[nasional_list] [ppiindia] Implementasi Kebijaksaan Lebih Penting

** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi: 
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral 
scholarship, kunjungi 
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **REPUBLIKA

Senin, 20 Maret 2006


Implementasi Kebijaksaan Lebih Penting 

Oleh : Umar Juoro 



Pemerintah mengeluarkan dua Paket Kibijaksanaan Ekonomi yaitu infrastruktur dan 
investasi. Paket kebijaksanaan ini mengingatkan kita pada White Paper pada masa 
Pemerintahan Megawati yang juga dimotori oleh Boediono yang ketika itu adalah 
Menteri Keuangan dan kini sebagai Menko Perekonomian. Kandungan kebijaksanaan 
juga tidak banyak berbeda yang intinya adalah langkah-langkah apa yang akan 
dilakukan dalam jadwal waktu tertentu selama setahun dan Departemen apa atau 
Menteri siapa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya.

Dalam Paket Kebijaksanaan Investasi sekitar 85 tindakan dengan jadwal waktunya 
ditetapkan. Sedangkan dalam Kebijaksanaan Pengembangan Infrastruktur sekitar 
153 tindakan dinyatakan juga dengan jadwal waktunya. Cakupannya antara lain 
adalah pembaharuan UU Perpajakan, bea cukai, investasi, ketenagakerjaan, dan 
langkah-langkah lainnya. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan investasi yang 
kondusif dan pengembangan infrastruktur yang memadai untuk memfasilitasi 
perkembangan ekonomi. Saat ini pemerintah juga menyiapkan paket kebijaksanaan 
bidang keuangan yanvg menyangkut perbankan, asuransi, dan lembaga keuangan 
lainnya.

Tanggapan dari pelaku ekonomi pada umumnya adalah tidak terlalu antusias. 
Mereka menilai paket kebijaksanaan tersebut secara konsepsi baik, namun yang 
menjadi perhatian pelaku ekonomi adalah kemampuan pemerintah dalam menjalankan 
kebijaksanaannya. Dalam satu tahun pertama Pemerintahan SBY telah banyak 
mengemukakan kebijaksanaan pemerintah, antara lain program pembangunan 
infrastruktur yang ambisius dengan menawarkan sekitar 90 proyek, namun sampai 
saat ini tidak lebih dari lima proyek yang dilaksanakan. Menanggapi hal ini Tim 
Ekonomi Pemerintah menyatakan bahwa mereka adalah tim yang baru dan dengan 
jelas memahami kehendak pelaku ekonomi, dan menjanjikan tahun 2006 adalah tahun 
implementasi kebijaksanaan.

Kesenjangan yang besar antara kebijaksanaan secara tertulis dan implementasinya 
menjadi ciri utama dalam kebijaksanaan ekonomi di Indonesia, terutama sejak 
masa krisis. Kehendak untuk melakukan banyak hal tidak didukung oleh 
ketersediaan sumber daya baik finansial, maupun kemampuan birokrasi untuk 
menjalankannya. Apalagi dengan gegap gempitanya pemberantasan korupsi di satu 
pihak mendorong ke arah praktek good governance, namun di lain pihak 
menyebabkan keterlambatan dalam pembuatan kebijaksanaan karena aparat 
pemerintahan tidak berani membuat keputusan dan melakukan tindakan karena 
khawatir terhadap investigasi tindak korupsi sebagai akibat dari kemungkinan 
terjadinya penyimpangan.

Banyaknya tindakan dan pihak yang terlibat dari berbagai lembaga pemerintahan 
akan sangat menyulitkan dalam koordinasi dan implementasi. Menjadi kebiasaan 
bagi birokrasi untuk menyatakan telah menyelesaikan tugasnya sesuai dengan 
jadwal yang ditetapkan, terutama dalam pembuatan UU dan peraturan, namun 
pelaksanaannya hampir dapat dikatakan minim. Ukuran yang sering dipakai dalam 
paket kebijaksanaan semacam ini adalah apakah di atas kertas sudah 
diselesaikan, dan tidak begitu perduli dengan pelaksanaannya di lapangan. 
Karena itu tidak mengherankan, meski UU atau peraturan sudah diperbaharui, 
namun tidak memberikan pengaruh sebagaimana yang diharapkan.

Hal tersebut terjadi dalam pelaksanaan White Paper pada masa Pemerintahan 
Megawati, dimana pemerintah menyatakan pelaksanaannya sukses, tetapi 
pertumbuhan ekonomi rendah, karena rendahnya investasi yang semestinya menjadi 
sasaran utama. Memang pada waktu itu stabilitas ekonomi membaik, sebagaimana 
terlihat dari rendahnya inflasi dan suku bunga. Tampaknya pelaksanaan paket 
kebijaksanaan kali ini juga tidak akan jauh berbeda. Stabilitas ekonomi makro 
kemungkinan akan membaik, dengan penurunan inflasi dan suku bunga, sekalipun 
mungkin tidak serendah yang ditargetkan pemerintah dan BI. Namun perkembangan 
investasi, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, penciptaan kesempatan kerja, dan 
pengurangan kemiskinan kemungkinan masih akan jauh dari target yang ditetapkan.

Untuk pencairan anggaran saja, Depkeu menyatakan bahwa pada Semester I tahun 
2006 hanya akan mencapai sekitar 40 persen, apalagi pelaksanaan kebijaksanaan 
lainnya. Boleh jadi UU Perpajakan, investasi, dan bea cukai akan diperbaiki, 
namun kemungkinan pelaksanaannya tidak akan jauh berbeda. Belum lagi 
menyinggung dinamika politik demokrasi dan desentralisasi yang memperlambat 
pembuatan kebijaksanaan yang banyak dikeluhkan oleh menteri-menteri teknokrat 
yang tidak berlatar belakang partai politik.

Mempertimbangkan semua itu, ada baiknya Tim Ekonomi pemerintah memberikan fokus 
pada kebijaksanaan tertentu dan proyek utama tertentu yang dapat diselesaikan 
dalam waktu tertentu. Tentunya dengan menyadari keterbatasan sumber daya dan 
kemampuan birokrasi untuk melaksanakannya. Fokus seperti itu memang kelihatan 
tidak komprehensif namun membuat perhatian tertuju pada kebijaksanaan tertentu. 
Sedangkan pendekatan proyek banyak kelemahannya karena fokus perhatiannya 
adalah pada proyek yang bersangkutan. Namun dengan berbagai keterbatasan, 
pendekatan proyek menekankan pada aspek pelaksanaan dengan hasilnya (delivery) 
yang ukurannya bukanlah sekadar di atas kertas, namun hasil nyata.

Kebutuhan akan dukungan peraturan dilakukan sesuai dengan kebutuhan proyek yang 
bersangkutan sehingga cakupannya tidak terlalu luas. Penanggung jawab juga 
jelas dengan target dan jadwal waktunya. Jika pendekatan proyek ini dapat 
berhasil dalam proyek-proyek penting, maka pengembangan kebijaksanaan yang 
lebih luas dapat dilakukan.

Bukan seperti sekarang ini dimana pemerintah terlalu ambisius untuk menyiapkan 
seluruh perangkat kebijaksanaan baru kegiatan investasi dan pengembangan 
infrastrktur dapat berjalan, namun kemungkinan implementasinya sangat minim. 
Jika ini yang terjadi maka kekecewaan pelaku ekonomi dan masyarakat pada 
umumnya akan meningkat. Dengan kata lain pemerintah dapat saja membuat 
kebijaksanaan dan program yang luas, tetapi jika minim dalam pelaksanaannya, 
maka hanya akan mengecewakan banyak pihak.


[Non-text portions of this message have been removed]



***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. 
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi 
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 


** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi: 
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral 
scholarship, kunjungi 
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **

Other related posts:

  • » [nasional_list] [ppiindia] Implementasi Kebijaksaan Lebih Penting