[nasional_list] [ppiindia] Fakta dan Kebijakan Perberasan
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Wed, 25 Jan 2006 01:42:20 +0100
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **REPUBLIKA
Selasa, 24 Januari 2006
Fakta dan Kebijakan Perberasan
Bayu Krisnamurthi
Deputi Menko Perekonomian Bidang Pertanian dan Kelautan
Beras merupakan komoditas dengan permintaan yang inelastis di mana perubahan
harga hampir tidak menyebabkan perubahan jumlah permintaan konsumen. Jika
ketersediaan kurang, harga langsung naik karena konsumen tidak melakukan
penyesuaian atas konsumsinya. Ketersediaan beras yang cukup menjadi sangat
penting, baik untuk memenuhi kebutuhan maupun untuk menjaga agar harganya tidak
melonjak tinggi sehinga tidak terjangkau oleh konsumen. Terutama, konsumen
berpendapatan tetap dan rendah.
Berdasar Sensus Pertanian 2003, total petani diperkirakan berjumlah 24,869 juta
KK. Petani yang terkategori petani penggarap dan petani pemilik dengan tanah
yang luas diperkirakan hanya sekitar 10 persen hingga 15 persen. Sebagian besar
adalah petani yang hanya memiliki tanah garapan kurang dari setengah hektare.
Sebanyak 13,253 juta KK adalah petani gurem serta buruh tani yang pada musim
paceklik menjadi net-konsumen.
Petani adalah produsen juga konsumen. Dengan demikian, pembelaan terhadap
petani tidak dapat hanya dilakukan dari sisi kepentingannya sebagai produsen,
tetapi juga dari kepentingan keluarga petani yang juga konsumen. Sebagian besar
mereka miskin, tidak memiliki sarana penyimpanan, dan berbagai keterbatasan
lain.
Sentra-sentra produksi beras terdapat pada daerah tertentu, sementara
daerah-daerah lain seperti NTT, Papua, Maluku, DKI, Riau, Kepri, dan Kaltim,
mengalami defisit beras. Dengan demikian menjadi suatu kewajiban untuk
menyediakan stok yang cukup dan merata bagi seluruh rakyat di seluruh wilayah
Indonesia dengan harga yang terjangkau.
Kebijakan untuk petani
Untuk melindungi kepentingan petani (sebagai produsen), tahun 2006 pemerintah
menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) yang dimaksudkan agar harga beras
tidak jatuh. HPP beras tahun 2006 adalah Rp 3.550/kg (HPP tahun 2005 adalah Rp
2.790/kg). Harga gabah kering panen Rp 1.730/kg (tahun 2005 Rp 1.330/kg), dan
gabah kering giling Rp 2.280/kg (tahun 2005 Rp 1.765/kg).
Dalam hal ini HPP telah dinaikkan hingga 30 persen demi menjaga pendapatan
petani. Bulog bertugas untuk melakukan pembelian beras dan gabah apabila harga
berada di bawah HPP tersebut. Pada kondisi di mana harga yang terbentuk di
pasar telah melampaui batas harga yang dianggap terjangkau oleh masyarakat,
maka Bulog harus melakukan operasi pasar.
Selain kebijakan soal harga, keberpihakan terhadap petani di tahun 2006
diwujudkan juga dalam pemberian subsidi pupuk yang ditingkatkan dari Rp 2,53
triliun (tahun 2005) menjadi Rp 3,00 triliun (tahun 2006). Subsidi benih juga
dinaikkan dari Rp 106 miliar menjadi Rp 115 miliar. Kebijakan lainnya adalah
menambah kredit ketahanan pangan (KKP) dari plafon Rp 2,4 triliun menjadi Rp 3
triliun.
Agar harga terjangkau oleh konsumen, instrumen yang digunakan pemerintah adalah
program raskin dan pengendalian harga. Bulog bertugas menstabilkan harga
melalui operasi pasar murni, yakni dengan menambah pasokan beras ke pasar
dengan harga tertentu.
Kemampuan Bulog melakukan stabilisasi harga bergantung pada persediaan yang
jumlahnya perlu terus dijaga pada tingkat aman, yakni tidak lebih rendah dari 1
juta ton. Jumlah 1 juta ton diperoleh dari analisis yang dilakukan badan pangan
dunia, FAO, selama 25 tahun terakhir dari sekitar 60 negara di dunia termasuk
Indonesia. Analisis itu menyatakan bahwa risiko ketidakmampuan pasokan mencapai
3 persen hingga 5 persen dari total konsumsi.
Angka resiko itu sudah diturunkan dari sekitar 5 persen hingga 8 persen pada
tahun 1980an, karena pertimbangan distribusi dan transportasi yang sudah lebih
baik.Oleh sebab itu, suatu negara atau wilayah harus memiliki stok sebesar 3
persen hingga 5 persen terhadap total konsumsinya. Jadi, jika konsumsi
Indonesia adalah 32 juta per tahun, maka Indonesia harus mempunya stok yang
dapat segera didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia (stok pemerintah)
antara 900 ribu hingga 1,5 juta ton.
Pemerintah menetapkan 1 juta ton sebagai pendekatan yang moderat. Jumlah stok
itu pun hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rakyat dalam 10 hari
saja, sementara cadangan BBM ditetapkan minimum 21 hari. Jumlah ini diperlukan
tidak saja untuk keperluan di atas tetapi juga untuk keadaan darurat, bencana
alam, dan penyaluran beras untuk golongan TNI/Polri, dan lembaga pemasyarakatan.
Sejak pertengahan 2005, harga gabah dan beras selalu lebih tinggi dari harga
yang ditetapkan pemerintah. Di satu sisi, hal ini menunjukkan keberhasilan
kebijakan perberasan melindungi kepentingan petani. Petani menikmati harga yang
baik. Namun di sisi lain, hal tersebut menimbulkan masalah karena Bulog
mengalami kesulitan dalam menambah stok pemerintah.
Kewajiban Bulog
Bulog membeli dengan dana yang telah ditetapkan dalam APBN, demikian juga
jumlah yang harus dibeli (terkait dengan jumlah keluarga miskin yang harus
dilayani dan raskin yang harus disalurkan). Apabila Bulog membeli di atas harga
yang ditetapkan maka akan melanggar UU APBN.
Hal ini juga ditunjukkan oleh kondisi di lapangan. Bulog diperintah untuk
menambah stok dari dalam negeri dengan dukungan sepenuhnya dari seluruh jajaran
pemerintah dan pemerintah daerah. Dari suplus yang disebutkan mencapai 2,7 juta
ton, ternyata untuk membeli 100 ribu ton saja (sekitar 3 persen saja dari
suplus) tidak dapat dilakukan.
Komitmen para pedagang dan penggilingan hanya sebesar 21 ribu ton. Bahkan
realisasinya hanya sekitar 10 ribu ton. Lagi-lagi masalah harga menjadi
pertimbangan. Bulog hanya bisa beli dengan harga Rp 3.550 sedangkan pedagang
ingin menjual dengan harga lebih tinggi. Kalaupun pemerintah menugaskan Bulog
untuk tetap membeli dengan harga lebih tinggi, maka harga di tingkat konsumen,
termasuk yang harus dibayar oleh keluarga petani, akan melonjak.
Rata-rata harga beras dalam dua pekan terakhir 2006 telah naik dibanding harga
rata-rata dalam dua bulan terakhir 2005. Tertinggi terjadi di Ternate sebesar
31 persen, di Jakarta mencapai 19 persen, dan rata-rata nasional mencapai
sekitar 21 persen. Tingginya harga beras menyebabkan pengadaan dalam negeri
sangat sulit dilakukan. Akibatnya stok pemerintah (bukan stok masyarakat) akan
kurang dari 1 juta.
Untuk menghadapi bencana, peluang bencana, serta kekurangan pasokan bahan
pangan di beberapa daerah, bahkan ada daerah yang sudah mengalami masalah
kelaparan, stok pemerintah harus diamankan. Pengadaan untuk persediaan (stok)
diutamakan dari dalam negeri namun pada kondisi tertentu pengadaan dilakukan
dari luar negeri.
Batasan impor
Fokus utama kebijakannya bukan pada impor tetapi pada penguatan stok
pemerintah. Kalaupun penguatan stok pemerintah itu dilakukan dengan kebijakan
impor, maka harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian agar
tidak merugikan petani. Harus dipastikan bahwa saat impor dilakukan harga
diterima petani tetap terjaga. Hingga saat ini hal tersebut masih dapat
dilakukan.
Itulah sebabnya impor hanya dilakukan maksimum sampai 31 Januari 2006, sebelum
dimulainya panen raya pada Februari 2006. Impor dilakukan hanya di
daerah-daerah bukan basis produksi padi seperti Papua, NTT, Kalimantan Timur,
juga di daerah-daerah khusus seperti Aceh, untuk memenuhi kepentingan
pengungsi. Impor juga hanya dilakukan pemerintah (melalui Bulog), dan
ditegaskan bahwa impor oleh swasta tetap dilarang.
Untuk mengamankan kebijakan impor beras maka izin dikeluarkan dengan
persyaratan yang sangat ketat, meliputi mutu dan volume yang dapat diimpor dan
pelabuhan tujuan. Juga dilakukan verifikasi penelusuran teknis di pelabuhan
muat. Koordinasi antarinstansi terkait termasuk Polri dan TNI terus digalang
untuk mencegah adanya impor ilegal.
Impor dimaksudkan hanya untuk mengisi stok/persediaan minimal Bulog, dan tidak
akan dijual ke pasar bebas, sehingga tidak akan mendistorsi harga. Pengendalian
harga dilakukan melalui mekanisme raskin dan operasi pasar khusus yang
dilakukan pada daerah konsumen, tidak di daerah produsen. Keputusan dan
persiapan impor beras telah memperhatikan prosedur, baik legal-formal maupun
kesepakatan-kesepakatan, termasuk saran Komisi VI DPR RI.
[Non-text portions of this message have been removed]
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny.
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
Other related posts:
- » [nasional_list] [ppiindia] Fakta dan Kebijakan Perberasan
