[nasional_list] [ppiindia] Dituntut Keberanian Presiden Yudhoyono
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Sat, 14 Jan 2006 03:16:21 +0100
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com
**http://www.suarapembaruan.com/News/2006/01/13/index.html
SUARA PEMBARUAN DAILY
Tajuk Rencana I
Dituntut Keberanian Presiden Yudhoyono
SEKALIPUN Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terus menerus gencar
berkampanye memberantas korupsi, namun hasilnya belum seimbang. Sebab, dalam
masyarakat masih berkembang penilaian negatif atas hasil yang dicapai
pemerintah dalam memberantas korupsi. Terbukti dari kritik masyarakat yang
mengatakan bahwa pemerintah masih "pandang bulu" dalam membasmi KKN. Selain
"pandang bulu", pemerintah juga dituduh melakukan "tebang pilih". Artinya yang
satu "ditebang", yang lain dibiarkan tumbuh dan berkembang. Cara-cara "tebang
pilih" dalam pemberantasan korupsi jelas lebih parah dari "pandang bulu",
karena yang terjadi adalah pilih kasih alias diskriminatif.
Oleh karena itulah berkembang juga pendapat yang mengatakan bahwa Pemerintahan
Presiden Yudhoyono melakukan politik balas dendam dalam pengungkapan
kasus-kasus korupsi. Maksudnya, mengutamakan penyidikan korupsi terhadap
pihak-pihak yang dianggap tidak seiring dan sejalan dengan kebijakan
pemerintah, atau yang termasuk kategori "lawan-lawan politik".
Di pihak lain, Presiden Yudhoyono juga dituduh tidak tegas memerintahkan
aparatnya menindak orang-orang dekatnya yang dituduh melakukan KKN. Pemerintah
dinilai setengah hati dalam membasmi korupsi, karena masih banyak kasus KKN
kelas "kakap" yang luput dari perhatian. Bahkan terkesan dibiarkan.
KESAN bahwa Presiden Yudhoyono "pandang bulu" dan "tebang pilih" dalam
memberantas korupsi tercermin dalam penuntasan manipulasi dana Pemilu 2004 di
Komisi Pemilihan Umum (KPU). Betapa tidak, karena sudah jelas dan transparan
melalui pemeriksaan di sidang pengadilan atas pejabat KPU yang menerangkan
bahwa semua anggota KPU menerima dana rekanan. Namun, yang diseret ke
pengadilan dan dihukum hanya Ketua KPU, Nazaruddin Sjamsuddin. Padahal paling
tidak ada dua anggota KPU, menurut kesaksian di pengadilan, menerima dana dari
rekanan tapi tidak tersentuh karena mereka orang-orang dekat presiden.
Kalau Presiden Yudhoyono memang konsekuen dan komit atas janjinya sewaktu
kampanye Pilpres 2004, seharusnya jangan diskriminatif dalam memberantas
korupsi. Jangan "pandang bulu" atau "tebang pilih" serta setengah hati. Apalagi
Presiden Yudhoyono dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Ia adalah
amanat langsung rakyat sebagai pemegang kedaulatan, yang diberi mandat penuh
dari rakyat untuk memberantas korupsi. Presiden Yudhoyono dituntut
keberaniannya untuk mengungkap kasus-kasus KKN "kelas kakap".
SEPERTI kasus BLBI, jelas merupakan perampokan atas uang rakyat sampai ratusan
triliun rupiah pada 1997. Kalau punya keberanian, Presiden Yudhoyono perlu
meninjau kebijakan pemerintah sebelumnya mengenai pemberian release and
discharge yang membebaskan para debitor nakal dari tuntutan hukum. Kecuali Moh
Hasan dan Probosutedjo, boleh dibilang pihak-pihak yang dekat dan bahkan
keluarga Cendana belum tersentuh sama sekali.
Beberapa waktu lalu semua fraksi di DPR menyuarakan supaya pemerintah segera
mengusut tuntas kasus KKN di bidang pertambangan. Termasuk meninjau kembali
kontrak kerja sama dan bagi hasil dengan investor asing yang dinilai sarat KKN
sehingga merugikan keuangan negara. Dalam kaitan ini, makin terasa sikap
setengah hati Presiden. Padahal kalangan DPR sendiri sudah bersuara keras
mendesak pemerintah agar segera mengambil tindakan tegas membongkar berbagai
KKN di bidang pertambangan tersebut. Namun, sampai sekarang belum ada
geliatnya. Sekali lagi, kita menuntut keberanian Presiden Yudhoyono dalam
membasmi KKN, yang adalah musuh seluruh rakyat.
Last modified: 13/1/06
[Non-text portions of this message have been removed]
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny.
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
Other related posts:
- » [nasional_list] [ppiindia] Dituntut Keberanian Presiden Yudhoyono
