[nasional_list] [ppiindia] Kemerdekaan Pers dan Demokratisasi
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Tue, 10 Jan 2006 01:37:12 +0100
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com
**http://www.sinarharapan.co.id/berita/0601/09/opi01.html
Kemerdekaan Pers dan Demokratisasi
Oleh
Jeffrie Geovanie
Kasus penyerangan sekawanan preman ke kantor Indo Pos beberapa waktu lalu,
merupakan pelajaran berharga (untuk yang ke sekian kalinya), bukan saja bagi
dunia pers, tapi juga bagi masyarakat secara umum. Kemerdekaan (bagi siapa pun,
termasuk pers) memang bukan barang murah, tapi barang mahal dan harus
terus-menerus diperjuangkan. Kemerdekaan harus direbut dari tangan para tiran.
Mengutip Albert Camus dan Thomas Jefferson, Tajuk Rencana Kompas, 21 Desember
1999 menulis: "Tanpa kemerdekaan pers pasti buruk; dengan kemerdekaan pers bisa
buruk, bisa baik." Ungkapan ini penting dipertimbangkan secara saksama sebagai
point of view dalam membincangkan demokratisasi di bidang media, penyiaran, dan
komunikasi politik.
Kemerdekaan pers bisa berarti baik bagi masyarakat jika dengan kemerdekaannya
itu pers benar-benar menjalankan fungsinya sebagai pilar keempat demokrasi.
Dalam konteks inilah pers harus berada di garda depan dalam perjuangan
menegakkan hak-hak asasi manusia (HAM), keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran
masyarakat.
Sebaliknya kemerdekaan pers bisa berarti buruk bagi masyarakat jika dengan
kemerdekaannya itu pers menjadi instrumen perluasan hedonisme, konsumerisme,
pornografi, sadisme, dan tumbuhnya distrust yang semakin meluas di masyarakat.
Di sini, perangkat hukum seperti UU Pokok Pers dan UU Penyiaran ha-rus
berfungsi mendukung kemerdekaan pers yang konstruktif bagi demokratisasi, dan
mencegahnya dari kemungkinan destruktif bagi kehidupan bersama.
Teror dan Kekerasan.
Yang juga penting digarisbawahi, UU Pokok Pers juga harus berfungsi sebagai
alat proteksi bagi para insan pers dalam melaksanakan tugas-tugas
profesionalnya. Sejauh ini, para insan pers termasuk komunitas yang rentan
terhadap ancaman fisik dan mental, baik dari kalangan politisi maupun pengusaha
(yang menggunakan tangan-tangan preman).
Pihak-pihak yang merasa tercemarkan nama baiknya karena pemberitaan, seyogianya
menggunakan UU Pokok Pers sebagai alat bantu untuk melakukan klarifikasi dan
atau tuntutan hukum. Dengan begitu, semua pihak ikut berperan dalam
men-demokratisasikan dunia pers. Siapa pun bisa berbuat salah, termasuk pers.
Namun, hukuman terhadap pers harus dilakukan secara adil dan proporsional,
yakni dengan menggunakan UU Pokok Pers, bukan dengan teror dan kekerasan.
Kompleksitas pers terletak pada sifatnya sebagai "produk dagang" dan "produk
kultural".
Sebagai produk dagang, pengelolaan pers menuntut adanya profesionalisme, dan
karena itu pengabdian terhadap kesejahteraan wartawan/karyawan maupun terhadap
trend pasar dan digitalisasi yang menentukan mati hidupnya pengelolaan industri
pers merupakan keniscayaan. Tapi, sebagai produk kultural, pers harus dikelola
berdasarkan akuntabilitas publik, dan karena itu pers benar-benar memikul
tanggung jawab akan tegaknya demokrasi, HAM, dan civil society.
Untuk mencegah kemungkinan munculnnya political disorder, dalam setiap proses
demokratisasi senantiasa dibutuhkan pelembagaan politik. Lahirnya undang-undang
yang mengatur pers merupakan bagian dari proses pelembagaan itu. Dalam konteks
ini, keberadaan legal body control seperti Dewan Pers dan Komisi Penyiaran
Indonesia (KPI) menjadi sesuatu yang niscaya sekaligus berfungsi relatif.
Jika keduanya menjamin tegaknya demokrasi, HAM, civil society, dan terwujudnya
good governance, maka ia menjadi konstruktif. Sebaliknya akan destruktif jika
keberadaan keduanya justru menghambat demokratisasi pers. Dewan Pers dan KPI
seyogianya ber-fungsi untuk mencegah industri pers agar tak mencederai
kepentingan publik.
Peran Pers
Secara internal, adanya cross ownership industri pers bisa dijadikan instrumen
kontrol diri untuk mencegah kemungkinan terjadinya hal-hal buruk yang dilakukan
industri pers. Di saming tentu diperlukan watchdog berdasarkan mekanisme
konstitusional untuk mencegah kemungkinan munculnya abuse of power dalam
pembentukan opini publik disebabkan cross ownership itu.
Masuknya para politisi dan para pengusaha - terutama yang pernah berseteru
dengan media-ke dalam industri pers sangat potensial memunculkan abuse of power
dalam pembentukan opini publik.
Searah dengan semangat otonomi daerah, peran masyarakat lokal dengan
potensi-potensinya yang besar merupakan bagian dari proses demokratisasi dalam
perkembangan industri pers.
Semakin menonjolkan kekuatan lokal jangan dianggap sebagai upaya dekonstruksi
terhadap kekuatan industri pers yang telah mapan di tingkat nasional, melainkan
sebagai menifestasi pluralisme yang mampu mendorong pemerataan aktualisasi
talenta masyarakat yang cenderung timpang akibat sistem pembangunan yang
sentralistik.
Di tengah keseriusan pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi (sebagai
tuntutan demokratisasi), pers punya peranan penting untuk mengungkapkan
kasus-kasus korupsi dan mem-blow up-nya untuk menumbuhkan efek jera dengan cara
menstimulasi kebencian publik terhadap prilaku para koruptor.
Sebagai instrumen demokratisasi dalam sistem komunikasi politik, pers dituntut
untuk memasyarakatkan kesantunan berbahasa, menguatkan bargaining position
masyarakat di hadapan penguasa (mendistorsi hegemoni opini penguasa), dan
menyampaikan fakta apa adanya setiap ketimpangan sosial yang terjadi di
tengah-tengah masyarakat.
Bahasa eufimisme yang cenderung menutup-nutupi fakta yang sebenarnya terjadi
harus diganti dengan bahasa yang lebih mencerminkan fakta yang sebenarnya,
dengan demikian akan terbangun opini publik yang jujur dan sehat di
tengah-tengah masyarakat.
Penulis adalah Direktur Eksekutif The Indonesian Institute
[Non-text portions of this message have been removed]
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny.
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
Other related posts:
- » [nasional_list] [ppiindia] Kemerdekaan Pers dan Demokratisasi
