[nasional_list] [ppiindia] APA ITU NEOLIBERALISME?


Saat
ini ramai diberitakan bahwa Capres “X” atau Cawapres “Y” adalah
Neoliberalis atau Antek Asing sementara pihak yang tertuduh atau
simpatisannya membelanya. Istilah “Neoliberalis” jadi populer sekarang.
Tapi
masih banyak orang yang tidak tahu “Apa sih Neoliberalis itu?” Oleh
karena itu saya akan mencoba menjelaskannya sesederhana mungkin
sehingga orang awam bisa memahaminya.
Neoliberalisme
adalah paham Ekonomi yang mengutamakan sistem Kapitalis Perdagangan
Bebas, Ekspansi Pasar, Privatisasi/Penjualan BUMN,
Deregulasi/Penghilangan campur tangan pemerintah, dan pengurangan peran
negara dalam layanan sosial (Public Service) seperti pendidikan,
kesehatan, dan sebagainya. Neoliberalisme dikembangkan tahun 1980 oleh
IMF, Bank Dunia, dan Pemerintah AS (Washington Consensus). Bertujuan
untuk menjadikan negara berkembang sebagai sapi perahan AS dan
sekutunya/MNC.
Sistem
Ekonomi Neoliberalisme menghilangkan peran negara sama sekali kecuali
sebagai “regulator” atau pemberi “stimulus” (baca: uang negara) untuk
menolong perusahaan swasta yang bangkrut.. Sebagai contoh, pemerintah AS
harus mengeluarkan “stimulus” sebesar US$ 800 milyar (Rp 9.600 trilyun)
sementara Indonesia pada krisis monter 1998 mengeluarkan dana KLBI
sebesar Rp 144 trilyun dan BLBI senilai Rp 600 trilyun. Melebihi APBN
saat itu. Sistem ini berlawanan 100% dengan Sistem Komunis di mana
negara justru menguasai nyaris 100% usaha yang ada.
Di
tengah-tengahnya ada Ekonomi Kerakyatan seperti tercantum di UUD 45
pasal 33 yang menyatakan bahwa kebutuhan rakyat seperti Sembako,
Energi, dan Air harus dikuasai negara. Begitu pula kekayaan alam
dikuasai negara untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Untuk
itu dibuat berbagai BUMN seperti Pertamina, PAM, PLN, dan sebagainya
sehingga rakyat bisa menikmatinya dengan harga yang terjangkau.
Selain
itu ada juga Sistem Ekonomi Islam yang hampir mirip dengan Ekonomi
Rakyat di mana padang (tanah luas), api (energi), dan air adalah “milik
bersama.” Nabi Muhammad juga memerintahkan sahabat untuk membeli sumur
air milik Yahudi sehingga air yang sebelumnya jadi komoditas untuk
mendapat keuntungan dibagikan gratis guna memenuhi kebutuhan rakyat.
Neoliberalisme disebut juga dengan Globalisasi (Globalization). Neoliberalis 
adalah orang yang menganut paham Neoliberalisme.
Lembaga
Utama yang menjalankan Neoliberalisme adalah IMF, World Bank, dan WTO.
Di bawahnya ada lembaga lain seperti ADB. Dengan belenggu hutang
(misalnya hutang Indonesia yang meningkat dari Rp 1.200 trilyun 20
tahun 2004 dan bengkak jadi Rp 1.600 trilyun di 2009) lembaga tersebut
memaksakan program Neoliberalisme ke seluruh dunia. Pemerintah AS
(USAID) bertindak sebagai Project Manager yang kerap campur tangan
terhadap pembuatan UU di berbagai negara untuk memungkinkan
neoliberalisme berjalan (misalnya di negeri kita UU Migas).
Mari kita bahas satu per satu agenda utama Neoliberalisme.
Privatisasi/Penjualan BUMN (Badan Usaha Milik Negara).
Neoliberalis
menghendaki negara tidak berbisnis meski bisnis tersebut menyangkut
kekayaan alam negara dan juga menyangkut kebutuhan hidup orang banyak.
Oleh karena itu semua BUMN harus dijual atau diprivatisasi ke pihak
swasta. Karena swasta Nasional keuangannya terbatas, umumnya yang
membelinya adalah pihak asing seperti Indosat dan Telkom yang dijual ke
perusahaan asing seperti STT dan Singtel yang ternyata anak perusahaan
dari Temasek (BUMN Singapura).
PAM
(Perusahaan Air Minum) yang dibeli pihak asing sehingga jadi Palyja
(Lyonnaise, Perancis) dan TPJ (Thames PAM Jaya yang kemudian dibeli
oleh AETRA). Privatisasi ini akhirnya menyebabkan tarif PAM naik
berkali-kali hingga sekarang 1 m3 jadi sekitar Rp 7.000.
Yang
berbahaya adalah ketika perusahaan swasta/asing itu bergerak di bidang
pertambangan seperti minyak, gas, emas, perak, tembaga, dan sebagainya,
sehingga kekayaan alam Indonesia bukannya dinikmati oleh rakyat
Indonesia justru masuk ke kantong asing. Inilah yang menyebabkan
kemiskinan di Indonesia. Menurut PENA, Rp 2.000 trilyun setiap tahun
dari hasil kekayaan alam Indonesia masuk ke tangan asing. Padahal APBN
kita saat itu hanya sekitar Rp 1.000 trilyun sementara hutang luar
negeri Rp 1.600 trilyun.
Sebagai
contoh, Freeport yang menguasai lahan tambang di Papua di mana satu
gunung Grassberg saja punya deposit emas sebanyak US$ 50 milyar (Rp 500
trilyun), ternyata hanya memberi royalti ke Indonesia 1% saja! Jadi
kalau Freeport dapat Rp 495 trilyun, Indonesia cuma dapat Rp 5 trilyun.
Bagaimana Indonesia bisa kaya?
http://www.detikfinance.com/read/2007/08/14/124751/816995/4/freeport-masih-negosiasikan-kenaikan-royalti-emas


Jika
Privatisasi khususnya yang menyangkut kekayaan alam bisa dihentikan,
maka hutang luar negeri bisa dilunasi dalam waktu kurang dari setahun.
Para pejabat dan pegawai negeri bisa hidup senang dengan anggaran Rp
1000 trilyun/tahun dan rakyat bisa makmur dengan rp 2.000 trilyun/tahun
yang saat ini justru dinikmati asing.
Prinsip
Neoliberalisme di atas jelas bertentangan dengan UUD 45 (yang saat ini
diamandemen) dan juga ajaran Islam. Meski Pancasila dan Islam tidak
menganut paham komunisme di mana semua diatur negara, tapi untuk
hal-hal yang penting dan menguasai kebutuhan orang banyak serta
kekayaan alam itu adalah milik bersama. Bukan segelintir pemilik
perusahaan/asing.
Kaum
muslimin berserikat (memiliki bersama) dalam tiga hal, yaitu air,
rerumputan (di padang rumput yang tidak bertuan), dan api
(migas/energi). (HR.. Ahmad dan Abu Dawud)
Bumi
dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat UUD 45
Pasal 33 ayat 3
Lihat privatisasi BUMN yang telah terjadi:
http://buletinbisnis.wordpress.com/2007/12/10/profil-bumn-yang-telah-di-privatisasi-melalui-ipo

Yang
parah adalah Bank Indonesia (BI) yang merupakan Bank Sentral Indonesia
yang memiliki otoritas membuat uang diswastanisasi dan akhirnya
dikontrol oleh IMF lewat LOI IMF yang terpaksa ditanda-tangani
Soeharto. Pemerintah yang telah dipilih secara resmi oleh rakyat tidak
berdaulat lagi atas BI. Sebagai gantinya justru Dinasti Rothschild via
IMF yang menguasai BI.
http://ilovecassava.multiply.com/journal/item/7/Dokumen_LOI_Indonesia_IMF


Dengan
jumawa Amschel Rothschild berkata di Frankfurt, “Let me issue and
control a nation’s money, and I care not who writes the laws.” “Biarkan
saya mengeluarkan dan mengawasi uang satu negara, dan saya tidak akan
peduli siapa yang menulis hukumnya.”
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=USGSOViaulc&hl=en_US&fs=1&;]
http://syiarislam.wordpress.com/2010/02/10/yahudi-kuasai-ekonomi-indonesia

Pencabutan Subsidi Barang
Menurut
kaum Neoliberalis, subsidi barang adalah penyakit. Oleh karena itu
subsidi BBM, angkutan umum, air, dan sebagainya dihapuskan. Harga
barang mengikuti harga pasar dunia sehingga harga barang terus meroket
melebihi kenaikan penghasilan rakyat.
Sebagai
contoh harga Premium yang tahun 2004 masih Rp 1.800/liter naik hingga
Rp 6.000/liter. Sementara harga Pertamax betul-betul mengikuti harga
minyak dunia sehingga harganya sama dengan di AS. Padahal jika garis
kemiskinan di Indonesia hanya Rp 182 ribu/bulan, di AS sekitar Rp 10,4
juta/bulan. Di AS, seorang pengantar Pizza bisa mendapat Rp 14
juta/bulan belum termasuk tip. Sementara di Indonesia, seorang manager
belum tentu dapat gaji rp 2 juta/bulan.
Jadi
kebijakan kaum Neoliberalis yang memaksakan harga barang mengikuti
harga pasar/dunia betul-betul menyengsarakan rakyat Indonesia.
Barang Harga 2005 Harga 2008 Kenaikan 
Premium 1.810 6.000 231% 
Beras 3.000 6.000 100% 
Angkutan Umum 1.000 2.500 150% 
Minyak Goreng 4.500 13.000 189% 
UMR 635.000 972.000 53% 
Sebagai
kompensasi atas berbagai kenaikan harga barang, kaum Neoliberalis
memberikan bantuan langsung kepada rakyat seperti BLT sebesar Rp 100
ribu/bulan. Namun sayang, tidak semua rakyat kebagian. Banyak
buruh/pekerja yang upahnya di bawah UMR tidak menerima BLT. Garis
Kemiskinan yang begitu rendah jauh di bawah standar Bank Dunia yang US$
2/orang/hari (Rp 660 ribu/bulan) mengakibatkan banyak orang miskin
tidak dapat BLT. Penerima BLT kurang dari 40 juta orang. Padahal orang
miskin di Indonesia dengan standar Bank dunia diperkirakan sekitar 120
juta jiwa. Ada 80 juta rakyat miskin yang tak menerima BLT sehingga
kerap ada orang yang menurut garis kemiskinan BPS “kaya” berebut BLT
karena sebetulnya menurut garis kemiskinan Bank Dunia masih miskin.
Ajaran
Neoliberalisme yang membisniskan semua barang termasuk air bertentangan
dengan ajaran Islam. Jika anda tak punya uang, anda kesulitan menikmati
air bersih.
Pernah
di zaman Nabi ada orang Yahudi yang memiliki sumur air dan menjualnya
kepada masyarakat. Nabi Muhammad meminta sahabat untuk membeli sumur
tersebut dan memberikannya gratis kepada seluruh rakyat.
Itulah
ajaran Islam di mana air yang merupakan kebutuhan pokok semua makhluk
hidup harusnya bisa didapatkan oleh semua makhluk hidup.. Bukan hanya
oleh orang yang bisa membeli saja.
Penghapusan Layanan Publik
Pelayanan
Publik oleh negara seperti pendidikan, kesehatan, transportasi
dihapuskan. Diserahkan ke pihak swasta atau harganya meningkat sesuai
harga “Pasar”.
Meski
pendidikan dasar SD-SMP gratis (mungkin agar rakyat Indonesia bisa
lulus SMP sehingga kalau jadi office boy atau kuli tidak bodoh-bodoh
amat), namun untuk SMA dan Perguruan Tinggi Negeri biayanya sangat
mahal. Uang masuk SMA Negeri sekitar rp 4-7 juta sementara SPP berkisar
Rp 175 ribu-400 ribu/bulan. Melebihi biaya di perguruan tinggi swasta
seperti BSI yang kurang dari rp 200 ribu/bulan. Untuk masuk PTN apalagi
Fakultas Kedokteran bisa mencapai Rp 75-200 juta.
Kesehatan
juga begitu. Banyak Rumah Sakit Pemerintah yang diprivatisasi. Operasi
sederhana seperti operasi usus buntu mencapai rp 10 juta lebih.. Padahal
teman saya yang operasi gajinya tak jauh dari UMR.
Layanan Kesehatan gratis baru bisa didapat jika anda memenuhi kriteria miskin 
dan punya kartu Keluarga Miskin (GAKIN).
Pembangunan Bertumpu dengan Investor Asing dan Hutang Luar Negeri
Menurut
kaum Neoliberalis, tidak mungkin pembangunan dilakukan tanpa hutang.
Padahal Arab Saudi yang menasionalisasi perusahaan minyak ARAMCO pada
tahun 1974 berhasil meningkatkan pendapatan secara signifikan dan
memakmurkan rakyatnya tanpa perlu berhutang.
Hutang
dari Lembaga Neoliberalisme seperti IMF, World Bank, ADB, dan
sebagainya justru jadi belenggu yang memaksa Indonesia menjual BUMN dan
kekayaan alamnya.
Saat
ini Rp 2.000 trilyun/tahun hasil kekayaan alam Indonesia tidak dapat
dinikmati rakyat sehingga mayoritas rakyat Indonesia hidup melarat.
Tapi justru oleh perusahaan asing yang merupakan kroni dari IMF dan
World Bank.
Jika Indonesia mandiri, maka hutang luar negeri yang cuma Rp 1.600 trilyun itu 
bisa lunas dalam waktu kurang dari setahun.
Jika Rp 2.000 trilyun/tahun hasil kekayaan alam Indonesia bisa dipakai untuk 
pembangunan, maka kita tidak perlu lagi berhutang.
Kaum
Neoliberalis itu seperti makelar hutang yang mendapat komisi dan
berbagai keuntungan lainnya dari hasil hutang berupa bunga dan juga
penjualan BUMN dan kekayaan alam Indonesia.
Spekulasi Pasar Uang, Pasar Modal, dan Pasar Komoditas
Dari
Rp 1.982 Trilyun perdagangan saham di BEI, hanya Rp 44,37 Trilyun masuk
ke Sektor Riel (2,24%). Sementara 97% lebih tersedot untuk Spekulasi
Saham.
Perdagangan
valuta asing (valas) di Indonesia sekitar Rp 7.000 trilyun/tahun dan
terus meningkat. Uang jadi lebih sebagai alat spekulasi ketimbang
sebagai alat tukar.
Inilah
contoh keserakahan Kartel dan spekulan Pasar Minyak yang mempermainkan
harga di Pasar Komoditas dan tak terkontrol. Harga minyak dari US$
20/brl (2002) jadi US$ 144/brl (2008). Naik 7x lipat dalam 6 tahun!
Menurut
ensiklopedi MS Encarta, dari tahun 1950-2001 volume ekspor dunia
meningkat 20 kali lipat. Sementara perdagangan uang dari tahun
1970-2001 naik 150 x lipat dari US$ 10-20 milyar per hari jadi US$ 1,5
trilyun/hari (Rp 16.500 trilyun/hari)! Spekulasi uang asing seperti
Rupiah-Dollar-Yen-Euro, dsb lebih besar ketimbang sebagai alat tukar
untuk pembelian barang.
Itulah
sistem Neoliberalisme yang lebih mementingkan uang tersedot ke
Spekulasi uang, saham, dan komoditas (meski barang, tapi dipermainkan
hingga jatuh tempo selama 6 tahun) di Pasar Uang, Pasar Saham, dan
Pasar Komoditas.
Penjajahan “Kompeni” Gaya Baru
Dulu
yang menjajah kita adalah Kompeni Belanda. Artinya Perusahaan
(VOC-Verenigde Oost Indische Compagnie) Belanda. Bukan Pemerintah
Belanda. VOC ini mendirikan berbagai perkebunan terutama rempah-rempah
dan memonopolinya untuk dijual ke Eropa.
Karena
jumlahnya sedikit (total penduduk Belanda waktu itu hanya 7 juta dan
tentara Belanda di Indonesia kurang dari 10.000), maka Kompeni Belanda
tetap bekerjasama dengan Raja-raja dan Bupati-bupati lokal. Raja-raja
yang tidak mau bekerjasama diperangi bersama sekutunya. Bangsa
Indonesia bekerja sebagai kuli kontrak.
Nah
saat ini yang menguasai kekayaan alam kita adalah Kompeni gaya baru,
yaitu Multi National Company (MNC) yang didukung oleh pemerintah AS dan
sekutunya. Sejarah kembali berulang. Raja-raja dan Bupati-bupati baru
tetap orang Indonesia, demikian pula Kuli Kontraknya. Bahkan para
pengkhianat/komprador yang bekerjasama dengan para penjajah pun tetap
ada..
Bahkan
jika dulu Kompeni Belanda umumnya masih mengutamakan Perkebunan yang
masih ramah lingkungan, Kompeni baru sekarang menguras hasil tambang
Indonesia seperti minyak, gas, emas, perak, batubara, tembaga, dan
sebagainya. Gunung-gunung di Papua menjadi rata dan tercemar zat kimia,
begitu pula di daerah-daerah pertambangan lainnya. Sungai-sungai dan
danau juga tercemar sehingga rakyat setempat tidak bisa lagi mendapat
makanan berupa ikan dari situ.
Jadi
situasi penjajahan Kompeni gaya baru ini justru lebih buruk dan
ironisnya tidak disadari oleh mayoritas rakyat Indonesia! Ini karena
penjajah gaya baru ini membina begitu banyak kaki tangan mulai dari
LSM-LSM, Kampus-kampus, hingga media massa yang mereka biayai
(Contohnya TV Pemerintah AS VOA muncul di satu TV Swasta di Indonesia
sementara TVRI tidak bisa muncul).
Itulah
sekilas dari Sistem Neoliberalisme. Krisis Global yang terjadi saat ini
tak lepas dari ulah kaum Neoliberalis. Kenapa Indonesia terkena Krisis
Global? Itu karena ekonom yang diberi tanggung-jawab mengurusi ekonomi
Indonesia secara sadar/tidak sadar menganut sistem ekonomi
Neoliberalisme. Tahun 1998 Indonesia kena krisis moneter. Tahun 2008
hingga sekarang kembali kena krisis ekonomi sehingga PHK dan
pengangguran meraja lela.
Neoliberalisme sangat berbahaya. Inilah komentar mantan presiden Venezuela 
tentang Neoliberalisme.
IMF membunuh umat manusia tidak dengan peluru/rudal, tapi dengan wabah 
kelaparan 
Andres Perez, Mantan Presiden Venezuela, The Ecologist Report, Globalizing 
Poverty, 2000

Saksikan video menarik bagaimana Dinasti Rothschild menguasai Bank Sentral 
Inggris dan Amerika Serikat di:
http://infoindonesia.wordpress.com/2009/05/25/apa-itu-neoliberalisme

Referensi:
”Ekonomi Islam Vs Ekonomi Neo-Liberal”, M. Arif Adiningrat dan Farid Wadjdi
LIPI
Kompas
The
most dramatic evidence of globalization is the increase in trade and
the movement of capital (stocks, bonds, currencies, and other
investments). From 1950 to 2001 the volume of world exports rose by 20
times. By 2001 world trade amounted to a quarter of all the goods and
services produced in the world. As for capital, in the early 1970s only
$10 billion to $20 billion in national currencies were exchanged daily.
By the early part of the 21st century more than $1.5 trillion worth of
yen, euros, dollars, and other currencies were traded daily to support
the expanded levels of trade and investment. Large volumes of currency
trades were also made as investors speculated on whether the value of
particular currencies might go up or down.
Microsoft ® Encarta ® 2006. © 1993-2005 Microsoft Corporation. All rights 
reserved.
THE INSTITUTIONS OF GLOBALIZATION
Three
key institutions helped shape the current era of globalization: the
International Monetary Fund (IMF), the World Bank, and the World Trade
Organization (WTO). All three institutions trace their origins to the
end of World War II (1939-1945) when the United States and the United
Kingdom decided to set up new institutions and rules for the global
economy. At the Bretton Woods Conference in New Hampshire in 1944, they
and other countries created the IMF to help stabilize currency markets.
They also established what was then called the International Bank for
Reconstruction and Development (IBRD) to help finance the rebuilding of
Europe after the war.
A. World Bank
Microsoft ® Encarta ® 2006. © 1993-2005 Microsoft Corporation. All rights 
reserved.
Globalization
Encyclopedia Article
International Monetary Fund
The
IMF makes loans so that countries can maintain the value of their
currencies and repay foreign debt. Countries accumulate foreign debt
when they buy more from the rest of the world than they sell abroad.
They then need to borrow money to pay the difference, which is known as
balancing their payments. After banks and other institutions will no
longer lend them money, they turn to the IMF to help them balance their
payments position with the rest of the world. The IMF initially focused
on Europe, but by the 1970s it changed its focus to the less-developed
economies. By the early 1980s a large number of developing countries
were having trouble financing their foreign debts. In 1982 the IMF had
to offer more loans to Mexico, which was then still a developing
country, and other Latin American nations just so they could pay off
their original debts.
The
IMF and the World Bank usually impose certain conditions for loans and
require what are called structural adjustment programs from borrowers. These 
programs amount to detailed instructions on what countries have to do to bring 
their economies under control. The
programs are based on a strategy called neoliberalism, also known as
the Washington Consensus because both the IMF and the World Bank are
headquartered in Washington, D.C. The strategy is geared toward
promoting free markets, including privatization (the selling off of
government enterprises); deregulation (removing rules that restrict
companies); and trade liberalization (opening local markets to foreign
goods by removing barriers to exports and imports). Finally, the
strategy also calls for shrinking the role of government, reducing
taxes, and cutting back on publicly provided services.
World Trade Organization
Another
key institution shaping globalization is the World Trade Organization
(WTO), which traces its origins to a 1948 United Nations (UN)
conference in Havana, Cuba. The conference called for the creation of
an International Trade Organization to lower tariffs (taxes on imported
goods) and to encourage trade. Although the administration of President
Harry S. Truman was instrumental in negotiating this agreement, the
U.S. Congress considered it a violation of American sovereignty and
refused to ratify it. In its absence another agreement, known as the
General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), emerged as the forum for
a series of negotiations on lowering tariffs. The last of these
negotiating sessions, known as the Uruguay Round, established the WTO,
which began operating in 1995. Since its creation, the WTO has
increased the scope of trading agreements. Such agreements no longer
involve only the trade of manufactured products. Today agreements
involve services, investments, and the protection of intellectual
property rights, such as patents and copyrights. The United States
receives over half of its international income from patents and
royalties for use of copyrighted material.
IV
Criticisms Directed at the IMF and WTO
Many
economists believed that lifting trade barriers and increasing the free
movement of capital across borders would narrow the sharp income
differences between rich and poor countries. This has generally not
happened. Poverty rates have decreased in the two most heavily
populated countries in the world, India and China. However, excluding
these two countries, poverty and inequality have increased in
less-developed and so-called transitional (formerly Communist)
countries. For low- and middle-income countries the rate of growth in
the decades of globalization from 1980 to 2000 amounted to less than
half what it was during the previous two decades from 1960 to 1980.
Although this association of slow economic development and the global
implementation of neoliberal economic policies is not necessarily
strict evidence of cause and effect, it contributes to the
dissatisfaction of those who had hoped globalization would deliver more
growth. A slowdown in progress on indicators of social well-being, such
as life expectancy, infant and child mortality, and literacy, also has
lowered expectations about the benefits of globalization.
IMF Terms and Conditions
The
IMF, in particular, has been criticized for the loan conditions it has
imposed on developing countries. Economist Joseph Stiglitz, a Nobel
Prize winner and former chief economist at the World Bank, has attacked
the IMF for policies that he says often make the fund’s clients worse,
not better, off. So-called IMF riots have followed the imposition of
conditions such as raising the fare on public transportation and ending
subsidies for basic food items. Some countries have also objected to
the privatization of electricity and water supplies because the private
companies taking over these functions often charge higher prices even
though they may provide better service than government monopolies. The
IMF says there is no alternative to such harsh medicine.
The
WTO has faced much criticism as well. This criticism is often directed
at the rich countries in the WTO, which possess the greatest bargaining
power. Critics say the rich countries have negotiated trade agreements
at the expense of the poor countries.
The
Final Act of the Uruguay Round that established the WTO proclaimed the
principle of “special and different treatment.” Behind this principle
was the idea that developing countries should be held to more lenient
standards when it came to making difficult economic changes so that
they could move to free trade more slowly and thereby minimize the
costs involved. In practice, however, the developing countries have not
enjoyed “special and different treatment.” In fact, in the areas of
agriculture and the textile and clothing industries where the poorer
countries often had a comparative advantage, the developing countries
were subjected to higher rather than lower tariffs to protect domestic
industries in the developed countries. For example, the 48
least-developed countries in the world faced tariffs on their
agricultural exports that were on average 20 percent higher than those
faced by the rest of the world on their agricultural exports to
industrialized countries. This discrepancy increased to 30 percent
higher on manufacturing exports from developing countries.
http://encarta.msn.com/encyclopedia_1741588397_2/globalization.html

Neoliberalisme - Wikipedia
http://id.wikipedia.org/wiki/Neoliberalisme

ANALISIS : Neoliberalisme ===> Oleh : Revrisond Baswir
18/05/2009 08:50:25
NEOLIBERALISME.
Tiba-tiba saja mencuat menjadi wacana hangat di tengah-tengah
masyarakat. Pemicunya adalah munculnya nama Boediono sebagai calon
wakil presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pemilihan presiden yang
akan datang. Menurut para penentang mantan Gubernur Bank Indonesia
tersebut, Boediono seorang ekonom yang menganut paham ekonomi
neoliberal, sebab itu ia sangat berbahaya bagi masa depan perekonomian
Indonesia.
Tulisan
ini tidak bermaksud mengupas Boediono atau paham ekonomi yang
dianutnya. Tujuan tulisan ini adalah untuk menguraikan pengertian, asal
mula, dan perkembangan neoliberalisme secara singkat. Saya berharap,
dengan memahami neoliberalisme secara benar, silang pendapat yang
berkaitan dengan paham ekonomi ini dapat dihindarkan dari debat kusir.
Sebaliknya, para ekonom yang jelas-jelas mengimani neoliberalisme,
tidak secara mentah-mentah pula mengelak bahwa dirinya bukan seorang
neoliberalis.
Sesuai
dengan namannya, neoliberalisme adalah bentuk baru dari paham ekonomi
pasar liberal. Sebagai salah satu varian dari kapitalisme yang terdiri
dari merkantilisme, liberalisme, keynesianisme, neoliberalisme dan
neokeynesianisme, neoliberalisme adalah sebuah upaya untuk mengoreksi
kelemahan yang terdapat dalam liberalisme.
Sebagaimana
diketahui, dalam paham ekonomi pasar liberal, pasar diyakini memiliki
kemampuan untuk mengurus dirinya sendiri. Karena pasar dapat mengurus
dirinya sendiri, maka campur tangan negara dalam mengurus perekonomian
tidak diperlukan sama sekali. Tetapi setelah perekonomian dunia
terjerumus ke dalam depresi besar pada tahun 1930-an, kepercayaan
terhadap paham ekonomi pasar liberal merosot secara drastis. Pasar
ternyata tidak hanya tidak mampu mengurus dirinya sendiri, tetapi dapat
menjadi sumber malapetaka bagi kemanusiaan. Depresi besar 1930-an tidak
hanya ditandai oleh terjadinya kebangkrutan dan pengangguran massal,
tetapi bermuara pada terjadinya Perang Dunia II.
Menyadari
kelemahan ekonomi pasar liberal tersebut, pada September 1932, sejumlah
ekonom Jerman yang dimotori oleh Rustow dan Eucken mengusulkan
dilakukannya perbaikan terhadap paham ekonomi pasar, yaitu dengan
memperkuat peranan negara sebagai pembuat peraturan. Dalam
perkembangannya, gagasan Rostow dan Eucken diboyong ke Chicago dan
dikembangkan lebih lanjut oleh Ropke dan Simon.
Sebagaimana
dikemas dalam paket kebijakan ekonomi ordoliberalisme, inti kebijakan
ekonomi pasar neoliberal adalah sebagai berikut: (1) tujuan utama
ekonomi neoliberal adalah pengembangan kebebasan individu untuk
bersaing secara bebas-sempurna di pasar; (2) kepemilikan pribadi
terhadap faktor-faktor produksi diakui dan (3) pembentukan harga pasar
bukanlah sesuatu yang alami, melainkan hasil dari penertiban pasar yang
dilakukan oleh negara melalui penerbitan undang-undang (Giersch, 1961).
Tetapi dalam konferensi moneter dan keuangan internasional yang
diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di Bretton Woods,
Amerika Serikat (AS) pada 1944, yang diselenggarakan untuk mencari
solusi terhadap kerentanan perekonomian dunia, konsep yang ditawarkan
oleh para ekonom neoliberal tersebut tersisih oleh konsep negara
kesejahteraan yang digagas oleh John Maynard Keynes.
Sebagaimana
diketahui, dalam konsep negara kesejahteraan atau keynesianisme,
peranan negara dalam perekonomian tidak dibatasi hanya sebagai pembuat
peraturan, tetapi diperluas sehingga meliputi pula kewenangan untuk
melakukan intervensi fiskal dan moneter, khususnya untuk menggerakkan
sektor riil, menciptakan lapangan kerja dan menjamin stabilitas
moneter. Terkait dengan penciptaan lapangan kerja, Keynes bahkan dengan
tegas mengatakan: “Selama masih ada pengangguran, selama itu pula
campur tangan negara dalam perekonomian tetap dibenarkan.”
Namun
kedigdayaan keynesianisme tidak bertahan lama. Pada awal 1970-an,
menyusul terpilihnya Reagan sebagai presiden AS dan Thatcher sebagai
Perdana Menteri Inggris, neoliberalisme secara mengejutkan menemukan
momentum untuk diterapkan secara luas. Di Amerika hal itu ditandai
dengan dilakukannya pengurangan subsidi kesehatan secara besar-besaran,
sedang di Inggris ditandai dengan dilakukannya privatisasi BUMN secara
massal.
Selanjutnya,
terkait dengan negara-negara sedang berkembang, penerapan
neoliberalisme menemukan momentumnya pada akhir 1980-an. Menyusul
terjadinya krisis moneter secara luas di negara-negara Amerika Latin.
Departemen Keuangan AS bekerja sama dengan Dana Moneter Internasional
(IMF), merumuskan sebuah paket kebijakan ekonomi neoliberal yang
dikenal sebagai paket kebijakan Konsensus Washington. Inti paket
kebijakan Konsensus Washington yang menjadi menu dasar program
penyesuaian struktural IMF tersebut adalah sebagai berikut: (1)
pelaksanaan kebijakan anggaran ketat, termasuk kebijakan penghapusan
subsidi; (2) liberalisasi sektor keuangan; (3) liberalisasi
perdagangan; dan (4) pelaksanaan privatisasi BUMN.
Di
Indonesia, pelaksanaan agenda-agenda ekonomi neoliberal secara masif
berlangsung setelah perekonomian Indonesia dilanda krisis moneter pada
1997/1998 lalu. Secara terinci hal itu dapat disimak dalam berbagai
nota kesepahaman yang ditandatatangani pemerintah bersama IMF. Setelah
berakhirnya keterlibatan langsung IMF pada 2006 lalu, pelaksanaan
agenda-agenda tersebut selanjutnya dikawal oleh Bank Dunia, ADB dan
USAID.
Menyimak
uraian tersebut, secara singkat dapat disimpulkan, sebagai bentuk baru
liberalisme, neoliberalisme pada dasarnya tetap sangat memuliakan
mekanisme pasar. Campur tangan negara, walau pun diakui diperlukan,
harus dibatasi sebagai pembuat peraturan dan sebagai pengaman
bekerjanya mekanisme pasar. Karena ilmu ekonomi yang diajarkan pada
hampir semua fakultas ekonomi di Indonesia dibangun di atas kerangka
kapitalisme, maka sesungguhnya sulit dielakkan bila 99,9 persen ekonom
Indonesia memiliki kecenderungan untuk menjadi penganut neoliberalisme.
WallahuaÆlambishawab. (Penulis adalah Peneliti Pusat Studi Ekonomi
Kerakyatan UGM)-a
http://www.kr.co.id/web/detail.php?sid=198648&actmenu=45

PT
Freeport Indonesia masih melakukan pembicaraan dengan pemerintah
terkait permintaan revisi kontrak karya (KK) untuk menaikkan royalti
emas menjadi 3,5 persen dari sebelumnya 1 persen. Belum diputuskan
apakah Freeport akan menerima revisi tersebut atau tidak.. Demikian
disampaikan Manager Corporate
http://www.detikfinance.com/read/2007/08/14/124751/816995/4/freeport-masih-negosiasikan-kenaikan-royalti-emas


 ===
Belajar Islam sesuai Al Qur'an dan Hadits
http://media-islam.or.id
Milis Ekonomi Nasional: ekonomi-nasional-subscribe@xxxxxxxxxxxxxxx



      __________________________________________________________
Coba Yahoo! Messenger 10 Beta yang baru. Kini dengan update real-time, 
panggilan video, dan banyak lagi! Kunjungi http://id.messenger..yahoo.com/

Other related posts: