[nasional_list] [ppiindia] Antara Rente dan Petani
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Tue, 24 Jan 2006 01:02:33 +0100
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com
**http://www.suaramerdeka.com/harian/0601/23/nas07.htm
Antara Rente dan Petani
Didik J Rachbini
KEBIJAKAN perberasan selama ini salah kaprah, karena tidak jelas kepentingan
siapa yang menjadi tujuan utama. Kepentingan petani yang besar jumlahnya dan
berasosiasi dengan kepentingan masyarakat luas, dinafikan oleh kebijakan impor
beras yang absurd. Petani tidak atau belum menemukan tempat yang layak dalam
kebijakan publik karena pengaruh kelompok kepentingan segelintir orang lebih
kuat.
Sebab-sebab dari kebijakan perberasan yang tidak berpihak kepada petani itu,
tidak lain karena pengaruh kolusif pemburu rente di sekitar kekuasaan dan
pengambil keputusan. Kelompok itu bertali-temali dengan sudut-sudut kekuasaan
politik, sehingga pengaruhnya semakin kuat lagi.
Itulah sebabnya, mengapa hak angket dilayangkan oleh DPR. Hak angket adalah hak
DPR untuk menyelidiki proses kebijakan sehingga bisa melihat distorsinya.
Selanjutnya, tujuan hak angket beras tidak lain untuk membuat koreksi terhadap
kebijakan perberasan yang dilakukan selama ini. Pemerintah melakukan kebijakan
impor karena pengaruh rente, bukan karena peranannya sebagai stabilisator harga
beras.
Semua aspek kebijakan dan praktik impor beras itu, hendak diselidiki dalam hak
angket tersebut, jika tidak dijegal oleh kekuatan-kekuatan tersembunyi. Tidak
ada agenda untuk menjatuhkan presiden atau membuat pemerintah tidak stabil.
Hak angket diajukan untuk melakukan koreksi total terhadap kebijakan perberasan.
***
Kini, ada kesadaran kolektif di kalangan politikus bahwa kepentingan petani
harus dimajukan. Selama ini, pengaruh politik uang sangat besar, sehingga
kepentingan petani tenggelam begitu saja tanpa bekas. Yang berjalan adalah
kebijakan seolah-olah melindungi konsumen, tetapi sebenarnya hanya menjalankan
kepentingan pemburu rente ekonomi.
Kebijakan seperti itulah, yang terjadi selama ini, yakni praktik impor untuk
kepentingan rente ekonomi telah mengorbankan kepentingan petani. Harga beras
pada saat panen raya tidak dapat diselamatkan oleh Bulog. Sementara itu, pada
saat paceklik, praktik impor beras dilakukan, sehingga petani tidak diuntungkan.
Isu impor beras sudah muncul sejak September 2005. Pada saat itu, Bulog
menyodorkan rencana impor karena stok beras sudah sangat berkurang. Isu stok
berkurang, biasanya menjadi sinyal untuk menjalankan impor, meskipun persediaan
beras masih cukup melimpah. Pola tersebut sudah menjadi kebiasaan tahunan,
karena penerimaan rente pun mempunyai siklus tahunan seperti itu.
Tetapi, tantangan rencana impor datang dari media massa, aktivis LSM, dan
asosiasi petani. Tantangan itu tidak kuat, karena kepentingan menarik
keuntungan ekstra dari bisnis penunjukan impor beras tersebut sangat
menggiurkan dan nyaris tanpa risiko. Kepentingan segelintir orang selalu
dimenangkan dalam kebijakan publik tersebut.
Sejak September 2005, pengambil inisiatif dalam kebijkan publik itu adalah
Perum Bulog, yang menyatakan bahwa pasokan beras sudah sangat berkurang.
Sementara itu Departemen Pertanian mengatakan sebaliknya, yakni masih ada
surplus beras di dalam negeri sehingga tak ada urgensi impor.
Tetapi mafia beras lebih kuat, sehingga suara Departemen Pertanian hilang
ditelan masa. Bulog, Departemen Perdagangan, dan Kementerian Perekonomian lebih
kuat posisinya, sehingga menjadi media bagi pemburu rente untuk melaksanakan
niatnya melakukan impor, meskipun tidak mendesak.
Yang menarik adalah logika kebijakan terbalik, yaitu Dewan Ketahanan Pangan
tidak digurbis. Bulog menjalankan misinya sendiri untuk mengadakan stok dengan
impor, tidak dengan pengadaan dari dalam negeri secara optimal. Kepentingan
petani ditinggalkan, dan dengan alasan kepentingan konsumen; maka impor
dilakukan, dan rente ekonomi dikeruk dengan pengorbanan petani.
Berkali-kali sejak September tahun lalu, Menteri Pertanian sebagai ketua Dewan
Ketahanan Pangan menyatakan bahwa stok beras mengalami surplus. Namun, izin
impor beras untuk Perum Bulog dengan dalih mendukung program beras untuk rakyat
miskin (raskin) terlebih dulu turun.
Dewan Ketahanan Pangan lemah, dan kebijakan perberasan didekte oleh kepentingan
pemburu rente ekonomi. Bulog menjadi penentu yang memengaruhi kebijakan
pemerintah dalam hal perberasan. Jika impor hendak dilakukan, maka isu
kekurangan pasokan bisa digalang dalam waktu cepat. Kondisi surplus dengan
harga beras yang rendah dalam waktu cepat, kemudian berubah isu menjadi defisit
dan harga merangkak naik.
Pada pertengahan 2005, BPS dan Departemen Pertanian menyatakan surplus beras,
tetapi Bulog menyatakan sebaliknya. Tetapi jika diminta untuk melakukan
pengadaan beras dalam negeri, maka Bulog beralasan gudangnya penuh, kualitas
beras petani rendah, harga di atas HPP, dan alasan lainnya.
***
Jadi, akuntabilitas kebijakan perberasan masih penuh dengan pertanyaan. Karena
itu, tepat jika DPR mempertanyakan kebijakan tersebut dan sekaligus
menyelidikinya, sehingga terjadi perubahan yang betul-betul signifikan untuk
kepentingan petani.
Hak angket tidak perlu dikhawatirkan oleh pemerintah, terutama oleh presiden.
Hak angket hanya menjadi instrumen politik legislatif untuk melakukan fungsi
kontrolnya, sehingga setiap kebijakan yang menyangkut masyarakat luas dapat
dijelaskan kegunaannya untuk sebesar-besar kesejahteraan masyarakat luas, bukan
untuk kepentingan segelintir orang.(14a)
- Penulis adalah pengamat ekonomi dan anggota DPR RI
[Non-text portions of this message have been removed]
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny.
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
Other related posts:
- » [nasional_list] [ppiindia] Antara Rente dan Petani
