[nasional_list] Re: [ppiindia] IRONIS - Lembaga AS Lebih Memihak Rakyat RI Ketimbang Menteri Kabinet SBY

** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi: 
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral 
scholarship, kunjungi 
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
siapa bilang pemerintah sby ngotot tak mau
minta keringanan utang?

saya pernah menulis soal ini setahun lalu, tepat
setelah tsunami menerjang aceh.

jubilee berisi orang-orang baik. tapi yang menentukan
pemberian pemotongan utang bukan mereka melainkan
para birokrat di kementerian keuangan negara-negara
anggota paris club.

salam,


Sakitnya Jadi Orang Miskin

Hasil sidang Paris Club mengecewakan. Siap-siap mengandalkan hibah untuk 
membangun kembali Aceh.

***-
PENERBANGAN panjang Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda mengelilingi 
separuh dunia agaknya menghasilkan letih belaka. Jauh-jauh datang untuk 
menagih tawaran moratorium utang dari negara maju, Menteri Hassan mendapati 
kenyataan pahit. Di Paris, Prancis, kumpulan 19 negara kaya yang tergabung 
dalam Paris Club menelurkan komunike yang jauh dari harapan semula, Rabu 
pekan lalu.

Paris Club memang tetap menyatakan komitmen memberikan moratorium utang US$ 
3 miliar atau setara dengan Rp 27 triliun, bagi Indonesia yang paling 
terpukul akibat bencana tsunami. Namun realisasinya masih menunggu 
penilaian dari Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) tentang dana 
yang diperlukan untuk membangun kembali Aceh.

Penilaian itu makan waktu tiga bulan, mungkin lebih. Selama masa itu, 
Indonesia hanya menikmati pembekuan pembayaran utang yang nilainya 
diperkirakan US$ 350 juta atau Rp 2,8 triliun. Bentuk moratorium yang 
ditawarkan pun tampaknya lebih berupa pembekuan pembayaran utang--sebagian 
pinjaman yang jatuh tempo tahun ini ditunda pembayarannya tahun depan.

Lebih dari itu, Paris Club juga meminta negara-negara yang terkena dampak 
tsunami mengajukan permintaan moratorium utang secara resmi--sesuatu yang 
selama ini dihindari Indonesia. Cuma satu hal yang melegakan. Jean-Pierre 
Joyuet, Presiden Paris Club, menyatakan moratorium diberikan tanpa syarat. 
Artinya, ?tanpa perlu mengikuti program dengan IMF dan dikaitkan dengan 
utang pada kreditor swasta (comparable treatment). Kedua aturan itu dikenal 
sebagai golden rules di Paris Club.

Hasil Paris Club yang mengecewakan tak ayal mengundang kecaman sejumlah 
ekonom dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) di dalam negeri. Dradjad 
Wibowo, ekonom yang juga anggota DPR, menyatakan hasil ini bukti kegagalan 
diplomasi ekonomi pemerintah. Di mata Dradjad, pemerintah tak sigap dan tak 
sungguh-sungguh memperjuangkan moratorium utang.

Soalnya, kesempatan seperti sekarang tak datang dua kali. ?Begitu ada 
tawaran moratorium, mestinya pemerintah langsung membuat penilaian 
kerusakan didampingi lembaga audit internasional,? katanya. Berbekal 
penilaian itu, para duta besar di luar negeri mestinya langsung terjun 
melobi parlemen atau departemen keuangan negara-negara yang menawarkan 
moratorium utang. ?Dengan begitu, peluang untuk mendapat keringanan utang 
jauh lebih besar,? kata Dradjad, dengan nada menyesalkan.

Kritik lain datang dari seorang mantan menteri. Ia mengirim forward pesan 
pendek dari seorang petugas penghubung jaringan LSM di Eropa yang memantau 
sidang Paris Club. Tim perunding yang dikirim pemerintah, menurut pesan SMS 
itu, tak meminta apa-apa, baik pemotongan maupun penjadwalan kembali 
pembayaran utang. ?Mereka hanya minta hibah.?

Sikap perunding yang sangat pasif itu membingungkan beberapa negara 
kreditor yang sebetulnya sangat bersimpati kepada Indonesia. Akibatnya, 
trio Eropa--Inggris, Jerman, Prancis--yang tadinya berinisiatif memberikan 
keringanan utang, tak bisa berbuat banyak. ?Kelihatan sekali tim perunding 
pemerintah tak memiliki strategi dan kompetensi melakukan perundingan,? 
kata mantan menteri itu.

Penunjukan Menteri Luar Negeri sebagai ketua tim perunding Indonesia juga 
dikritik sang bekas menteri. Mestinya, katanya, tim dipimpin langsung oleh 
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Aburizal Bakrie. ?Tapi Aburizal 
malah pergi ke Singapura,? ujarnya. Menteri Aburizal memang diketahui pergi 
ke negeri jiran itu untuk mempersiapkan KTT Infrastruktur.

Menteri Keuangan Jerman, Hans Eichel, justru membenarkan sikap perunding 
Indonesia yang terkesan tak tertarik pada tawaran moratorium utang. Usai 
bertemu Hassan Wirajuda, Eichel mengatakan Indonesia menanggapi skeptis ide 
pengampunan utang karena meragukan manfaat langkah itu.

Indonesia, kata Echel, seperti dikutip kantor berita Prancis AFP, khawatir 
pengampunan atau penjadwalan utang bisa merusak kelayakan kredit Indonesia 
di pasar internasional. ?Saya memahami sikap itu,? katanya. ?Setiap upaya 
restrukturisasi utang memang bisa berdampak tidak menguntungkan pada 
kredibilitas finansial negara bersangkutan.?

Sikap Indonesia memang tak terlalu bisa disalahkan. Berdasarkan pengalaman, 
tiap kali mengikuti penjadwalan utang di Paris Club, peringkat kredit 
Indonesia langsung diturunkan oleh Standard & Poor?s menjadi selective 
default alias gagal bayar selektif. Konsekuensinya, pemerintah Indonesia 
harus membayar bunga yang lebih tinggi bila menerbitkan surat utang ke 
pasar komersial.

Sayangnya, perjuangan negara-negara Eropa mengegolkan moratorium utang bagi 
Indonesia di sidang Paris Club membentur tembok. Selain ketidakseriusan 
Indonesia sendiri, penolakan Amerika juga mengganjal. Kantor berita 
Bloomberg mengungkapkan, selama sidang Paris Club telah terjadi perpecahan 
antara negara-negara Eropa dan Amerika.

Tanda-tanda penolakan Amerika telah terasa sebelum sidang dimulai. Menteri 
Keuangan John Snow, misalnya, sudah menolak usul pemotongan utang. 
Sedangkan Wakil Menteri Keuangan John Taylor mengatakan, ?Apa yang mesti 
kita perhatikan adalah bahwa uang yang terkumpul, baik melalui pemotongan 
utang, hibah, atau bantuan lain, disalurkan untuk tujuan yang jelas.?

Selama sidang Paris Club, Inggris, didukung Prancis dan Jerman, tetap 
mendesak penghapusan sebagian utang Indonesia yang berjumlah US$ 47,8 
miliar--US$ 4,7 miliar jatuh tempo tahun ini. Amerika menolak keras usul 
itu. Padahal, menurut kebiasaan, hasil sidang Paris Club mesti diputuskan 
secara konsensus.

Amerika berdalih, penghapusan utang bisa merusak peringkat kredit 
Indonesia. Ada pula kemungkinan uang hasil moratorium malah dikorupsi, 
bukannya dinikmati para korban tsunami. Sumber Tempo di pemerintahan 
mengatakan, akibat tentangan keras Amerika, negara-negara Eropa akhirnya 
mundur dari posisi semula tentang moratorium utang.

Toh, Dradjad Wibowo bersikeras Indonesia tetap bisa mendapat hasil lebih 
baik di Paris Club seandainya melakukan persiapan dan lobi lebih maksimal. 
Bahkan ketika Amerika menolak moratorium utang. Ia mendasarkan 
pengalamannya tatkala mengikuti sidang Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) 
dan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO).

Di kedua forum dunia itu, tempat hasil sidang juga diputuskan secara 
konsensus, Amerika terbukti kadang-kadang bisa dipukul knock out. ?Selama 
di Paris Club juga tak ada hak veto, kita bisa mengisolasi Amerika bila 
sukses melobi Eropa,? ujarnya.

Tim perunding Indonesia tentu saja membantah bekerja tak maksimal. Mahendra 
Siregar, Deputi Menteri Koordinator Perekonomian yang menjadi anggota tim 
perunding, mengaku pemerintah sudah melakukan penilaian awal tentang 
kerugian akibat bencana tsunami di Aceh. ?Jumlahnya Rp 18 triliun,? katanya.

Namun, untuk memperbaiki dan membangun kembali Aceh, jelas diperlukan dana 
lebih besar. Biaya bakal membengkak bila dilakukan relokasi alias 
pemindahan permukiman dan prasarana lain ke tempat baru yang lebih aman. 
Penilaian awal kerugian itu telah pula disampaikan kepada beberapa negara 
anggota Paris Club, seperti Inggris, Prancis, dan Jerman. ?Sambutan mereka 
positif sekali,? ujar Jannes Hutagalung, staf khusus Menteri Keuangan yang 
juga anggota tim perunding.

Hanya, baik Mahendra maupun Jannes mengakui, pemerintah memang memilih 
bersikap pasif mengenai moratorium utang. ?Kita tak meminta,? kata 
Mahendra. Soalnya, pemerintah khawatir terhadap jebakan-jebakan Paris Club. 
Kekhawatiran itu, kata Jannes, bukan momok di siang bolong.

Presiden Paris Club, Jean-Pierre Joyuet, telah menyatakan moratorium utang 
diberikan tanpa syarat. Tapi Jannes menangkap indikasi, Paris Club akan 
tetap menerapkan ?golden rules? terhadap Indonesia. Dengan kata lain, 
bencana tsunami tak dianggap sebagai force majeure, dan Indonesia tak 
dipandang sedang menghadapi situasi khusus. ?Memang sakit jadi orang 
miskin,? kata Jannes.

Bila Paris Club tak bisa dipegang, sikap tegas memang patut diambil. Dan 
hal itu diperlihatkan Menteri Keuangan Jusuf Anwar. ?Kalau harus masuk 
program IMF, kita akan bilang sayonara, thank you,? katanya. Demikian pula 
bila harus meminta penundaan utang dari kreditor swasta.

Sikap pemerintah itu disokong Binny Buchori dari Infid, LSM yang getol 
menyoroti masalah utang. Tapi ia minta pemerintah bersungguh-sungguh dulu 
memperjuangkan moratorium utang, karena masih ada waktu tiga bulan.

Lantaran moratorium utang tersendat, dari mana dana untuk membangun kembali 
Aceh? Sementara ini pemerintah mengandalkan hibah dari pemerintah dan 
rakyat negara-negara sahabat. Dari Australia, misalnya, masuk dana US$ 387 
juta. Dari negara-negara Arab dan Bank Pembangunan Islam terkumpul US$ 832 
juta.

Berkat hibah saja, menurut hitungan Jusuf Anwar, pos penerimaan dalam APBN 
akan bertambah hingga US$ 1,5 miliar atau Rp 13,5 triliun. Karena ada 
pembekuan pembayaran utang, pos pengeluaran bakal berkurang US$ 350 juta 
atau Rp 2,8 triliun. Duit itu bisa dijadikan modal awal membangun kembali 
Aceh--sambil tetap berharap moratorium utang akhirnya bisa mengalir lancar.

Nugroho Dewanto, Febrina Siahaan, Stepanus S. Kurniawan



At 04:33 AM 12/30/05 -0800, you wrote:
>Teman-teman,
>Sungguh ironis. Sebuah Lembaga di Amerika minta agar
>utang luar negeri Indonesia dihapuskan, karena tanpa
>penghapusan utang itu rakyat miskin Indesia tak akan
>selamat.
>
>Namun, para Menteri di pemerintahan SBY justru ngotot
>tak mau minta keringanan atau pemutihan utang luar
>negeri, meski rakyat kecil sudah megap-megap dan
>banyak yang sudah hancur dilindas kenaikan harga
>kebutuhan pokok akhir-akhir ini.
>
>Satrio
>=======================================
>
>Jubilee USA Network * www.jubileeusa.org
>
>FOR IMMEDIATE RELEASE
>December 30, 2005
>
>Contact:  Debayani Kar, 202-783-0215, 202-246-8143
>                 Neil Watkins, 202-783-0129,
>202-421-1023
>
>
>Indonesia Requires 100% Debt Cancellation to Meet
>Needs of Impoverished Majority
>
>Suharto Era Debt is Illegitimate and Must be Cancelled
>
>WASHINGTON ­ Indonesia's massive debt burden of $135
>billion is both unpayable and unjust, and Jubilee USA
>Network calls on this odious and illegitimate debt to
>be cancelled. Recent discussions of possible debt
>rescheduling and restructuring by government
>ministries underscore the problem of Indonesia's
>overwhelming debt burden. The country was devastated
>in 2004 by a tsunami and has been slowly recovering
>from both this natural disaster and the 1997 economic
>disaster in the form of the Asian financial crisis, as
>well as emerging from the 32-year rule of dictator
>Suharto, who stepped down under pressure in 1998. Much
>of Indonesia's debt was contracted under former
>dictator Suharto, though around $40 billion of the
>debt was incurred in the late 1990s in loans from the
>International Monetary Fund (IMF) in the aftermath of
>the 1997 financial crisis.
>
>Indonesia's debt is unpayable. Almost twenty percent
>of Indonesia's population is classified as poor, with
>the unemployment rate also around twenty percent. Yet
>in 2004, Indonesia spent 10 times more on debt service
>than it did on healthcare. To make matters worse, a
>tsunami claimed the lives of at least 128,000
>Indonesians at the end of 2004. The cost of
>reconstruction has been estimated at close to $6
>billion. Clearly, the debt burden has prevented the
>Indonesian government from meeting the needs of its
>impoverished majority.
>
>In addition to being unpayable, Indonesia's debt is
>odious and illegitimate. The majority of the country's
>debt was contracted under Suharto, who was well-known
>for diverting government funds for his own personal
>uses. A leaked 1997 World Bank report found that as
>much as $10 billion of the $30 billion lent by the
>Bank to Suharto was diverted to his personal bank
>accounts. In some instances, loan monies were used by
>Suharto to repress the Indonesian people. The Suharto
>case provides a clear instance of odious debt, or debt
>that was contracted without the knowledge or consent
>of the population where the government used the money
>for personal purposes or to oppress its people.
>
>The combination of persistent and wide-spread poverty
>in Indonesia and the odious nature of Suharto-era debt
>provides a compelling argument for the 100%
>cancellation of Indonesia's debt. Such cancellation
>must come without harmful economic conditions
>attached. We call on Northern creditors, especially at
>the Paris Club group and at the IMF, World Bank, and
>Asian Development Bank, to cancel Indonesia's debt.
>
>Jubilee USA Network is the US arm of the international
>movement working for debt cancellation for
>impoverished nations. Jubilee USA is a network of over
>70 religious denominations, labor groups,
>environmental organizations, and community and
>advocacy groups working for freedom from debt for
>countries in Africa, Asia, and Latin America.
>


[Non-text portions of this message have been removed]



------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
Help save the life of a child. Support St. Jude Children's Research Hospital.
http://us.click.yahoo.com/f4eSOB/lbOLAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~-> 

***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. 
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi 
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 



** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi: 
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral 
scholarship, kunjungi 
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **

Other related posts: