[nasional_list] [ppiindia] APA ITU NEOLIBERALISME?
- From: A Nizami <nizaminz@xxxxxxxxx>
- To: ekonomi-nasional@xxxxxxxxxxxxxxx, ppiindia@xxxxxxxxxxxxxxx, lisi <lisi@xxxxxxxxxxxxxxx>, sabili@xxxxxxxxxxxxxxx, Indonesia Raya <indonesiaraya@xxxxxxxxxxxxxxx>
- Date: Mon, 29 Nov 2010 12:20:30 +0800 (SGT)
Dari Wikipedia:
http://id.wikipedia.org/wiki/Neoliberalisme
Neoliberalisme
Neoliberalisme bertujuan mengembalikan kepercayaan pada kekuasaan pasar, dengan
pembenaran mengacu pada kebebasan.
Seperti pada contoh kasus upah pekerja, dalam pemahaman neoliberalisme
pemerintah tidak berhak ikut campur dalam penentuan gaji pekerja atau dalam
masalah-masalah tenaga kerja sepenuhnya ini urusan antara si pengusaha pemilik
modal dan si pekerja. Pendorong utama kembalinya kekuatan kekuasaan pasar
adalah privatisasi aktivitas-aktivitas ekonomi, terlebih pada usaha-usaha
industri yang dimiliki-dikelola pemerintah.
Tapi privatisasi ini tidak terjadi pada negara-negara kapitalis besar, justru
terjadi pada negara-negara Amerika Selatan dan negara-negara miskin berkembang
lainnya. Privatisasi ini telah mengalahkan proses panjang nasionalisasi yang
menjadi kunci negara berbasis kesejahteraan. Nasionalisasi yang menghambat
aktivitas pengusaha harus dihapuskan.
Revolusi neoliberalisme ini bermakna bergantinya sebuah manajemen ekonomi yang
berbasiskan persediaan menjadi berbasis permintaan. Sehingga menurut kaum
Neoliberal, sebuah perekonomian dengan inflasi rendah dan pengangguran tinggi,
tetap lebih baik dibanding inflasi tinggi dengan pengangguran rendah. Tugas
pemerintah hanya menciptakan lingkungan sehingga modal dapat bergerak bebas
dengan baik.
Dalam titik ini pemerintah menjalankan kebijakan-kebijakan memotong
pengeluaran, memotong biaya-biaya publik seperti subsidi, sehingga
fasilitas-fasilitas untuk kesejahteraan publik harus dikurangi.
Akhirnya logika pasarlah yang berjaya diatas kehidupan publik. Ini menjadi
pondasi dasar neoliberalism, menundukan kehidupan publik ke dalam logika pasar.
Semua pelayanan publik yang diselenggarakan negara harusnya menggunakan prinsip
untung-rugi bagi penyelenggara bisnis publik tersebut, dalam hal ini untung
rugi ekonomi bagi pemerintah. Pelayanan publik semata, seperti subsidi dianggap
akan menjadi pemborosan dan inefisiensi. Neoliberalisme tidak mengistimewakan
kualitas kesejahteraan umum.
Tidak ada wilayah kehidupan yang tidak bisa dijadikan komoditi barang jualan.
Semangat neoliberalisme adalah melihat seluruh kehidupan sebagai sumber laba
korporasi. Misalnya dengan sektor sumber daya air, program liberalisasi sektor
sumber daya air yang implementasinya dikaitkan oleh Bank Dunia dengan skema
watsal atau water resources sector adjustment loan. Air dinilai sebagai barang
ekonomis yang pengelolaannya pun harus dilakukan sebagaimana layaknya mengelola
barang ekonomis. Dimensi sosial dalam sumberdaya public goods direduksi hanya
sebatas sebagai komoditas ekonomi semata. Hak penguasaan atau konsesi atas
sumber daya air ini dapat dipindah tangankan dari pemilik satu ke pemilik
lainnya, dari satu korporasi ke korporasi lainnya, melalui mekanisme transaksi
jual beli. Selanjutnya sistem pengaturan beserta hak pengaturan penguasaan
sumber air ini lambat laun akan dialihkan ke suatu badan berbentuk korporasi
bisnis atau konsursium korporasi bisnis
yang dimiliki oleh pemerintah atau perusahaan swasta nasional atau perusahaan
swasta atau bahkan perusahaan multinasional dan perusahaan transnasional.
Satu kelebihan neoliberalisme adalah menawarkan pemikiran politik yang
sederhana, menawarkan penyederhanaan politik sehingga pada titik tertentu
politik tidak lagi mempunyai makna selain apa yang ditentukan oleh pasar dan
pengusaha. Dalam pemikiran neoliberalisme, politik adalah keputusan-keputusan
yang menawarkan nilai-nilai, sedangkan secara bersamaan neoliberalisme
menganggap hanya satu cara rasional untuk mengukur nilai, yaitu pasar. Semua
pemikiran diluar rel pasar dianggap salah.
Kapitalisme neoliberal menganggap wilayah politik adalah tempat dimana pasar
berkuasa, ditambah dengan konsep globalisasi dengan perdagangan bebas sebagai
cara untuk perluasan pasar melalui WTO, akhirnya kerap dianggap sebagai
Neoimperialisme.
[sunting] Penyebaran Neoliberalisme
Penerapan agenda-agenda ekonomi neoliberal secara mencolok dimotori oleh
Inggris melalui pelaksanaan privatisasi seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
mereka. Penyebarluasan agenda-agenda ekonomi neoliberal ke seluruh penjuru
dunia, menemukan momentum setelah dialaminya krisis moneter oleh beberapa
Negara Amerika Latin pada penghujung 1980-an. Sebagaimana dikemukakan Stiglitz,
dalam rangka menanggulangi krisis moneter yang dialami oleh beberapa negara
Amerika Latin, bekerja sama dengan Departemen keuangan AS dan Bank Dunia, IMF
sepakat meluncurkan sebuah paket kebijakan ekonomi yang dikenal sebagai paket
kebijakan Konsensus Washington.
Agenda pokok paket kebijakan Konsensus Washington yang menjadi menu dasar
program penyesuaian struktural IMF tersebut dalam garis besarnya meliputi : (1)
pelaksanan kebijakan anggaran ketat, termasuk penghapusan subsidi negara dalam
berbagai bentuknya, (2) pelaksanaan liberalisasi sektor keuangan, (3)
pelaksanaan liberalisasi sektor perdagangan, dan (4) pelaksanaan privatisasi
BUMN.
[sunting] di Indonesia
Di Indonesia, walaupun sebenarnya pelaksanaan agenda-agenda ekonomi neoliberal
telah dimulai sejak pertengahan 1980-an, antara lain melalui paket kebijakan
deregulasi dan debirokratisasi, pelaksanaannya secara massif menemukan
momentumnya setelah Indonesia dilanda krisis moneter pada pertengahan 1997.
Menyusul kemerosotan nilai rupiah, Pemerintah Indonesia kemudian secara resmi
mengundang IMF untuk memulihkan perekonomian Indonesia. Sebagai syarat untuk
mencairkan dana talangan yang disediakan IMF, pemerintah Indonesia wajib
melaksanakan paket kebijakan Konsensus Washington melalui penanda-tanganan
Letter Of Intent (LOI), yang salah satu butir kesepakatannya adalah penghapusan
subsidi untuk bahan bakar minyak, yang sekaligus memberi peluang masuknya
perusahaan multinasional seperti Shell. Begitu juga dengan kebijakan
privatisasi beberapa BUMN, diantaranya Indosat, Telkom, BNI, PT. Tambang Timah
dan Aneka Tambang.
[sunting] di Amerika Serikat
Dalam penggunaan di Amerika Serikat, istilah neoliberalisme dihubungkan dengan
dukungan untuk perdagangan bebas dan welfare reform, tapi tidak dengan
tentangan terhadap Keynesianism atau environmentalism. Dalam konteks AS,
misalnya, ekonom Brad DeLong adalah seorang neoliberal, walaupun ia mendukung
Keynesi, income redistribution, dan pengritik pemerintahan George W. Bush.
Dalam penggunaan AS, neoliberalisme ("liberalisme baru") biasanya dihubungkan
dengan the Third Way, atau sosial-demokrasi di bawah gerakan New Public
Management. Pendukung versi AS menganggap bahwa posisi mereka adalah pragmatis,
berfokus pada apa yang dapat berhasil dan melebihi debat antara kiri dan kanan,
walaupun liberalisme baru mirip dengan kebijakan ekonomi center-of-left
(seperti halnya di Kanada di abad ke-20).
Kedua penggunaan ini dapat menimbulkan kebingungan. Dalam penggunaan
internasional, presiden Ronald Reagan dan United States Republican Party
dipandang sebagai pendukung neoliberalisme. Tapi Reagan tidak pernah
digambarkan demikian dalam diskusi politik di AS, di mana istilah ini biasanya
diterapkan pada Democrats seperti Democratic Leadership Council.
[sunting] Kritik
Kritik terhadap neoliberalisme terutama sekali berkaitan dengan negara-negara
berkembang yang aset-asetnya telah dimiliki oleh pihak asing. Negara-negara
berkembang yang institusi ekonomi dan politiknya belum terbangun tetapi telah
dikuras sebagai akibat tidak terlindungi dari arus deras perdagangan dan modal.
Bahkan dalam gerakan neoliberal sendiri terdapat kritik terhadap banyaknya
negara maju telah menuntut negara lain untuk meliberalisasi pasar mereka bagi
barang-barang hasil industri mereka, sementara mereka sendiri melakukan
proteksi terhadap pasar pertanian domestik mereka.
Pendukung antiglobalisasi adalah pihak yang paling lantang menentang
neoliberalisme, terutama sekali dalam implementasi "pembebasan arus modal" akan
tetapi tidak dalam hal adanya pembebasan arus tenaga kerja. Salah satu pendapat
mereka, kebijakan neoliberal hanya mendorong sebuah "perlombaan menuju dasar"
dalam arus modal menuju titik terendah untuk standar lingkungan dan buruh.
===
Belajar Islam sesuai Al Qur'an dan Hadits
http://media-islam.or.id
Milis Ekonomi Nasional: ekonomi-nasional-subscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
Haji ONH Plus 2010 Mulai dari US$ 6.500:
http://media-islam.or.id/2010/05/09/paket-haji-onh-plus-2010-mulai-dari-us-6-000/
Other related posts:
