[list_indonesia] [ppiindia] Menhan: Inventarisasi Bisnis Militer Selesai Oktober
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Fri, 15 Apr 2005 21:52:19 +0200
** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.da.ru **
http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=106088
Menhan: Inventarisasi Bisnis Militer Selesai Oktober
Sabtu, 16 April 2005
JAKARTA (Suara Karya): Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono
mengatakan, inventarisasi bisnis militer diharapkan selesai Oktober 2005, untuk
kemudian disusun dasar hukum korporasi dan keuangannya bersama Menteri Hukum
dan HAM, Menteri Negara BUMN dan Menteri Keuangan.
"Saya telah mengirimkan surat kepada Panglima TNI dan ketiga kepala
staf angkatan, untuk menginventaris bisnis militer yang ada di lingkungannya
masing-masing," katanya, usai melantik pejabat eselon satu di Dephan, Jumat.
Ditanya apakah dalam dua tahun bisnis TNI dapat segera ditertibkan,
ia mengatakan, hal itu memerlukan waktu lama, namun dalam dua tahun pertama
sudah dapat diselesaikan mengenai pendataan bisnis militer secara keseluruhan.
Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto mengatakan,
pihaknya akan menyelesaikan dan menutup seluruh bisnis yang dikelola TNI
kecuali koperasi, hingga ke depan TNI benar-benar profesional dalam menjalankan
tugas dan fungsinya sebagai alat pertahanan negara.
Sesuai UU No.34/2004 TNI diberikan kesempatan untuk menutup seluruh
bisnisnya dalam waktu lima tahun ke depan. Namun, Panglima TNI bertekad untuk
segera menyelesaikannya dalam dua tahun, agar TNI tidak lagi memikirkan hal-hal
di luar tanggung jawab dan kewenangannya, jadi benar-benar professional.
Panglima berpandangan masalah kesejateraan prajurit adalah tugas
negara, pemerintah untuk memikirkannya. Karena itu, lanjut dia, dalam dua tahun
ke depan pemerintah, DPR dan pihak-pihak lain diharapkan dapat memberikan
masukan mengenai kompensasi yang dapat diberikan jika bisnis TNI ditutup.
Endriartono mengemukakan, pihaknya telah mulai menginventaris
bisnis apa saja yang nyata-nyata tidak memberikan kontribusi terhadap
peningkatan kesejahteraan prajurit dan tidak.
Ia menjelaskan, bisnis yang nyata-nyata memberikan dampak negatif
bagi profesionalisme TNI akan segera ditutup, demikian pula perusahaan yang
hanya sebagai tempat "menumpang hidup" selain menjaga dan mempertahankan
kedaulatan negara.
Sedangkan untuk perusahaan atau bisnis yang sehat dan memberikan
kontribusi positif bagi kesejahteraan prajurit, akan dipikirkan apa tetap
diserahkan kepadan BUMN atau tetap dijalankan oleh TNI.
Sementara untuk sejumlah koperasi yang dikelola TNI, Endriartono
mengatakan akan dibenahi secara menyeluruh agar koperasi benar-benar dari dan
untuk melayani kepentingan prajurit dan keluarganya sesuai yang diamanatkan UU.
Tidak Membebani
Di tempat terpisah Menteri Perekonomian Aburizal Bakrie mengatakan,
pemerintah hanya akan menerima pengalihan bisnis dari pihak TNI yang tidak akan
membebani keuangan pemerintah. "Tentu yang akan dilihat nanti tidak memberatkan
keuangan pemerintah. Jadi pemerintah tidak akan mengeluarkan uang untuk itu,"
kata Aburizal.
Ia mengakui, hingga kini belum ada pembahasan final mengenai
pengalihan bisnis TNI ke dalam satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN). "Belum
tahu, kita masih harus melihat perkembangannya dari Menhan. Kita juga belum
tahu apa yang diusulkan Menhan untuk masuk ke BUMN," katanya.
Dijelaskannya, belum ada laporan perkembangan mengenai pengalihan
bisnis TNI ke dalam BUMN.
Ketika ditanya apa saja jenis usaha TNI yang akan dialihkan,
Aburizal menyatakan, belum tahu, namun yang jelas pemerintah hanya akan
menerima bisnis yang sifatnya tidak menggunakan anggaran pemerintah.
Lebih lanjut, dia menjelaskan, tidak mengetahui kapan pengalihan
itu dilakukan, sehingga harus ditanyakan ke Menhan.
Mengenai surat bernomor S-107/MBU/2005, yang beredar di kalangan
media masa berisi fitnah terhadap Menteri BUMN, bahwa telah menyurati Menteri
Perekonomian, Aburizal mengatakan, "surat itu palsu".
Dalam surat palsu itu disebutkan kementerian BUMN akan mengambil
langkah-langkah lanjutan di BUMN, sebagai tindak lanjut dari memo Menteri
Perekonomian kepada Menteri BUMN tentang pemanfaatan sumber dana di BUMN untuk
menopang proyek-proyek infrastruktur yang telah diprogramkan.
Di dalam surat itu juga disebutkan bahwa pemanfaatan dana BUMN itu
sesuai dengan hasil pertemuan terbatas di rumah Menteri Perekonomian yang
dihadiri oleh Ginandjar Kartasasmita, Adi Sasono, Tamsil Linrung, Robby Johan
dan Aris. "Surat itu palsu, dan sudah diserahkan ke Polisi untuk segera
diusut," kata Aburizal. (Lerman S/Ant)
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Take a look at donorschoose.org, an excellent charitable web site for
anyone who cares about public education!
http://us.click.yahoo.com/O.5XsA/8WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.org
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.uni.cc **
Other related posts:
- » [list_indonesia] [ppiindia] Menhan: Inventarisasi Bisnis Militer Selesai Oktober