[list_indonesia] [ppiindia] Menggendutkan Birokrasi yang Gemuk

** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.da.ru **

http://www.jawapos.co.id/index.php?act=detail_c&id=165378
Kamis, 07 Apr 2005,

Menggendutkan Birokrasi yang Gemuk 
Oleh Riswandha Imawan *

Inovasi, bukan sensasi. Itulah yang kita butuhkan untuk menopang pencapaian 
agenda reformasi 1998. Namun, sejauh ini, kita menyaksikan para elite lebih 
suka membuat sensasi daripada berinovasi. Terakhir, Men PAN Taufiq Effendi 
bersensasi dengan "staf khusus" bagi presiden, Wapres, dan menteri.

Kita tahu, kelemahan utama birokrasi Indonesia ada pada strukturnya yang gemuk, 
sehingga tidak lincah mengantisipasi perubahan. Pada era reformasi, struktur 
itu bertambah gemuk dengan lahirnya banyak kabupaten serta provinsi baru. 
Bangunan struktur pemerintahan di satu kabupaten atau provinsi direproduksi ke 
dalam kabupaten atau provinsi baru.

Di tingkat pemerintah pusat, kita mengenal berbagai badan atau komisi yang 
sebenarnya melaksanakan tugas-tugas satu departemen. Gejala adhocracy 
(pemerintahan oleh lembaga perbantuan) sudah menggejala sejak zaman Presiden 
Abdurrahman Wahid. Seharusnya, gejala itu segera dihentikan. Apalagi, tuntutan 
mewujudkan good and democratic governance tidak mungkin lagi dihindari.

Dalam konsep good and democratic governance, dikehendaki adanya birokrasi yang 
slim and lean (ramping dan tidak berlemak). Strukturnya harus ramping dan 
berisi orang-orang yang berkapabilitas dalam menyelenggarakan bidang pelayanan 
publik yang dipercayakan lepadanya (Guy Peters, The Future of Governing, 
2001:118-120).

Pada participatory democracy, memang sulit menstrerilkan birokrasi dari proses 
politik (Peters, 2001:61-62). Tapi, tidak berarti kita harus menyerah begitu 
saja dengan gelombang politik yang dihadapi. Caranya, mengadopsi ide-ide 
demokrasi tersebut ke dalam struktur serta kinerja birokrasi.


Pemborosan

Mungkin, ide dasar Peters itulah yang selip dipahami Men PAN. Adopsi ide 
demokrasi bukan berarti makin membuka pintu bagi masuknya unsur politik dalam 
kehidupan birokrasi yang kemudian membuat birokrasi gagal berperan membangun 
good and democratic governance.

Ide pengadaan staf khusus yang dilontarkan Men PAN mereproduksi struktur yang 
makin lebar di tingkat pemerintah pusat. Mari kita hitung. Staf untuk presiden 
10 orang, Wapres (5 staf), dan tiap menteri (3 staf). Bila saat ini ada 34 
menteri, tersedia lowongan 117 staf khusus. Karena secara fungsional para staf 
khusus tersebut berhubungan dengan presiden, Wapres, serta para menteri, layak 
mereka diperlakukan sebagai eselon satu.

Selain tugasnya akan tumpang tindih dengan eselon satu yang ada, yakni para 
Sekjen dan Dirjen, pembiayaan kepada mereka akan sangat tinggi. Pemborosan 
anggaran pun tidak akan terhindari.

Dari sisi politik, kehadiran staf khusus tersebut menandakan adanya kecurigaan 
para menteri terhadap bawahannya. Tegasnya, para menteri curiga akan selalu 
dipecundangi eselon satunya. Kecurigaan tersebut bersumber pada kenyataan di 
negara yang sudah maju, yakni posisi staf khusus disiapkan untuk menampung 
mereka yang menjadi tim sukses seorang politikus merebut jabatan publik. Tugas 
mereka adalah melindungi para menteri dari pembelokan pencapaian misi serta 
target politik yang dijanjikan saat berkampanye merebut posisi politik itu.

Di sini, logika Men PAN terlihat acak-acakan. Apakah benar para menteri 
tersebut berkampanye untuk merebut posisi itu? Bahkan, di negara maju, tidak 
ada calon menteri yang berkampanye. Hanya calon kepala pemerintahan (presiden 
atau perdana menteri) yang berkampanye. Karena itu, keberadaan staf khusus di 
Kantor Kepresidenan masih bisa dimaklumi.

Atas dasar pemikiran apa Men PAN membuat sensasi tersebut? Wallahu a'lam. Boleh 
jadi itu merupakan pengakuan diam-diam bahwa para menteri kita saat ini tidak 
cukup kapabel menduduki jabatan tersebut. Mereka menjadi menteri, namun 
sebenarnya tidak menguasai area tugas yang diemban. 

Bahkan, mungkin para menteri tersebut tidak mengetahui bidang tugasnya. Mereka 
baru belajar, padahal kondisi objektif yang dihadapi memaksanya untuk segera 
bertindak. Mereka tak yakin pada ketulusan eselon satunya, namun tidak ingin 
tampak bodoh di hadapan pembantu yang lebih berpengalaman.


Merusak Jaringan

Terlepas dari alasan atau penjelasan yang benar, kehadiran para staf khusus 
tersebut bisa merusak seluruh jaringan kerja birokrasi di Indonesia. Ide yang 
sensasional itu membuat alur pertanggungjawaban dan garis koordinasi menjadi 
sangat tidak jelas. 

Kalau ada kesalahan terhadap satu keputusan, siapa yang harus bertanggung 
jawab? Padahal, itu salah satu ciri bad governance yang seharusnya kita 
perbaiki (World Bank Report, 2000). Artinya, sensasi Men PAN tersebut justru 
mempromosikan bad governance, justru mengusung ide yang menjadi antitesis dari 
konsep reformasi birokrasi.

Ada baiknya Men PAN menyimak kembali pokok-pokok reformasi birokrasi yang 
banyak ditulis dan menjadi wacana publik. Mulai pertanyaan paling dasar, apa 
yang salah dengan birokrasi kita? Kalau sudah ketemu, baru dicerna lagi apakah 
pengadaan staf khusus itu merupakan jawaban terhadap persoalan reformasi 
birokrasi atau tidak.

Berbagai penelitian menunjukkan adanya empat aspek birokrasi di Indonesia yang 
perlu direformasi. Keempatnya membutuhkan jawaban yang berbeda. Aspek 
kelembagaan dan organisasi menuntut jawaban restrukturisasi. Aspek SDM/aparatur 
menuntut adanya rasionalisasi, relokasi, dan peningkatan kualitas PNS. Aspek 
ketatalaksanaan atau sistem prosedur menghendaki adanya simplifikasi serta 
otomatisasi. Aspek kultur birokrasi mengharuskan dilakukannya perubahan kultur 
para aparat negara.

Di sini terlihat bahwa sensasi Men PAN tersebut berusaha menjawab aspek kedua, 
yakni tentang SDM/aparatur, tetapi dengan jawaban yang salah. Pengadaan staf 
khusus justru bertolak belakang dengan ide rasionalisasi aparat. Otomatis itu 
menjauh dari ide pembentukan slim and lean governance.

Banyak jawaban lain yang bisa dikaji. Misalnya, memberlakukan sistem kontrak 
kerja bagi PNS. Berbagai penelitian membuktikan, keinginan orang untuk menjadi 
PNS adalah karena ada jaminan keamanan. Maksudnya, selain penghasilan bulanan 
yang pasti, jenjang karir yang akan dilalui dipastikan. Kasarnya, diam saja, 
tidak berprestasi apa-apa, toh pangkat akan naik secara otomatis bila waktunya 
tiba.

Keadaan ini sudah berlangsung lama. Sehingga, secara riil, banyak kita jumpai 
kemampuan pejabat birokrasi yang tidak sesuai dengan golongan pangkat yang 
disandangnya. Itulah penyakit kronis birokrasi di Indonesia yang harus 
direformasi.

Sistem kontrak kerja bagi PNS sangat mungkin kita butuhkan sebagai dasar 
reformasi birokrasi di Indonesia. Mereka yang tidak berprestasi bisa 
dieliminasi untuk memberikan ruang bagi PNS yang kreatif serta inovatif. 
Persaingan internal akan tumbuh sekaligus menjadi dasar bagi PNS untuk menuntut 
kenaikan gaji maupun mobilitas PNS ke seluruh tanah air. Bila prestasi seorang 
PNS sangat impresif dan dibutuhkan daerah lain, bisa saja dia pindah dan 
menerima gaji yang lebih besar dibandingkan daerah asalnya.
Eagle flies alone, Kaki Merapi, 5 April 2005

*. Riswandha Imawan, guru besar UGM Jogjakarta

[Non-text portions of this message have been removed]



------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
Take a look at donorschoose.org, an excellent charitable web site for
anyone who cares about public education!
http://us.click.yahoo.com/O.5XsA/8WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~-> 

***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.org
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 



** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.uni.cc **

Other related posts:

  • » [list_indonesia] [ppiindia] Menggendutkan Birokrasi yang Gemuk