bagi dalil ini.

Struktur fiskal yang kurang baik berangsur-angsur harus diperbaiki. Pengeluaran 
untuk pembangunan, rehabilitasi infrastruktur, peningkatan kapasitas sektor 
pendidikan dan kesehatan, semuanya itu memerlukan tambahan anggaran. Selain 
beban subsidi, ada suatu pos lain yang sangat memberatkan anggaran belanja 
pemerintah, yakni angsuran utang luar dan dalam negerinya. Pos ini juga 
mengambil sekitar seperempat dari belanja anggaran, suatu beban yang sangat 
berat. Bagaimana jalan keluarnya masih kurang terang. 

Untuk tahun 2005, ada sedikit keringanan dalam angsuran utang luar negeri 
karena belas kasihan negara donor yang ingin membantu menanggulangi tsunami di 
Aceh dan memberikan rescheduling. 

Ada pakar yang mengusulkan pemotongan atau rescheduling utang dalam negeri yang 
membengkak sebagai konsekuensi penyelamatan bank-bank dalam negeri. Banyak 
kertas utang negara itu sekarang dipegang oleh sejumlah kecil bank-bank besar 
dalam negeri. Apakah bank-bank ini, sebagai balas budi kepada pemerintah, bisa 
diminta menunggu penerimaan bunganya, atau menanggung suatu discount terhadap 
pokoknya? Kalangan pemerintah masih sangat ragu-ragu mengintervensi di pasar 
modal ini, karena takut merusak kepercayaan. Pemerintah masih memerlukan 
kepercayaan ini untuk menjual obligasi baru.

Bagaimana risiko yang sekarang tampak sebagai pelemahan kurs rupiah sampai di 
atas Rp 10.000 per dolar AS? Apakah ini risiko sistemik atau transient (karena 
pasar menjadi cemas)? Jawabannya tidak mudah. Kalau gejalanya transient, 
intervensi Bank Indonesia bisa menolong dan ini sudah terjadi walaupun agak 
terlambat. Cadangan devisa sudah dikorbankan dan belakangan ini rupiah 
cenderung stabil kembali.

Di lain pihak, pelemahan rupiah juga disebabkan oleh permintaan untuk impor, 
terutama untuk alat-alat modal yang meningkat. Lagipula, dan jangan lupa, harga 
minyak bumi internasional yang melonjak juga merupakan penyebab utama. Namun, 
kalau harga BBM sudah disamakan dengan harga pasar, Indonesia sebagai 
net-exporter minyak dan gas bumi, sebetulnya harus diuntungkan oleh naiknya 
harga minyak bumi. Lebih-lebih kalau produksi migas sudah naik (misalnya oleh 
produksi proyek di Cepu dan Papua). Gejala kenaikan impor alat-alat modal akan 
memperkuat ekonomi dalam tahapan berikutnya. Terutama, kalau alat-alat modal 
ini bisa meningkatkan ekspor non-migas. Ekspor non-migas harus bisa tumbuh di 
atas 12 persen setahun. Cungut-cungut-nya sudah tempak.


M. Sadli
Ekonom Senior

Kolom bisa dibaca juga di Koran Tempo edisi 20 September 2005 


[Non-text portions of this message have been removed]



------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
Give at-risk students the materials they need to succeed at DonorsChoose.org!
http://us.click.yahoo.com/Ryu7JD/LpQLAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~-> 

***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://www.ppi-india.org
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi 
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 



** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi: 
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Website resmi http://www.ppi-india.org **
** Beasiswa Indonesia, http://informasi-beasiswa.blogspot.com **

Other related posts: