[list_indonesia] [ppiindia] Dehumanisasi Pendidikan
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Thu, 14 Apr 2005 22:43:38 +0200
** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.da.ru **
http://www.kompas.com/kompas-cetak/0504/15/opini/1687737.htm
Dehumanisasi Pendidikan
Oleh Anita Lie
DALAM novelnya, Brave New World, yang ditulis pada 1931, Aldous Huxley
bercerita mengenai rekayasa genetika di masa depan untuk mengelompokkan anak
manusia berdasarkan tingkat kecerdasan menjadi lima jenis, mulai dari alfa
plus, beta, sampai dengan epsilon. Dengan kecerdasan dan kemampuan super,
manusia jenis alfa plus menempati posisi penting dalam masyarakat dan
mendapatkan berbagai privilese. Sebaliknya, manusia epsilon bertubuh kerdil dan
bodoh sehingga mereka harus puas bisa bekerja sebagai penjaga lift atau tangga
berjalan.
Setiap manusia merasa puas dengan kemampuan dan peran masing-masing dalam
masyarakat karena memang sudah dikondisikan demikian sejak proses penciptaan di
laboratorium. Proses pembelajaran dan kondisi emosional anak dikontrol melalui
mesin dan obat-obatan. Alhasil, masyarakat di dunia baru ini memang tampak
teratur. Tidak ada kekacauan, kejahatan, atau bahkan protes.
Rencana pemerintah untuk membagi anak di sekolah dalam dua jalur pendidikan
formal (standar dan mandiri) sudah memancing respons dari kalangan pendidik
(Kompas, 7/4 dan 13/4). Pengelompokan anak berdasarkan kemampuan akademis dan
finansial ini akan membawa dampak sangat serius bagi proses pendidikan
anak-anak bangsa dan perubahan dalam masyarakat.
Pemisahan anak berdasarkan kemampuan akademis dan kecerdasan memang tidak bisa
dihindari sama sekali. Dalam era komersialisasi sekolah saat ini, fenomena
segregasi yang tampak pada munculnya sekolah-sekolah "unggulan" dan "buangan"
makin kentara seiring dengan segregasi permukiman berdasarkan kelas
sosio-ekonomi dan persaingan antarsiswa maupun antarsekolah. Namun, fakta ini
tidak berarti rencana pemerintah untuk melegalkan pembagian jalur pendidikan
formal bisa dibenarkan begitu saja. Di balik beberapa keuntungan yang mungkin
bisa didapatkan dari kebijakan ini, pembagian jalur pendidikan formal akan
mengarah kepada proses dehumanisasi anak manusia seperti yang terjadi pada
masyarakat dystopia di Brave New World.
Pengelompokan akademis
Kebijakan dan praktik pengelompokan anak berdasarkan kemampuan akademis
(ability grouping), baik di dalam kelas, sekolah, maupun antarsekolah,
merupakan salah satu topik penelitian dan perbincangan yang kontroversial di
kalangan para pendidik. Pencarian di mesin pencari Google dengan kata kunci
ability grouping menghasilkan hampir dua juta artikel dan situs. Para pendidik
yang mendukung praktik ini menyebutkan kemudahan bagi para pengajar untuk
memfokuskan pengajaran pada satu tingkatan kemampuan siswa dan menyesuaikan
kecepatan pengajaran dengan kebutuhan kelompok yang homogen. Selain itu,
anak-anak "pandai" seharusnya diberikan tantangan lebih dan kesempatan untuk
maju lebih cepat dari rekan-rekannya yang kurang pandai.
Kebanyakan artikel dan penelitian justru mengkritisi praktik pembagian siswa
berdasarkan kemampuan akademis dengan beberapa alasan. Pertama, kriteria yang
biasanya digunakan untuk membagi siswa sering kali merupakan persepsi subyektif
dan pemahaman yang sempit mengenai konsep kecerdasan anak. Kedua, pengelompokan
akan menimbulkan pelabelan anak (pintar, bodoh, cepat, lamban) dan kerancuan
antara konsep kecepatan belajar dan kapasitas belajar. Ketiga, penempatan anak
pada kelompok atau jalur yang berbeda akan mengarah pada harapan, target, dan
ekspektasi yang berbeda pula terhadap anak, padahal ada penelitian yang
mendukung bahwa motivasi dan hasil belajar anak terkait secara positif dengan
ekspektasi guru dan mitra belajarnya.
Sekali anak dimasukkan dalam satu kelompok tertentu kemungkinan sangat besar
anak tersebut akan tetap tinggal di kelompok itu sampai akhir masa sekolahnya.
Vonis mengenai kemampuan anak pada masa pendidikan sama dengan ramalan yang
akan menjadi kenyataan. Bahkan selepas dari masa sekolah, label ini akan terus
melekat dalam diri anak. Di Harvard Educational Review (1996), Welner dan Oakes
mendesak agar pengadilan turun tangan dan melarang pengelompokan siswa
berdasarkan kemampuan akademis.
Mengajar di kelas yang berisi anak- anak dengan tingkat dan jenis kemampuan
yang berbeda memang tidak mudah bagi guru. Metode pengajaran satu arah
(ceramah, misalnya) tidak akan efektif. Namun, justru inilah tantangan bagi
guru dalam proses pengembangan profesionalisme mereka untuk meningkatkan
pendekatan dan metodologi pengajaran. Juga tantangan bagi birokrasi pendidikan
untuk memfasilitasi guru dalam pengembangan profesionalisme mereka.
Pada sisi yang lain tantangan lebih yang diberikan kepada anak-anak "pandai"
seharusnya tidak hanya berupa materi lebih sulit yang akan memacu perkembangan
kognisi mereka semata. Anak- anak yang dimasukkan dalam kategori "pandai"
seharusnya juga diberi kesempatan untuk mengembangkan afeksi, kesabaran, dan
kedewasaan emosional untuk bisa belajar bersama dengan anak- anak dengan
kapasitas dan kecepatan belajar yang berbeda.
Pengelompokan sosio-ekonomis
Pembagian jalur juga akan dilakukan berdasarkan kemampuan finansial anak.
Dampak yang akan timbul dari kebijakan ini amat serius dan membawa berbagai
persoalan dalam kehidupan bermasyarakat. Anak-anak akan tumbuh dalam lingkungan
yang homogen. Anak-anak dari keluarga mampu akan berinteraksi dengan anak-anak
lain yang setara secara sosio-ekonomis dan demikian pula dengan anak-anak
miskin. Padahal, seharusnya anak-anak dari berbagai latar belakang
sosio-ekonomis bisa berinteraksi dan memperkaya dengan pengalaman hidup mereka
masing-masing.
Sempitnya lingkungan belajar selama masa sekolah akan membuat anak kehilangan
kesempatan untuk mengembangkan empati dan solidaritas terhadap orang lain yang
berbeda. Anak perlu belajar mengembangkan kemauan dan kemampuan untuk mengenal
dan menghargai manusia lain sebagai seorang individu yang utuh dan bukannya
sebagai anggota suatu kelompok yang asing dan mengancam.
Realitas di masyarakat saat ini, terutama di kota-kota besar, memang sudah
menunjukkan pemisahan warga masyarakat berdasarkan kelas seperti yang terlihat
di lingkungan permukiman, pusat perbelanjaan, sekolah, tempat rekreasi, dan
bahkan tempat ibadah. Yang seharusnya dilakukan oleh para pembuat kebijakan
pendidikan adalah mendesain model pendidikan yang bisa menyiapkan anak-anak
agar nantinya mereka bisa menjadi agen perubahan dan mendobrak berbagai sekat
dalam masyarakat.
Jika pembagian jalur pendidikan formal standar dan mandiri ditujukan untuk
memudahkan alokasi beasiswa bagi siswa-siswa miskin, solusi tambal sulam ini
sangat tidak bertanggung jawab. Berbagai kebocoran dan penyelewengan dana
subsidi pendidikan di berbagai tempat seharusnya ditindak- lanjuti dengan upaya
penegakan hukum yang tegas, bukannya dengan kebijakan yang akan menimbulkan
dampak sangat destruktif dalam proses pendidikan anak. Demikian juga dengan
ketidakmampuan pemerintah untuk menggratiskan pendidikan dasar sembilan tahun
bagi semua anak Indonesia seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945 dan UU
20/2003.
Di balik segala keteraturan dalam masyarakat Brave New World seperti yang
dijanjikan dalam jargon mereka, komunitas, identitas, dan stabilitas, ada
proses dehumanisasi manusia. Pembagian anak ke dalam jalur pendidikan formal
standar atau mandiri di Indonesia juga akan menghasilkan komunitas anak bangsa
yang tersekat-sekat, identitas sebagai hasil proses yang diskriminatif, dan
stabilitas yang hanya menguntungkan penguasa. Di balik segala tatanan yang
tampaknya teratur itu muncul suatu kegamangan karena segala upaya pengelompokan
dan pengondisian manusia sesuai label yang diciptakan penguasa telah mencerabut
kebebasan manusia untuk menjadi dirinya sendiri dan mencapai yang terbaik yang
dia bisa.
Jangan sampai kecenderungan penguasa untuk melenyapkan segala sesuatu yang
tidak menyenangkan mengacaukan dunia pendidikan. Setelah rumah-rumah kumuh dan
para pedagang kaki lima digusur dan dihilangkan dari pandangan, akan dibawa ke
manakah anak- anak "miskin dan bodoh"? Tidak ada jalan pintas atau solusi
tambal sulam yang akan membawa dampak efektif dalam proses pendidikan anak.
Untuk mengatasi berbagai kerumitan dalam sistem pendidikan nasional, air mata
juga dibutuhkan. Seperti kata Shakespeare dalam Othello, "If after every
tempest came such calms, may the winds blow till they wakened death" (Jika
setiap badai berakhir dengan kedamaian, semoga angin bertiup sampai
membangunkan kematian).
Anita Lie Dosen FKIP Unika Widya Mandala dan Sekjen Dewan Pendidikan Jawa Timur
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Take a look at donorschoose.org, an excellent charitable web site for
anyone who cares about public education!
http://us.click.yahoo.com/O.5XsA/8WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.org
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.uni.cc **
Other related posts:
- » [list_indonesia] [ppiindia] Dehumanisasi Pendidikan