[nasional_list] [ppiindia] Ketika Hak Si Miskin Diabaikan

** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi: 
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral 
scholarship, kunjungi 
http://informasi-beasiswa.blogspot.com 
**http://www.kompas.com/kompas-cetak/0512/31/humaniora/2327177.htm


 
Ketika Hak Si Miskin Diabaikan 


P Bambang Wisudo

Kerisauan para rektor perguruan tinggi berstatus Badan Hukum Milik Negera alias 
BHMN terhadap masuknya pendidikan dalam General Agreement on Trade in Services 
atau GATS yang dikemukakan dalam pertemuan di Yogyakarta baru-baru ini terasa 
agak menggelikan.

Perguruan tinggi yang mengibarkan bendera liberalisasi pendidikan di Tanah Air 
itu kini merasa terancam dengan kebijakan liberalisasi pendidikan yang menjadi 
agenda besar Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Kelahiran BHMN merupakan penanda penting kebijakan liberalisasi pendidikan di 
Indonesia, yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari agenda besar organisasi 
perdagangan dunia untuk meliberalisasikan pendidikan. Kebijakan liberalisasi 
pendidikan tidak semata-mata dilatarbelakangi oleh keterbatasan keuangan 
negara, tetapi juga berlandaskan sebuah ide bahwa pendidikan bukan bagian dari 
wilayah publik. Pendidikan merupakan urusan privat.

Sebagai urusan privat, pendidikan diperlakukan tidak berbeda dengan barang 
dagangan lainnya. Siapa memiliki uang akan bisa mendapatkan barang atau jasa 
yang diinginkannya.

Ide ini jelas tidak sejalan dengan faham negara kesejahteraan, tujuan untuk 
mencerdaskan bangsa yang eksplisit tercantum dalam konstitusi. Pragmatisme 
akhirnya mengalahkan cita-cita mulia para pendiri bangsa itu. Atas nama 
otonomi, negara secara perlahan-lahan ingin melepas tanggung jawabnya untuk 
memenuhi hak warga negara atas pendidikan.

Porsi kontribusi negara dalam pembiayaan universitas dan sekolah negeri 
dikurangi. Sebagai imbal baliknya mereka diizinkan menghimpun dana dari 
masyarakat tanpa batas. Sebagai konsekuensinya, masyarakat harus membayar lebih 
mahal sekadar untuk memperoleh pendidikan.

Dimasukkannya pendidikan dalam regulasi perdagangan di bawah GATS tidak 
terlepas dari agenda negara-negara kaya. Saat ini diperkirakan pengeluaran 
pendidikan di seluruh dunia, baik pengeluaran pemerintah atau swasta, lebih 
dari dua triliun dollar AS. Jumlah ini tentu saja memberikan daya tarik yang 
luar biasa dari kalangan bisnis, termasuk mereka yang semula tidak ada sangkut 
pautnya dengan pendidikan.

Pasar domestik di negara-negara maju amat terbatas karena angka kelahiran yang 
rendah dan mayoritas penduduknya telah memperoleh pendidikan tinggi. Sebalikya, 
negara-negara berkembang yang mayoritas penduduknya masih haus pendidikan 
merupakan pasar potensial yang nyaris tak terbatas.

Bentuk ketidakadilan

Pendidikan tinggi merupakan bidang garapan pertama yang diliberalkan karena 
pada level ini resistensi paling minimal dan paling siap dikomersialisasikan. 
Justifikasi yang sering dipakai adalah pendidikan tinggi lebih banyak 
memberikan benefit pada individu bersangkutan daripada kepada publik, sehingga 
subsidi negara dianggap sebagai bentuk ketidakadilan.

Akan tetapi, privatisasi pada level pendidikan tinggi membawa konsekuensi 
kemerosotan program-program studi yang tidak menjual, termasuk pendidikan guru. 
Belum lagi krisis yang bakal terjadi ketika biaya pendidikan untuk profesi yang 
berorientasi pelayanan publik, seperti kedokteran, menjadi sangat mahal. 
Liberalisasi pada level pendidikan tinggi juga memicu komersialisasi pendidikan 
pada level yang lebih rendah.

Kecenderungan itu terjadi di Indonesia. Otonomi perguruan tinggi negeri yang 
sempit diartikan kemandirian untuk mencari sumber-sumber pembiayaannya dari 
masyarakat, memprovokasi perlombaan peningkatan biaya pendidikan. Itu terjadi 
bukan saja pada level pendidikan tinggi, tetapi juga pada level yang lebih 
rendah, termasuk pada level pendidikan dasar dan prasekolah.

Kecenderungan ini tentu saja berbalikan dengan gagasan pendidikan untuk semua 
dan program wajib belajar. Ide liberalisasi pendidikan sangat kentara dalam 
naskah awal Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional 2004-2009.

Tidak mengherankan bila rencana pemerintah untuk meregulasi perdagangan buku 
pelajaran, subsidi langsung ke sekolah dari dana kompensasi BBM melalui bantuan 
operasional sekolah, pemberian beasiswa dan berbagai kebijakan lainnya tidak 
mampu mengerem peningkatan biaya pendidikan. Akses masyarakat miskin untuk 
memperoleh pendidikan yang bermutu makin terbatas. Tidak hanya di pelosok, di 
kota-kota besar pun dengan gampang dapat dijumpai anak-anak usia wajib belajar 
yang tetap tidak bersekolah.

Kecemasan terhadap liberalisasi pendidikan semestinya tidak hanya kecemasan 
terhadap tantangan lembaga-lembaga pendidikan tinggi asing yang akan masuk ke 
Indonesia. Negara harus diingatkan kembali akan tanggung jawabnya dalam 
pencerdasan bangsa. Pemerintah mesti bertanggung jawab membiayai pendidikan 
yang bermutu, khususnya pada tingkat pendidikan dasar. Pendidikan murah dan 
berkualitas merupakan jawaban melawan kolonialisme baru dalam pendidikan dan 
kebudayaan.


[Non-text portions of this message have been removed]



------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
DonorsChoose.org helps at-risk students succeed. Fund a student project today!
http://us.click.yahoo.com/t7dfYD/FpQLAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~-> 

***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. 
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi 
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 


** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi: 
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral 
scholarship, kunjungi 
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **

Other related posts: