[list_indonesia] [ppiindia] BBM: Ada apa dengan "Iklan Layanan Pemerintah"?
- From: radityo djadjoeri <radityo_dj@xxxxxxxxx>
- To: islamlib-owner <islamliberal-owner@xxxxxxxxxxxxxxx>, mediacare <mediacare@xxxxxxxxxxxxxxx>, bizzcomm-milis <bizzcomm@xxxxxxxxxxxxxxx>
- Date: Mon, 28 Feb 2005 04:31:10 -0800 (PST)
** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.da.ru **
Ada apa dengan "Iklan Layanan Pemerintah"?=20
Iklan satu halaman penuh Freedom Institute, =93Mengapa
Kami Mendukung Pengurangan Subsidi BBM?=94 yang dimuat
Kompas, Sabtu (26/2) menarik untuk didiskusikan lebih
lanjut. Menurut saya kalkulasi ekonomi yang dipaparkan
sebagai materi iklan meskipun tampak sangat rasional,
belum tentu sesuai dengan realitas yang dibutuhkan
masyarakat secara umum.=20
Idealnya, rasionalitas sejalan dengan kebutuhan
masyarakat, sehingga setiap problem yang dihadapi
masyarakat akan bisa dikalkulasi dan dicari jalan
keluarnya dengan mudah. Nyatanya, problem yang
dihadapi masyarakat selalu kompleks dan sulit untuk
bisa dipahami secara linear. Oleh karenanya,
ketidaksesuaian antara rasionalitas dengan kebutuhan
masyarakat menjadi hal yang biasa. Jika yang rasional
selalu sejalan dengan realitas, tentu tak akan ada kritik terhadap paradigm=
a Newtonian-Cartesian. Itu yang pertama.
Kedua, data hasil kajian LPEM-FE UI mengenai dampak kenaikan BBM dikaitkan =
dengan jumlah penduduk miskin di Indonesia =96yang disertakan untuk =93memb=
unyikan=94 materi iklan=97sangat potensial menipu khalayak. Pada faktanya, =
naik turunnya jumlah penduduk miskin di suatu negara, tak selalu berkaitan =
erat dengan
kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi, apalagi hanya satu sektor (misal=
nya subsidi BBM).=20
Menurut hasil kajian ekonomom asal India peraih hadiah Nobel
bidang ekonomi tahun 1998, Amartya Sen, grafik kesejahteraan (pertumbuhan e=
konomi) justeru terkait
dengan tinggi rendahnya kebebasan politik yang
dinikmati rakyat dalam suatu negara. Menurut Sen,
banyak kalangan salah paham mengenai kemiskinan,
miskin hanya dipahami sebatas "lack of income"
(kekurangan pendapatan). Padahal kurangnya pendapatan itu hanyalah konsekue=
nsi dari kurangnya kemampuan ("lack of capability") dan atau kurangnya kese=
mpatan ("lack of opportunity"). Seseorang menjadi miskin, menurut Sen, teru=
tama disebabkan karena kemampuan yang ada pada dirinya tak diberi ruang unt=
uk diaktualisasikan. Pandangan Sen ini bukan semata didasarkan pada hasil k=
ajian di ruang akademis, melainkan berdasarkan studi empiris.
Ketiga, dalam iklan disebutkan bahwa pengurangan
subsidi BBM akan dikonpensasikan untuk beasiswa
pendidikan, perbaikan sarana kesehatan, dan bantuan
beras murah. Ada kesan, beasiswa pendidikan, perbaikan
sarana kesehatan, dan bantuan beras murah itu
kemungkinan hanya bisa dilakukan dengan baik jika
pemerintah mengurangi subsidi BBM. Padahal seyogianya
tidak demikian, karena semua itu sudah menjadi tugas
pemerintah. Ada atau tidak adanya pengurangan subsidi
BBM, adalah wajib bagi pemerintah untuk menolong
segenap rakyatnya. Dan dalam melaksanakan kewajiban
ini, perlu dicari cara-cara yang kreatif tanpa harus
menyakiti hati rakyat. Benarkah menaikkan harga BBM
itu ibarat menelan pil yang terasa pahit tapi
menyembuhkan? Belum tentu, yang jelas kenaikkan harga
BBM berikut dampaknya (kenaikan harga bahan-bahan
pokok dan tarif angkutan umum) akan sangat membebani
rakyat.=20
Selain ketiga hal di atas, pencantuman sejumlah
cendekiawan dan tokoh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
seperti Franz Magnis-Suseno, Goenawan Mohamad, Todung
Mulya Lubis, Hamid Basyaib, Ulil Abshar Abdalla, Lutfi
Assyaukanie, Agus Sudibyo, Nong Darol Mahmada, Ayu
Utami, Nirwan Dewanto, dll, menurut saya akan
merugikan kredibiltas cendekiawan pada umumnya.
Taruhlah apa yang disampaikan dalam iklan itu benar,
tapi apakah perlu mencantumkan sejumlah nama
cendekiawan sebagai penguat. Apalagi jika secara
substantif memang isinya belum tentu benar.
Kita menginginkan, cendekiawan dan LSM senantiasa
menyuarakan kepentingan rakyat, meskipun kita yakin,
apa yang menjadi kepentingan rakyat =96sebagaimana
kepentingan pemerintah dan para pemilik modal=97belum
tentu benar. Oleh karena itu, kita bisa memahami dan
tidak keberatan (malah senang) ketika sejumlah
cendekiawan dan LSM tercantum namanya dalam iklan
layanan masyarakat. Contoh, dalam kasus pertikaian
antara Tempo versus Tommy Winata, saya senang ketika
banyak (aktivis) LSM dan cendekiawan yang membela
Tempo meskipun belum tentu Tempo berada di pihak yang
benar. Dalam hal ini, yang mereka bela bukan Tempo
sebagai institusi bisnis, tapi sebagai media yang bisa
menyalurkan aspirasi masyarakat. Maka, pada saat
sejumlah cendekiawan dan aktivis LSM tercantum namanya
dalam --meminjam istilah Farid Gaban -- =93iklan layanan
pemerintah=94, tentu akan memunculkan kembali perdebatan
klasik mengenai makna =93pengkhianatan kaum intelektual=94.
Selain itu, pencantuman sejumlah nama cendekiawan yang
kredibel pada =93iklan layanan pemerintah=94, diakui atau
tidak, telah menjerumuskan mereka pada kerancuan
berfikir yang disebut pakar komunikasi Jalaluddin
Rakhmat (1999) sebagai =93argumentum ad verecundian=94.
Yakni berargumen dengan menggunakan otoritas, walaupun
otoritas itu tidak relevan atau ambigu.=20
Nama-nama yang dicantumkan dalam iklan itu, otoritasnya sangat tinggi (mesk=
ipun tidak semuanya) dalam bidang ilmu dan keahliannya masing-masing: ada a=
hli filsafat, ahli hukum, pakar politik, pakar agama, dan lain-lain. Tapi a=
pa relevansi pencantuman nama mereka untuk iklan yang mendukung pengurangan=
subsidi BBM yang berarti legitimasi bagi keabsahan kenaikan
harga BBM?
Memang, bisa saja diajukan argumen bahwa persoalan pengurangan subsidi BBM =
tidak hanya terkait dengan persoalan ekonomi, tapi terkait erat dengan haja=
t hidup orang banyak. Karena dampak dari kebijakan pengurangan subsidi BBM =
itu menyentuh beragam
kebutuhan masyarakat maka para ahli di bidang
filsafat, hukum, politik, dan kebudayaan pun bisa ikut
mendukungnya.
Kalau memang demikian, berarti iklan itu juga telah menjebak mereka pada ke=
salahan berfikir yang lain, yakni =93fallacy of misplaced concretness=94 (u=
paya mengkonkretkan sesuatu yang pada dasarnya abstrak), dan =93fallacy of =
dramatic instance=94 (penggunaan satu dua kasus untuk mendukung argumen yan=
g bersifat umum).
Bagaimana menurut teman-teman?
Salam,
Abdul Rohim Ghazali
email: ar_ghazali3@xxxxxxxxx=20
Ungkapkan opini Anda di: http://mediacare.blogspot.com
=09=09
---------------------------------
Do you Yahoo!?
Yahoo! Mail - Helps protect you from nasty viruses.
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->=20
Help save the life of a child. Support St. Jude Children's Research Hospit=
al's
'Thanks & Giving.'
http://us.click.yahoo.com/mGEjbB/5WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->=20
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg=
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;=20
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
=20
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
=20
** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.uni.cc **
Other related posts:
- » [list_indonesia] [ppiindia] BBM: Ada apa dengan "Iklan Layanan Pemerintah"?