[nasional_list] [ppiindia] Bagaimana pendapat bung Nizami?--> "Fa-aina Tadzhabun" PKS?

** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi: 
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral 
scholarship, kunjungi 
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **

>   "Fa-aina Tadzhabun" PKS?
>Oleh Y. HERMAN IBRAHIM
>
>   Demokrasi dianggap sebagai sistem yang terbaik dibandingkan 
dengan berbagai sistem pemerintahan lain. Bahkan ada fatwa ulama 
besar yang merestui kelompok Islam masuk ke dalam sistem tersebut. 
Meski dengan embel-embel "darurat" masuknya Islam dalam sistem 
demokrasi seakan- akan membenarkan sistem itu di atas sistem Islam 
yang dicontohkan oleh Rasulullah saw.
>
>   Konsep musyawarah lantas dijadikan rujukan bahwa ajaran demokrasi
>tidak bertentangan dengan Islam. Padahal ada tokoh ulama yang 
menolak demokrasi, seperti Syaikh Abu Muhammad 'Ashim Al Maqdisiy, 
Muhammad Abu Nashr yang mensinyalir paling tidak ada 13 hal 
kesyirikan demokrasi.
>
>   Salah satu ciri kemusyrikan demokrasi adalah seakan-akan rakyat 
atau suara mayoritas mereka yang diwakili di parlemen memiliki hak 
untuk menentukan hukum dan perundang-undangan di luar aturan hidup 
dan hukum Allah yang ditetapkan dalam Al Quran dan As Sunnah.
>
>   Sangat penting untuk dikatakan bahwa keterlibatan Islam dalam 
partai politik harus tetap memperjuangkan tegaknya syariat. Itulah 
sebabnya banyak orang menaruh harapan besar tatkala kelompok tarbiyah
>(Ikhwanul Muslimin Indonesia) membentuk partai politik yang bernama
>Partai Keadilan. Harapan itu tidak mengada-ada karena obrolan 
pertama penulis dengan Nur Mahmudi, Presiden PK yang pertama, tampak 
sekali keinginan untuk menegakkan syariat Islam. Tema-tema kampanye 
PK-pun mengangkat isu tathbiqussyariah dan keadilan dalam segala 
aspek kehidupan.

>Disertai dengan komitmen yang kuat dari para pendukungnya kita 
saksikan PK tampil di Pemilu 1999 dengan raihan suara yang cukup 
banyak walaupun tidak mencapai electoral threshold.
>
>   Pada Pemilu 2004, PK yang berganti nama menjadi Partai Keadilan
>Sejahtera (PKS) meraih 45 kursi di parlemen. Ini merupakan lonjakan
>yang sangat dahsyat karena pada Pemilu 1999 PK hanya mendapat tujuh
>kursi. Kemenangan PKS membangkitkan harapan bahwa gema tentang
>tegaknya syariat Islam melalui produk perundang-undangan akan 
semakin menggaung. Tatkala terjadi perebutan posisi ketua MPR, DPR, 
komisi-komisi dan lain-lain, PKS memperoleh posisi terhormat dengan
>terpilihnya Hidayat Nur Wahid sebagai ketua MPR. Beberapa menit
>setelah pelantikan, tiba-tiba harapan dan cita-cita yang sudah lama
>terobsesi tentang tegaknya syariat Islam menjadi buyar tatkala
>Hidayat Nur Wahid secara eksplisit mengatakan tidak ada niat untuk
>menjadikan syariat Islam sebagai dasar negara.
>
>   Tentu saja, penulis melakukan klarifikasi. Beberapa teman yang
>memiliki posisi penting di PKS pusat maupun daerah mengatakan bahwa
>apa yang dikatakan Hidayat Nur Wahid tidak bertentangan dengan misi
>partai. PKS tetap bercita-cita menegakkan syariat Islam dengan
>catatan partai ini harus meraih suara.
>
>   Bagi PKS kemenangan pada pemilu dengan raihan suara terbanyak 
adalah persyaratan utama karena dalam sistem demokrasi sebuah 
kemenangan akan ditentukan oleh jumlah suara. Oleh karena itu 
pernyataan Hidayat wajar dan taktis karena bukankah PKS belum 
memperoleh kursi mayoritas di parlemen. 

Suatu hal yang prematur jika Hidayat mengeluarkan pernyataan tentang 
penegakan syariat Islam di saat partai ini tidak menjadi mayoritas. 
Namun beberapa kelompok Islam ideologis menilai PKS telah keluar 
dari janji dan tema-tema kampanyenya.
>
>   Logika yang dibangun PKS tampaknya sangat rasional. Demokrasi 
tanpa raihan suara terbanyak hanyalah sebuah kerja bakti. Dia tidak
>menentukan dan hanya menjadi kelompok pengekor dari sistem kekuasaan
>yang dibangun oleh partai mayoritas. Maka PKS harus menang pemilu
>terlebih dahulu, baru menjalankan cita-cita yang terkandung dalam
>AD/ART-nya. Inilah hal yang berbeda untuk tidak dikatakan
>bertentangan dengan kelompok Islam yang memilih berjuang di luar
>sistem. Tetapi logika demokrasi tampaknya akan tetap menjadi pilihan
>sebuah partai politik tidak terkecuali PKS.
>
>   Pertanyaannya adalah apakah benar PKS akan memenangkan pemilu 
2009? Apakah dengan demikian PKS akan menjadi kekuatan Islam dominan
>penentu tegaknya syariat Islam? Apakah PKS akan berhasil meraih 
suara dari kalangan nasionalis yang saat ini berada dalam tubuh 
Golkar dan PDIP? Bukankah jika ingin menjadi pemenang pemilu 
haruslah menarik para pemilih yang selama ini berada di kelompok 
mayoritas? Dan apakah PKS akan menjadi partai mayoritas tunggal? 
Bukankah hanya partai mayoritas tunggal yang bisa menentukan arah 
negeri ini mau dibawa seperti halnya Golkar di era Orba?
>
>   Dalam pandangan penulis cita-cita PKS seperti itu hanyalah ilusi.
>Beberapa gejala menunjukkan bahwa PKS tidak pada posisi yang akan
>memenangkan Pemilu 2009 bahkan pemilu-pemilu selanjutnya, karena
>dalam beberapa segi PKS tidak menunjukkan karakter yang istimewa
>dibanding dengan partai-partai lainnya. Meskipun kader PKS relatif
>lebih bersih, itu tidak cukup untuk menjadikan PKS sebagai leading
>party. PKS sadar benar bahwa kekuasaan uang menjadi faktor yang
>menentukan kemenangan dalam demokrasi sekuler. PKS juga tahu bahwa
>uang itu menumpuk di birokrasi pemerintahan, maka sebagaimana 
partai-partai lainnya PKS-pun terlibat secara intens dalam perebutan
>kekuasaan di pusat maupun di daerah. PKS melakukan tawar-menawar
>politik dengan penguasa dan seperti partai lainnya berupaya merebut
>jabatan gubernur, bupati dan walikota dalam setiap pilkada di 
seluruh Indonesia.

>   Pragmatisme PKS sangat tampak pada proses Pilpres. Konon beberapa
>kader PKS pada tingkat sekjen dan Dewan Syuro tanpa rasa sungkan dan
>risih menemui salah seorang calon presiden, dalam hal ini perlu
>tabayyun apakah mereka sengaja mendatangi atau diundang. Meski perlu
>pembuktian tetapi beberapa sumber menyebutkan telah terjadi
>kesepakatan dukung mendukung dengan calon presiden tersebut, dan
>kesepakatan itu berarti sebuah transaksi yang bermuara di angka.
>Tentu kelihatannya hal itu seperti sesuatu yang wajar, tetapi untuk
>sebuah partai yang berbasiskan Islam transaksi semacam itu -dalam
>pandangan penulis- tidaklah pantas untuk dilakukan. Fakta 
selanjutnya menunjukkan bahwa walaupun konon pula PKS telah menerima 
dana namun dukungannya ternyata dialihkan kepada calon presiden yang 
lain.

>Dengan cara ini PKS telah melakukan tindakan wanprestasi politik
>kepada seseorang karena di satu sisi dia memperoleh sejumlah dana,
>tapi di sisi lain tidak ingin kehilangan citranya untuk tetap
>mendukung calon presiden dari kalangan Islam.
>   Pada pilpres putaran kedua PKS tidak melakukan langkah netral,
>kendati calon yang didukungnya kalah dalam pemilu. Tidak seperti
>halnya PPP dan PAN yang membebaskan pilihan kepada konstituennya, 
PKS melakukan kontrak politik dengan pasangan SBY-JK. Atas 
dukungannya itulah maka PKS memperoleh posisi di kabinet dengan tiga 
menteri,antara lain menteri pertanian, menteri Pemuda dan Olah raga 
dan menteri Perumahan Rakyat. Gejala ini menunjukkan bahwa PKS 
sebenarnya tidak berbeda dengan partai-partai lainnya.

>   Di dalam proses pilkada, PKS melakukan gerakan all out untuk
>memperoleh kekuasaan di daerah. Tekanannya kepada SBY untuk
>memenangkan Nurmahmudi di tingkat MA sangat tampak. Meski tuntutan
>tersebut memperoleh dukungan masyarakat, tetapi erangan elite PKS
>sangat berlebihan di media masa. Ambisi seorang bekas menteri untuk
>tetap berkuasa kendatipun di tingkat kota, tampak sekali dalam
>perjuangan PKS yang sekarang ini tengah memperjuangkan calon-
calonnya untuk memenangkan pilkada di berbagai daerah. Yang 
mengherankan adalah sebagaimana halnya partai-partai lain, 
pragmatisme politik dipertontonkan oleh PKS secara telanjang. PKS 
bersedia berkoalisi dengan partai manapun meskipun secara ideologis 
sangat tidak kimiawi.
>
>Hal ini ditunjukkan tatkala PKS mendukung calon bupati Cianjur dan
>bersedia berkoalisi dengan partai Demokrat. Yang mengherankan,
>sebagai partai Islam PKS tidak mendukung konsep Gerbang Marhamah 
yang dipandang sebagai upaya penegakan syariat Islam di kabupaten 
tersebut.
>
>   Fakta sejarah juga menampakkan bahwa apa yang diangan-angankan 
oleh PKS  untuk memperjuangkan Islam lewat demokrasi dan parlemen 
adalah sebuah  absurditas belaka. Demokrasi yang dibelakangnya 
bersembunyi ideologi neoliberal sebenarnya tidak akan pernah 
mengizinkan Islam untuk  memenangkan pemilu di negeri mana pun. Pada 
Pemilu 1955 di Indonesia sebuah penyusupan ke dalam tubuh Masyumi 
telah membuat NU keluar dan  Islam kalah oleh PNI. Di Aljazair, 
partai Islam FIS memenangkan pemilu  dengan raihan suara 83%, tetapi 
dianulir oleh dan dikalahkan pada pemilu  berikutnya atas pesanan 
Amerika. Partai Islam Rafah pimpinan Necmetin  Erbakan di Turki yang 
memenangi pemilu, bahkan diintervensi langsung oleh CIA untuk 
dibatalkan dan kemudian dibubarkan. Tidak ada sejarahnya Islam
> menang de1ngan mengikuti proses demokrasi.
>
>   Koalisi, aliansi, kolaborasi atau apa pun namanya bentuk dari
>penggabungan Islam dengan non-Islam hasil akhirnya adalah 
kemenangan bagi pihak non-Islam. Tengok saja sejarah gentleman 
agreement di tubuh PPKI yang telah mensyahkan tujuh kata dalam 
Mukadimah UUD 45 bisa hapus begitu saja tatkala kelompok minoritas 
dari Indonesia Bagian Timur melakukan penolakan. Semua produk 
perundang-undangan yang dihasilkan oleh sebuah parlemen yang 
mayoritas beragama Islam pun bisa dipastikan tidak akan
>berwarna Islam karena alasan toleransi dan heterogenitas. Maka 
gejala PKS yang bersedia berkolaborasi dengan partai mana pun tanpa 
didasari ideologi Islam menunjukkan bahwa PKS telah menyimpang dari 
cita-cita awalnya. Maka pertanyaan sesuai dengan judul tulisan ini 
perlu diulang .... Mau ke mana PKS? Wallahu a'lam.
>
>   Penulis, pengamat politik, purnawirawan TNI AD


 

 







***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. 
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi 
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 



** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi: 
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral 
scholarship, kunjungi 
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **

Other related posts: