[nasional_list] [ppiindia] ANALISA EKONOMI Tarif Dasar Listrik
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Sun, 22 Jan 2006 23:54:25 +0100
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com
**http://www.kompas.com/kompas-cetak/0601/23/utama/2387382.htm
ANALISA EKONOMI
Tarif Dasar Listrik
Faisal Basri
Agenda berat yang harus segera diputuskan pemerintah ialah kenaikan tarif dasar
listrik. Dalam menghadapi masalah yang berat ini kita sangat berharap
pemerintah tak lagi berwacana.
Kesan berwacana sangat kental karena pemerintah melontarkan salah satu skenario
besarnya, kenaikan tarif dasar listrik (TDL), yang masih bersifat sangat kasar
dan membutuhkan pendalaman lebih lanjut.
Siapa yang tak terbelalak membaca berita bahwa kenaikan TDL untuk rumah tangga
dengan daya 1.300-10.000 volt ampere (VA) bisa mencapai 83 persen hingga 90
persen dan untuk beberapa jenis industri bisa lebih dari 100 persen. Mengapa
skenario ekstrem tersebut yang mengemuka, padahal kita yakin masih banyak
skenario lain yang telah dipersiapkan.
Cara penyampaian suatu masalah kepada publik sangat menentukan kemampuan
pemerintah mengelola masalah tersebut dan efektivitas kebijakan yang ditawarkan
untuk menyelesaikannya. Dalam kasus rencana kenaikan TDL kita berharap
pemerintah tidak menyampaikan formula yang masih setengah matang. Sampaikanlah
rencana kebijakan jika sudah hampir matang dengan kemasan utuh. Bukan seperti
sekarang, setiap menteri bicara berbeda, lalu muncul reaksi, kemudian ditimpali
lagi oleh menteri yang lain.
Pihak PLN mengemukakan, akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), biaya
produksinya meroket karena jumlah pembangkit listrik PLN yang menggunakan BBM
masih cukup banyak, yakni sekitar 22 persen. Berdasarkan perhitungan PLN, jika
TDL tidak dinaikkan, subsidi listrik akan menggelembung menjadi Rp 38 triliun.
Besarnya subsidi itu didasarkan pada asumsi nilai tukar Rp 9.700 per dollar AS
dan harga minyak 57 dollar AS per barrel sebagaimana menjadi acuan penghitungan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2006.
Sementara itu, APBN 2006 hanya mengalokasikan untuk subsidi listrik sebesar Rp
15 triliun plus Rp 2 triliun yang berasal dari pembiayaan Departemen Energi dan
Sumber Daya Mineral dan Departemen Keuangan. Berarti masih ada kekurangan
sebesar Rp 21 triliun.
Kekurangan inilah yang sebagian atau seluruhnya akan ditutupi dengan kenaikan
TDL. Persoalannya, bagaimana membagi-bagi beban dengan mengedepankan rasa
keadilan. Namun, sebelum mendistribusikan beban dengan adil, harus ada
kejelasan terlebih dahulu atas angka-angka yang diajukan pihak PLN lewat
Departemen ESDM.
Pertama, angka Rp 38 triliun sangat boleh jadi didasarkan pada keadaan PLN
tanpa perbaikan sama sekali. Kita menyadari, pembengkakan subsidi ini hampir
sepenuhnya disebabkan kenaikan harga BBM. Namun, bukankah subsidi listrik harus
didasarkan pada selisih antara harga jual listrik dan biaya produksi, bukan
harga BBM saja?
Karena itulah, kita masih harus mempertanyakan tingkat efisiensi PLN. Kita
masih sangat yakin biaya produksi PLN yang berasal dari non-BBM bisa ditekan.
Kita menuntut komitmen PLN untuk berbenah karena sebagian kesalahan ada pada
pihak PLN yang di masa lalu gagal mempercepat realisasi pengonversian
pembangkitnya dari yang berbahan bakar minyak ke gas atau batu bara.
Bagi-bagi beban
Kenaikan TDL bisa dijadikan momentum untuk memecut PLN berbenah diri.
Katakanlah, pemerintah membebankan sepertiga dari kekurangan dana sebesar Rp 21
triliun kepada PLN. Dengan kata lain, pemerintah mengajukan syarat, subsidi
listrik akan dikucurkan Rp 17 triliun sebagaimana ditetapkan dalam APBN
seandainya PLN bersedia memberikan komitmen untuk melakukan pembenahan
mendasar. Jika jajaran direksi tak sanggup, sepantasnya mereka mengundurkan
diri.
Kita yakin masih ada sejumlah orang di dalam PLN sendiri yang mampu mewujudkan
perbaikan mendasar, khususnya dalam hal percepatan penggunaan non-BBM untuk
pembangkit listrik, reformasi pengadaan barang dan jasa, serta pemanfaatan
kelebihan kapasitas pembangkit-pembangkit swasta. Jika jajaran direksi berhasil
mencapai target, sepantasnya pula mereka memperoleh insentif. Jika perlu,
aturan-aturan seperti ini dituangkan dalam kontrak sehingga tidak menimbulkan
persoalan seperti kasus pembagian jasa produksi yang sampai sekarang masih
menggantung di Kejaksaan Agung.
Sepertiga beban berikutnya ditanggung pemerintah. Salah satu upaya untuk
menghapuskan beban Rp 7 triliun bersumber dari kemampuan pemerintah menjaga
stabilitas makro-ekonomi sehingga, katakanlah, nilai tukar tetap bisa
dipertahankan pada tingkat sekarang sekitar Rp 9.400 per dollar AS. Artinya, Rp
300 lebih kuat dari asumsi APBN 2006. Tentu dari sini saja tak cukup.
Sumber lainnya ialah menghitung kembali asumsi harga BBM yang dijual Pertamina,
termasuk kepada PLN. Dasar perhitungan harga minyak internasional dalam
menentukan besar subsidi tak sepenuhnya akurat karena sekitar 40 persen dari
minyak yang dihasilkan oleh swasta merupakan jatah pemerintah.
Selain itu juga karena ada produk sampingan dalam menghasilkan BBM yang tak
diperhitungkan dalam pemberian subsidi kepada Pertamina. Dengan kata lain, ada
potensi pemerintah kelebihan bayar kepada Pertamina.
Penerimaan pajak
Jika potensi-potensi itu belum mencapai penghematan Rp 7 triliun, sepantasnya
subsidi kepada PLN ditambah. Sumber dananya bisa didapat dari peningkatan
penerimaan pajak. Berdasarkan hitungan kasar, peningkatan nisbah pajak (tax
ratio) sebesar satu sampai 1,5 per mil saja sudah cukup untuk menutupi
kekurangan ini.
Adapun sepertiga sisanya, sebesar Rp 7 triliun, barulah dibebankan kepada
pengguna listrik dalam bentuk kenaikan TDL. Niscaya besarnya kenaikan yang
diputuskan akan lebih bisa diterima dengan lapang dada oleh semua kalangan.
Terutama karena pemerintah mengedepankan prinsip rasa keadilan.
Dengan formula seperti ini, pemerintah memiliki keleluasaan untuk tidak
menambah beban bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah serta kalangan
pengusaha mikro dan pengusaha kecil. Pengusaha menengah dan besar pun masih
bisa diharapkan mempertahankan daya saingnya dan terus meningkatkan produksi
jika kenaikan TDL serendah mungkin.
Sementara itu, PLN terpacu beroperasi dengan lebih sehat dan akan lebih mampu
meningkatkan penetrasinya ke segala pelosok Tanah Air sehingga jumlah rumah
tangga yang mendapat pelayanan listrik (electrification ratio) bisa bertambah
cepat bergerak dari posisi sekarang sekitar 53 persen. Kelebihan lain dari
formula bagi-beban seperti ini juga adalah tidak akan mengancam kesinambungan
APBN (fiscal sustainability).
Seandainya formula kenaikan TDL seperti digambarkan di atas terlaksana,
diharapkan kontroversi yang hampir selalu menyertai setiap kebijakan pemerintah
akan teredam sehingga pada gilirannya akan meningkatkan kredibilitas
pemerintah. Karena pertimbangan-pertimbangan di balik suatu kebijakan lebih
terbuka dan rasional, bisa pula terhindarkan politisasi yang membuat suatu
masalah bisa berkembang menjadi liar.
[Non-text portions of this message have been removed]
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny.
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
Other related posts:
- » [nasional_list] [ppiindia] ANALISA EKONOMI Tarif Dasar Listrik
