[nasional_list] [ppiindia] Disfungsi Wakil Rakyat
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Mon, 26 Sep 2005 12:41:55 +0200
** Mailing List Nasional Indonesia http://www.ppi-india.org **
** Situs milis nasional: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia **
** Info Beasiswa Indonesia http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
http://www.suarapembaruan.com/News/2005/09/26/index.html
SUARA PEMBARUAN DAILY
Disfungsi Wakil Rakyat
Jeffrie Geovanie
DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) di era reformasi yang katanya jauh lebih baik
jika dibandingkan dengan anggota DPR era Soeharto, nyatanya masih dipandang
minus oleh sebagian besar rakyat yang diwakilinya. Sudah banyak kalangan yang
melakukan survei, baik yang secara mendalam, atau pun sekadar jajak pendapat
mengenai kinerja wakil rakyat (DPR). Secara umum, nilainya buruk.
Memang, bisa jadi, survai, jajak pendapat, atau yang semacamnya itu belum bisa
dikatakan valid untuk mewakili pendapat dan persepsi dua juta lebih penduduk
Indonesia. Tapi, bisa jadi juga, penemuan survei atau jajak pendapat itu ibarat
gunung es yang hanya tampak bagian terkecil di puncaknya. Artinya, pada
faktanya sebagian besar rakyat yang hidup di kota-kota kecil atau di desa-desa
yang ten- tu jumlahnya lebih besar, umumnya merasa kecewa dengan kinerja DPR
yang hanya mereka dengar pendapatnya melalui radio, atau mereka saksikan
tingkah lakunya melalui televisi.
Kekecewaan rakyat terhadap wakilnya di DPR itu bukan tanpa alasan. Melalui
Pemilu 2004 lalu, dengan penuh kesadaran (tanpa paksaan dan intimidasi), rakyat
Indonesia telah memilih para calon anggota DPR yang dalam kampanyenya sangat
pandai merayu dan mengumbar janji-janji perbaikan ekonomi, politik, hukum, dan
lain-lain yang sangat memabukkan.
Tapi, ketika (sebagian) terpilih menjadi anggota dewan yang "terhormat", mereka
malah sibuk memperjuangkan kenaikan gaji, fasilitas mesin cuci, tunjangan
telepon, jatah naik haji, jalan-jalan ke luar negeri, dan yang paling memalukan
-menjadi calo bantuan bencana alam.
Berbagai kepentingan rakyat yang pernah dijanjikannya terlupakan, atau sengaja
dilupakan. Ibarat pepatah "habis manis sepah dibuang", begitulah kira-kira cara
anggota DPR memperlakukan rakyat yang diwakilinya. Karenanya sangat wajar jika
citra DPR semakin buruk. Mereka semakin jauh dari harapan rakyat.
Selain karena kinerjanya yang buruk, yang menyebabkan citra DPR sekarang ini
belum baik sebagaimana mestinya adalah karena adanya harapan berlebihan dari
segenap rakyat. Para elite politik sekarang ini, tak terkecuali DPR, senantiasa
dihadapkan pada kondisi obyektif masyarakat yang hopeless.
Karena terlalu lama berada di bawah kungkungan rezim yang otoriter, sebagian
besar rakyat kehilangan harapan akan tercapainya suatu masyarakat yang
dicita-citakan. Ketika rezim otoriter itu jatuh, harapan yang sekian lama
terpendam itu lalu muncul dalam bentuk akumulasi yang sangat tinggi.
Tingginya harapan tentu saja akan berdampak pada tingginya tingkat standarisasi
nilai keberhasilan. Alhasil, meskipun mungkin sudah banyak langkah-langkah
konstruktif yang sudah ditempuh dan dihasilkan (output) DPR, tapi karena
standar keberhasilan yang ditetapkan masyarakat terlalu tinggi, maka
langkah-langkah DPR itu terasa belum berarti apa-apa bila dibandingkan dengan
tingginya harapan masyarakat yang diletakkan di pundak DPR.
Mewakili Siapa?
Selain karena adanya harapan yang terlalu tinggi (sehingga sulit dipenuhi),
yang memperburuk citra DPR adalah pola hubungannya dengan rakyat yang
diwakilinya yang tidak proporsional.
Bagaimana hubungan DPR dengan rakyat yang diwakilinya, menurut Neal Reimer
(1967), sebagaimana dikutip Ichlasul Amal (1996), ada empat tipe perwakilan:
yaitu trustee, delegate, partisan, dan politicio.
Seorang wakil rakyat bisa digolongkan dalam tipe trastee bila ia mampu
mengetahui, merumuskan, dan mengaktualisasikan dengan baik apa-apa yang menjadi
kepentingan dan kebutuhan bangsa dan masyarakat (konstituen) yang memilihnya.
Pada saat terjadi tarik menarik antara kebutuhan bangsa dan konstituennya, ia
tidak terikat dengan kepentingan konstituennya dan lebih mengutamakan
kepentingan bangsanya.
Kebalikannya adalah tipe delegate, yakni mereka yang lebih mengutamakan
kepentingan konstituennya dari pada kepentingan bangsa secara umum. Dalam
proses legislasi, budgeting, dan kontrol terhadap pemerintah, ia berpedoman
secara ketat pada kepentingan partai yang diwakilinya.
Sedangkan tipe ketiga adalah partisan, yakni wakil rakyat yang, di samping
terikat pada partainya, ia merasa lebih terikat lagi pada ideologi yang
dianutnya. biasanya akan lebih tampak pada mereka yang berasal dari
partai-partai yang mencakup beragam ideologi (pluralistik).
Sedangkan tipe terakhir adalah yang menggabungkan semua tipe sebelumnya
ditambah keterikatan pada hati nuraninya. Wakil rakyat yang masuk dalam tipe
politico ini akan selalu bertindak atas dasar pertimbangan hati nuraninya
(conscience), masyarakat pemilihnya (constituency), dan sekaligus partainya
(party).
Bertolak dari pendapat Reimer di atas, kita bisa melihat dengan jujur, dari
seluruh anggota DPR yang ada sekarang, mayoritas tampaknya (masih) bertipe
delegate atau bahkan partisan. Artinya, semangat komunalisme atau bahkan
individualisme masih dominan dijadikan pangkal tolak dari setiap gerakannya,
dan dengan demikian akan dengan mudah mengabaikan kepentingan rakyat secara
umum.
Memang, ketika berbicara tentang kepentingan rakyat pada hakikatnya kita
menyederhanakan suatu mosaik kepentingan yang sangat rumit dan kompleks. Maka
wajar jika selalu muncul pertanyaan: rakyat yang mana? Buruh, pengusaha,
petani, pedagang, nelayan, guru, dan lain-lain, semuanya memiliki hak yang sama
untuk menyebut dirinya rakyat.
Padahal, dari berbagai kelompok kepentingan itu tidak jarang memiliki
kepentingan yang bertolak belakang satu sama lain. Karenanya, ketika sudah
mewakili kepentingan partainya, tidak secara otomatis seorang anggota DPR
dianggap sudah mewakili kepentingan rakyat yang diwakilinya.
Cara Memfungsikan
Bagaimana agar para wakil rakyat berfungsi sebagaimana mestinya? Setidaknya ada
dua cara: Pertama, dalam jangka pendek, seyogianya setiap wakil rakyat
senantiasa melakukan komunikasi dan bergaul secara intensif dengan berbagai
kelompok kepentingan rakyat (tanpa kecuali), melalui "dengar pendapat"
(hearing), kunjungan kerja (yang sungguhan, bukan jalan-jalan), dan ikut aktif
dalam berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat banyak.
Melalui hearing, wakil rakyat akan mudah memahami dan menyerap aspirasi warga
masyarakat yang terlibat dalam hearing itu; melalui kunjungan kerja, wakil
rakyat juga akan memahami dan menyerap aspirasi anggota masyarakat desa/kota
yang dikunjunginya. Dengan demikian, sangat besar kemungkinan setiap wakil
rakyat akan mampu memahami secara detail berbagai kepentingan rakyat yang
diwakilinya; mampu melihat dan mengklasifikasi persoalan mana yang harus
didahulukan penyelesaiannya, dengan berpedoman pada kejujuran hati nurani dan
kepentingan masyarakat yang lebih luas.
Kalau sudah demikian, langkah selanjutnya adalah memperjuangkan penyelesaiannya
melalui proses legislasi yang jelas-jelas membela rakyat yang lemah, dan bukan
membela penguasa dan pengusaha
Kedua, dalam jangka panjang, kiranya perlu dibuat ketentuan baru mengenai
susunan dan kedudukan DPR dengan cara, misalnya, mempertegas bahwa mereka
(meskipun berasal dari partai) bukanlah wakil partai, sehingga di masa
mendatang, tidak perlu ada wakil rakyat yang dipaksa mundur atau dipecat
lantaran dianggap tidak sejalan dengan kebijakan dan aspirasi partainya.
Soal apakah seorang anggota DPR mampu bekerja dengan baik atau tidak, sebaiknya
penilaian diserahkan sepenuhnya pada rakyat. Di sini, mungkin ada baiknya
rakyat (misalnya, melalui petisi) diberi kewenangan untuk me-recall seorang
anggota DPR yang dianggap tidak aspiratif.*
Penulis adalah Direktur Eksekutif The Indonesian Institute
Last modified: 26/9/05
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
1.2 million kids a year are victims of human trafficking. Stop slavery.
http://us.click.yahoo.com/X3SVTD/izNLAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://www.ppi-india.org
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Website resmi http://www.ppi-india.org **
** Beasiswa Indonesia, http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
Other related posts:
- » [nasional_list] [ppiindia] Disfungsi Wakil Rakyat