[nasional_list] [ppiindia] Cara Menurunkan Beban Utang

** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi: 
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral 
scholarship, kunjungi 
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **REPUBLIKA
Senin, 31 Juli 2006

Cara Menurunkan Beban Utang 


Suminto dan Sunarsip
Economist The Indonesia Economic Intelligence



Beberapa waktu yang lalu, Bappenas mengumumkan bahwa pemerintah berencana akan 
membatalkan utang luar negeri (ULN) sekitar 250 juta dolar AS. ULN tersebut 
terdiri dari proyek pengendalian banjir Cisadane senilai 150 juta dolar AS dan 
100 juta dolar AS merupakan sisa pinjaman dari sejumlah proyek yang sudah 
selesai. Menurut Bappenas, proyek pembangunan pengendalian banjir Cisadane 
dibatalkan, karena adanya penolakan dari masyarakat sekitar proyek terkait 
pembebasan lahan. Pinjaman tersebut, sudah disetujui sejak 1998/1999, senilai 
150 juta dolar AS, dan sampai kini belum dimulai.

Risiko utang
Berbicara tentang utang, data menunjukkan bahwa outstanding utang pemerintah 
per Desember 2005 sebesar ekuivalen Rp 1.326 triliun (48,5 persen dari PDB). 
Itu terdiri dari ULN sebesar 67,9 miliar dolar AS dan utang domestik Rp 658 
triliun. Meskipun untuk ukuran OECD tergolong sustainable, namun untuk ukuran 
negara-negara emerging masih sangat rentan. Menurut penelitian IMF (2005), 
rasio utang yang aman bagi Indonesia adalah 35-42 persen terhadap PDB.

Akumulasi ULN ini menyebabkan beban yang besar, baik fiskal maupun balance of 
payment (BOP). Merujuk jadwl pembayaran utang, misalkan pemerintah mengambil 
keputusan untuk tidak lagi melakukan ULN mulai akhir 2005, maka outstanding 
utang saat ini baru akan lunas sekitar tahun 2044. Beban fiskal dan BOP ini 
bisa menjadi lebih besar lagi, karena ULN pemerintah terkandung berbagai 
risiko, seperti risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko likuiditas, dan 
risiko pendanaan.

Proporsi ULN dengan suku bunga mengambang mencakup 30 persen dari total ULN. 
Struktur ini berimplikasi pada rentannya portofolio utang pemerintah terhadap 
gejolak perubahan suku bunga, khususnya LIBOR (London Inter Bank of Range 
Rates). Studi Bappenas dan UNSFIR (2004) menemukan, pada periode Januari 
1990-Agustus 2004, tingkat suku bunga rata-rata LIBOR 6 bulan adalah 4,77 
persen dengan standar deviasi 1,99 persen. Ini berarti, portolio utang dengan 
suku bunga mengambang (basis LIBOR 6 bulan) mempunyai kemungkinan risiko 
tingkat bunga tambahan atau pengurangan sebesar 1,99 persen per tahun.

Terkait dengan risiko nilai tukar, terdapat dua jenis risiko yang bisa muncul 
akibat tingginya ULN ini, yakni: (i) risiko depresiasi rupiah, dan (ii) risiko 
akibat perubahan nilai tukar antar valuta asing. ULN kita didominasi dalam tiga 
jenis mata uang, yakni dolar AS dan yen (masing-masing sekitar 30-40 persen) 
serta euro (sekitar 10 persen). Sehingga, jika terjadi depresiasi rupiah 
terhadap ketiga jenis mata uang ini, posisi ULN pemerintah, beban pembayaran 
cicilan pokok, dan bunganya akan terpengaruh.

Studi Bappenas dan UNSFIR (2004) menemukan, pada periode Januari 1990-Agustus 
2004, rupiah rata-rata terdepresiasi 18 persen terhadap dolar AS (dengan 
standar deviasi 58 persen), 22 persen terhadap yen (dengan standar deviasi 51 
persen), dan 7 persen terhadap euro (dengan standar deviasi 9 persen). Besarnya 
standar deviasi ini menunjukkan gejolak nilai tukar yang rentan, yang dapat 
terjadi baik oleh faktor fundamental maupun non-fundamental.

Terkait dengan risiko likuiditas, sebagai gambaran, ULN pemerintah yang jatuh 
tempo setiap tahunnya mencapai sekitar 4-5 miliar dolar AS. Ditambah dengan 
beban utang swasta, total kewajiban luar negeri jangka pendek Indonesia 
diperkirakan 7-9 miliar dolar AS per tahun. Ini setara dengan sekitar 
seperempat cadangan devisa kita. Ketidaktersediaan valas pada saat dibutuhkan 
itu, dapat menyebabkan terjadinya krisis neraca modal, seperti pernah kita 
alami pada 1997/1998.

Terakhir, risiko pendanaan ini erat kaitannya dengan struktur jatuh tempo 
utang. Pelunasan ULN yang jatuh tempo dengan volume yang cukup besar dapat 
mengakibatkan timbulnya risiko berupa lebih mahalnya biaya dari peminjaman baru.

Usulan strategi
Pemerintah menyadari perlunya menurunkan beban utang, tidak saja rasio utang 
terhadap PDB, tetapi juga nilai absolutnya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
(RPJM) 2004-2009 sendiri telah menargetkan penurunan rasio utang terhadap PDB 
dari 48 persen pada tahun 2005 menjadi 31,8 persen pada tahun 2009 yang selalu 
di-update dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan disesuaikan dengan 
perkembangan. Dalam RKP 2006, misalnya, penurunan rasio utang Pemerintah 
terhadap PDB diproyeksikan lebih cepat dibandingkan target dalam RPJM, yaitu 
dari 43,9 persen pada tahun 2006, diperkirakan akan mencapai 41,3-43,3 persen. 

Untuk mendukung upaya menurunkan beban utang ini, ada beberapa langkah 
strategis yang dapat dilakukan. Pertama, optimalisasi pelaksanaan 
restrukturisasi utang, khususnya melalui skema debt swap. Dari rescheduling 
melalui Paris Club I, II, dan III, terdapat potensi debt swap sebesar 7 miliar 
dolar AS. Namun, realisasi dari potensi ini masih sangat kecil, yakni debt swap 
dari Pemerintah Jerman dan Italia. Dalam konteks ini, pemerintah perlu secara 
kreatif menawarkan skema debt swap.

Kedua, memperbaiki perencanaan pengadaan utang. Pemerintah perlu menyusun dan 
menerapkan ukuran yang jelas mengenai prioritas program pembangunan yang layak 
untuk dibiayai dengan utang. Misalnya, untuk membiayai proyek-proyek 
infrastruktur yang menghasilkan penerimaan untuk membayar kembali utang. 
Pengadaan komitmen utang juga perlu secara ketat direfleksikan pada kerangka 
penargetan utang yang telah ditetapkan, misalnya target penurunan utang dalam 
RPJM. Kedisiplinan terhadap debt targeting ini akan lebih menjamin 
keberlanjutan fiskal dan kemampuan fiskal untuk memenuhi kewajiban pembayaran 
utang.

Ketiga, meningkatkan efektivitas dan daya serap ULN. Perlu diketahui, sekitar 
90 persen ULN adalah project-tied loans. Ketidaklancaran pelaksanaan proyek 
akan menyebabkan tumpukan komitmen utang yang menimbulkan biaya utang yang 
lebih besar dalam bentuk commitment fee maupun penurunan kualitas proyek. Oleh 
karena itu, Pemerintah perlu komit dengan perencanaan utang dan perencanaan 
proyek yang telah ditetapkan.

Keempat, pemerintah perlu meningkatkan kinerja manajemen utang dan mitigasi 
risiko dengan menyusun strategi pengelolaan ULN, yang diperlukan sebagai 
panduan bagi setiap instansi. Tujuannya, agar kebijakan yang diambil dapat 
merefleksikan bentuk kebijakan utang yang terpadu dan komprehensif, termasuk 
dalam konteks debt targeting yang ingin dicapai. Pemerintah juga harus 
membangun kerangka manajemen risiko yang memungkinkan manajer utang 
mengidentifikasi dan me-manage "trade-off" antara ongkos dan risiko dalam 
portofolio utangnya.

Kelima, transparansi dan akuntabilitas publik. Pemerintah harus men-disclose 
informasi mengenai kondisi keuangan, aset, dan kewajibannya, dengan media yang 
mudah dijangkau publik. Pemerintah harus konsisten untuk menjalankan amanat 
Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 yang mewajibkan publikasi 
informasi mengenai ULN. Mengingat bahwa ULN kita sudah demikian tinggi dan juga 
mengandung potensi risiko yang cukup rentan, maka sudah sewajarnya bila 
pemerintah memberikan perhatian khusus agar ULN dapat dikurangi.



Fakta Angka
4-5 miliar
Dolar AS utang pemerintah yang jatuh tempo setiap tahun.
7-9 miliar
Dolar AS kewajiban utang luar negeri berjangka pendek.


[Non-text portions of this message have been removed]



***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. 
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi 
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 


** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi: 
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral 
scholarship, kunjungi 
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **

Other related posts: