[nasional_list] [ppiindia] Evaluasi Kabinet di Tengah Kenaikan BBM

** Mailing List Nasional Indonesia http://www.ppi-india.org ** 
** Situs milis nasional: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia ** 
** Info Beasiswa Indonesia http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
SUARA KARYA


Evaluasi Kabinet di Tengah Kenaikan BBM
Oleh Aldan Fakry 


Kamis, 29 September 2005
Di tengah rencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) awal Oktober, 
pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendapat tekanan dari berbagai 
kalangan untuk segera melakukan reshuffle kabinet. Presiden SBY sendiri sudah 
bernjanji akan mengevaluasi kinerja kabinet setelah setahun perjalanan 
pemerintahannya. Tidak tertutup kemungkinan reshuffle akan dilakukan terhadap 
personalia kabinet yang performanya jeblok. 

Arus yang mendukung reshuffle kabinet, kini makin meluas. Partai Golkar, 
misalnya, sangat menghendaki adanya reshuffle kabinet pada ulang tahun pertama 
pemerintahan Yudhoyono-Kalla, 20 Oktober mendatang. Sementara ada yang 
memandang bahwa pergantian kabinet belum perlu dilakukan. Kesempatan masih 
perlu diberikan kepada anggota kabinet yang kurang greget kinerjanya. Di 
sinilah muncul pendapat pro dan kontra. 

Pihak yang pro mendesak agar presiden segera melakukan reshuffle kabinet, 
karena para pembantunya dinilai sudah tidak mampu dan lalai menggerakkan siklus 
ekonomi dalam negeri. Ini berdampak semakin terpuruknya indikator ekonomi yang 
tentunya juga berdampak melemahnya daya beli masyarakat. 

Sedangkan kubu yang kontra berpendapat bahwa untuk memacu pertumbuhan ekonomi 
suatu negara, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Siapa pun yang duduk 
sebagai pembantu presiden tidak akan mampu mengendalikan dan memompa 
pertumbuhan ekonomi hanya dalam waktu setahun. Oleh sebab itu, reshuffle tidak 
diperlukan karena yang terpenting adalah perbaikan kinerja anggota kabinet. 

Reshuffle dan evaluasi kabinet memang merupakan hak prerogatif Presiden SBY. 
Namun masalahnya, cara mengukur bahwa seorang anggota kabinet mampu bekerja 
secara profesional atau tidak, bukan perkara mudah. Bisa saja seorang menteri 
yang ditunjuk menjadi anggota kabinet sebenarnya cukup profesional, tetapi 
karena birokrasi di kementerian yang dipimpinnya tidak mendukung, ia sulit 
bekerja dan gagal. Sebaliknya, mungkin ada anggota kabinet yang kurang 
profesional, tapi karena didukung birokrasi yang sudah mapan, ia bisa sukses 
bekerja. 

Kerumitan lain dalam menilai anggota kabinet, selain karena faktor birokrasi, 
juga menyangkut dukungan politik dari parlemen. Bisa saja, seorang menteri yang 
profesional gagal di bidangnya karena dalam menjalankan program-programnya 
dihambat oleh parlemen. Sebaliknya, ada menteri yang bukan dari kalangan 
profesional tapi karena mendapat dukungan dari parlemen, ia relatif sukses 
menjalankan program kementerian yang dipimpinnya. 

Untuk keluar dari kerumitan ini, ada baiknya Presiden SBY perlu melakukan 
penilaian terhadap anggota kabinetnya berdasarkan ukuran-ukuran yang objektif, 
baik secara politis maupun fungsional. Secara politis, keberhasilan seorang 
menteri bisa dilihat dari faktor dukungan parlemen dan opini publik. Sedangkan 
secara fungsional, ukuran didasarkan pada langkah-langkah berikut 
pencapaian-pencapaiannya yang berdampak langsung bagi kemajuan masyarakat, 
terutama jika dibandingkan dengan periode kementerian sebelumnya. Jika terpaksa 
memilih antara ukuran politis dan fungsional, maka ukuran fungsional harus 
lebih dikedepankan. 

Dengan tolok ukur yang objektif, Presiden SBY tentu akan bisa menilik secara 
jelas siapa saja di antara anggota kabinetnya yang tergolong sukses, dan 
sebaliknya siapa-siapa yang memiliki rapor merah alias gagal. Terhadap yang 
sukses, Presiden SBY harus mendorongnya agar terus bekerja keras, meningkatkan 
kinerja untuk kepentingan rakyat. Bagi yang gagal, SBY bisa menyodorkan dua 
opsi. Pertama, mengundurkan diri secara terhormat; kedua, bila yang 
bersangkutan tidak mau mundur, SBY harus berani mengambil keputusan untuk 
menggantinya dengan yang baru, yang lebih profesional. 

Hal semacam ini perlu ditekankan karena selama ini SBY dinilai banyak kalangan 
kurang tegas dalam mengambil keputusan. Cap ketidaktegasan tersebut harus 
dibuang jauh-jauh dari sosok seorang presiden, apalagi presiden dalam suatu 
negara "abnormal" seperti Indonesia. Negara semrawut seperti Indonesia 
membutuhkan kepemimpinan yang tegas dan tidak ragu-ragu. Termasuk ketegasan 
dalam memecat bawahannya yang dinilai gagal. Bercermin dari pendahulunya, 
kegagalan bawahan yang dimaafkan sang leader akan menjadi kegagalan bagi sang 
pimpinan dimaksud. Untuk memimpin negara sebesar Indonesia, tak bisa didasarkan 
pada sikap menjalin kebersamaan untuk menanggung kegagalan. 

Ada dua pertimbangan mengapa reshuffle kabinet harus dilakukan. Pertama, SBY 
mengemban tugas yang berat, terutama berkait dengan masalah kenaikan harga BBM, 
pencurian dan penyelundupan BBM. Dalam kondisi demikian, kiranya tak mungkin 
bagi SBY menggantungkan pelaksanaan tugas-tugas pada anggota kabinet yang tidak 
becus. Sementara yang profesional saja belum tentu mampu mengembannya. 

Kedua, tugas pokok SBY adalah bagaimana memerintah (how to govern), bukan how 
to campaign. SBY harus berkonsentrasi pada tugas dan tanggung jawabnya yang 
begitu kompleks. Apalagi, mengingat tantangan yang dihadapi semakin berat. 
Bukan waktunya lagi bagi SBY untuk memikirkan popularitas. 

Bagaimana pun reshuffle kabinet bukan langkah yang populer. Apalagi jika yang 
terkena reshuffle adalah anggota kabinet dari partai politik (parpol) yang 
sejak awal memberikan dukungan kepadanya. Bisa saja parpol yang kadernya 
digeser akan menarik dukungan. 

Namun, demi ke arah perbaikan, hal itu tak dikhawatirkan karena dari sisi 
legitimasi tak ada masalah. Selain telah mendapat mandat rakyat melalui pemilu 
secara langsung, dukungan pada pasangan ini di parlemen juga sangat besar 
terutama dengan tampilnya Jusuf Kalla sebagai ketua umum parpol terbesar. 

Menggeser satu atau dua anggota kabinet dari partai-partai kecil atau sedang, 
tak akan berpengaruh bagi tingkat dukungan parlemen terhadap kabinet SBY. 
Sementara jika yang di-reshuffle berasal dari partai besar, tentu justru akan 
lebih menguntungkan apalagi jika penggantinya juga berasal dari partai yang 
besar. Dengan begitu, reshuffle tidak berpengaruh bagi kemungkinan berkurangnya 
tingkat dukungan politik di parlemen. 

Yang tidak kalah penting, setelah melakukan reshuffle, anggota kabinet baru 
perlu menandatangani kontrak politik siap mundur, jika gagal. Ini penting 
sebagai pelecut agar mereka bekerja sungguh-sungguh. *** 

Penulis pemerharti kebijakan publik,
alumnus Universitas Airlangga Surabaya. 

[Non-text portions of this message have been removed]



------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
Give at-risk students the materials they need to succeed at DonorsChoose.org!
http://us.click.yahoo.com/Ryu7JD/LpQLAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~-> 

***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://www.ppi-india.org
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi 
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 


** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi: 
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Website resmi http://www.ppi-india.org **
** Beasiswa Indonesia, http://informasi-beasiswa.blogspot.com **

Other related posts: