[nasional_list] [ppiindia] KPI, Calo atau Jongos?
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Fri, 20 Jan 2006 21:55:29 +0100
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com
**http://www.pikiran-rakyat.co.id/cetak/2006/012006/21/0904.htm
KPI, Calo atau Jongos?
Oleh S. SAHALA TUA SARAGIH
ANEH tetapi nyata, banyak produk hukum, terutama undang-undang (UU), yang
sesungguhnya sangat bagus tapi tidak dilaksanakan secara konsekuen dan
konsisten. Ambil saja dua contoh, UU Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional dan UU No.32/2002 tentang Penyiaran.
DPR, pemerintah, dan berbagai pihak terkait sangat bersemangat membuat
kedua UU yang sangat bagus ini, namun setelah dinyatakan berlaku, para
pembuatnya langsung "tidur" panjang.
Banyak cara atau akal bulus pemerintah untuk tidak melaksanakan UU.
Misalnya, suatu UU mengamanatkan agar sebuah/beberapa pasal harus dijabarkan
lagi dalam sebuah/beberapa peraturan pemerintah (PP). Nah, kalau pemerintah
tidak membuat PP-nya, maka dengan sendirinya UU itu tidak dilaksanakan di
lapangan. Atau pemerintah beberapa tahun kemudian membuat PP-nya, namun isinya
bertolak belakang dengan isi UU yang dijabarkan. Lalu banyak pihak mengajukan
protes, menuduh pemerintah (presiden/menteri yang relevan) sengaja melanggar
UU. Kemudian mereka mengajukan gugatan berupa judicial review (uji materil)
kepada Mahkamah Konstitusi (MK) atau Mahkamah Agung (MA).
Contoh paling aktual adalah empat PP tentang Penyiaran yang
ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 16 November 2005. Keempat
PP itu merupakan turunan atau penjabaran pasal 33 dan 34 UU Penyiaran yakni
tentang Perizinan. Seperti diketahui, UU Penyiaran disahkan pada 28 Desember
2002. Masa sosialisasinya dua tahun (2002-2004). Ini berarti, sejak 28 Desember
2004 UU tersebut seharusnya sudah mulai dilaksanakan secara konsekuen dan
konsisten oleh semua perusahaan/lembaga penyiaran di tanah air. Akan tetapi
karena pemerintah tidak/belum membuat PP-nya, maka UU yang dibuat selama empat
tahun tersebut terpaksa menganggur saja.
Pada awal tahun ini pemerintah mengeluarkan tiga PP Penyiaran sebagai
turunan atau penjabaran pasal 14 dan 15 UU Penyiaran yakni tentang Lembaga
Penyiaran Publik. Oleh karena isi ketiga PP tersebut bertentangan dengan isi UU
Penyiaran, maka pada 15 Juni 2005 Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengajukan
gugatan uji materil kepada MA. Namun hingga tulisan ini dibuat MA tidak/belum
mengambil sikap dan keputusan. Dengan demikian, ketiga PP tentang Lembaga
Penyiaran Publik tersebut belum/tidak dilaksanakan. Ini berarti, lembaga
penyiaran publik, dalam hal ini Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik
Indonesia, tidak/belum terikat oleh ketiga PP tersebut.
Peristiwa yang sama terjadi lagi baru-baru ini. Pemerintah mengeluarkan
PP No. 49/2005 tentang Pedoman Kegiatan Peliputan Lembaga Penyiaran Asing, PP
No. 50/2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta, No.
51/2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas, dan PP
No. 52/2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan.
Tanpa diperintah, keempat PP penyiaran ini langsung diprotes keras oleh
berbagai pihak, terutama KPI (pusat) dan semua KPI Daerah, para anggota Komisi
I DPR serta para pakar komunikasi massa. Mereka memprotes keras pemerintah,
terutama Menteri Komunikasi dan Informatika (Men kominfo), Dr. Sofyan A. Djahil
selaku "otak" pembuatan keempat PP Penyiaran ini.
Sofyan baru-baru ini berkata, "kalau tak puas, minta pendapat MA."
(Kompas, 1/12). Hal yang sama juga dikatakannya kepada wartawan koran Seputar
Indonesia (Sindo, 4/12). Ini dapat diartikan, Sofyan seolah-olah berkata
begini, "kalau Anda tak puas dengan PP kami ini, silakan mengadu kepada MA.
Ketua MA itu 'kan konco kami. Anda sudah dijamin kalah."
Setelah terjadi perdebatan sengit antara para anggota Komisi I DPR dengan
Menkominfo, maka disepakati pelaksanaan keempat PP Penyiaran itu ditunda dua
bulan (Kompas, 6/12). Padahal, sesungguhnya KPI, DPR, dan para pakar komunikasi
massa menuntut pemerintah untuk membatalkan atau mencabut semua PP Penyiaran
itu. Apa gunanya ditunda tanpa perubahan mendasar?
Ada apa sebenarnya dengan PP Penyiaran yang diprotes keras tersebut?
Mengapa isi keempat PP itu dikatakan bertentangan dengan isi UU Penyiaran?
Tampaknya pemerintah sekarang tidak tahu persis sejarah pembuatan atau
keluarnya UU Penyiaran. Mungkin mereka tak tahu isi UU No. 24/1997 tentang
Penyiaran yang memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah (Menteri
Penerangan) untuk menguasai dunia penyiaran. Agaknya pemerintah kini
(Menkominfo) dan jajarannya perlu dengan jujur dan berjiwa besar untuk menelaah
proses pembuatan UU Penyiaran pascakejatuhan Presiden Soeharto (1998-2002).
Andaikata pemerintah sekarang benar-benar tahu dan memahami jiwa dan semangat
pembuatan UU tersebut, maka isi keempat PP itu tak perlu melahirkan "keributan"
nasional.
Negara = pemerintah?
Menkominfo sebagai representasi pemerintah dengan sadar menyalahartikan
kata negara dalam UU Penyiaran. Sofyan menegaskan, yang berhak memberikan izin
penyelenggaraan penyiaran (IPP) adalah negara, sedangkan negara diwakili
pemerintah, dan pemerintah diwakili Menkominfo (Seputar Indonesia, 4/12). Ini
sama persis dengan pemahaman dan praktik pemerintahan yang dilakukan dengan
sangat efektif dan konsekuen oleh rezim Orde Baru di bawah Presiden Soeharto.
Selama 32 tahun pemerintah diidentikkan dengan negara. Pemerintah = negara, dan
negara = pemerintah. Padahal siapa pun tahu, pemerintah hanyalah salah satu
komponen atau unsur dalam sebuah negara.
Pasal 7 ayat 2 UU Penyiaran menegaskan, "KPI sebagai lembaga negara yang
bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran." Apakah mungkin
pemerintah menjadi lembaga negara yang bersifat independen? Di negara mana ada
pemerintah yang bersifat independen? Siapa pun tahu, KPI sebagai lembaga
regulator dunia penyiaran yang benar-benar independen pastilah bukan
perpanjangan tangan atau bawahan pemerintah (Depkoinfo).
Salah satu fungsi utama media massa elektronik adalah mengontrol
pemerintah. Apakah mungkin pemerintah rela memberi kebebasan (melalui PP
Penyiaran) kepada media massa elektronik untuk mengontrol dirinya sebagai
penguasa? KPI justru sengaja dibentuk dalam rangka lebih memberdayakan rakyat
untuk melakukan kontrol sosial dan berpartisipasi dalam memajukan penyiaran
nasional. KPI bertugas untuk menampung aspirasi rakyat dan mewakili kepentingan
publik akan penyiaran. Apakah mungkin KPI melaksanakan dengan konsekuen amanat
UU Penyiaran ini bila keempat PP Penyiaran itu diberlakukan?
Mari kita lihat sejenak beberapa isi pokok PP Penyiaran yang menuai hujan
badai protes itu. Dalam PP No. 50, 51, dan 52 tersebut kita menemukan
kalimat-kalimat berikut ini:
"Untuk memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran Lembaga Penyiaran...,
pemohon mengajukan permohonan izin tertulis kepada Menteri melalui KPI,...
Setelah menerima berkas surat permohonan, KPI melakukan pemeriksaan kelengkapan
program siaran sesuai dengan persyaratan... Dalam jangka waktu paling lama 30
hari kerja sejak dipenuhinya persyaratan dan kelengkapan permohonan, KPI
melakukan evaluasi dengar pendapat dengan pemohon.
Dalam jangka waktu paling lama 15 hari kerja terhitung setelah selesai
evaluasi dengar pendapat, KPI menerbitkan rekomendasi kelayakan penyelenggaraan
penyiaran dan mengusulkan alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio
kepada Menteri. Menteri dalam jangka waktu paling lama 15 hari kerja terhitung
sejak diterima rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dan usulan
alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio dari KPI, mengundang KPI dan
instansi terkait untuk mengadakan forum rapat bersama.
Menteri menerbitkan keputusan persetujuan atau penolakan izin
penyelenggaraan penyiaran sesuai dengan hasil kesepakatan dari Forum Rapat
Bersama. Keputusan persetujuan atau penolakan izin penyelenggaraan penyiaran
disampaikan kepada pemohon melalui KPI."
Di bagian lain ketiga PP Penyiaran tersebut kita menemukan
kalimat-kalimat begini, "Menteri menerbitkan keputusan izin tetap
penyelenggaraan penyiaran paling lambat 14 hari kerja setelah uji coba siaran
dinyatakan lulus. Keputusan izin tetap penyelenggaraan penyiaran disampaikan
kepada pemohon melalui KPI." (semua huruf tebal oleh penulis).
Bila kita sedikit saja cermat membaca ketiga PP Penyiaran ini, maka
orang-orang yang awam dalam ilmu hukum pun pasti dengan cepat berkesimpulan,
pemerintah telah mengebiri KPI secara terang-terangan. Tidak hanya dikebiri,
KPI pun telah diposisikan sebagai calo atau dipaksa menjadi pialang murahan
(pialang resmi antara pemerintah dengan pemodal atau pengusaha yang mengajukan
permohonan IPP). Bahkan yang lebih parah lagi, KPI sudah dijadikan jongos
pemerintah (Menkominfo).
Tanpa menunggu dua bulan, sebenarnya sekarang pun pemerintah (Presiden
SBY) dengan sikap ksatria dapat mencabut keempat PP Penyiaran tersebut. Sudah
waktunya sekarang pemerintah harus memberi contoh konkret atau keteladanan
kepada rakyat dalam hal menjalankan hukum atau UU, yang jelas dibuat sendiri
oleh pemerintah dan DPR. Kalau pemerintah saja tak mau melaksanakan UU dengan
murni dan konsekuen, apalagi rakyat?
Lalu bagaimana bila MA kelak menolak gugatan uji materil keempat PP
Penyiaran yang diajukan oleh KPI tersebut? Kemudian bagaimana bila ternyata
nanti pemerintah tak mau mencabut keempat PP Penyiaran itu? Hanya satu kata:
Lawan! Bersama kita pasti bisa melawan yang tidak benar. Percayalah! ***
Penulis, Ketua Subprogram Studi Penyiaran, Fikom Unpad, Jatinangor,
Sumedang.
[Non-text portions of this message have been removed]
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny.
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
Other related posts:
- » [nasional_list] [ppiindia] KPI, Calo atau Jongos?
