[nasional_list] [ppiindia] Etika Kepentingan Rakyat
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Sun, 29 Jan 2006 01:21:12 +0100
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com
**http://www.suarapembaruan.com/News/2006/01/28/index.html
SUARA PEMBARUAN DAILY
Etika Kepentingan Rakyat
R.P. Borrong
"Tak ada kawan abadi, tak ada musuh abadi, yang ada hanya kepentingan abadi"
(Lord Palmerston)
HARI Senin, tanggal 24 Januari 2006 adalah saat yang mendebarkan. Banyak mata
tertuju ke layar kaca, dari pagi hingga sore. Harapannya, para wakil rakyat
terhormat akan mengambil keputusan penting: hak angket beras! Sampai sidang
berakhir, yang saat dimulai, hanya dihadiri 277 dari 500 anggota Dewan,
ternyata tidak menghasilkan keputusan yang signifikan. Ali-ali memutuskan untuk
menyetujui hak angket DPR tentang kebijakan pemerintah mengimpor beras, hak
interpelasipun ternyata tak disepakati.
Dapat diduga bahwa kepentingan politik, baik pribadi maupun partai, menang atas
kepentingan rakyat yang diwakili para Dewan yang terhormat. Kalau kepentingan
rakyat kecil logikanya sederhana saja. Petani lagi panen dan beras di pasar
surplus, mengapa harus impor beras? Kalau betul impor beras bertujuan menolong
rakyat miskin, mengapa saat beras impor mulai berdatangan harga beras malah
naik?
Mungkin pikiran penguasa (pemerintah dan DPR, maaf) dengan menaikkan harga
beras, petani bisa diyakinkan bahwa memang kebijakan pemerintah memihak petani.
Tetapi harga jual gabah, terutama beras, para petani sudah terlanjur dibeli
Bulog dengan harga murah, lalu kenaikan harga hanya akal-akalan saja. Malah
menambah beban petani yang harus membeli harga beras di pasar lebih mahal dari
harga jual produknya sendiri!
Permainan politik para penguasa di Indonesia ternyata memang hanya merupakan
implementasi dari apa yang dikatakan Lord Palmerston di atas. Kepentingan
rakyat tidak pernah menjadi arah kebijakan penguasa. Para wakil rakyat selalu
pura-pura membela rakyat sebelum bersidang, tetapi setelah bersidang, selalu
kepentingan politik mereka sendiri yang dimenangkan.
Kecenderungan ini sudah menjadi kebiasaan DPR. Lihat saja ketika mereka
bersemangat seolah-olah akan menolak kenaikan BBM pada bulan Oktober 2005 lalu.
Tetapi ketika mereka bersidang untuk memutuskan, kepentingan rakyat dilupakan
dan mereka memutuskan mendukung kebijakan pemerintah/penguasa karena mereka
punya kepentingan mendapatkan kenaikan gaji dari hasil surplus penjualan harga
BBM. Itu fakta, logika rakyat, bukan logika politik para penguasa!
Apakah akan terulang keadaan sekarang, ketika sebelum bersidang para angora DPR
seolah-olah akan menolak kebijakan impor beras yang sangat merugikan petani dan
rakyat kecil pada umumnya, tetapi kemudian saat mereka bersidang, justru mereka
sepertinya akan mendukung kebijakan pemerintah tersebut.
Memang proses ini masih berlangsung. Tetapi hasil rapat pleno hari Senin, 24
Januari lalu itu sudah semakin mengarah pada kemenangan kepentingan politik
penguasa (sekali lagi pemerintah dan DPR) dan mengalahkan kepentingan rakyat.
Kalau ini terjadi, memang para politisi Indonesia dapat dikategorikan sebagai
Machiavelian abad 21 yang menghalalkan semua cara untuk melayani kepentingan
kekuasaan mereka.
Kalau kita mengacu pada pendapat Max Weber, bahwa "seseorang yang aktif dalam
politik, bertujuan mencari kekuasaan dan memakai kekuasaan menjadi alat
mencapai tujuan, baik kepentingan ideal maupun kepentingan diri sendiri", maka
praktik politik para politisi Indonesia (tentu saja tidak semua tetapi
cenderung mayoritas) adalah politik kepentingan diri sendiri, belum pada
tataran politik ideal yaitu untuk kepentingan rakyat.
Etika Politik
Etika politik bukanlah suatu sistem politik yang berbelit. Secara sederhana,
etika politik dapat diartikan sebagai sejumlah nilai luhur yang seharusnya
diterapkan dalam perilaku politik para politisi. Hans Küng menyebut "etika
politik sebagai kewajiban hati nurani yang tidak difokuskan pada apa yang baik
atau benar secara abstrak, tetapi pada apa yang baik dan benar dalam situasi
yang konkrit". Banyak keputusan dan kebijakan politik yang tidak memperhatikan
hati nurani karena lebih suka melayani kepentingan sendiri dari pada
kepentingan rakyat yang memberi kekuasaan kepada para penguasa, khususnya
anggota DPR.
Kalau kita mengambil contoh nilai-nilai yang seharusnya ada dalam etika
politik, maka yang utama tentulah kejujuran. Kita bertanya apakah para politisi
kita jujur dalam keputusan yang diambil? Apakah mereka benar-benar
memperjuangkan kepentingan rakyat seperti yang selalu menjadi slogan para
politisi? Kita menjadi ragu ketika melihat kecenderungan seperti yang sekarang
terjadi dalam menghadapi kebijakan impor beras yang dilakukan pemerintah.
Menurut mantan Presiden Abdurrahman Wahid, impor beras akan menguntungkan para
pengusaha dan elite politik (baca: politisi yang sedang berkuasa). Tentu
sebagai mantan Presiden dan pengamat yang jeli, Abdurrahman Wahid tidak
sembarangan memberikan pendapatnya. Namun lepas dari pendapat tersebut dan juga
pendapat banyak analis lainnya, logika rakyat membenarkan bahwa kebijakan impor
beras adalah suatu kebijakan politis penguasa, yang seharusnya dikritisi dan
ditolak oleh anggota DPR sebagai wakil rakyat yang seharusnya mengutamakan
kepentingan rakyat dari pada kepentingan pribadi.
Lakon-lakon yang sedang dimainkan di gedung rakyat, Senayan, dapat dianggap
sebagai suatu permainan sandiwara. Kita tahu di dalam lubuk hati yang paling
dalam bahwa kebijakan impor beras itu memang bertujuan untuk kepentingan bisnis
penguasa berkolaborasi dengan pengusaha.
Nurani para anggota Dewan mestinya terusik dengan kenyataan itu. Namun
kebijakan yang jelas-jelas mengorbankan kepentingan rakyat demi tercapainya
tujuan kepentingan penguasa (tertentu) dan pengusaha (tertentu), se-olah tidak
punya daya mengusik nurani para anggota DPR yang kepentingan konstituennya
sedang dikorbankan!
Harus Beretika
Di bidang politik, Machaiavelli telah memproklamirkan pemisahan politik dan
etika.
Machiavelli menggaris bawahi bahwa etika satu-satunya dalam politik adalah
kebaikan Negara, mempertahankan Negara dengan segala cara dan biaya. Banyak
penguasa yang mengikuti tesis Machiavelli ini (terang-terangan atau
sembunyi-sembunyi) telah mempraktekkan kekuasaan tanpa nurani, termasuk juga
banyak politisi Indonesia.
Kalau Machiavelli menyebut kepentingan Negara sebagai norma etika politik, maka
Milton Friedman, memproklamirkan "peningkatan keuntungan" sebagai kewajiban
moral para pengusaha. Profit adalah norma dalam kebijakan-kebijakan ekonomi.
Inilah ciri ekonomi liberal, yang diakui atau tidak, sangat kental dalam
berbagai paket kebijakan ekonomi Indonesia. Kebijakan ekonomi selalu terarah
pada kepentingan para pengusaha untuk mendapatkan keuntungan dan bukan untuk
kepentingan kesejahteraan rakyat.
Dalam suatu masyarakat demokratis, mestinya etika menjadi salah satu
pertimbangan, bahkan menjadi pertimbangan utama, dalam kebijakan politik dan
ekonomi. Namun, dalam kenyataannya, kebijakan politik dan ekonomi Indonesia
sangat mengutamakan kepentingan kekuasaan dan keuntungan ekonomi para politisi.
Itu sebabnya rakyat selalu dirugikan dan dikorbankan kepentingannya dalam
kebijakan politik, khususnya kebijakan ekonomi.
Selain kebijakan impor beras, hari-hari ini demam kenaikan TDL (tarif dasar
listrik) menjadi topik yang diperdebatkan masyarakat. Banyak orang menganggap
rencana kenaikan ini tidak masuk akal. Sebagai BUMN yang memonopoli pengelolaan
listrik Negara, mestinya PLN mendapatkan keuntungan. Masalahnya adalah korupsi
di PLN tidak bisa membuat perusahaan yang selalu dianakmaskan pemerintah itu
tidak pernah untung, malah terus merugi.
Sepertinya kenaikan TDL dapat dibenarkan secara etika bisnis karena perusahaan
harus untung. Namun dilihat dari sudut pandang praktik korupsi di tubuh BUMN
itu, tidaklah etis kalau kerugian perusahaan akibat korupsi dibebankan pada
rakyat. Terlebih oleh karena rakyat miskin di Indonesia tidak lagi mampu
membayar biaya pemakaian listrik yang terus naik sementara pendapatan rakyat
terus menurun. Maka yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah adalah mengatasi
korupsi di tubuh PLN sehingga uang yang dikorupsi dapat dikembalikan menjadi
keuntungan perusahaan.
Kalau kebijakan impor beras dan kenaikan TDL diloloskan oleh DPR maka sungguh
suatu bukti bahwa wakil-wakil rakyat kita tidak lagi punya nurani, tidak
menghormati etika politik dan tidak layak menjadi wakil rakyat. Kalaupun
politik dan ekonomi dipandang punya hukumnya sendiri, setidak-tidaknya, para
pelaku politik dan bisnis harus punya nurani. Politik dan ekonomi seharusnya
dijalankan dengan nurani dan dengan nilai-nilai etika, sehingga mencapai
tujuannya yang luhur yaitu mewujudkan kesejahteraan rakyat atas dasar keadilan
sosial sebagaimana tercantum dalam falsafah Negara yaitu Pancasila dan dalam
konstitusi Negara yaitu UUD 45.
Para pemimpin Negara (eksekutif maupun legislatif) sudah harus sungguh-sungguh
memperhatikan kepentingan rakyat, ya kepentingan bangsa dan Negara, kalau tidak
ingin Negara ini hancur lebur karena kebijakan yang tidak memihak rakyat.
Bencana-bencana yang akhir-akhir ini terus menghantam Negara ini juga tidak
dapat dilepskan dari salah urus Negara akibat hilangnya nurani para pemimpin.
Kita mengharapkan para pengurus Negara ini sadar, sebelum terlambat, untuk
merenungkan kembali hakekat kekuasaan rakyat yang dipercayakan di atas pundak
mereka.
Artinya kita menunggu keputusan DPR dengan tegas menolak kebijakan impor beras,
kebijakan kenaikan TDL dan kebijakan lain yang tidak melayani kepentingan
rakyat tetapi yang melayani kepentingan segelintir pengusaha dan penguasa yang
haus kekayaan dan kuasa. Rakyat dan alam, pasti akan bangkit membalas semua
kebijakan yang menindas mereka. Hari ini bencana alam, besok atau lusa, bencana
sosial. Semoga nurani para wakil rakyat dihidupkan bersama tahun baru Imlek
yang kita rayakan hari ini! Gong Xi Fa Cai! *
Penulis adalah Ketua STT Jakarta
Last modified: 28/1/06
[Non-text portions of this message have been removed]
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny.
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
Other related posts:
- » [nasional_list] [ppiindia] Etika Kepentingan Rakyat
