[nasional_list] [ppiindia] Gagalnya Komunikasi Politik SBY
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Thu, 26 Jan 2006 02:11:47 +0100
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **REPUBLIKA
Rabu, 25 Januari 2006
Gagalnya Komunikasi Politik SBY
Mohammad Yasin Kara Anggota Komisi XI DPR, dari Fraksi PAN
Perang statemen politik menyangkut rencana pemerintah untuk impor beras terjadi
di antara pejabat negara, baik pada level antarpemerintah maupun pemerintah
versus Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai wakil rakyat. Fenomena ini
merupakan manifestasi kegagalan strategi komunikasi politik Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono (SBY).
Presiden beserta seluruh jajarannya di pemerintahan tidak berhasil membangun
kepercayaan publik (trust public), sehingga kebijakan impor beras akhirnya
mendapat reaksi keras dari fraksi-fraksi di DPR. Sebagian fraksi itu menyatakan
ketidaksetujuannya atas rencana impor beras. Mereka mengajukan hak angket dan
interpelasi, meski setelah divoting, kedua hak tersebut akhirnya tidak bisa
melaju.
Ironisnya, justru penentangan ini berasal dari fraksi-fraksi DPR yang
berkoalisi mendukung pemerintah. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan apabila
hal ini penulis katakan sebagai buah komunikasi politik SBY yang gagal.
Sumber kegagalan
Sumber kegagalan kemunikasi politik itu jelas ada pada presiden. Sejak awal,
memang banyak kalangan yang menyangsikan kemampuan Presiden dalam membangun
komunikasi politik yang baik dan efektif. Letak kesalahannya, presiden lebih
sering turut campur dalam masalah yang bukan menjadi wewenangnya. Paling tidak
untuk masalah-masalah yang tidak semestinya ia lakukan sebagai satu kebijakan
politik yang kurang kondusif bagi strategi komunikasi politiknya.
Seperti rencana impor beras ini, mestinya cukup ditangani di tingkat
kementerian. Sementara presiden mestinya berada pada level pengambilan
kebijakan publik dan politik yang bersifat universal bukan partikular seperti
impor beras itu. Adalah sangat kecil dan naif manakala presiden turut campur
dalam masalah yang bersifat partikular itu. Akibatnya Presiden menjadi sasaran
tembak berbagai kalangan yang tidak senang atas strategi dan eksistensi
politiknya di tingkat nasional.
Terus terang saja, ini terlalu riskan bagi Presiden untuk melebur di dalamnya.
Jadi, bukan sistem pemerintahannya yang tidak sehat seperti Presiden pernah
tegaskan di berbagai media massa, tetapi strategi komunikasi politik Presiden
yang tidak tepat sehingga berimplikasi negatif bagi roda pemerintahannya. Saya
sebagai wakil rakyat di parlemen (DPR) merasa prihatin melihat realitas politik
seperti ini. Sementara pada sisi yang lain, saya berpandangan, mekanisme atau
metodologi rencana impor beras terlihat tidak memiliki landasan pemikiran yang
kuat. Mestinya impor beras itu tidak semata didasarkan pada upaya untuk
memenuhi stok beras nasional.
Berbagai kalangan mengetahui bahwa stok pangan saat ini relatif cukup pada
tingkat masyarakat di akar rumput (grass root level) tetapi mengapa pemerintah
bersekukuh merencanakan untuk impor? Penulis secara individual bukan tidak
setuju impor beras dilakukan jika memang impor itu sesuai dengan kebutuhan
dalam negeri. Persoalannya, saat ini masyarakat tidak kekurangan pangan.
Sehingga impor beras saat ini akan menjadi satu pukulan telak bagi para petani
kita yang merupakan rakyat miskin kebanyakan.
Terus terang, impor beras bukanlah solusi terbaik untuk membangun masyarakat
yang mandiri, kuat, dan bertahan dalam arus globalisasi ekonomi yang
perkembangannya kian tidak terbendung. Perlu kita sadari bahwa impor beras itu
hanya bersifat sementara, jangka pendek dan tentatif. Pun harus kita sadari
bahwa dalam jangka waktu yang panjang, kebijakan impor beras itu hanya akan
mendorong ketergantungan pada kebijakan politik luar negeri menuju proses
pembangkrutan masa depan perekonomian nasional secara tidak langsung. Untuk
itu, ada baiknya kebijakan politik impor beras itu dipikir ulang. Mekanisme
atau metodologinya mesti tepat dan tidak merugikan masyarakat kita secara luas.
Sebagai pemimpin bangsa dan negara secara organisatoris, kita memiliki
kewajiban untuk memberdayakan masyarakat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang
Dasar negara. Oleh karena itu, jika terpaksa kita harus mengambil jalan pahit
dengan kebijakan impor beras, ini harus bisa dijadikan sebagai pelajaran
berharga untuk membangkitkan sektor pertanian kita di masa depan sebagaimana
yang pernah Presiden janjikan dalam kampanye pemilihan umum (pemilu) setahun
yang lalu. Terus terang, kebijakan pemberdayaan dan pengembangan sektor
pertanian sebagai upaya untuk membangun dan menguatkan sektor pangan itu bukan
dengan melakukan kebijakan politik impor beras seperti yang disetujui Presiden.
Sejatinya, para petani kita tidak butuh kebijakan yang terlampau muluk. Mereka
hanya ingin memiliki lahan pertanian, bisa memperoleh pupuk dengan harga
terjangkau dan hasil pertaniannya bisa terjual dengan harga yang memadai dalam
arti tidak merugi. Itu saja keinginan mereka.
Dampak negatif
Yang paling parah akibat tidak efektifnya strategi komunikasi politik di tubuh
pemerintahan saat ini, Presiden tampaknya tidak memperhitungkan aspek-aspek
yang bersifat psikologis. Psikologi pasar akibat kebijakan atau bangunan
komunikasi politik yang tidak terarah itu korelasinya dengan kebijakan politik
impor beras menjadi kian tidak terkontrol.
Beras di tingkat grosir dan pengecer cenderung mengalami kenaikan yang memukul
telak kemampuan masyarakat untuk membeli. Pada sisi yang lain, kemiskinan dan
pengangguran menjadi kian menganga. Ditambah pula oleh musibah banjir di
berbagai kawasan negeri ini. Ini adalah hal fundamental yang mestinya turut
menjadi variabel analisis suatu kebijakan publik dan politik, betapa pun
kebijakan rencana impor beras itu adalah semata untuk memenuhi stok nasional.
Pertanyannya, untuk apa kita memenuhi stok nasional sementara masyarakat yang
sejatinya membutuhkan beras itu berada dalam ketercukupan pangan.
Jika demikian, di manakah letak persoalan sebenarnya? Ini pertanyaan
fundamental yang tidak mudah untuk menjawabnya. Pun juga kita bisa bertanya,
ada apa di balik rencana impor beras itu? Mengapa pemerintah ngotot dengan
pendiriannya untuk melakukan impor beras itu? Adakah suatu koalisi semata untuk
mencari keuntungan yang bersifat finansial di balik rencana impor beras itu?
Hal ini penting kita pertanyakan. Sementara para anggota parlemen (DPR) yang
bersikukuh atas pendiriannya menolak rencana impor beras itu tampaknya lebih
rasional dan lebih mudah diterima akal sehat.
Berpijak pada penjelasan ini, saya mengingatkan para pengambil kebijakan publik
dan politik, terutama Presiden agar tidak gagabah dalam mengambil kesimpulan
yang bersifat politik. Kita akan sangat sedih apabila kesejahteraan masyarakat
luas menjadi terabaikan hanya karena mengejar kepentingan sekelompok elite
politik yang memiliki kepentingan bisnis atas rencana impor beras itu. Fenomena
ini terlihat dengan tidak tersedianya mekanisme atau metodologi yang jelas,
mengapa kita mesti melakukan impor beras sementara stok pangan masyarakat di
level masyarakat bawah masih relatif memadai.
[Non-text portions of this message have been removed]
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny.
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
Other related posts:
- » [nasional_list] [ppiindia] Gagalnya Komunikasi Politik SBY
